Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berangkat dari adanya proses megapolitansi di Jabodetabek, dimana akibat interaksi dan hubungan fungsional yang terjadi di kawasan Jabodetabek menyebabkan seolah ? olah terjadi proses penyatuan keruangan Jabodetabek menjadi satu kawasan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini kemudian menimbulkan ekternalitas yang menuntut penanganan secara terintegrasi dari masing-masing daerah di Jabodetabek, melalui sebuah kerjasama dalam kerangka kelembagaan megapolitan di Jabodetabek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan model kerjasama yang efektif antar daerah di Jabodetabek, prioritas sektor apa yang hendaknya bisa dikerjasamakan serta hambatan apa yang dapat menghambat proses kerjasama tersebut.Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari persepsi responden kunci di kawasan Jabodetabek yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model AHP ( Analytical Hierarchi Process ) dapat disimpulkan model kerjasama yang dipilih untuk mengakomodir proses kerjasama di Jabodetabek adalah Regional special district and authorities yang berbentuk sebuah badan otoritas persektor yang menangani sebuah sektor yang dikerjasamakan. Model ini dipilih karena organisasinya lebih sederhana dan ramping (efisien) dan oleh karena hanya menangani sebuah sektor yang dikerjasamakan maka fokus kerja lembaga ini akan menjadi lebih efektif.Sebagai pilot project, otoritas ini diarahkan untuk menangani sektor transportasi yang dianggap sebagai sektor prioritas yang perlu dikerjasamakan di Jabodetabek, hal ini untuk menjamin proses pergerakan penduduk serta aliran barang dan jasa di Jabodetabek secara lebih efisien dan terintegratif. Namun proses kerjasama tersebut terkendala oleh masalah keuangan dan pembiayaan. Dimana secara peraturan perundangan yang ada belum mengatur masalah pembiayan kerjasama secara lebih jelas, sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur masalah ini agar proses kerjasama dapat berjalan efektif.

---

This thesis based on megapolitans process in Jabodetabek. In megapolitan area, interaction among regions causes externalities which can be negative effects for them. They must be solved by cooperation models for Jabodetabek area. We try to determine the effective cooperation model by choosing the priority sector and facing the obstacles. This thesis uses the expert judgments on Regional Government.

By AHP (Analytical Hierarchy Process), we conclude that the cooperation model which can solve the externalities is Regional special district and authorities-sector authority institution that handle sector cooperation. This model is more feasible than others because it has simply structure, more efficient and effective.

As a pilot project, the transportation is must be priority on sector cooperation. It makes citizens, good and service mobility easier, although the sector cooperation has obstacles. The biggest obstacle is financial problem. The cooperation regulation don?t mention the financial scheme clearly, therefore its financial regulation is needed for effective cooperation process."

"Skripsi ini bermula dari pesatnya pertumbuhan Jakarta yang mendorong pembangunan ke daerah-daerah sekitar sehingga membentuk megapolitan bernama Jabodetabek. Tingginya volume sampah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Keterbatasan yang dimiliki masingmasing wilayah memunculkan perlunya kerjasama antar daerah di Jabodetabek. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi model kerjasama antar daerah yang tepat dalam pengelolaan PLTSa di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan analisis dengan metode kualitatif, didapatkan simpulan bahwa pemerintah daerah di Jabodetabek memilih Regional Special Districts And Authorities untuk mengakomodir pembangunan berkesinambungan. Model kelembagaan ini dipilih dalam rangka memberikan pelayanan publik melewati batas-batas kota dan provinsi.

---

This thesis examines the phenomenon of massive growth in Jakarta that lead the government to expand its development to urban areas and create a megapolitan city named Jabodetabek. The amount of current waste attracts local governments of five cities in Jabodetabek to consider waste as alternative energy sources in Waste-to-Energy Power Plant. Realising the challenges that may faced in plant management latter rises the importance of cooperation among region. Therefore, this research objective is to identify an ideal institutional model of the cooperation among region on Waste-to-Energy Power Plant management in Jabodetabek area.

From qualitative analysis, we may conclude that the governments of the region in Jabodetabek assume Regional Special Districts And Authorities as the ideal model to accommodate comprehensive development within area. This institutional model chosen in order to deliver public services throughout five cities local government."

"Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tercermin dalam Program Otonomi Daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 yang pada intinya adalah azas dekonsentrasi berimplikasi adanya power/authority sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 25/1999 yang merupakan cermin sebenarnya dari azas desentralisasi berimplikasi adanya pembagian sumber daya keuangan (nancial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian sumber daya keuangan dengan memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) ke pemerintah daerah dapat mengakibatkan meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini bersifat block grant dan diberikan kepada daerah dengan menggunakan konsep fiscal gap yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah. Model Interregional Input-Output (IRIO) atau Input Output Antar Daerah (IOAD) bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah yang meliputi ketergantungan antar sektor dan antar daerah, pertumbuhan, pemerataan, dan efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan menggunakan shock variable dana transfer perimbangan yang berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA dan DAU dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai satu paket variabel eksogen melalui pengeluaran pemerintah daerah (regional government expenditure) yang berupa pengeluaran untuk investasi dan konsumsi pada model IRIO untuk melihat optimalitas pelbagai kebijakan yang ada. Ukuran optimalitas kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat disparitas antar daerah dan peningkatan tingkat efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan dengan membagi perekonomian Indonesia menjadi 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Lain (rest of Indonesia), dan 16 sektor ekonomi yaitu sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor makanan, minuman & tembakau, sektor tekstil, sektor industri kayu, sektor industri kertas & logam, sektor kimia, non logam, logam pokok dan migas, sektor listrik, gas & air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi & komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region).

---

This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."

"Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan wewenang yang jelas kepada daerah untuk mengelola pesisir pantai dan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wewenang daerah mengelola pesisir dan laut di Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa pengaturan tentang wewenang pemerintah kabupaten di wilayah pesisir dan laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah kabupaten selama ini hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi sehingga 'pengelolaannya sering menemui kegagalan, dalam praktiknya wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten mengelola pesisir dan laut hanya terbatas pada pengelolaan skala kecil saja, dan hasil yang diperoleh sebagian besar tersedot ke pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pesisir dan laut, diharapkan dapat dijadikan dasar wewenang bagi daerah untuk mengelola pesisir pantai dan lautnya masing-masing, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga daerah dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus pula mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

"Tesis ini membahas kegiatan, risiko, dampak dari risiko terhadap kinerja waktu dan kinerja biaya proyek dan penanganan risiko tersebut pada proyek penyusunan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten oleh konsultan perencana wilayah. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X selaku konsultan perencana wilayah.Hasil penelitian adalah diperlukannya penanganan risiko yang terdapat pada setiap aktifitas proyek. Risiko tersebut antara lain durasi persetujuan DPRD, kesulitan pengadaan data, kesulitan pengadaan data BPS, durasi persetujuan owner, aktifitas tambahan di akhir proyek, aksesbilitas wilayah rendah, versi data yang berbeda-beda dan peta dasar yang tertunda.

---

This study focus on activities, risk, risk impact to time dan cost performance, and risk response in the urban and regional district planning by the urban and regional planning consultant. The research method is a descriptive case study on "X" consulting service as urban and regional planning consultant.The research's results is risk in each project activities. Those risk are the duration of the legislative approval, difficulties in the data`s procurement, problem in Centers of Statistic data, owner duration approval, additional activities at the end phase of project, low accessibility, data vary, and base map pending/problem."

"ABSTRAKKewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan."

"Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan perundang undangan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018 yang membatalakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan jawaban bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dalam pengangkatan perangkat desa dimana pemerintah daerah juga mendapatkan amanat dari Undang Undang untuk mengatur hal yang lebih konkret dalam pengangkatan perangkat desa. Tindak lanjut dari Putusan MA Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. MA membatalakan Perda kemudian ditindak lanjuti dalam Perbup, secara hiearakis Perda mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Perbup. Perbup Nomor 48 Tahun 2021 melibatkan Pihak Ketiga merupakan keterlibatan secara tidak langsung oleh Pemerintah Daerah, terlebih pihak ketiga lebih dominan dalam pengangkatan perangkat desa karena melaksanakan ujian tulis yang hasil dari ujian dengan nilai tertinggi mengikat Kepala Desa untuk diangkat menjadi perangkat desa. keabsahan pengangaktan perangkat desa dengan keterlibatan pemerintah daerah yang berlebihan mempengaruhi keabsahan pengangkatan perangkat desa.

---

This research discusses the involvement of the Local Government in the village authorities levitation based on laws and regulations and the Supreme Court Decision Number 28 P/Hum/2018, which annuls Article 9 paragraph (1), paragraph (2), Article 11 paragraph (2) of Kediri Regency Regional Regulation (henceforth Perda-Peraturan Daerah) Number 5 of 2017 concerning Levitation and Dismissal of Village Authorities. This research is prescriptive normative legal research. This study found that the local government has a role in the levitation of village authorities, where the local government is also mandated by law to regulate more factual matters in the levitation of village authorities. Following the Supreme Court Decision, the Government of Kediri Regency established Kediri Regent Regulation (henceforth Perbup-Peraturan Bupati) Number 56 of 2018 as amended by Perbup Number 48 of 2021 concerning Regulations Implementing Perda Number 5 of 2017 concerning the levitation and dismissal of village authorities. The Supreme Court annulled the Perda and followed up on the Perbup. Hierarchically the Perda has a higher position than the Perbup. Perbup Number 48 of 2021 involves a third party, which is an indirect involvement by the Local Government, especially since third parties are more dominant in the levitation of village authorities because they carry out written exams, the results of which with the highest scores are binding on the Village Head to be appointed as village authorities. The validity of the levitation of village authorities with excessive local government involvement affects the validity of the levitation of village officials"

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kepatuhan pajak yang dipaksakan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini lebih fokus membahas peraturan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang menunjukkan kewenangan otoritas pajak, seperti perubahan peraturan dan pembuatan peraturan baru. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya dengan cara meningkatkan pelaporan SPT setiap tahunnya. Untuk mencapai kepatuhan pajak sukarela, pemerintah harus mulai membahas aspek psikologi-sosial, salah satunya adalah kepercayaan. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan faktor determinannya yang dilakukan di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini akan dilihat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan serta determinan yang bisa mepengaruhi kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan di DKI Jakarta berada pada taraf yang tinggi. Selain itu juga ditemukan bahwa faktor determinan yang mempengaruhi hal tersebut adalah treatment factors (pelayanan yang baik dan kemampuan otoritas pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakan wajib pajak) dan legitimacy factors (tindakan otoritas pajak yang bebas dari tindak pidana korupsi dan transparansi pengelolaan pajak)

---

ABSTRACT

This thesis is motivated by forced tax compliance. This happened because the current government is more focused on discussing regulations regarding tax provisions that show the authority of the tax authority, such as changes in regulations and the making of new regulations. The government continues to strive to improve tax compliance, one of which is by increasing annual SPT reporting. To achieve voluntary tax compliance, the government must begin to discuss the psychological-social aspects, one of which is trust. This study discusses the level of public trust in the tax authority and its determinant factors carried out in DKI Jakarta. In this study, public trust in the tax authority and the determinants that can influence public confidence in the high tax authority will be seen. This research is quantitative research with descriptive design. The results of the study found that the level of public confidence in the tax authority in DKI Jakarta was at a high level. In addition, it was also found that the determinant factors that influence this are treatment factors (good service and ability of the tax authority in fulfilling taxpayer tax obligations) and legitimacy factors (actions of tax authorities that are free from corruption and transparency in tax management)."