Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah.

---

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk partisipasi sekolah anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program BOS yang diberikan kepada SLB terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang memperoleh dana BOS minimal sebesar Rp 120juta. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp 120juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal fixed cost yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah. Namun demikian, meskipun kabupaten/kota sudah memperoleh besaran dana BOS minimal sesuai fixed cost, ternyata dana BOS tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas. Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen lainnya yang tidak signifikan yaitu rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran dana BOS untuk SLB masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah, jenjang pendidikan dan jenis kebutuhan/gangguan; masih belum maksimalnya pendataan SLB untuk dapat menerima dana BOS; serta masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menghitung kebutuhan riil operasional, jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan penyandang disabilitas, perlu dimaksimalkannya pendataan SLB dan siswa penyandang disabilitas agar dapat menerima BOS, serta perlu ditingkatkannya bantuan untuk keluarga dengan penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi biaya personal pendidikan.

---

School Operational Assistance (BOS) is a government program that aims to increase school participation, including school participation for children with disabilities. This study aims to find out how much influence the BOS program provided to SLB has on the School Participation Rate (APS) of children with disabilities at the district/city level in 2020-2021. Using the panel data analysis method, this study shows that BOS for special schools does not have a significant effect on the APS of children with disabilities in 2020- 2021 in regencies/cities that receive a minimum BOS fund of IDR 120 million. Districts/cities that receive BOS funds of more than IDR 120 million indicate that schools are sufficient to meet the minimum fixed costs required for school operations. Even though schools have received the minimum amount of BOS funds according to the fixed cost, they cannot increase the school participation of children with disabilities in districts/cities. Other independent variables that have a significant effect are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabled living in urban areas, the ratio of the availability of inclusive schools, the average length of schooling, and the region. Meanwhile, other independent variables that were not significant were the teacher-student ratio of SLB, the ratio of availability of SLB, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that the amount of BOS funds for special schools is still relatively small when compared to the operational needs of schools, educational levels and types of needs/disorders; the data collection for SLB is still not maximal to be able to receive BOS funds; as well as the large personal costs of education that need to be paid by families with disabilities. This research has implications that it is necessary to evaluate the amount of BOS funds for SLB by calculating real operational needs, school level and types of needs/disorders of persons with disabilities, it is necessary to maximize data collection on SLB and students with disabilities so that they can receive BOS, and it is necessary to increase assistance to families with disabilities to help reduce personal education costs."

"Semakin tinggi jenjang pendidikan akan mengurangi partisipasi sekolah. Besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung menjadi salah satu faktor fenomena tersebut. Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak. Dengan menggunakan data panel dengan periode waktu tahun 2018-2022 untuk memahami sejauh mana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikbudristek. Hasil penelitian ini menunjukan PIP tidak berpengaruh terhadap peningkatan APK SMA/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan ketersediaan fasilitas sekolah akan meningkatkan APK.

---

The higher the level of education, the lower school participation will be. The large educational costs that must be borne are one factor in this phenomenon. The government through the Smart Indonesia Program (PIP) reduces the education costs that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation. Using panel data for the 2018-2022 time period to understand the extent to which the Smart Indonesia Program (PIP) can increase the Gross Enrollment Rate (APK) at the high school/equivalent level in districts/cities on the island of Java. The data used in this research comes from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Education and Culture. The research results show that PIP has no effect on increasing the GER for SMA/equivalent in the Districts/Cities of Java Island and the availability of school facilities will increase the GER."

"Sehagai upaya menghindari terjadinya putus sekolah (drop out) sebagai fenomena sosial dan sulitnya memperoleh akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebagai dampak Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), maka pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.Program BOS telah memasuki tahun kedua, dan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka diadakanlah penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS?, (ii) bagaimana efisiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program?, (iii) bagaimana efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa?, (iv) bagaimana dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (v) bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS?Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS, (ii) mengetahui efisiensi program BOS dalarn pendayagunaan sumber daya program, (iii) mengetahui efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa, (iv) mengetahui dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, (v) mengetahui dampak program BOS untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (vi) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan kuantitatif. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi, dan jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical Framework AnalysisiLFA). lnforrnan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan respondennya adalah siswa mampu dan siswa tidak mampu, serta orang tua mampu dan orang tua tidak mampu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cars teknik penarikan sampel pmbabilita yakni secara "teknik random atas dasar strata yang proporsional" (proportional stratified random sampling) dan sensus. Teknik sampling digunakan untuk menarik sampel dari populasi orang lua siswa dan siswa. sedangkan sensus dilakukan untuk kepala sekolah, guru, komile sekolah. orang tua dan siswa tidak mampu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan audiovisual.Hasil penelitian menyinipulkan hahwa (i) sebelum ada program BOS, orang tua siswa cukup antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan sebelum ada BOS, siswa tidak mampu tetap dapat memperolch akses pendidikan dasar melalui subsidi silang, orang tua mampu membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, (ii) profesionalitas dan kualitas para slaf yang terlibal dalam pelaksanaan program 130S cukup baik, struktur organisasi dan manajemen BOS cukup baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, (iii) man faat yang diperoleh masyarakat melalui program BOS adalah adanya pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa tidak mampu, keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa yang lain, dan tersedianya akses pendidikan dasar 9 tahun, (iv) dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah adanya peningkatan prestasi, motivasi, dan kepercayaan siswa, dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Dampak negalif program adalah adanya ketergantungan sekolah terutama sekolah yang tergolong kaya dan percontohan, dana BOS yang jumlahnya relatif kecil dianggap tidak dapat mencukup pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan (v) Faktor-faktor pendukung program dari sisi intemalnya adalah: SDM yang mengelolah BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan kordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi intemalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi ekslernalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, alokasi dana BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dana BOS."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III (1980) dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program BOS pada SDN di kota Jakarta Selatan cukup efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti dari kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan, dalam pelaksanaannya program BOS mengalami hambatan dari aspek komunikasi dan sumber daya, untuk aspek sikap dan struktur birokrasi cukup efektif. Dalam meningkatkan efektivitas implementasi program BOS pada Sekolah Dasar, pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi sampai tingkat sekolah dan segera merealisasikan tenaga administrasi pengelola BOS di sekolah.

---

This research discusses on School Operational Fund program implementation in state elementary schools in South Jakarta. This research uses theory from George Edward III ( 1980 ) with qualitative method. This research concludes that the program implementation is effective enough, even tough it is not yet perfect. This can be seen that there are some unexpected conditions in implementing that program as the program is facing some obstacles, from communication and resources aspects, meanwhile it is effective from behavioral and bureaucracy structural aspect. To boost implementation effectiveness in elementary schools, the government must give relevant information and deploy program administrator at schools."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia."

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Demikian pula kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2004 -2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan ?Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun? dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan mulai tanggal 1 maret 2005, selain dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, juga dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terhambatnya upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk membantu warga masyarakat dituntut dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Namun di pihak lain data pada Kantor Departemen Agama Kota Depok (2006 : 6) menggambarkan bahwa keberadaan siswa madrasah di kota Depok mayoritas adalah siswa yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian ini mengambil setting di lembaga madrasah. Salah satu madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Madrasah Tsanawiyyah Muhammadiyyah Beji Depok. Pada tahun pelajaran 2005/2006 madrasah ini mengalami kemajuan yang signifikan dari hasil proses belajar mengajarnya. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai UAN dan prosentase kelulusan, meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima, meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA, menurunnya siswa pengulang, menurunnya angka drop out, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Berangkat dari alasan itulah, maka topik penelitian ini adalah : ?EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TSANAWIYYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK?.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Muhammadiyyah Beji Depok. Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dan model evaluasi yang dikembangkan oleh pengelola program BOS tingkat pusat. Model evaluasi pada program ini di dalamnya mencakup lima aspek yaitu evaluasi input, proses, output, outcome dan impact. Karena program ini baru dilaksanakan pada dua tahun ini, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan aspek input, proses, output dan outcome. Keempat aspek program ini masing-masing memiliki komponen dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian program sekaligus mengukur efektifitas pelaksanaan program. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas serta evaluasi program. Teori kemiskinan, teori pemberdayaan dan intervensi komunitas digunakan dalam rangka untuk lebih mengenal program, sedangkan teori program evaluasi dan program teori. digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input yang terdiri dari komponen juklak, managemen/organisasi. sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan, kecuali pada sumber daya manusia (SDM) petugas unit pengaduan masyarakat sama sekali belum mendapat pelatihan. Aspek proses yang mencakup pelaksanaan seleksi dan alokasi, pelaksanaan unit pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengadministrasian program dan pelaksanaan pengadministraian keuangan program telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula pada aspek output dan outcome secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Terpenuhinya indicator ini karena didukung oleh aspek input yang efektif ini yang merupakan modal dasar sekaligus merupakan kekuatan yang sangat mendukung kepada efektifitas pelaksanaan program disamping keberhasilan pengelola program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok membangun persepsi dan bekerja sama dengan fihak-fihak yang terkait (steakholder) serta mengelola pelaksanaan program sesuai dengan juklak. Sedangkan salah satu factor penghambat pelaksanaan program adalah ketiadaan dana operasional. Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan : Pertama, untuk Tim PKPS BBM tingkat pusat diharapkan program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dipertahankan dan dilanjutkan, bahkan kalau perlu ditingkatkan jumlah bantuannya, Kemudian pengelola program (Tim PKPS BBM) tingkat sekolah/madrasah diberikan dana operasional dan diberikan buku juklak minimal 4 buah. Kedua, untuk Tim PKPS BBM Provinsi dan Kota diharapkan memberikan perhatian serius terhadap kondisi belum terpenuhinya jumlah alokasi bantuan sesuai dengan jumlah siswa dan diharapkan mengadakan pelatihan untuk pelaksana unit pengaduan masyarakat (UPM). Ketiga, untuk Tim PKPS BBM MTs Muhammadiyyah Beji Depok diharapkan buku rekening bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok sebaiknya dipindahkan ke buku rekening kantor pos dan dalam penetapan seleksi penerima bantuan sebaiknya dilakukan home visit (kunjungan ke rumah) sebagai langkah pengecekan kembali data-data yang telah disampaikan ke madrasah.

---

Law No. 20/2003 on National Educational System stipulates that all citizens aged 7 to 15 have to get basic education. The consequence is that the government is obliged to educate children in elementary levels (SD/MI and SMP/MTs). Besides, the government strategic planning on education in the year 2004 ? 2009 states that the government tries to give the people any possible access on qualified education through the enhancement of nine years obligatory educational program and giving wider access to those who have not received any educational services maximally. The hike of fuel price on March 1, 2005 caused not only the decrease of poor people to get their basics needs but also the slow down of the government program on education due to the inability of the poor people to afford their children education. School Operational Assistance known as BOS aims to make the basic education free of charge for the poor people, so that they could complete their study based on the nine years compulsory education program. As one of the schools in the system, Madrasah (Islamic School) is expected to give the people education. Data from Depok Religious Affair Department (2006: 6) indicated that the majority of Madrasah students are coming from poor family. This research is conducted in Madrasah setting. One of the schools receiving BOS is MTs Muhammadiyyah Beji Depok. In 2005/2006, this school improved significantly in the teaching learning process. It was indicated by the increase of average score of UAN, the increase of student?s successful percentage, the increase of registered and accepted students, the increase of its graduates continuing to higher education, the decrease of drop out students, and the increase of society participation. Based on the consideration above, the topic of this study is THE EVALUATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AT MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK This study is aimed to evaluate the implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. This study is qualitative and uses evaluation model which is developed by the central board of BOS program. The model of evaluation of this program consists of five aspects which are input, process, output, outcome, and impact evaluation. Since the program has just been conducted for two years, the study will be focused on the implementation of input, process, output, and outcome aspects. Each of the four aspects has its own components and indicators. Working indicator functions as a tool to measure the program success and the effectiveness of the program.The theoretical frameworks used in this study include poverty theory, society empowerment theory, and community intervention as well as program evaluation. Poverty theory, empowerment theory, and community intervention are used in order to know more about the program, meanwhile evaluation program and program theory are used to analyze in evaluation research. Findings showed that input aspect that includes the components of implementation guidance, management/organization, human resources, and facility has fulfilled decided working indicators, but human resources in this case community complaint unit personnel have not got any training related to their jobs. Process aspect that includes the implementation of selection and allocation, the implementation of community complaint unit, the implementation of program administration and finance program has fulfilled the decided working indicators. In addition, output and outcome aspects have also fulfilled the decided working indicators. The fulfillment of the indicators which is backed up by the effective input is the basic of the effectiveness of the program implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. It can create good image that can be useful in relation to stakeholders. The only threat factor is the unavailability of operational finance. Based on the findings of the study, it could be recommended that: First, those who are responsible in national level should keep BOS program sustainable and continual, and it will be better if the amount of the money given is increased. The organizers in the school level should be supported by operational finance and they should also be supported by at least 4 implementation guidance books. Second, those who are responsible both in provincial and municipality level should give their serious attention on the amount of money needed with the amount of students. They should also give such training to the community complaint unit personnel. Third, those who are responsible in BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok should change their bank account to post office account. They should also select carefully the recipients of BOS program by check and recheck the data through home visit."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"PKH telah memberi manfaat bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan pada wilayah lainnya, agar manfaat PKH bisa dirasakan oleh RTSM lain yang belum mendapatkan bantuan PKH.Hasil estimasi menunjukkan bahwa dampak program PKH terhadap penambahan jumlah cakupan imunisasi setelah kurun waktu dua tahun sebesar 0.75 kali dibandingkan rumahtangga kontrol. Penambahan tersebut signifikan secara statistik pada taraf 1 persen. Efek total program terhadap persentase cakupan imunisasi sebesar 2.3 persen meskipun tidak signifikan secara statistik. Evaluasi dampak rumahtangga intervensi PKH mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada periode pemeriksaan kehamilan triwulan pertama dan triwulan kedua, tetapi tidak berpengaruh secara statistik pada pemeriksaan kehamilan triwulan ketiga. Pada pemeriksaan kehamilan triwulan pertama, rumahtangga penerima PKH meningkat 11.5 persen, pada pemeriksaan triwulan kedua 17.8 persen dan pada triwulan ketiga hanya 3.9 persen. Perbedaan dampak program PKH terhadap angka partisipasi murni sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama pada rumahtangga intervensi dibandingkan rumahtangga bukan penerima PKH dalam dua kurun waktu mempunyai besaran positif sekitar. Secara statistik, partisipasi anak sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama tidak ada signifikan. Efek total angka partisipasi murni sekolah dasar 0.84 persen, dan Efek total angka partisipasi murni sekolah lanjutan tingkat pertama 0.62 persen. Efek murni program terhadap pengeluaran perkapita rumahtangga positif baik itu untuk pengeluaran perkapita makanan, pengeluaran perkapita bukan makanan dan juga pengeluaran perkapita total rumahtangga. Evaluasi dampak terhadap pengeluaran perkapita makanan sebesar 3.250 rupiah, efek program terhadap pengeluaran perkapita bukan makanan sebesar 3.776 rupiah dan efek program terhadap perkapita total rumahtangga sebesar 6.926 rupiah. Meskipun secara keseluruhan besaran dampak program positif terhadap pengeluaran rumahtangga, tetapi ada satupun yang signifikan secara statististik.

---

PKH has provided benefits to improving education and public health, so it needs to be maintained and developed in other areas, so that the benefits can be felt by RTSM PKH others who have not received the help of PKH. The result indicates that the impact of the program to increase the number of PKH immunization coverage after a period of two years amounted to 0.75 times compared to the control households. Additions are statistically significant at 1 per cent levels. The total effect of the program on immunization coverage percentage of 2.3 percent, although not statistically significant.

The Impact Evaluation of interventions PKH households have a positive influence and statistically significant at the antenatal period the first quarter and second quarter, but not statistically significant in the third quarter. In the first quarter of antenatal care, PKH recipient increased by 11.5 percent, at the second quarter 17.8 percent and the third quarter is only 3.9 percent. Differences PKH impact on enrollment of primary school and secondary level schools in the intervention households compared with control in the two periods had a positive quantity around.

Statistically, the participation of school children in elementary or secondary school level there is not significant. The total effect of the primary school net enrollment rate to 0.84 percent, and the total effect of school enrollment secondary level 0.62 percent. Net effect of the program on household expenditure per capita was positive for both per capita food expenditure, expenditure per capita non-food and total per capita household expenditure. Evaluation of the impact on per capita food expenditure for 3250 rupiah, the effect of the program on non-food expenditure per capita for 3776 rupiah and the effects of the program on total household per capita for 6926 rupiah. Even though the overall magnitude of positive program impact on household expenditure, but it is not statistically significant."

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Maret 2005, dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Atas dasar pertimbangan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama membuat program PKPS BBM bidang pendidikan yang Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ditujukan untuk membantu sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap mempertahankan mutu Iayanan pendidikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan program BOS, maka perlu dilakukan suatu studi evaluasi terhadap program ini.Model evaluasi yang digunakan mengacu pada model Programme's intervention Logic yang dikembangkan Education and Learning Wales (ELWa), dengan melakukan evaluasi pada aspek relevansi, efisiensi, efektivitas dan efek program. Dalam melakukan penilaian terhadap 4 aspek, dikembangkan kriteria evaluasi yang selanjutnya dibandingkan dengan target pencapaian hasil evaluasi. Teknik pengumpulan data secara kualitatif menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk menganalisa dokumen BOS, sedang secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 140 responden yang terdiri dari guru, siswa dan orang tua siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana BOS Iebih banyak digunakan untuk keperluan rutin seperti bahan habis pakai, sedang kebutuhan akan buku pelajaran dan alat praktek/media belajar masih minim dipenuhi, hanya 10% dari total penggunaan dana BOS. Dari segi relevansi kegiatan pembenan bantuan transportasi siswa miskin kurang relevan dilakukan di sebagian sekolah, karena para siswa datang ke sekolah dengan jalan kaki. Namun disisi Iain program BOS secara perlahan dapat memenuhi tujuan program dalam penyelenggaraan ?sekolah gratis", dan relevan menjawab perubahan kebijakan yang terjadi, diantaranya UU No. 14/2005, dan PP No. 19/2005, khususnya yang terkait dengan kegiatan peningkatan mutu guru.Penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah secara umum dinilai kurang efisien, tetapi efektif dilakukan. Dari sebagian besar kegiatan yang direncanakan, banyak yang tidak terealisasi dan memunculkan kegiatan baru diluar perencanaan. Selain itu, khusus kegiatan pengadaan alat praktek/media beIajar. sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat praktek olahraga yang merupakan mata pelajaran penunjang, sehingga alat praktek/media belajar untuk mata pelajaran inti tidak terpenuhi. Artinya penggunaan dana BOS tidak efisien dikelola, namun alatlmedia belajar yang dihasilkan dari dana BOS telah efektif dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Walaupun demikian, manfaat atau efek BOS sudah dapat dirasakan baik oleh guru, siswa maupun orang tua siswa. Orang tua siswa merasa walaupun BOS telah mewujudkan ?sekolah gratis".Adapun efek Program BOS bagi pemerintah daerah adalah dihentikannya subsidi pendidikan yang seiama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Implikasi kebijakan program BOS ke depan; Pertama, besaran alokasi dana BOS tidak hanya dihitung berdasarkan unit cost per siswa, namun perlu mempertimbangkan besaran APBD di setiap daerah; Kedua, dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diharapkan tidak menghentikan subsidi pendidikan setelah adanya BOS. Untuk menghindari ?double budgeting? maka dana pemenntah daerah dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak dibiayai BOS, seperti pembangunan prasarana sekolah; Ketiga, Pemerintah Pusat melaiui Tim PKPS BBM pusat diharapkan dapat rnembuat aturan ketentuan presentase penggunaan dana BOS yang digunakan sekolah; Keempat, Pemberian bantuan dana Iangsung siswa bersifat fleksibel atau disediakan pilihan jenis bantuan; Kelima; penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan metode partisipatif, dengan melibatkan siswa, orangtua dan stakeholder sekolah Iainnya; Keenam, peningkatan pengawasan masyarakat melalui dana operasional tim pengaduan masyarakat."