Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2. Serta perjanjian kerjasama lanjutan dengan ruang lingkup lebih luas setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berkahir, yakni Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data baik primer maupun sekunder, serta bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 banyak yang tidak dilakukan terutama oleh pihak Amerika Serikat. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 yang merupakan kerjasama lanjutan setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dari Perjanjian NAMRU-2 1970.

---

This thesis discusses legal consequences arising from NAMRU-2 1970 Agreement on personnel and activities. Also, The Science and Technology Cooperation Agreement 2010 that has larger scope than NAMRU-2 1970 Agreement. Research carried out by finding the juridical-normative data both primary and secondary data, as well as legal materials relating to the title. The study states that the obligations arising under the NAMRU-2 1970 Agreement many were not carried out, mostly by the United States. After the NAMRU-2 1970 Agreement ended, cooperation in scientific and technological fields was continued through the Scientific and Technological Cooperation Agreement in 2010 which gives better law protection compare to NAMRU-2 1970 Agreement."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Untuk menjalankan politik pembendungan komunis yang semakin kuat di Indonesia, terutama setelah munculnya PKI sebagai salah satu dari empat partai pemenang dalam pemilu 1955, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu kelompok-kelompok di daerah luar Pulau Jawa yang dianggap sebagai kekuatan antikomunis, seperti Dewan Perjuangan di Sumatra Tengah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah AS melalui CIA adalah pemberian peralatan dan perlengkapan militer modern, seperti uang dan persenjataan. Skripsi ini menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh CIA sebagai media komunikasi antara pemerintah AS dengan PRRI, metode operasi pengiriman senjata dan perlengkapan militer, serta dampak yang ditimbulkan akibat komunikasi rahasia pemerintah AS dengan PRRI terhadap hubungan politik antara pemerintah AS sendiri dengan pemerintah Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, verifikasi, dan interpretasi data dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menyusun, menginterpretasi dan menulis hasil penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tujuan awal pemerintah AS untuk menjatuhkan kedudukan Sukarno sebagai Presiden Indonesia yang sah berakhir dengan kegagalan walaupun operasi-operasi pengiriman bantuan yang dilakukan oleh CIA berhasil.

---

To carry out a stronger communist containment policy in Indonesia, especially after the emergence of the PKI as one of the four winning parties in the 1955 election, the United States government decided to help groups in regions outside of Java that were considered to be anti-communist forces, such as the Dewan Perjuangan (Struggle Council) in Central Sumatra. Assistance provided by the US government through the CIA was the provision of modern military equipment, such as money and weapons. This thesis analyzes the efforts made by the CIA as a medium of communication between the US government and PRRI, the method of operating weapons and military equipment, as well as the impact caused by the US government's secret communication with PRRI on the political relations between the US government itself and the Indonesian government. It uses the historical method which consists of heuristics, verification, and interpretation of data in gathering historical sources, compiling, interpreting and writing research results. It also concludes that the initial purpose of the US government to overthrow Sukarno`s position as the legitimate President of Indonesia ended in failure even though the aid delivery operations carried out by the CIA were successful."