Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses industrialisasi dan urbanisasi merupakan dua elemen penting dalam proses pembangunan suatu kota. Kota Depok sebagai salah satu kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dalam perkembangannya tidak terlepas dari kedua hal di atas. Kedekatan secara geografis dengan kota metropolitan Jakarta, menjadikan Kota Depok tumbuh secara cepat. Pertumbuhan ini dapat dilihat melalui indikasi tingginya jumlah penduduk yang menjadikan kota ini tumbuh tidak terkendali.Pembangunan perumahan dan sektor lain terlihat secara sporadis. Kecenderungan di atas pada akhirnya berpengaruh pada "demand" terhadap tanah (lahan). Pemanfaatan lahan bagi perumahan dalam skala besar, bagi industri, bagi kegiatan komersial serta penggunaan lainnya mempengaruhi secara signifikan terhadap pola pertumbuhan fisik kota. Dengan demikian peranan pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan penggunaan lahan di kota ini sangatlah panting. Dalam menganalisis mekanisme implementasi kebijakan penggunaan tanah di Kota Depok dengan pendekatan metodologi kualitatif.Dari penelitian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penggunaan tanah di kota tersebut belum efektif Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Berbagai indikasi yeng bersifat negatif mulai nampak, antara lain kerusakan dan pencemaran lingkungan fisik kota dengan mulai munculnya banjir, longsor, kasus-kasus pencemaran permukiman, kemacetan dan sebagainya.Dari outcome yang dihasilkan terlihat justru merugikan masyarakat luas. Dengan pengamatan dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja yang belum optimal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: faktor politik, faktor kemampuan dana, faktor manajerial dan faktor kemampuan teknis. Oleh karena itu dengan melihat pada kendala-kendala tersebut maka Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat melkkukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk mempertegas kembali perihal visi dan nisi Kota Depok sebagai acuan dalam pembangunan kota, perbaikan terhadap fungsi manajerial, penggalian potensi daerah sebagai salah sumber keuangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya."

"Transmigrasi membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan usaha. Tujuan transmigrasi di Sitiung II adalah untuk pembuatan pertanian lahan basah sesuai dengan karakter para transmigran sebagai petani, dalam hal ini adalah lahan pertanian sawah dengan pengairan irigasi. Penelitian ini membahas seberapa besar perubahan penggunaan lahan pertanian sawah menjadi perkebunan di daerah transmigrasi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab para petani di daerah transmigrasi beralih dari lahan pertanian sawah menjadi lahan perkebunan karet dan sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spasial analisis didukung dengan statistik analisis. Tren laju konversi lahan pertanian sawah di daerah transmigrasi tahun 2006 dan 2012 terus mengalami peningkatan. Faktor-faktor penyebab konversi antara lain : tingkat pendidikan petani, biaya pengolahan lahan, harga hasil sawit, harga hasil karet, aksesbilitas, hasil panen sawah dan jenis tanah.

---

Transmigration requires land for residences and farming. Transmigration destination in Sitiung II is for the manufacture of agricultural wetlands in accordance with the character of the migrants as a farmer, in this case with irrigating farmland irrigated rice.

This study discusses how big the change of use of agricultural land to plantation fields in transmigration areas and the factors that cause farmers to switch transmigration areas of paddy farmland into rubber and oil palm plantations.

The method used in this study is supported by the statistical analysis of spatial analysis. Trends in the rate of conversion of rice farms in the transmigration area in 2006 and 2012 continued to increase. Factors that cause the conversion include: education level of farmers, land preparation costs, prices of palm, rubber output prices, accessibility, paddy crops and soil types."

"The title of the thesis is "Land Use Change Analysis of Rice Field in Kabupaten Karawang in the Years of 1989 and 1997 Using Landsat TM Image". Rapid growth of population and various human activities are main causes of land use change of rice field in Kabupaten Karawang. Geographically, Kabupaten Karawang is located in West Java Province, mostly in flat area; having fertile soil comprises of volcanic alluvium, i.e., sand, ash and clay. The area is popular as one of the national rice producing areas. The observation of this thesis was conducted for analyzing land use changes of the years of 1989 and 1997. Within those time periods with the help of Landsat images the changes of land use on rice fields into developed areas are observe able, reducing the area of the total rice fields. The unit analysis is kecamatan. To estimate the changes, this thesis uses a land use changes models, i.e., L = f(Economy, Population, and Policy), where L indicates land use change from rice field into developed area. L is considered as a dependent variable, representing human dimension. The independent variables are economy, population, and policy. These variables were tested with multiple linier regression analysis. The economic variable comprises of PDRB (Regional Gross Domestics Product) of industry, PDRB of cash crops, and PBB (Property Tax). Population variable consists of total population of the of 0 to 74 years old, total farm labors of 10 to 64 years old, and total non farm labor of 10 to 64 years old. Policy variable involves the region of developed area, the number of SD (elementary school), SMP (junior school), and Puskesmas. The analysis of Landsat 5 TM images shows that the highest changes are in Kecamatan Cilamaya and Telukjambe. The less changes are in Kecamatan Pangkalan and Lemahabang. Statistical analysis was applied to get better understanding of the changes of rice fields into developed areas. An equation was used to observe the growth of changes of rice fields into developed area, and the pattern of land change of rice fields into develop area in the year of 1997 to 1989. From the results of statistical analysis it can be concluded that the pattern of land use change of rice fields into developed area in the year of 1997 to 1989 has a significant correlation with the dependent variables. The equation can be used as a model to analyze the changes of the area of rice fields into developed area."

"ABSTRAKUntuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Momor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Meski peraturan sudah disempurnakan tapi di lapangan masih saja ada kendala-kendala untuk pendaftaran tanah. Di antaranya dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali tanah bekas hak milik adat yang terletak berbatasan dengan kawasan kehutanan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Banyak bidang-bidang tanah yang letaknya di luar patok bates kehutanan seat peta basil ukurnya di plating di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dinyatakan masuk dalam kawasan hutan dan harus meminta rekomendasi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif untuk mendapatkan data secara teoritis dari sumber data kepustakaan, dan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan wawancera dengan masyarakat, tokohmasyarakat serta instansi terkait; tipe penelitian evaluatif karena merupakan suatu kajian studi analisis, dan alat pengumpul data yang dilakukan adalah studi dokumenter (data sekunder) dan studi lapangan (data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama). Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peta-peta kawasan hutan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ternyata peta-peta lama peninggalan jaman Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan sekarang; banyak tanah garapan yang terletak di dalam hutan dibuatkan girik dan menjadi batas tanah hak milik adat; adanya pergeseren serta pemindahan patok betas kehutanan balk oleh penduduk maupun petugas lapangan,dan permohonan rekomendasi dari pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor bertujuan untuk menghindari turnpang tindih atau over lapping."

"ABSTRAKPemikiran rasional sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian di desa-desa. Tetapi bagi sumber daya lahan tidaklah selamanya demikian. Pengolahan lahan yang intensif dengan tujuan meningkatkan hasil semaksimal mungkin dan perluasan tanah pertanian ke daerah-daerah bergunung dan curam akan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat bebahaya.Peningkatan dan perkembangan usaha pertanian cengkeh di Minahasa dinilai merupakan sumber potensial yang telah menciptakan daerah-daerah yang tanahnya sedang berada dalam ancaman bahaya erosi yang sangat dahsyat, yaitu tanah longsor. Tanah pertanian bukan hanya meluas ke daerah-daerah yang tidak cocok dengan sistem pertanian tradisional tapi telah meluas sampai pada perombakan hutan negara,Penduduk desa Tamoelang adalah salah satu desa di Kecamatan T ompasobaru kabupaten Minahasa yang sangat menonjol dalam perombakan hutan negara untuk dijadikan tanah pertanian. Perombakan hutan pada mulanya dilakukan secara diam-diam tapi pada tahun-tahun 1970-an telah dilakukan secara terbuka dan berani. Pada tahun 1980-an diperkirakan bahwa sebagian besar dari petani telah mempunyai tanah pertanian di kawasan hutan negara ini. Masalah yang menonjol dari usaha pertanian di kawasan hutan negara ini, yaitu semangat yang tinggi dari petani dalam menginvestasi modal dan tenaga, kendati tidak ada hak pemilikan tanah pertanian secara hukum. Sejak tahun 1980 telah dilakukan berbagai usaha dari pemerintah agar seluruh petani segera meninggalkan kebun itu tapi masih terus mengalami kegagalan.Kegagalan usaha pemerintah untuk meniadakan kegiatan pertanian di kawasan hutan negara seperti yang dikatakan di atas ini, diduga berasal dari: (1) kemampuan petani secara berkesinambungan dengan berpikir rasional situasional untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang memungkinkan kegiatan pertanian di kawasan hutan negara itu terus berlangsung dan (2) hubungan yang "baik" di antara petugas dan petani. Tulisan ini mencoba menguraikan hal-hal yang menyangkut : (1) pengetahuan petani tentang usaha pertanian cengkeh di hutan negara; (2) usaha pertanian kacang.merah (brenebon), jagung dan usaha lain di luar usaha pertanin; (3) berabgai situasi yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan pertanian tersebut di dalam hutan negara; dan (4) pengaruh kegiatan-kegiatan itu pada lingkungan fisik. Hal-hal ini diharapkan bermanfaat untuk diinformasikan kepada penyusun dan penyelenggara program pembangunan desa."

"Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan penggunaan lahan mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan adanya konversi lahan khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Depok dimana tahun 2000 luas lahan sawah mencapai 3.118 ha dan pada tahun 2011 seluas 819,42 ha. Berdasarkan RTRW tahun 2000-2010 dijelaskan bahwa kawasan pertanian yang ada tetap dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekologi dan ekonomi lahan sawah di Kota Depok secara spasial, mengetahui potensi lahan sawah dalam kaitannya dengan penyusunan RTRW 2030 Kota Depok. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan lahan sawah, mengetahui potensi nilai ekologi-ekonomi lahan sawah dan kaitannya dengan RTRW 2030. Untuk menghitung nilai ekologi-ekonomi dilakukan dengan scoring dan pembobotan. Variabel yang digunakan dalam menghitung nilai ekologi adalah analisis konservasi air (curah hujan, penggunaan lahan, dan kemampuan tekstur tanah liat), analisis sebaran titik banjir, dan analisis ruang terbuka hijau. Variabel yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi adalah hasil produktivitas, lahan yang terkonversi, nilai produksi yang hilang, dan harga lahan berdasarkan NJOP. Hasil perubahan lahan sawah dari tahun 2000-2010 adalah sebesar 2.298,79 ha (11,49%).Hasil analisis nilai ekologi-ekonomi lahan sawah diperoleh 3 kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kedua nilai tersebut menghasilkan potensi pada lahan sawah yaitu wilayah dengan nilai ekologi tinggi (luas lahan sawah 657,29 ha, mampu menyerap CO2 114.878,64 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi sedang (luas lahan sawah 145,41 ha, mampu menyerap CO2 25.165,73 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi rendah (luas lahan sawah 156,52 ha, mampu menyerap CO2 3.518,02 tonCO2/ha/tahun). Sedangkan nilai ekonomi tinggi (luas lahan sawah 6,7 ha), nilai ekonomi sedang (luas lahan sawah 62,39 ha), dan nilai ekonomi rendah (luas lahan sawah 750,33 ha). Hasil evaluasi RTRW 2030 terhadap perubahan lahan sawah tahun 2000-2011di fokuskan untuk kawasan terbangun, sedangkan peruntukan untuk lahan pertanian hanya seluas 607,35 ha sehingga harus dikaji ulang raperda tersebut. Lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi harus dipertahankan, karena fungsinya dalam jangkan panjang sebagai keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dengan membuat kebijakan yang tegas dengan membatasi perijinan pembangunan terutama pada lahan-lahan yang produktif, membatasi arus urbanisasi ke Kota Depok, dan meninjau kembali hasil Raperda RTRW 2030 tentang peruntukan lahan pertanian sehingga fungsi kawasan lindung dan budidaya dapat terpenuhi.

---

High growth population cause to increased needs land use. This cause to the conversion of agricultural land, especially non-agricultural land in the Depok city where paddy fields in 2000 reached 3118 ha and in 2011 an area of 819.42 ha. Based on the years 2000-2010 of regional spatial planning (RTRW) explained that the existing agricultural areas will be retained. This study aims to determine the ecological and economic value of paddy fields in spatially Depok City, knowing the potential of paddy fields in relation to the preparation spatial of the 2030 Depok city. The method used to determine changes in the paddy field, knowing the potential economic value of wetland ecology and its relation to RTRW 2030. To calculate the ecological and economic value is done by scoring and weighting. Variables used in calculating the value of conservation ecology is the analysis of water (rainfall, land use, and the ability of clay texture), analysis of the distribution of flood point, and analysis of green open space. Variables used to calculate the economic value is the result of productivity, land converted, the value of lost production, and land prices based on the Tax Object Sale Value.The results of paddy fields changes from 2000-2010 year amounted to 2298.79 ha (11.49%). The results of the analysis of ecological and economic value of paddy fields obtained three classes, namely high, medium and low. Both of these values produce potential in the paddy fields areas with high ecological value (657.29 ha of paddy fields area, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 114,878.64), the ecological value was (145.41 ha of paddy fields area, able to absorb 25165.73 tonCO2/ha/tahun CO2), a low ecological value (156.52 ha of paddy fields, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 3518.02). While high economic value (6.7 ha of paddy fields ), economic value is (62.39 ha of paddy fields), and low economic value (750.33 ha of paddy fields ). Spatial evaluation results 2030 to changes in the paddy field in 2000-2011in focus for the wake, while the allocation to the agricultural land area of 607.35 ha only and should be reexamined the draft legislation. Land which has high economic value should be maintained, because its function in the outreach and sustainability long as the balance of the ecosystem by making a firm policy to limit the licensing of development, especially on lands that are productive, limiting urbanization to the Depok City, and review the draft results RTRW 2030 designation of agricultural lands so that the function of protected areas and aquaculture can be met."

"Pertambahan penduduk dan peningkatan pemanfaatan tanah untuk pemukiman maupun sarana dan prasarana di Kota Depok, mengakibatkan terjadi peningkatan transaksi tanah. Belum tersedianya data dan peta pertanahan yang lengkap menimbulkan terjadinya transaksi tanah/jual beli di bawah tangan, yang menimbulkan potensi terjadi tanah bermasalah. Selama periode Tahun 2001 hingga 2007 terjadi peningkatan jumlah tanah bermasalah di Kota Depok. Berdasarkan analisis tetangga terdekat pola sebaran tanah bermasalah tahun 2001 adalah acak (random) berubah menjadi mengelompok (clustered) pada Tahun 2007.Pada Tahun 2007 wilayah yang banyak ditemukan tanah bermasalah terjadi pada wilayah dengan tanah terdaftar tinggi, wilayah dengan penggunaan tanah kosong (belum terbangun) dan tanah perumahan, wilayah dengan harga tanah cenderung tinggi, wilayah dengan kemiringan relatif datar serta wilayah dengan jaringan jalan yang tidak terlalu padat. Sedangkan wilayah yang jarang ditemukan tanah bermasalah terjadi pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, wilayah yang dilintasi jalan kereta api dan wilayah dengan penggunaan tanah jasa dan tanah perusahaan. Faktor jarak terhadap pusat ekonomi kota Depok (Margonda) mempengaruhi sebaran tanah bermasalah Tahun 2007. Di wilayah yang dekat dengan Jalan Margonda ditemukan banyak tanah bermasalah.

---

The increasing of population influence improvement of land utility for residential area and its facilities so that its condition also cause improvement of land transaction happened in Depok city. Incompletely data of land management provided became one factors to emerge illegal land transaction which have big potency of happened land acquisition problems. Growing population and increased utilization of land for settlement and the facilities and infrastructure in the city of Depok, causing increased land transactions occur. Data not yet available and a complete map of land cause the occurrence of a transaction of land / sale and purchase under the hand, the potential to cause ground problems occur. During the period 2001 to 2007 it was increasing the amount of land problems in the city of Depok. Based on the analysis of nearest neighbor pattern of land problems in 2001 is random change to clustered in the 2007.

In the Year 2007 found that many problems occur on the land area registered, the area with the use of vacant land and housing, with the price of land tends to be high, the area with the slope is relatively flat and the area with a road network is not too rapid. While problems is rarely found occur on the land area with high population density, the area where is over the railway and the area with the use of the services land and company land. The distance to the center of economic in Depok city (Margonda street) affect the land problem in 2007. In the region which is close to the Margonda street found many land problems."