Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Skripsi ini membahas peran Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dalam upaya penegakan syariat Islam di salah satu Negara bagian Malaysia, Kelantan pada kurun waktu 1978 hingga 1990. Disamping memaparkan hal-hal yang dilakukan PAS untuk mewujudkan Negara yang berlandaskan syariat Islam, penelitian ini juga menunjukan bagaimana persaingan antara PAS dengan partai Melayu lainnya, UMNO. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya PAS menegakkan syariat Islam melalui pemilu harus berhadapan dengan kekuatan politik UMNO yang sangat kuat. Skripsi ini juga menyuguhkan bagaimana masyarakat Kelantan memberikan dukungan yang sangat besar kepada PAS sehingga syariat Islam yang diupayakan PAS berhasil ditegakkan meski sempat menghadapi masalah pada periode 1980-an.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis discusses the role of Islamic Party of Malaysia (also called PAS) in one of the states, Kelantan, for the period 1978 to 1990. Besides describing things that are done by Islamic Party to build a state based on Islamic Sharia, this research also points out the competition between PAS and the other Malayan party, UMNO. This research describes PAS efforts to build Islamic Sharia through the general election that has to face the very strong political power of UMNO. This undergraduate thesis also points out that Kelantan society gives significant support to PAS, so that Islamic Sharia can be built though it still has face problems in 1980s."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan inklusi-moderasi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) khususnya dalam Muktamar ke-61 tahun 2015. Dalam hal ini, kegagalan yang dimaksud adalah kekalahan faksi pembaharu dalam mempertahankan kepemimpinan partai dari faksi ulama pada Muktamar ke-61 tahun 2015 tersebut. Bahkan, hal itu kemudian membuat upaya-upaya inklusi-moderasi yang telah diterapkan oleh PAS selama berada di bawah kepemimpinan faksi pembaharu (periode tahun 2005-2015) akhirnya harus terhenti. Pasalnya, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua faksi tersebut dalam berbagai hal, seperti mengenai visi, orientasi ideologi dan kebijakan. Hingga akhirnya, hasil yang diperoleh dari muktamar tersebut turut menyebabkan terjadinya perpecahan pada internal PAS, Hingga kemudian, perpecahan itu selanjutnya membuat berdirinya Parti Amanah pasca diselenggarakannya Muktamar ke-61 tahun 2015. Di samping itu, dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori inklusi-moderasi dan faksionalisme serta studi literatur terhadap referensi-referensi yang relevan dalam metode penelitiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan inklusi-moderasi PAS disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan serta perpecahan dalam internal partai tersebut

---

This research have a purpose to explain the causes of the failure of inclusion-moderation of the Malaysian Islamic Party (PAS), especially in the 61 Conference of 2015. In this case, the failure in question is the defeat of the reformer faction in maintaining the party leadership of the ulama faction. at the 61 Conference of 2015. In fact, it then made the inclusion-moderation efforts that had been implemented by PAS while under the leadership of the reformer faction (the period 2005-2015) finally have to cease. The reason is, this is because there are fundamental differences between the two factions in various matters, such as regarding vision, ideological orientation and policy. Furthermore, the results obtained from the conference helped to cause a split in the internal PAS, until then, the split later made the establishment of the Parti Amanah after the holding of the 61 Conference in 2015. In addition, in the discussion, this study used the theory of inclusion-moderation and factionalism and literature study of relevant references in the research method. Therefore, it can be said that the findings of this study indicate that the failure of inclusion-moderation of PAS is caused by a change in leadership and divisions within the party."

"Pada era Reformasi, di Indonesia dan Mesir mengemuka agenda Islamisme berupa tuntutan penguatan peran Syariat Islam ketika berlangsung amandemen konstitusi. Kajian ini menggambarkan bagaimana negara Muslim mengelola konflik ideologis antara Islamisme dengan nasionalisme dalam rangka melewati fase transisi demokrasi. Pertanyaan penelitiannya menyangkut apa argumen penguatan Syariat Islam, proses amandemen konstitusinya; dan apa faktor yang mendukung dan menghambat manajemen konflik ideologisnya. Penelitian ini menggunakan dua teori menejemen konflik antar budaya dan ideologi yakni teori demokrasi konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data diperoleh dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi.Kesimpulannya, Indonesia berhasil melewati fase transisi demokrasi karena sukses mengelola pertentangan ideologis tersebut. Sedangkan Mesir gagal akibat konflik ideologis yang tidak terkelola dan disusul oleh kudeta militer. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, moderasi ideology. Di Indonesia, partai-partai serta ormas keagamaan telah mengalami moderasi. Di Mesir, moderasi tersebut belum terjadi. Kedua, pola persaingan Multi Polar. Di Indonesia, pertentangan politik berciri multi polar. Konflik yang terjadi antara dua kubu di Mesir semakin menajam akibat sifatnya yang dwi-polar. Ketiga, durasi waktu. Semakin lama proses amandemen semakin mudah mengelola konflik karena adanya lobi-lobi para pemimpin nasional. Keempat, akomodasi politik semua kelompok. Di Indonesia, terbangun pemerintahan yang konsosiasional. Sedangkan Mesir pemerintahan Mursi dinilai tidak representative.Teori konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori) memadai untuk alat analisis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Mesir pada masa transisi demokrasi. Demokrasi konsosiasional mengandaikan keterwakilan seluruh ragam eleman masyarakat dalam kekuasaan. Pemerintahan reformasi di Indonesia yang bercorak koalisi besar membuatnya didukung semua kelompok, kuat, efektif, dan legitimasinya kuat. Mesir yang bercorak “the winner takes all” mudah dikudeta oleh militer. Centripetalisme menggambarkan pengelolaan perbedaan ideologis yang tajam antara Islamisme dengan nasionalisme, liberalism, dan ideologi kiri. Centripetalisme di Indonesia mendorongpengelompokan politik menjadi lintas identitas; ideologi, agama, bahasa, etnis, dan budaya serta memudahkan dialog, negosiasi, kompromi dan akomodasi. Sedangkan di Mesir sentrifugalisme mendorong mengerasnya pertentangan antar identitas dan berakhir dengan kebuntuan politik yang mengundang militer mengambil alih kekuasaan.

---

During the Reformation era, Indonesia and Egypt proposed an Islamic agenda—the reinforcement of Sharia role in the constitutional amendment. This study illustrates how Islamic countries manage or regulate ideological conflicts between Islamism and nationalism in order to pass through the transitional phase of democracy. There are two major questions in this study. First, what was the argument behind the enforcement of the Islamic Sharia? Second, what supported and hindered the management of ideological conflicts? This research uses the theory of consociationalism (Robert Dahl) and the theory of centripetalism (Geovanni Sartori). Furthermore, this research uses the qualitative method, and the data are collected through literary sources, interviews, and observation.

In conclusion, Indonesia succeeded in passing through the transitional phase due to its success in managing the ideological conflicts, while Egypt failed due to its failure in managing it resulted in a coup d’etat. There are various factors that caused it. The first factor is ideological moderation. In Indonesia, the parties and mass organizations have gone through moderation, while Egypt lacked moderation. The second factor is the pattern of multi-polar competition. The political conflicts in Indonesia were multi-polar while the political conflicts in Egypt were bipolar. The third factor is the duration. The longer the process of the amendment, the easier it is to manage conflicts because of the national leaders’ lobbying. Last, the political accommodation of all the groups. Indonesia has a consociational government, while Egypt is lacks representation.

The consociationalism theory (Robert Dahl) and centripetal theory (Geovanni Sartori) is used as the tool of analysis in understanding the challenges faced by Indonesia and Egypt during the transitional period. Consociational democracy is the state where all the elements of society are represented. The Indonesian government during reformation which takes the form of a coalition was strong, effective, had strong legitimacy, and was supported by all the groups. However, Egypt’s “the winner takes all” government was prone to military coup d’etat. Centripetalism illustrates the management of ideological differences among Islamism, nationalism, liberalism, and socialism-communism. In Indonesia, centripetalism supports political grouping as a form inter-identity (ideology, religion, language, ethnicity, and culture), and gives access to discussions, negotiations, compromise, and accommodations. On the contrary, Egypt’s centrifugalism worsened the conflict between the identities and led to a dead end, which resulted in the overthrowing of the government."

"Penelitian ini membahas mengenai perempuan di dalam penerapan syariat Islam di Aceh Barat, studi kasus Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat. Penerapan syariat Islam tersebut mengatur tentang bagaimana perempuan harus menggunakan pakaian.Di dalam implementasi Perbup ini, dilakukan razia di jalanan Aceh Barat. Apabila terdapat perempuan yang tidak berpakaian sesuai dengan Perbup tersebut maka akan ditangkap dan didata oleh Wilayatul Hisbah (WH). Terdapat kontrol negara untuk mengatur bagaimana perempuan harus berpakaian, menentukan mana perempuan yang baik dan mana yang tidak. Dengan pengaturan busana bagi perempuan, terjadi kekerasan terhadap perempuan, yaitu pembatasan ruang gerak perempuan, keterbatasan akses layanan publik bagi perempuan yang tidak menggunakan rok dan jilbab, serta pemaksaan penggunaan pakaian. Interpretasi terhadap penerapan Syariat Islam yang dijalankan di Aceh Barat kemudian harus ditinjau kembali.

---

This study discusses about women in implementation of Sharia Islam Law in Aceh Barat. There is a district regulation No 5/2010 about Islamic dresscode in West Aceh, which is regulate how women should wear clothing. Women should wear jilbab and skirt. In the implementation of this regulation, conducted a sweeping on the streets of West Aceh. If there are women who do not dress according to this regulation then they are be captured and recorded by Wilayatul Hisbah (WH). This regulation about dresscode shows state control to women, determine good woman and bad woman. By regulate dresscode for women cause violence against women, the restrictions on movement of women, limited access to public services for women who do not use skirts and jilbab, as well as forcing the use of clothing. So, interpretation of Shari'a law in Aceh Barat run then had to be revisited."

"Spiritually becomes one of the important aspects in the Islamic entreprenuership. In fact, the Malay entrepreneur's achievement that associated with their attitude as one of the influential factors in many extens, is derived from internal religious values as a final solution. However, there is little studies that discusses the issue extensively in the context of the entrepreneurs success. This study therefore, will explore spiritual aspects and its attributes for motivation and achievement leading to success in the entreprenourial activities. Through an in-dept interview and thematic analysis, the study found that spiritually and its attributes have a great impact to the entrepreneur's motivation, developing self confidence, commitment to the ethical principles, besides assisting towards effecive management and responsibility which finally leading to the success in the entrepreneurial activities. "

"Tumbangnya orde baru membawa berkah bagi kader-kader dakwah yang dikenal dengan sebutan jamaah Tarbiyah. Berdasarkan hasil musyawarah, sebagian besar sepakat mensosialisasikan program dakwah melalui jalur partai yang kemudian dinamai Partai Keadilan. Mengingat partai sebagai kepanjangan dakwah, maka apa pun aktifitas dan kebijakan partai tak lepas dari dakwah yang merupakan urat nadi kader-kader yang masih relatif muda dan idealis ini. Sehingga program partai pun, benar-benar merupakan penjabaran dari misi visi dakwah yang dikemas dalam format yang lebih membumi dan modern. Membumi karena senantiasa menjauhi target-target politik yang mengawang serta lebih membaca realitas. Modern, sebab kendati yang diperjuangkan adalah Islam dan syariatnya, Partai Keadilan sama sekali tidak mengkultuskan warisan masa lalu sebagai bagian yang harus dihadirkan masa sekarang. Justru yang diperjuangkan Partai Keadilan adalah nilai-nilai universal Islam yang tercermin dalam keadilan, persamaan hak dan kewajiban, supremasi hukum, memerangi kezhaliman atas dalih apa pun dan memberantas kesewenangan yang kuat terhadap yang lemah atau tirani mayoritas kepada minoritas dan sebaliknya.Dalam tataran perjuangan nilai-nilai tersebut, Partai Keadilan pun menempuh segala celah yang bisa dijadikan pintu masuk nilai-nilai Islam, mulai dari pembinaan pribadi, pendidikan, sosial, politik, hingga melalui perjuangan legislasi dan konstituisionalisasi perundang-undangan. Cara yang ditempuh pun menjauhi sikap anarkis, brutal, kekerasan apalagi tindakan teror. Bagi kader-kader PK, tujuan yang baik harus melalui cara dan jalan yang baik pula. Satu cara fundamental yang ditempuh PK dalam penerapan perjuangan syariat Islam adalah, yang pertama dan paling utama menerapkannya dulu dalam individu personal kader Partai Keadilan sebelum menyuarakannya pada orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah bualan politik. Ia adalah sebuah nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan.PK menyadari, jika syariat Islam benar-benar dipahami secara integral dan universal, maka tak kan ada kezhaliman terhadap wanita, non muslim atau praktek-praktek ketidakjujuran dalam segala tatarannya, baik dalam skala interaksi antar personal masyarakat maupun dalam skala negara. Sebaliknya, jika seseorang berbuat zalim apa pun itu, maka sebenarnya orang tersebut tidak sedang menjalankan syariat Islam, walaupun mungkin dalih yang digunakan berasal dari doktrin-doktrin suci agama. Sebuah pemahaman yang sangat diperlukan untuk menjadi solusi di tengah badai krisis moral di Indonesia dewasa.

---

The fail of the New Order Era has brought a blessing unto the cadres of missionary activities as known by the denomination Jamaah Tarbiyah. On the foundation of deliberations, the majority agreed to popularize the program for propagation trough the instrument of the Justice Party. Considering that the party as the extension means for propagation which being the nerve of the cadres who are relatively still youthful and idealistic. So that even the party program really conveys the realization of the missionary vision of propagation contained in a more popular and modem format. Popular since it keeps itself away from political targets floating in the air of uncertainties. Modern since what is being struggled for is Islam and its law.

The Justice Party never mad as cult of past heritance as a part of its presence in contemporary affairs. Whereas exactly what is being aimed for bay the Justice Party are the values of the universal Islam which is reflected in justice, equality in rights and obligations, the supremacy of the law, the fight against tyranny on the precepts of whatever case and the combat against despotism wrought by the powerful against the weak or the tyranny of the majority toward the minority and otherwise.

Within the concepts of such values the Justice Party even strides all openings which can serve as an avenue for the values of Islam, starting with the self-training, education, social-politic up to the struggle in the legislative ranks for constitutionalization of laws. The method to be adopted even distance anarchy, brutality, violence or even more terror. For the Justice Party cadres the good purposes should also be conducted by decent ways. One fundamental method which should be endeavored by the Justice Party in the struggle for the laws of Islam are, firstly and principally should done primarily among the individual cadres of the Justice Party before propagandizing it toward other people. Therefore, the Islamic Law should not be political big talking. This is one value that must be enacted in everyday life.

The Justice Party realizes that, if the Islamic Law is exactly integrally and universally comprehended, there will be no despotism against women, non-Muslims or unfair practices within its ranks. Whether on the level of internal interactions of the communal personality on the level of state affairs. Otherwise, if anyone conducts whatever despotic actions, he in fact does not follow the Islamic Law, event though under the pretences of the holy religious doctrines. A seriously needed understanding for the solution in the midst of the storm of moral crisis in Indonesia nowadays."

"Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia mewadahi persoalan-persoalan hukum Islam termasuk yang menyangkut cerai ke dalam kompilasi hukum bernama Kompilasi Hukum Islam. Alih-alih menjadi solusi bagi umat muslim, nyatanya hukum tersebut memunculkan persoalan baru karena kebanyakan aturan yang ada di dalamnya menimbulkan ketidakadilan gender. Itu terjadi karena Al-Qur’an yang menjadi sumber rujukannya ditafsirkan dengan menggunakan metode klasik yang mengabaikan konteks sehingga tafsir yang dihasilkan tidak relevan dengan situasi sekarang ini. Dengan menggunakan metode hermeneutika feminis, artikel ini mengedepankan tafsir berkeadilan gender. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum perceraian berbasis syariat islam di dalam KHI sudah tidak relevan karena masih menggunakan tasir klasik yang bias gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode deskripsi analitis untuk menjabarkan ketidakadilan gender yang terkandung pada hukum perceraian dan dilanjutkan dengan menggunakan metode hermeneutika feminis untuk menafsirkan ayat-ayat mengenai perceraian. Penggunaan metode hermeneutika feminis dalam penafsiran Al-Qur’an akan menghasilkan tafsir tanpa bias gender yang berpotensi untuk dapat mengatasi permasalahan ketidakadilan gender pada hukum Islam.

---

Having Muslim population as majority, Indonesia accommodates Islamic law’s issues, including divorce law, into a legal compilation called KHI or Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law). Instead of being a solution for Muslims, the law raises new problems because most of the rules in it causing gender injustice. This happens because the Qur’an, the source of KHI, is being interpreted using classical methods that ignore the context in the process of interpretation which leads to irrelevant interpretation with the current situation. By using the feminist hermeneutic method, this article puts forward an interpretation of gender justice. In order to achieve this goal, this article uses the analytical description method to describe the gender inequality contained in the divorce law and continues by using the feminist hermeneutic method to interpret verses about divorce. The use of the feminist hermeneutic method in the interpretation of the Qur'an will result in an interpretation without gender bias that has the potential to overcome the problem of gender inequality in Islamic law."

"CBS (Culture-Bound Syndromes) adalah satu penyakit yang dipengaruhi oleh budaya serta kejadian yang tidak disangka-sangka, berlaku dalam kalangan etnik, dan kawasan tertentu. Dalam konteks masyarakat Melayu di Kelantan, Malaysia, sindrom ini telah lama wujud dalam masyarakat tersebut. Ramai pengkaji yang mengklasifikasikan amok dan latah sebagai sindrom CBS yang majoritinya berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu dan disebabkan oleh faktor budaya, persekitaran, dan biologi. Selain daripada amok dan latah, fenomena bilangan orang Melayu yang menghidap :saka" , yaitu sejenis penakit psikiatri yang berpunca daripada gangguan mahluk halus, persekitaran, biologi, dan keturunan semakin meningkat. Penyakit saka seringkali dihidapi oleh masyarakat Melayu dan boleh diklasifikasikan sebagai salah satu sindrom dalam CBS berdasarkan simptom penyakit tersebut. Ramai pengkaji pula yang mengklasifikasikan "saka" dalam katagori CBS berdasarkan faktor keetnikan dan simptom penyakit ini. Kertas kerja ini akan mengenengahkan penyelidikan tentang rawatan sindrom saka dalam kalangan masyarakat Melayu di Kelantan yang menggunakan kaedah rawatan Islam dan "Main Puteri" berdasarkan kajian etnografi di beberapa kawasan terpilih di Kelantan, Malaysia."

"ABSTRAKSkripsi ini terutama akan membahas perkembanganproses radikalisasi Islam dalam Parti Islam Sa Malaysia(PAS) serta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnyaproses Radikalisasi Islam dalam Parti Islam Sa Malaysia(PAS) Proses radikalisasi ditunjukkan oleh adanyakecenderungan interpretasi ideologi yang lebih radikaldan menuntut adanya perubahan fundamental terhadaptatanan sosial-politik yang ada Kecenderungan ini baruberkembang secara pesat setelah tahun 1974 antara laindipengaruhi oleh Revivalisme Islam Internasional yangmelanda negara-negara Islam pada dekade tahun 70-anProses ini juga dilatarbelakangi oleh adanyaperubahan dalam latar belakang sosial-ekonomi parapemimpin PAS yang kini lebih banyak berasal dankalangan intelektual dan kelas menengah perkotaanPerbedaan latar belakang yang juga ditunjang olehsituasi politik nasional Malaysia menghasilkan interpretasi ideologi serta retorika politik yang lebihradikalSelain itu kecenderungan radikalisasi mi jugaditunjang oleh adanya ketidakpuasan yang meluas baik dikalangan para petani yang telah lama menjadi pendukungPAS serta kalangan menengah-terdidik terhadapkebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah Ketidakpuasanini disebabkan karena kelemahan-kelemahan pemerintahdalam menjalankan program pembangunan serta penerapansistim pemerintahan yang cenderung merugikan pihakoposisiRadikalisasi ditunjukkan tidak hanya melaluiberbagai tuntutan-tuntutan yang pada dasarnyamenginginkan perubahan menyeluruh tetapi juga cara-carakekerasan yang semakin sering dilakukan oleh tokoh-tokohserta pengikut PAS"