Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan jaman dan dari keadaan di mana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jaman keluarnya. Sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan, pemuda belasan tahun Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan yang tepat bila Indonesia merdeka. Demokrasi Parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan koperasi sebagai wadah ekonomi untuk mem_bangun perekonomian rakyat sekaligus untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing. Hal ini sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an. Pemikiran ekonomi Hatta di bidang koperasi dilatarbelakangi oleh tiga paham yaitu, Islam, sosialisme dan roman_tisme. Hatta dilahirkan dalam keluarga Islam yang kuat. la meyakini bahwa menciptakan orde sosial dan ekonomi yang adil sebagai bagian dari keinginan Tuhan. Keyakinan agamanya diperkuat oleh pengaruh bacaan yang sistematis tentang karya-karya Marx dan sosialis-sosialis Eropa, sebagai reak_sinya terhadap kapitalisme. Sementara itu pandangannya yang romantis tentang masyarakat Indonesia pra-kolonialisme juga mewarnai pemikirannya dengan membuktikan bahwa kolektivisme dan demokrasi sudah ada di tingkat-tingkat desa. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkem_bangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan pero_rangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekono_minya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak jaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia. Hatta pergi bersama cita-citanya untuk mengangkat perekonomian rakyat, rakyat dari negara yang diperjuangkannya dengan segenap kehidupannya. Perdebatan tentang maksud dan penafsiran yang terkan_dung dalam pasal 33 UUD 1945 memang dapat terus berlanjut. Namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah kongkrit pem_bangunan yang dapat mengangkat perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan pada tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan membutuhkan waktu ke arah ini. Semoga."

"Socio-economic conditions and rural development in Jayawijaya, Irian Jaya Province; collection of articles"

"Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang.

---

This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen?s Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster. This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi dalam pengelolaan pasar tradisional. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Perekonomian Rakyat melaksanakan perannya dalam pengelolaan pasar tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa peran Dinas Perekonomian Rakyat meliputimenyadarkan masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional,evaluasi dan pengembangan pasar, pendapatan dan perizinan pasar, pembinaan dan penataan pedagang, kebersihan dan ketertiban, sarana dan prasarana, promosi peningkatan daya saing pasar, koordinasi dalam pengelolaan pasar.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Dinas Perekonomian Rakyat Bekasi City in traditional market management. Question of this research is how Dinas Perekonomian Rakyat execute the role of traditional market management. The approachment for the research is qualitative research and the purpose of this research is descriptive. Based on result the research, some of the role of Dinas Perekonomian Rakyat involved awakening the people on traditional market management, evaluation and market expansion, the income and market licensing, development and managing the trader, the sanitation and discipline, facilities and infrastructure, promoting the improvement of market competitiveness, and the coordinating traditional market management."

"Krisis ekonomi 1997 semakin menyadarkan bahwa fondasi perekonomian akan semakin kuat, bila perekonomian rakyat diperkuat. Karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, maka konsekuensinya, perekonomian desa harus diperkuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibangun lembaga keuangan pedesaan yang mampu menjadi perantara keuangan pedesaan.Salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut di atas adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pembatasan wilayah operasional BPR yang hanya di pedesaan/kecamatan secara teoritis akan mendorong BPR menjangkau masyarakat desa, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong aktivitas perekonomian desa. Dengan demikian, BPR dapat diharapkan sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang dalam jangka panjang akan memperkuat perekonomian desa/rakyat.Kemampuan BPR memenuhi harapan yang dibebankan, sangat ditentukan oleh kinerja dan peran BPR. Kinerja BPR yang semakin baik akan memungkinkan BPR meningkatkan perannya. Sebaliknya peran BPR yang semakin besar, dapat meningkatkan kinerjanya, karena tercapainya skala usaha yang lebih efisien. Untuk melihat bagaimana kenyataan sebenarnya, maka studi tentang peran dan kinerja BPR di Sumatera Barat ini dilakukan dengan menggunakan analisi deskriptif dan regresi baik dengan menggunakan data time series 1991-2002 maupun cross section 2001 dan 2002.Dengan menggunakan analisis deskriptif, hasil studi menunjukkan bahwa kinerja BPR di Sumatera Barat relatif baik di ukur dari angka CAR, ROA, ROE dan NPL. Angka-angka tersebut umumnya lebih baik dari standar yang ditetapkan BI. Peran BPR diukur dari share volume usaha, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kerdit yang disalurkan dan pengaruh terhadap penyaluran kredit maupun jumlah nasabah (rekening) yang berhasil dijangkau, juga sangat mengesankan. Misalnya saja pertumbuhan volume usaha, jumlah dana yang dihimpun dan nilai nominal kredit yang disalurkan selama periode 1991-2002 adalah beberapa kali lipat pertumbuhan volume usaha dan jumlah kredit yang disalurkan Bank Umum.Dengan menggunakan analisis regresi dapat ditarik beberapa kesimpulan:- BPR di Sumatera Barat telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, karena dana yang dihimpun dan modal disetor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan ke beberapa sektor ekonomi.- Perkembangan BPR di Sumatera Barat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan sebaliknya BPR mempunyai peran siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena perannya yang signifikan terhadap penyaluran kredit konsumsi, investasi dan modal kerja.- BPR di Sumatera Barat umumnya melakukan strategi internal financing, yaitu mengandalkan pembiayaan usaha terutama dari hasil laba operasional. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan peran BPR dipengaruhi oleh pertumbuhan kinerjanya.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikemukakan bahwa prospek usaha BPR di Sumatera Barat sangat baik. Kesimpulan ini makin diperkuat oleh fakta bahwa struktur perekonomian Sumatera Barat, sangat didominasi oleh kegiatan produksi pertanian dan jasa yang umumnya berskala kecil-menengah.Jenis-jenis usaha tersebut merupakan pasar yang sangat potensil bagi berkembangnya produk BPR. Meskipun kinerja, peran dan prospek BPR di Sumatera Barat, sangat baik, namun ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi kendala. Salah satu masalah terbesar adalah komitmen pemilik/pengelola BPR. Pertama, masih banyak BPR yang belum memenuhi ketentuan, BI. Dua ketentuan yang paling banyak dilanggar adalah LDR dan permodalan. Sampai Desember 2002, dari 104 BPR, sekitar 39 BPR yang angka LDR-nya melebihi 115% atau melebih batas maksimum yang ditetapkan BI. Sementara itu masih ada 6 BPR yang sama sekali belum menyetorkan modal dan 32 BPR yang belum memenuhi ketentuan modal disetor.Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah inefisiensi pengelolaan. Masalah ini ditunjukkan dari masih kecilnya skala usaha BPR, dimana sampai Desember 2002, masih separuh BPR memiliki skala usaha lebih kecil dari Rp l miliar. Angka CAR rata-rata yang sangat tinggi juga memberikan indikasi inefisiensi pengelolaan, karena angka tersebut mengindikasikan cukup besarnya dana atau sumber daya keuangan BPR yang menganggur."