Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bisnis di Indonesia telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan hingga saat ini, pada awalnya hal tersebut dimaksudkan hanya untuk menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah serta kesejahteraan prajurit TNI yang tidak dapat dipenuhi dari anggaran saja. Permasalahan timbul ketika lahirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mengatur tentang penertiban bisnis militer tersebut. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada penggunaan fasilitas negara oleh badan hukum milik TNI, sehingga tidak jelas aturan, status hukum serta kepemilikan unit usaha tersebut. Pokok permasalahan adalah mengapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendirikan badan usaha yang menghasilkan keuntungan? dan badan hukum apakah yang sesuai dengan kriteria Undang-undang nomor 34 Tahun 2004? Serta bagaimana status hukum keuangan dalam perseroan yang didirikan oleh TNI? dalam penulisan ini, digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, lalu setelah dilakukan analisa.Simpulan dalam penulisan ini adalah TNI mendirikan mendirikan unit-unit usaha untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, sedangkan badan hukum yang sesuai adalah badan hukum yang masih dapat menggunakan fasilitas negara sebagai asetnya, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi TNI untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada. Bentuk badan hukum yang cocok adalah Persero. Mengenai status hukum keuangannya, Persero merupakan ruang lingkup keuangan negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yangmenyatakan kekayaan pihak lain yang menggunakan fasilitas negara merupakan ruang lingkup kekayaan negara. Saran dalam penulisan ini, pembentukan persero hendaknya dilandasi peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah agar dapat menjadi dasar serta memperkuat keputusan pemisahan kekayaan negara yang akan dijadikan aset persero. Terakhir, Solusi penertiban bisnis TNI hendaknya bersifat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah maupun TNI sendiri."

"Peranan militer dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada Zaman Orde Baru begitu kuatnya mengakar hingga jauh melebihi peranannya sebagai penjaga kedaulatan dan inlegritas bangsa dan negara. Pada masa pasca Orde Baru, hal ini menjadi sorotan banyak pihak, Ierulama tentang jati diri TNI, kedudukan dan peran TNI, komando dan pembinaan lerilorial, dan bisnis TNI. Pembuatan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tenlang Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu usaha dalam rangka Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Dinamika proses deliberasi pembuatan Undang-Undang ini menjadi titik sentral dalam pcmbahasan penclitian ini. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menunjukan suatu pemahaman mengenai proses deliberasi yang terjadi antara pihak pemerintah dan TNI, politisi sipil di DPR, sorta masyarakat sipil dalam proses pembuatan Undang-Undang ini. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Ilmu Politik di Indonesia dan juga dalam penyelesaian Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelilian kualitatif dengan berdasarkan pada penelitian Iapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam pada para anggota Komisi I DPR RI, para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh-tokoh militer. Dalam studi kepustakaan, data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian dokumenter. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses deliberasi dalam pembuatan Undang-undang tentang TNI di Komisi I DPR RI telah memunculkan interaksi politik dan power interplay di antara fraksi-fraksi maupun dengan pihak Pemerintah. Hal ini telah menggambarkan terciptanya polarisasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses deliberasi secara Iangsung maupun tidak langsung. Karena proses deliberasi bersifat kompromi, pcrbedaan pandangan ini justru menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat gamang yang pada akhirnya memunculkan pandangan jalan tengah di dalam menyikapi prinsip supremasi sipil, yaitu konsepsi kontrol demokrasi. Secara lebih rinci, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokkan pandangan di tubuh TNI di antara kelompok statue-quo dan moderal (reformis) telah mempengaruhi jalannya dinamika politik di Komisi I. Dalam proses deliberasi ini terlihat bahwa konsentus yang tercipta dalam pencapaian kesepakatan substansi isi UU TNI dilalui dengan tahapan tawar-menawar di antara beberapa pihak yang berkepentingan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk partisipasi yang lebih luas dalam menyatakan keinginan dan pemikirannya.

---

The roles of military in political, economic, and social life in Indonesia during the New Order era were so strong and deeply rooted; they eclipsed their roles as the guardian of nation-state's sovereignty and integrity. In the post-New Order era, this matter has become rampantly criticised, especially regarding TNI's identity, TNI's position and roles, territorial command and management, and TNI's economic activities. The making of TNI Act is considered to be one of the efforts in relations to the Security Sector Reform in Indonesia. The dynamics of deliberation process inthe making of this Act is the centrepiece of this research.

This research is specifically aimed to provide an understanding regarding the deliberation process between government and TNI, civil politicians in the People's Representative Council, and civil society in the process of the making of this Act. In a much broader sense, this research is expected to provide significant contribution to Political Science in Indonesia and also in the establishment of Security Sector Reform in Indonesia.

This research used qualitative research method based on field and library research. Field research was conducted with in-depth interview to members of Commission I within the People's Representative Council, Non-Governmental Organizations activists, and military prominents. During the library research, data and infomation were gathered through documentary research.

Based on the data analysis in this research, it can be concluded that the deliberation process in the making of TNI Act in Commission I within the People's Representative Council had established political interactions and power interplay either among the fractions or with the government. It described the polarisations of the actors involved in this deliberation process, directly or indirectly. Because of the compromising nature ot? this deliberation process, the differences of perspectives caused the creation of weak policies that eventually brought out middle-way perspective in response to the civil supremacy principles: the conception of democratic control.

This research shows that the differences in perspectives within the TNI between the status-quo group and the rcformists had influenced the political dynamics in Commission I. This deliberation process showed that consensus in reaching agreements regarding the substance of the contexts of this TNI Act was passed through bargaining phase among the concerning actors. This research also shows that the involvement of civil society in the making of this Act was considered to be a form of wider participation in expressing their aspirations and thoughts."