Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Homoparentalité merupakan sebuah realita yang terjadi di Prancis. Skripsi ini membahas pandangan terhadap keluarga homoparentale di Prancis, khususnya pada kurun waktu 1999 sampai 2009. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan perkembangan pandangan pemerintah dan masyarakat Prancis terhadap keluarga homoparentale. Pandangan pemerintah Prancis dilihat melalui kebijakan yang berkaitan dengan keluarga homoparentale, sedangkan pandangan masyarakat Prancis dinilai berdasarkan survei opini publik yang diselenggarakan badan survei terkemuka di Prancis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pandangan pemerintah Prancis tidak sejalan dengan pandangan masyarakat Prancis, yang seiring waktu cenderung memiliki pandangan positif terhadap keluarga homoparentale.

---

Homoparentality is a reality that grows in France. The focus of this study is the French?s views of homoparentality in France in the period 1999 to 2009. This study aims to show the development of French's view of homoparental family. The government?s views are seen from its policies related to homoparental family, while the public?s views are seen from French public opinion survey about homoparental family. From this study, the researcher found that the public in France does not have a same view as French government. As time goes by, the French people tend to have a positive view of homoparental family."

"Skripsi ini membahas kondisi prostitusi di bawah umur di Prancis serta penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat pada 1995-2008. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks di bawah umur terlihat mcningkat pada 1995-2008. Selain itu persebaran kegiatan prostitusi yang melibatkan pekerja seks di bawah umur pun cenderung paralel dengan persebaran prostitusi pada umumnya. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan bail: oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat di Prancis, jumlah kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur tetap meningkat.

---

This thesis discusses the condition of underage prostitution in France and the reduction carried out by the government and community organizations from 1995 to 2008. The result of' this thesis shows that the number of' underage sex workers appears to have increased during that time period. In addition, the spread of prostitution activities involving underage sex workers also tend to parallel the spread of prostitution in general. Despite control ellbrts that have been carried out both by government and by community organizations in France, the number of prostitution activities involving underage sex workers continues to increase."

"ABSTRAKugas Karya Akhir ini membahas strategi yang digunakan Falun Gong dalam mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM ke ranah internasional. Kerangka berpikir dalam menganalisis strategi yang dilakukan didasari pada teori transnational advocacy networksdan analisis framing. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penelitian ini menunjukan empat strategi politik Falun Gong dalam membangun jaringan advokasi transnasional. Pertama, Falun Gong menggunakan politik informasi dengan menyediakan terpaan informasi mengenai masalah yang dihadapi sebanyak mungkin. Kedua, menggunakan politik simbolik untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Ketiga, politik memengaruhi dimana Falun Gong mengajak beberapa negara, kota atau NGO untuk ikut terlibat. Keempat, politik akuntabilitas dengan mendekati tokoh-tokoh internasional yang memiliki pengaruh besar.

---

ABSTRACTThis last final project discuss about strategy that Falun Gong used in raising the issue of Human Right violation to International domain. Theoritical framework that undertaken in analysing the strategy is based on the theory of transnational advocacy network and framing analysis. In this research, the writer used qualitative descriptive method, with literature study and document as dara source of writing. The result of this research shows four Falun Gong politic strategies in building a transnational advocacy network. First, Falun Gong using information politics by providing information exposure regarding facing the problems by as much as possible. Second, use symbolic politics to magnify the message delivered. Third, leverage politics, which in this case Falun Gong invited several countries, cities or NGO to get involved. Fourth, accountability politics by approaching international figures who have a great influence."

"Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tentara Rusia selama Perang Chechnya Kedua. Selama periode Perang Chechnya kedua yang berlangsung dari 1 September 1999 hingga 19 April 2009 telah ditemukan sejumlah tindakan yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rentetan peristiwa Perang Chechnya kedua, banyak terjadi persekusi dan pembunuhan terhadap warga sipil dan anggota milisi Chechnya yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional, khususnya berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Pembangunan kamp filtrasi seperti Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Rusia selama invasi Perang Chechnya kedua. Selain itu, beberapa fakta lain yang ditemukan oleh organisasi pengamat dan pejuang hak asasi manusia internasional menunjukkan dugaan adanya pelanggaran lain yang dilakukan tentara Rusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dan eksploratif untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain berita koran dan daring, buku, artikel jurnal, dan laporan hasil penelitian lembaga internasional. Penelitian ini menyimpulkan tentara Rusia telah melanggar norma-norma universal yang dimuat dalam pasal-pasal DUHAM, yaitu hak dalam hidup tanpa diskriminasi dan penyiksaan, hak dari penahanan secara sewenang-wenang, hak perlindungan diri dan keluarganya, hak atas pergerakan, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak atas standar hidup dan pendidikan. Mereka melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan cara mengebom tanpa diskriminasi, melakukan operasi Zahistka, memberlakukan buruk terhadap para pengungsi, penangkapan secara sewenang-wenang, penculikan dan penghilangan serta pembunuhan massal.

---

This study will explore and analyse all the human right violation that done by Russian Army during Second Chechen War. During the period of Second Chechen War that Occurs between 1/09/1999 until 19/04/2009, there’re some action that can be found in which can be categorize to human right violation. During series of event that took place during Second Chechen War, there were many persecution and murder toward Chechen citizen and militant that’s not accordance to international law, especially human right principle. Camp filtration building like Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH were example of human right violation by Rusian Army during Invasion of Chechen. Not only that, there’re many other facts that found by observation organisation and human right fighter that pointed toward allegations of other human right violations by Russian army. This study will use quality approach and study method of description and exploration to find many answer at the question that this study filed. All the data that will be using in this study were article from newspaper and website, book, journal article and report of a study from international organisation. This study will conclude that Russian Army were violate universal norm i article of Universal Declaration of Human Right, like right to live without disclination and torture, right from arbitrary detention, right toward protection to themself and their family, right toward movement, right toward freedom of expression, and right toward live standard and education."

"Reksa Dana masih merupakan pilihan investasi yang diminati masyarakat Indonesia, terbukti dengan meningkatnya dana kelolaan dari tahun ke tahun sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1996. Salah satu jenis Reksa Dana yang memberikan return yang paling besar adalah Reksa Dana Saham. Dalam kurun 10 tahun belakangan ini yaitu 1999 hingga 2009 Reksa Dana termasuk Reksa Dana Saham mengalami pasang naik dan turun yang begitu fantastis. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain besarnya dana kelolaan (size), dan faktor makroekonomi. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh investor dan pengelola Reksa Dana dalam hal ini Manajer Investasi. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan Multifactor Model dapat diketahui apakah faktor faktor tersebut mempengaruhi secara signifikan atau tidak terhadap imbal hasil (return) Reksa Dana Saham. Dengan mengetahui pengaruh tersebut dapat diketahui juga, bahwasanya masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi efisiensi pasar modal di Indonesia.

---

Mutual Funds is still the preferred investment choice of the Indonesian society, as evidenced by the increasing funds under management from year to year after it was introduced in Indonesia in 1996. One type of mutual fund that provides the greatest return is Mutual Shares Fund (Equity Funds). Within the past 10 years from 1999 to 2009, including Mutual Funds Stocks experienced tide rises and falls are so fantastic. Some factors which affect, among others, the amount of the fund (size), and macroeconomic factors. This needs to be considered by the investor and of course, the Investment or fund manager. Based on the other research using Multifactor Models, it can be known whether these factors significantly affect or not to return Mutual Shares Fund. By knowing the effect it could be found also, that there are still other factors that affect the efficiency of capital markets in Indonesia."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014- 2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Disertasi ini meneliti tentang pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki. PKS sebagai the survival party berhasil meningkatkan perolehan suara dari Pemilu ke Pemilu (1999-2009) sedangkan AKP di Turki merupakan the rulling party yang menang berturut-turut di dua Pemilu (2002 dan 2007). Penelitian ini mencari sebab-sebab keberhasilan kedua partai politik di dua negara yang berbeda tersebut. Dengan merujuk pada konsep Sigmund Neumann dan Duverger mengenai unit-unit analisis yang diperbandingkan, penulis meneliti bagaimana faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi PKS mempengaruhi keberhasilannya menjadi the survival party di tiga Pemilu (1999-2009). Disertasi ini juga meneliti bagaimana AKP yang lahir di 2001 mampu secara terus menerus menjadi partai pemenang Pemilu sejak 2002 hingga 2007. Demikian pula bagaimana aspek-aspek eksternal berupa situasi sosial, politik dan budaya kedua negara ikut mempengaruhi pemenangan Pemilu kedua partai tersebut. Lebih lanjut dalam disertasi ini diteliti pula apa yang menyebabkan adanya kesenjangan keberhasilan antara PKS dengan AKP. Pisau analisis yang digunakan untuk meneliti adalah teori komparasi partai politik menurut Neumann dan Duverger yakni faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi. Teori Olivier Roy, Asef Bayat dan Greg Fealy digunakan untuk menganalisis ideologi. Selanjutnya teori organisasi Duverger, teori basis massa Martin Lipset, Vali Nasr dan Mehmet Altan, teori sistem rekrutmen Alan Ware dan Duverger, teori kepemimpinan Max Weber, Pareto dan Mosca serta teori strategi vernacular politics Jenny B. White juga digunakan. Metodologi yang digunakan adalah memadukan metode komparatif dengan metode kualitatif. Dari hasil observasi dan wawancara mendalam baik dengan pendiri dan pengurus PKS di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan maka ditemukan adanya inkompatibilitas antara transisi ideologi PKS ke Pos-Islamis dengan organisasi cell, basis massa middle class, sistem rekrutmen cell, kepemimpinan kolektif dan strategi vernacular politic PKS. Inkompatibilitas tersebut menyebabkan hambatan optimalisasi keenam aspek sehingga kurang berpengaruh bagi pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) ditambah pula aspek-aspek sosial, politik dan budaya di Indonesia yang kurang mendukung. Sebaliknya dengan metode yang sama penulis mendapatkan kesimpulan bahwa formula kemenangan AKP adalah kompatibilitas pilihan model organisasi branch, jenis basis massa middle class plus, sistem rekrutmen hybrid, tipe kepemimpinan kharismatis dan strategi vernacular politic plus dengan ideologi Pos-Islamis AKP sejak awal berdirinya. Ditambah pula dengan aspek-aspek sosial,politik dan budaya di Turki yang kondusif karena memang dibutuhkan kondisi eksternal tertentu agar partai politik pos-Islamis berkembang dan menang. Lebih lanjut dari penelitian ini didapatkan bahwa kesenjangan PKS dengan AKP di Turki disebabkan rendahnya tingkat pengaruh aspek-aspek ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi PKS pada pemenangan Pemilu PKS. Demikian pula perbedaan aspek-aspek eksernal berupa lingkungan sosial,politik, ekonomi dan budaya Indonesia dan Turki turut menyebabkan adanya kesenjangan tersebut. Oleh karena itu penulis pun merekomendasikan bahwa karakteristik Pos-Islamis harus tercermin dalam semua sisi wajah PKS karena ideologi Pos-Islamis harus kompatibel dengan model organisasi, keragaman jenis basis massa, sistem rekrutmen, model kepemimpinan dan strategi yang digunakan agar berpengaruh signifikan bagi pemenangan Pemilu PKS. Sumbangan disertasi ini bagi ilmu politik adalah membuktikan bahwa politik aliran masih tetap relevan karena keberhasilan kelompok Islamis yang direpresentasikan oleh PKS di Indonesia dan AKP di Turki bertahan dalam sistem demokrasi. Lebih jauh lagi keberhasilan kedua partai politik Islam terutama AKP di Turki telah mematahkan tesis Olivier Roy di akhir 1990-an yang dipertegasnya lagi di 2006 bahwa Islam politik atau Islamis telah gagal dan mundur ke Neo-fundamentalis yang parsial dan apolitis. Sebab kedua partai politik tersebut alihalih mundur menjadi Neo-fundamentalis malah bertransformasi menjadi Pos-Islamis. Ideologi Pos-Islamis bahkan telah menyebabkan AKP menjadi the rulling party dan PKS sebagai the survival party dan keberhasilan kedua partai politik tersebut juga sekaligus membuktikan kompatibilitas Islam dengan Demokrasi.

---

This dissertation is to examines the winning in the general elections of the Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia and Adalet ve Kalkinma Partitioning (AKP) or Justice and Development Party in Turkey. PKS successfully managed to improve the survival of votes from election to election (1999-2009) while the AKP in Turkey is now the rulling party that win in two consecutive elections (2002 and 2007). This research observes the causes of the success of both political parties in two different countries.

With reference to the concept of Sigmund Neumann and Duverger on the units of analysis that are compared, the authors examined how ideological factors, organizational structure, voters basis, the system of recruitment, leadership and success strategies of the PKS that affect the survival of the party in three consecutive general elections (1999-2009). This dissertation also examines how the AKP which was born in 2001 were able to triumph the the general elections from 2002 to 2007. To the same end we learned on how the external aspects of the social, political and cultural of the countries has influenced their winning in the general elections. Further, this dissertation observe also the different winning milestones between the PKS and the AKP.

Moreover, this dissertation also looks into rationales behind distinct success and achievements from both PKS in Indonesia and AKP in Turkey. It argues that the electoral underperformance of PKS is a direct result of its lower attainment in influencing areas such as ideology, organization, mass based support, member recruitment, leadership and strategies. The present study discusses these 6 influencing internal factors from PKS and then compared with those of AKP.

The analytical methodology used for the present study is the Neumann and Duverger?s theoretical comparison of political party, which takes into account factors covering of ideology, organization, mass based support, member recruitment, leadership and strategy. In the ideological comparison, the studies performed by Oliver Roy Asef Bayat and Greg Fealy are presented. Furthermore, the organization theory by Michels and Duverger, the mass support theory of Martin Lipset, Vali Nasr and Mehmet Altan, the analysis of recruitment system by Alan Ware and Duverger, the leadership theory of Max Weber, Pareto and Mosca, as well as the political strategy of vernacular politics by Jenny B. White are presently adopted.

From the observations and direct conversations with the founders and members of the central governing boards from both the PKS in Indonesia and the AKP in Turkey and using the aforementioned analytical theories it is found that the central underlying problem lies in the incompatibilities between the evolutionary process of interpretation of ideology within the organization, mass based support, recruitment system, leadership and strategy implemented by both parties. The incoherence shown by the PKS in those influencing and determine factors reveals itself in distant reality from their counterpart AKP in Turkey.

Moreover, Neuman and Duverger argues that the AKP?s winning formula lies in its compatible choice of organization model, mass based support, recruitment system, leadership model and strategy following its transformation of ideology from Islamic to Post-Islamic movement. Therefore, the author recommends that PKS should adjust their characters in their Post-Islamic movement era and adopts a more compatible organization model, more variety of mass based support, more compatible recruitment system, leadership model and strategy if they want to increase their influences and triumph more significantly in the coming General Elections, and therefore become the anti-thesis of Oliver Roy.

This dissertation contributions for political study/science is proving/demonstrate that political currents remained of relevant following the success of Islamist groups in Indonesia as represented by the PKS and the AKP in Turkey that survive in a democratic system. Furthermore the success of both political parties, especially the Islamic AKP in Turkey has challenged and broken Olivier Roy thesis in the late 1990s as reaffirmed again in 2006 that the failure of Islamic political movements or Islamists has led it to the Neo-fundamentalists which are becoming apolitical movements. By fact both of the political parties rather than converted into neofundamentalists actually has transformed into the Post-Islamist. Post-Islamist ideology has even led the AKP became the rulling party and the PKS to survive in the democratic system and the successes of both political parties are also prove the compatibility of Islam with democracy."

"Pada majalah anak Kristen AMI Anak Manis Indonesia, 1987 mdash;2010 , terdapat komik ldquo;Si Opa rdquo; yang banyak mengacu kepada teks sastra hikmat Perjanjian Lama, terutama Amsal. Sastra hikmat ini memuat nilai-nilai universal mengenai makna hidup manusia. Salah satu tema pokoknya mengenai kontras antara orang berhikmat dan orang bodoh. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud membahas: 1 bagaimana kitab Amsal sebagai bagian sastra hikmat dalam Perjanjian Lama disampaikan kepada pembaca anak-anak Indonesia dalam Majalah AMI, terutama dalam komik humor ldquo;Si Opa rdquo; 1999-2009 ?; 2 bagaimana tema kontras antara orang berhikmat dan orang bodoh dalam Kitab Amsal direpresentasikan ke dalam komik humor ldquo;Si Opa rdquo; di majalah AMI?; 3 bagaimana komik humor ldquo;Si Opa rdquo; di majalah AMI mengonstruksi pemahaman akan identitas ras dan gender dalam strategi visual dan narasinya? Melalui metode pendekatan tekstual yang mengkaji aspek visual dan verbal komik ldquo;Si Opa rdquo;, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan hikmat yang universal dalam kitab Amsal menjadi bergeser, bahkan berubah, karena adanya representasi yang bias ras dan bias gender. Kehadiran tokoh-tokoh stereotipikal dalam komik ini mengandung muatan humor yang dominan, tetapi sekaligus berpotensi mensosialisasikan pemahaman yang mensubordinasikan ras kulit hitam dan perempuan. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi kajian interdisipliner mengenai bacaan anak berdasarkan teks Alkitab.

---

In a Christian children magazine titled AMI Anak Manis Indonesia ndash Sweet Children of Indonesia, 1987 to 2010 there was a humorous comic ldquo Si Opa rdquo . The comic mostly referred to the Proverbs as Old Testament wisdom literature in the Bible that consists of universal values about the meaning of life and one of the main themes is the contrast between the wise and the fool. Therefore, this research aimed to examine 1 how the book of Proverbs presented to the children in Indonesia as readers in the humorous comic ldquo Si Opa rdquo 1999 2009 2 how the contrast of the wise and the fool in Proverbs is represented in ldquo Si Opa rdquo comic 3 how was ldquo Si Opa rdquo comic construct a racial and gender identity. Through the textual approach that analyzes visual and verbal aspects, this research found that the universal wisdom message in ldquo Si Opa rdquo shifts, and even changes, due to certain representations that are laden with racial and gender bias. The stereotypical characters in the comic do give humorous effects, but such characters at the same time convey viewpoint that subjugates women and people with darker skin. Therefore this thesis could contribute to interdisciplinary research of children 39 s literature based on Biblical texts."