Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

AbstractWithholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindunganhukum bagikreditur yang beritikad baik yang kehilangan jaminan atas pelunasan utang debiturakibatsalah satu syarat sah perjanjian, suatu sebab yang halal terlanggar. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila seluruh syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan dan tipologi bersifat deskiptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur penjaminan gadai saham dalam perjanjian kredit, bagaimana kedudukan Standard Chartered Bank Branch Singapore atas hapusnya perjanjian jaminandan sejauh mana putusan hakim dalam Putusan No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 memberikan perlindungan hukum kepada SCB sebagai kreditur yang beritikad baik ditinjau dari Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Jaminan serta undang-undang yang bersangkutan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah, perlindungan telah tidak diberikan dengan cukup baik oleh hakim di pengadilan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada Standard Chartered Bank Branch Singapore sebagai kreditur yang beritikad baik padahalperjanjian jaminan batal demi hukum dan menyisakan piutang yang belum terlunaskan. Standard Chartered Bank Branch Singapore perlu melakukan beberapa upaya untuk menjaga kedudukannya dan memperoleh sisa haknya yang belum terbayarkan. 

---

This thesis is aimed to discover and analyze the legal protection for creditor in good faith who loses a guarantee for the repayment of debtor debts because one of the conditions that are required for the validity of an agreement, there must be an admissible cause is violated. Based on Article 1320 Indonesian Civil Code, an agreement is valid if all of the conditions that are required for the validity of an agreement have been fulfilled. In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative research method or library research and the topology is descriptive. The problem in this thesis are how is the procedure of the pledge of shares guarantee in a credit agreement, how is the position of Standard Chartered Bank Branch Singapore against the abolition of the guarantee agreement and how far the judges sentence in sentence No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 provides the legal protection to Standard Chartered Bank Branch Singapore as a creditor in good faith in terms of Facility Agreement and Guarantee Agreement also the relevant laws and regulations. The conclusion of these problems are, the protection has not been adequately granted by the judges in the court, agreements and the relevant laws and regulations to Standard Chartered Bank Branch Singapore as a creditor in good faith whereas the guarantee agreement null and void and leave unpaid debt claims. Standard Chartered Bank Branch Singapore needs to make several efforts to maintain its position and obtain the remaining unpaid rights."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secarasepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencardilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebutdengan “ Transaksi Derivatif*. Kasus ini teijadi karena adanya transaksi dervatif yangdilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG,Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT.Dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan yaituApakah Transaksi Derivatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimanaperlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secarasepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatifyaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatifyang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karenasudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 tentangtransaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis,terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk B ank D an P enggunaan D ata P ribadi N asabah, d imanabank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dankeuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadapnasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yangterpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalammengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

ABSTRACTThis thesis explain about Dérivatif Transaction conducted unilaterally bythe Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is doneis by exploiting transaction foreign currency or so-called with "DerivativeTransaction". This case was happened because derivative transaction hasconducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG,Jakarta, what sued by HARDI WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this articletried to study, checks problems - problems about Could derivative transactiondoing without conflrmasion. How to protect the clien to derivative transactionconducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation lawnormative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executedwithout existence of confirmation in writing cannot be done by although inNumber Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 about derivative transaction hasarranged shall with contract written and must fulfill some clement required in theregulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement iscontracting derivative transaction. Then how protection punished to client inderivative transaction done without existence of confirmation in writing have been arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 aboutderivative transaction where derivative transaction contract must with contract iswritten, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR:7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCYAND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation toclient about dangers and advantage from product which its released. Be Better IfBank is more prioritizing explanation of across the board to the product andalways gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity o fspecial bank."

"Proses transaksi memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan alat pembayaran yang sah. Salah satu alat pembayaran yang sah adalah kartu kredit. Minat masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kartu kredit diikuti dengan berbagai persoalan dalam penggunaannya seperti pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu. Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu. Melalui berbagai aturan hukum akan dianalisis bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia dan pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat diketahui pengaturan kartu kredit dalam hukum perbankan Indonesia serta apakah pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit, dalam Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI, telah sesuai dengan dengan hukum yang berlaku atau tidak.

---

Transaction processing has a long history in line with the development of legal tools of payment. One of the legal tools of payment is credit card. The increasing of public interest to use credit card followed by the variety problems in its use. Unilateral cancellation of credit cards by the issuing bank is one of the issues.

Bank Indonesia, as regulator and supervisor of banks, has issued various regulations regarding the used of payment cards. Through various rule of law, would be analyzed how the credit card arrangement in Indonesia and the unilateral cancellation of a credit card by the issuing bank.

This study used a normative juridicial. Under the rules of law could be known the credit card arrangement in Indonesia's banking Law and then whether the unilateral cancellation of credit card by the issuing bank, in Verdict Number 06/PDT/2011/PT.DKI, in accordance with the law or not."

"Dewasa ini, perkembangan aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Salah satu jenis pelayanan jasa Bank adalah kartu kredit. Di dalam pelayanan jasa Bank dibidang kartu kredit ini, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni penerbit kartu (Bank), pemegang kartu dan Merchant. Pihak penerbit kartu kredit pada umumnya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak anatara penerbit kartu dengan pemegang kartu, yaitu perjanjian keanggotaan kartu kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau klausula baku. Pengertian klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut, biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada pada umumnya berisikan hal-hal yang memberatkan pihak pemegang kartu kredit, yang dalam hal ini disebut juga sebagai konsumen.Di dalam perjanjian kartu kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank sebagai suatu bentuk perjanjian baku, mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi (memberatkan) yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Nowadays, the growth of business activities is a highly complex phenomenon due to it's scope on various fields such as law, economy, and politic. In daily lives, we often encountered that public activities in business is attached to the role of the Bank as the provider of banking services for the public. One of the banking service provided is credit card. In this type of service, there are three parties participated within, those are the publisher of the card (bank), the holder of the card (the customer) and the Merchant. The publisher of credit card generally produced a prior one-sided arrangement between the publisher and the holder of the card, namely the agreement for credit card membership which is produced in a form of standard clause. The definition of standard clause in accordance to the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's protection is every regulation or arrangement and stipulations prepared and defined one-sidedly by any business which is written on a document and/ or a binding agreement and compulsory to the customer. In the said agreement, the publisher of the credit card is usually granted with dominant position, whereas the existing clauses generally contain matters which bear responsibilities to the holder of credit card, which in this case is also the customer. In the agreement for credit cards issued by Mandiri Bank, Citibank and Standard Chartered Bank which formed a standard agreement, the author found inequalities as shown from the unfair exoneration clauses for the holder of credit card, and that these clauses contrast to the Civil Law and the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's Protection."

"ABSTRAK Bank Mega selaku industri jasa keuangan menyediakan produk jasakeuangan berupa deposito dan hal tersebut dimanfaatkan oleh PT Elnusa Tbk.Namun, dana milik Elnusa tersebut disalahgunakan oleh keterlibatan oknumsehingga dana milik PT Elnusa Tbk menjadi hilang di Bank Mega. Bank Megakemudian membawa ke jalur hukum. Penulis menggunakan metode deskriptifdalam menganalisis pokok permasalahan. Skripsi ini akan membahas bagaimanaperlindungan nasabah pada Bank Mega yaitu PT Elnusa Tbk dimana dana yangdititipkan di Bank Mega telah hilang sehingga PT Elnusa Tbk tidak bisa diatrikdananya meskipun kasus ini dibawa hingga ke jalur pengadilan dan PT ElnusaTbk selaku nasabah menang hingga tingkat kasasi. Bank Mega wajibbertanggungjawab terhadap dana milik PT Elnusa Tbk dan bisa menggunakanberbagai skema dalam pembayaran kepada PT Elnusa Tbk

---

ABSTRACT Bank Mega as the financial services industry provides financial services includedeposit and it was used by PT Elnusa Tbk. But, there are fraud which caused byinternal party and then Bank Mega cann’t withdraw its fund from Bank Mega.Bank Mega chose legal action to withdraw its fund. The writer choose descriptivemethod to analysis the problem. This paper will discuss how customer protectionin Bank Mega Tbk , PT Elnusa where the funds are deposited in Bank Mega haslost so PT Elnusa Tbk can not withdraw their funds so that the case was broughtto the court lines and PT Elnusa Tbk, the customer wins to appeal . This paperwill discuss how the use of an escrow account in the protection of customer fundsand efforts to attempt an alternative in the payment of customer funds belongingto PT Elnusa Tbk . Bank Mega is obliged to pay its fund based on court decisionand the procedure to transfer the fund to PT Elnusa Tbk as a customer can beexercised through various scheme."

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan klausula-klausula baku mengenai sewa beli yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi PKO PT. Express Kencana Lestari yang pada praktiknya penggunaan klausula baku adalah hal yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan analisis dari penulis yang didasarkan pada teori dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli dijelaskan bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional PKO PT. Express Kencana Lestari memang terjadi perjanjian sewa beli. Kemudian terhadap klasula-klausula baku mengenai sewa beli di dalam PKO tersebut, penulis juga menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pada perjanjian dimana klasula baku tersebut secara keseluruhan maupun terkhusus mengenai sewa beli adalah melanggar asas keseimbangan. Karena klausula baku menimbulkan adanya ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang menyetujui suatu perjanjian. Bargaining Position ada pada yang membuat kontrak standar tersebut atau dalam kasus ini adalah PT. Express Kencana Lestari. Selain itu juga permasalahan terdapat pada klasula baku yang memuat adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak di dalam PKO PT. Express Kencana Lestari yang berdasarkan Pasal 1266 itu masuk kedalam klasifikasi syarat batal dan pembatalannya itu harus dimintakan ke pada hakim. Seharusnya PT. Express Kencana Lestari memberikan kesempatan kepada supir taksi untuk menegosiasikan apa yang menjadi isi perjanjian sebelum menyerahkannya kepada supir taksi. Serta terhadap klausula pengakhiran kerjasama haruslah melihat ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

This thesis focuses its discussion on the application of standard clauses regarding hire purchase that appear and used as common on partnership agreement PKO PT. Express Kencana Lestari. Its basicly regulated by Article 1338 Indonesian Civil Code regarding freedom of contract. Based on analytical observation done by the author of this thesis that referred to experts theory and governing rules about hire purchase, it is explained that partnership agreement by PKO PT. Express Kencana Lestari is indeed hire purchase. Furthermore, by analysing the attached partnership agreement, author realize that there are some breach towards basic principles whereas standard clause as a whole in general or specific is violating equilibrium principle. Because standard clause itself is making inequality between agreeing parties. bargaining position appear at the maker of standarized clause, or upon this case study PT. Express Kencana Lestari. Moreover, there are issues on standard clause that contains unilateral termination by PKO PT. Express Kencana Lestari which, based on article 1266 Indonesian Civil Code belongs to condition of voidance and the act to voidance itself is to be requested to the court. PT. Express Kencana Lestari should open up more job vacancy to cab drivers in consider to negotiate the content of the partnership agreement before giving it to cab drivers. As well as unilateral termination clause is in accordance to Article 1266 Indonesian Civil Code."