Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam benua Afrika pada wilayah Sahel tengah, yang mencakup negara-negara Burkina Faso, Mali, dan Niger. Terdapat tantangan besar pada wilayah Sahel adalah konflik bersenjata, ketidakamanan ekonomi, dan dampak buruk dari perubahan iklim adalah beberapa tantangan terbesar yang mempengaruhi kawasan ini. Negara-negara G5 Sahel yang terdiri dari, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger telah menghadapi sejumlah besar tantangan yang kompleks, termasuk meningkatnya ancaman ekstremisme yang pada berujung kekerasan. Permasalahan mengenai terorisme yang akan menjadi fokus pada penelitian ini ialah pada permasalahan terorisme di wilayah Sahel dan sekarang mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya terhindar meskipun strategi operasional nasional dan internasional diperbarui dan implementasi hukum humaniter dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata organisasi G5 Sahel melawan terorisme skala regional. Penelitian ini bersifat normatif yang memiliki fokus pada peran organisasi regional yang bersifat militeristik dalam menangani masalah terorisme di wilayahnya serta pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata yang dimana kelompok bersenjata non-negara yang menguasai wilayah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

---

Within the African continent in the central Sahel region, which includes the countries of Burkina Faso, Mali and Niger. There are major challenges in the Sahel region as armed conflict, economic insecurity and the adverse impacts of climate change are some of the biggest challenges affecting the region. The G5 Sahel countries consisting of Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger have faced a number of complex challenges, including the growing threat of violent extremism. The problem regarding terrorism that will be the focus of this research is on the problem of terrorism in the Sahel region and now affects countries that were previously spared even though national and international operational strategies were updated and the implementation of humanitarian law in providing protection to civilians in the armed conflict of the G5 Sahel organization against regional terrorism. This research is normative which focuses on the role of militaristic regional organizations in dealing with the problem of terrorism in their territory and the implementation of the principles of protecting the civilian population in situations of armed conflict where non-state armed groups control the area. The analysis in this study uses a literature study data collection method. Literature study is a data collection method that is directed at searching for data and information through documents, both written documents and electronic documents that can support the writing process."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perlindungan penduduk sipil serta bantuan kemanusiaan menurut hukum internasional, dan juga secara spesifik membahas tentang perlindungan terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan di laut bebas. Analisis akan dilakukan terhadap penyerangan kapal Mavi Marmara oleh Israel, di mana Israel dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan dalam hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, serta hukum laut. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menggarisbawahi pentingnya akses penduduk sipil dalam daerah konflik bersenjata terhadap bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang harus diberikan terhadap bantuan kemanusiaan tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis studies the provision and protection of civilians and humanitarian assistance under international law. This thesis also specifically discusses the protection of civilian ships carrying humanitarian assistance in high seas. Further analysis will be conducted with regard to Israel's attack to MV Mavi Marmara, where Israel is considered to violate human rights law, international humanitarian law, and the law of the sea. This thesis uses qualitative approach. In conclusion, this thesis attempts to underline the importance of civilians' access to humanitarian assistance in armed conflict and the protection that must be given to such humanitarian assistance. "

"Untuk pertama kali reformasi PBB ditangani secarakomprehensif di KTT PBB 14-I6 September 2005. KTTini juga membahas pelaksanaan Millennium DevelopmentGoal's yang dicanangkan pada KTT Millennium 2000.KTT menghasilkan dokumen akhir yang dinamakan?2000 World Summit Outcome? mencakup masalah-masalah utama dan langkah-langkah konkrit tentangrefonnasi PBB, al.: reformasi di bidang pembangunan,perdamaian dan keamanan kolektif penggunaan kekuatan,terorisme, pembentukan Peacebuilding Commission,tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari genosida("responsibility to protect?), kejahatan perang,pembersihan etnis atau ethnic cleansing dan kejahatanterhadap kemanusiaan, serta reformasi Majelis UmumPBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial,pembentukan Dewan HAM, reformasi Sekretariat danamandemen Piagam PBB. Keberhasilan ini tidak dapatmenutup kekcewaan banyak kalangan anggota PBB,termasuk Indonesia. Kekecewaan tersebut disebabkan olehkegagalan KTT dalam menyetujui langkah-langkahreformasi yang penting seperti penambahan keanggotaanDewan Keamanan, komitmen total negara maju untukmencapai target 0.7 % dari GNP untuk ODA, dan langkah-langkah menuju non-proliferasi senjata pemusnah masaldan perlucutan senjata. Namun kegagalan ini tidak lepasdari realita politik di kancah intemasional yang dihadapioleh PBB."

"Trademark dilution merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa pada barang dan/atau jasa yang tidak bersaing, meskipun penggunaannya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun kebingungan pada konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran merek membutuhkan adanya suatu persaingan dan apabila tidak ada persaingan di antara para pihaknya maka penggunaan merek yang serupa tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Doktrin trademark dilution ini kemudian diciptakan sebagai penutup dari celah ini. Dewasa ini, doktrin trademark dilution telah diadopsi oleh berbagai macam negara baik itu secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dari doktrin trademark dilution itu sendiri merupakan konsep hukum merek yang rumit dan relatif sulit untuk dijelaskan dan dipahami, oleh karena itu penerapan doktrinnya mungkin saja berbeda pada tiap negaranya. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisis penerapan doktrin trademark dilution di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dari segi peraturan perundang-undangannya dan penyelesaian sengketanya di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan serta perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait penerapan doktrin trademark dilution di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Hukum terkait trademark dilution di Amerika Serikat lebih berkembang dan hampir menyentuh setiap detail sehingga merupakan peraturan yang sangat komprehensif, sedangkan di Inggris, peraturan yang terkandung dalam Pasal 10(3) Trade Mark Act of 1994 belum mencakup seluruh ketentuan yang relevan. Penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Inggris umumnya telah menerapkan trademark dilution dengan tepat meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim di Inggris masih ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut pautkan likelihood of confusion dalam menetapkan klaim trademark dilution. Di Indonesia, meskipun sudah diatur secara implisit, unsur penting seperti kekhasan merek belum diterapkan secara maksimal baik dalam undang-undang ataupun praktiknya sehingga trademark dilution belum dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik di Indonesia. Indonesia memerlukan memerlukan perbaikan undang-undang merek agar pengaturan terkait trademark dilution dapat menjadi lebih efektif dan tepat.

---

Trademark dilution is a right granted to brand owners to prevent the use of the same or similar brand on non-competitive goods and/or services, even though its use does not cause unfair business competition or confusion to consumers. Basically, trademark infringement requires competition and if there is no competition between the parties, the use of a similar brand is not considered an infringement. The trademark dilution doctrine was then created to close this gap. Nowadays, the doctrine of trademark dilution has been adopted by various countries either explicitly or implicitly in their laws and regulations. The concept of the trademark dilution doctrine itself is a complex and relatively difficult concept of trademark law to explain and understand, therefore the application of the doctrine may differ in each country. In this thesis, the author will analyze the application of the trademark dilution doctrine in the United States, United Kingdom, and Indonesia from the perspective of laws and regulations and the settlement of disputes in court. The method used in this research is juridical-normative with a statutory approach and comparative methods and data collection is done through literature studies. The results of this study indicate that there are some differences regarding the application of the doctrine of trademark dilution in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. The law related to trademark dilution in the United States is more developed and touches almost every detail so it is a very comprehensive regulation, whereas in England, the regulations contained in Article 10(3) of the Trade Mark Act of 1994 have not yet covered all relevant provisions. Dispute resolution in the United States and the United Kingdom have generally applied trademark dilution appropriately although in the consideration of the High Court Judge in the United Kingdom, there are still considerations regarding the likelihood of confusion in determining trademark dilution claims. In Indonesia, although it has been regulated implicitly, important elements such as brand distinctiveness have not been applied optimally both in law and practice so trademark dilution cannot be said to have been applied properly in Indonesia. Indonesia needs to improve its trademark laws so that regulation related to trademark dilution can be more effective and appropriate."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada saat PerangSipil, terkait dengan Konvensi Jenewa sebagai Jaminan Dasar Hak Asasi Manusiadan Pelanggaran atas peraturan tersebut. Kasus yang digunakan dalam tulisan iniadalah Fenomena False Positives di Kolombia pada saat Perang Sipil terjadiantara Pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Tujuan penulisan skripsi iniuntuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang dapat berlaku saat terjadi KonflikBersenjata Non-Internasional, Pelanggaran atas peraturan diatas yangmenyebabkan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan untukmengetahui bagaimana Pemerintah Kolombia bertindak terhadap tuduhanpelanggaran dalam fenomena ini sehingga mendapatkan perhatian dari MahkamahPidana Internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this paper is the protection on civilian during a civil war, related tothe Geneva Convention as the fundamental guarantees on human rights and theviolation on these regulations. The case used in this paper called False Positives, aphenomenon happened in Colombia during the civil war. The purpose of thisstudy is to identify what are the rules applied on a Non-International ArmedConflict, these violations on human rights as War Crimes and Crimes AgainstHumanity, and to find out how the Colombian Government acts towards theseaccuses as the phenomenon caught the attention of International Criminal Court."