Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampaknya sehingga dinyatakan sebagai "Bank Dalam Penyehatan: dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001. Oleh karena itu diberlakukan Single Presence Policy oleh Bank Indonesia untuk mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Pada tahuh 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi Single Presence Policy. Pemenuhan kewajiban penawaran tender oleh Maybank menyebabkan akuisisi BII oleh Maybank sampai pada 97,5% pemilikan saham Maybank di BII. Tulisan ini membahas mengenai proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat dengan mengambil contoh kasus Malayan Banking Berhad dan BII dengan membandingkan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 tahun 2008 dan tahun 2011 serta menganalisa penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 dan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam memiliki wewenang untuk melakukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1.

---

AbstractFinancial crisis in 1998 had a huge impact on national banking. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) was one of the banks which was affected that the bank was declared "Bank in Restructurization" and was acquired under the care of Indonesia Bank Restructuring Agency (BPPN/IBRA) in 2001. Thus, Single Presence Policy was enacted by Bank Indonesia in order to endorse bank consolidation to realize a strong and healthy Indonesian banking structure. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in order for Temasek's compliance with the Single Presence Policy. Tender Offer obligation fulfillment had caused Maybank to acquire up to 97,5% shareholding composition in BII. This paper discusses the refloat obligation fulfillment process by taking case study of Maybank with comparison of refloat provision Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and 2011, and also analyzes the refloat obligation deferment issued by Bapepam-LK being examined from Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 and capital market regulations. The principal problem is answered by using research method normative juridical that include literature studies and interviews resulting in conclusion that based on the prevailing laws and regulations, Bapepam has the authority and jurisdiction to issue an obligation deferment for Maybank based on Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and Capital Market Law Number 8 of 1995."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum dan implementasi kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy pada perbankan sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 8/16/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/32/DPNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses akuisisi yang terjadi pada saham BII oleh Maybank sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan dan apakah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) yang diatur dalam Peraturan BI No. 8/16/PBI/2006. Penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan kepemilikan tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 8/16/PBI/2006 dan implementasi peraturan tersebut dalam industri perbankan Indonesia, salah satunya adalah lewat studi kasus akuisisi PT. BII, Tbk. oleh Maybank. Hasil penelitian ini adalah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal yang diatur dalam PBI dimana aturan ini mewajibkan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010.

---

This thesis discusses the legal aspects and implementation single presence policy in banking as stipulated in PBI No. 8/16/PBI/2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/32/DPNP, dated December 12, 2007, of the Single Presence Policy in Indonesia Banking. The main problems in this study is about how the acquisition process occurs on BII shares by Maybank and causes the change of ownership and whether the act of acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy which is regulated in BI Regulation No.8/16/PBI 2006. Research in this thesis is a qualitative study using a normative juridical approach method that is descriptive and prescriptive analytical. In general, the writing is intended to provide an explanation of Single Presence Policy issued by Bank Indonesia through PBI No.8/16/PBI/2006 and implementation of these regulations in the Indonesian banking industry, one of them is through the acquisition of case studies of PT. BII, Tbk. by Maybank. The results of this study is to follow the acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy PBI regulated in this rule which requires all owners, especially banks controlling shareholders to consolidate ownership in banks in a business group with a time limit until the year 2010 ."

"ABSTRAKTesis ini meneliti reaksi investor pada peristiwa akuisisi PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad. Metode penelitian ini menggunakan event study dengan tiga event penelitian Event pertama adalah pengumuman akuisisi, kedua pembatalan akuisisi dan keitiga pemberian kembali ijin akuisisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa event pertama mendapatkanrespon yang positif dari investor BII dan yang negatif dari Maybank, event kedua tidak mendapatkan respon yang positif dari investor BII dan respon yang negatif dari Maybank. Event kedua tidak mendapatkan respon yang signifikan dari investor BII dan mendapatkan respon yang positif dari investor Maybank dan event ketiga mendapatkan respon yang postif dari investor BII dan respon negatif dari invenstor Maybank"

"Dalam perdagangan saham, informasi material yangterbuka untuk umum memegang peranan penting dalampembentukan harga saham sehingga berpengaruh padapermintaan dan penawaran saham. Namun, apabila perdagangansaham tersebut menggunakan informasi yang belum terbukauntuk umum untuk digunakan beberapa pihak yang terkaitdengan perdagangan saham tersebut guna mengambil keuntunganpribadi, yang terjadi adalah pelanggaran di Pasar Modalyaitu Insider Trading. Insider Trading merupakan praktik dipasar modal dimana Orang Dalam (insider) melakukantransaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusifyang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atauinvestor. Pelanggaran Insider Trading tersebut timbulkarena tidak terjaganya keseimbangan antara kepentinganperusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihakdan hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasimereka di pihak lain dimana hal ini mengindikasikanmanajemen perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsipprinsipGood Corporate Governance (GCG) pada manajemennya.Dalam penelitian kepustakaan ini, melihat bagaimana suatuperdagangan saham diindikasikan terjadi Insider Trading,penerapan GCG dalam manajemen perusahaan terbuka danmelihat bagaimana manajemen perusahaan memberikanperlindungan bagi pemegang sahamnya. Hal ini dikaitkandengan ada tidaknya pihak orang dalam yang berdasarkaninformasi orang dalam digunakan untuk bertransaksi sahamtersebut. Agar tidak terjadi kebocoran rahasia perusahaan,maka manajemen perusahaan harus menjaga informasi orangdalam dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Danperlindungan bagi pemegang saham yang diberikan olehmanajemen perusahaan melalui pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)."

"Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali dan akibat hukum terhadap divestasi saham PT XYZ Corporindo pada PT Bank ABC Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum doktrinal dengan tipologi evaluatif Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan OJK melakukan penilaian kembali PSP PT XYZ Corporindo pada PT Bank ABC, Tbk belum sesuai tahapan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama LJK. Catatan lain yaitu konsekuensi hukum dari predikat tidak lulus dalam penilaian kembali pemegang saham pengendali tersebut berupa larangan menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum RUPS hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Dampak hukum divestasi saham tersebut bagi PT XYZ Corporindo yaitu terhindar dari sanksi tambahan dari OJK, larangan menjalankan hak sebagai pemegang saham dan sanksi pidana.

---

This study is examining legal event conducted by the Financial Services Authority (OJK) in  reassess of PT XYZ Corporindo as the controlling was late and not in accordance with the prevailing laws and regulations which actually resulted in worsening of the financial condition of PT Bank ABC, Tbk. The problem under this study are regarding the OJK's considerations in deciding the revaluation and legal consequences for the divestment of PT XYZ Corporindo's shares in PT Bank ABC Tbk based on the Board of Commissioners' decision. The research method used is doctrinal legal research with an evaluative typology. The data collection tool used is a document study with a qualitative analysis method. The results of this study are the OJK's consideration of re-assessing PT XYZ Corporindo's PSP at PT Bank ABC, Tbk not according to the mechanism in OJK Regulation No. 34/POJK.03/2018 Concerning Revaluation for Main Parties of FSI. Other note is the legal consequences of the title of not passing the reassessment of the controlling shareholder are in the form of a prohibition to exercise rights as a shareholder and the shares are not counted in the quorum of the GMS is contrary to the the laws and regulations above. The legal impact of the divestment of shares of PT XYZ Corporindo are to avoid additional legal sanctions, prohibition of exercising rights as  a shareholder and criminal sanctions."

"The carrefour a france's retail corporation signed share purchase agreement on 21 January 2008 with P.T Alfindo and Prome Horizon Pte for aquisition of 75 % majority share of Alfa Supermarket at total amount of IDR 674 billion....."

"Skripsi ini menganalisis tentang perlunya pengaturan mengenai jumlah minimum saham publik (public float) bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia. Selama ini pengaturan terkait belumlah ideal untuk memberikan perlindungan hukum dalam berinvestasi di Pasar Modal bagi investor ritel, meningkatkan likuiditas saham dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari saham publik yang minim dan tidak likuid. Sehingga banyak Emiten di Pasar Modal Indonesia yang memiliki saham publik di bawah 5% (lima persen) yang kemudian menjadi saham tidur yang dianggap menghambat likuiditas Pasar Modal Indonesia. Studi kasus yang dianalisis adalah dampak penerapan pengaturan public float terhadap PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. yang hanya memiliki saham publik sebesar 4,8%, sehingga apabila nantinya aturan ini diberlakukan, dapat diterapkan dengan efektif bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis analyzing the need to regulate about the minimum portion of public shares (public float) for any listed companies in Indonesia Capital Market. The related regulations are still inappropriate for giving legal protection of investing in Indonesia Capital Market for retail investors, increasing shares liquidity and reducing any potential crime arise from illiquid shares. Several listed companies have their public float under 5% which causing “sleeping stocks” and obstruct Indonesia Capital Market’s liquidity. Case study that analyzed was the impact of future regulations of public float for PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. whom only has 4,8% on public shares, so for the effectiveness of public float regulations we have to be aware of such conditions of listed companies in Indonesian Capital Market."

"Di beberapa negara, program kepemilikan saham oleh pekerja (Employee Stock Ownership Program - ESOP) telah berkembang dengan balk. Mereka umumnya memiliki aturan yang secara detil mengatur pola-pola dan syarat-syarat program kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja. Amerika Serikat dan Mesir bahkan sangat mendorong program ESOP dengan menerbitkan regulasi yang memberi kemudahan bagi yang melaksanakannya, antara lain dalam bentuk insentif dibidarig pajak.Di Indonesia belum ada regulasi yang secara rinci mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh pekerja_ Dalam praktek, perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya memanfaatkan Peraturan Bapepam yang memberi peluang terciptanya kepemilikan saham oleh pekerja, walaupun peraturan itu sendiri sesungguhnya tidak khusus mengatur mengenai hal itu. Antara lain seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersamaan dengan IPO pada akhir 2003.Melihat kehidupan ekonomi saat ini yang cederung bergerak kearah sistem ekonomi kapitalis dan liberalis, ESOP dapat menjadi alat untuk mengarahkan ekonomi Indonesia agar tetap berada pada track ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan perangkat perangkat hukum yang bersifat mendorong terciptanya praktek-praktek program kepemilikan saham oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan teori hukum Roscoe Pound, dimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun masyarakat (law as a tool for social engineering).Bebarapa prinsip hukum perusahaan dan hukum pasar modal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ESOP antara lain adalah masalah persetujuan RUPS, hak memesan efek terlebih dahulu, hak suara, hak atas deviden, ketentuan keterbukaan informasi, ketentuan pelaporan kepemilikan saham, ketentuan perdagangan orang dalam, serta hak ataupun pembatasan bagi pekerja untuk memindahtangankan saham ESOP kepada pihak ketiga."