Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (DPJU & SJU) utamanya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian rekomendasi izin penempatan jaringan utilitas kepada lembaga pengelola utilitas dalam menempatkan jaringan utilitasnya. Namun sebelum ke dua unit ini melebur jadi satu, masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan dan program kerja tahun sebelumnya dan belum memiliki Pereneanaan Strategik (Renstra) yang saling bersinergi. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi Dinas PJU & SJU yang saling bersinergi dengan mengkombinasikan strategi Dinas Penerangan Jalan Umum (DPJU) dan strategi Badan pengelola Sarana Jaringan utilitas (BPSJU) sekaligus membuat program kerjanya.Berdasarkan hasil analisa kombinasi strategi antara strategi DPJU dan strategi BPSJU dengan menggunakan metode AHP (game theory) dapat diketahui bahwa tidak tercapai Nash Equilibrium dikarenakan masing- masing pihak saling tarik-menarik dan memiliki ego yang berlebihan terhadap kepentingan strategi unitnya sehingga tidak diperoleh titik temu dalam memperolch strategi yang saling bersinergi. Dimana diketahui jika DPJU berrnain lebih dulu maka akan memilih strategi Menghilangkan ego sektoral masing-masing dinas teknis (POI) dengan nilai 0,102 sedangkan jika BPSJU yang melakukan ]chili dulu pcrmainan, akan memilih strategi Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan koker terpadu kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan Masyarakat (BOI) dengan . nilai 0,120. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa tidak tercapai win-wiry solution yang diharapkan dari kombinasi dua strategi dua unit yang merger atau dengan kata lain strategi yang saling bersinergi tidak tercapai.Untuk memperoleh sinergi yang saling bersinergi diupayakan agar kedua belah pihak sebaiknya perlu melakukan diskusi intern yang lebih intens dan berkesinambungan dalam memperoleh keseimbangan dalam menerapkan strateginya. Adapun diskusi-diskusi intern tersebut dapat dituangkan dalam program kerja yang baru dilakukan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi intern dan ekstern dinas dengan mengundang masyarakat dan swasta (kontraktor pclaksana dan instansi pengelola utilitas, tentang tugas pokok dan fungsi unit yang baru, melaksanakan rapat-rapat intern dinas secara kontinyu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini sekaligus mencari solusi terbaik, melakukan mutasi pegawai secara menyeluruh dan berimbang komposisinya dari dua unit serta membuat data kepegawaian secara tersistem dan akurat."

"Salah satu argumentasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan tugas pokok Pemda itu sendiri, yaitu public service function, development function, dan protective function.Dinas PJU SJU adalah salah satu Unit dibawah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang membuat tugas pokok melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di Bidang Penerangan Jalan Umum dan sarana jaringan utilitas.Budaya organisasi merupakan suatu pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi Dinas PJU SJU, selain itu juga berperan sebagai perekat bagi seluruh karyawan Dinas PJU SJU, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan memainkan peran sebagai penegak jati diri. Budaya organisasi yang dominan tertanam pada Dinas PJU SJU ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pengukuran kinerja dilakukan dengan memakai metode Balance Scorecard (Norton dan Kapklan) dengan daerah studi Dinas PJU SJU yang merupakan organisasi publik. Maka itu penelitian hanya menggunakan satu perspectif saja yakni the learning and growth, realibility, responsibility, assurance dan emphaty.Dari kelima dimensi tersebut, melalui 100 responden (eselon 3-4 dan staf) ternyata hanya satu dimensi pelayanan yang bernilai baik, yaitu dimensi responsivess. Sedangkan keempat dimensi lainnya bernilai kurang baik walaupun nilainya tidak signifikan benar.Dari hasil penilaian ini, diharapkan Dinas PJU SJU dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Iebih prima kepada masyarakatnya.

---

One of the statements in our local autonomy implementation is that the local government should be able to provide services equally as needed by local community, according to their own main tasks, which are public service function, development function, and protective function.

Department of Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure of Jakarta Provincial Government (PJU SJU DKI Jakarta), is one of many units that related to Jakarta Provincial Government, which its main tasks are to conduct design, planning, construction, maintenance, safety, and regulating the Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure.

Organizational culture is a role-guide for directing all of PJU SJU DK1 Jakarta employee's behaviour, neither as a form to bind them one to the others, then enables them to achieve the organization's goals nor plays their role as an regulator. A better organizational culture planted to each member will improve his or her performance and the organization's achievements, which finally improves the quality of public service itself.

This study uses Balance Scorecard (Norton and Kaplan) method as a measure of performance with PJU SJU DKI Jakarta as the base study which is a public organization. The research will only use only one perspective named as the learning and growth.

Public service comprises of five service dimensions, which are tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy. The questionnaire was distributed to 100 respondents (echelon 3-4, and staffs). Out of five service dimensions, only responsiveness dimension which shows good value and the other four produced insignificant results

This valuation has shown that the organization should implement further improvement steps to achieve a better quality of service to the community."

"Perkembangan penduduk kota Jakarta meningkat sebesar 3,08 %. Berdasarkan analisis bahwa perldraan pertumbuhan jaringan utilitas di bawah tanah meningkat sebesar 72,75 % pada Repelita VII berarti beban BKJS sebagai satu-satunya badan yang mempunyai tanggung jawab koordinasi dan pengeluaran perijinan untuk penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta semakin bertambah berat. Tujuan penelitian ini adalah menelaah kebijaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ditinjau dari aspek kelembagaan dan manajemen termasuk pemilaran mengenai keterlibatan peran serta swasta untuk program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta. Untuk melihat kinerja (performance) BKJS selama ini pelaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah, telah dilakukan survey di wilayah kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan jumlah responden sebanyak 428 orang yang tersebar di 9 Kecamatan. Target populasi lainnya yang diwawancara adalah instansi terkait yang mempunyai program penanaman jaringan utilitas dan aparat Pemda DKI lainnya termasuk aparat BKJS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah harus dilakukan secara profesional, tidak merugikan wasyarakat dan pemborong yang melaksanakan penanaman harus mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh BKJS. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi BKJS didalam mengeluarkan ijin penanaman (IPJS) masih diragukan oleh instansi lainnya terbukti masih diperlukan survey ulang oleh instansi lainnya walaupun Surat ijin sudah dikeluarkan oleh BKJS. Kesimpulan dari studi ini adalah perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BKJS termasuk pola manajemennya sehingga operasional BKJS lebih efisien. Untuk itu peran serta swasta memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan Daerah Manfaat Jalan (DMJ) sebagai tempat terkumpulnya semua jaringan utilitas di bawah tanah."

"ABSTRAKJaringan dengan teknologi Low Power Wide Area (LPWA) memungkinkan implementasi sistem komunikasi dari perangkat ke perangkat dengan jumlah yang sangat banyak dalam satu jaringan. Jaringan LPWA sangat efisien dalam hal penggunaan daya dan bandwidth, karena jaringan LPWA menggunakan daya rendah dan beroperasi dengan bandwidth yang sempit serta jangkauan yang luas. Jenis perangkat yang terhubung melalui jaringan LPWA sebagian besar merupakan berbagai jenis sensor, baik sensor untuk kondisi lingkungan, kesehatan, transportasi dan juga sensor untuk mengukur penggunaan energi. Dalam penelitian ini, perangkat yang terhubung ke jaringan LPWA adalah Smart Meter. Smart Meter adalah alat ukur digital yang terdiri dari sensor yang berfungsi melalukan pengukuran dan pencatatan data yang terhubung ke pusat data yang dapat diakses oleh pengguna. Jenis teknologi LPWA yang digunakan adalah LoRa dengan parameter teknis sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu jaringan yang sesuai untuk memenuhi utilitas Smart Meter di wilayah Jakarta dan Tangerang. Implementasi Smart Meter diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada pengguna dan perusahaan penyedia layanan energi, seperti meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi biaya operasional, mengurangi susut energi khususnya listrik serta memberikan hasil pengukuran yang akurat untuk memperkirakan kebutuhan energi kedepan.

---

ABSTRACTNetwork with LPWA technology (Low Power Wide Area) enables the implementation of communication systems from devices to devices with a very large number in one network. The LPWA network is very efficient in terms of power usage and bandwidth, because the LPWA network uses low power and operates with a narrow bandwidth with wide coverage. Most types of devices connected through the LPWA network are various types of sensors, such as sensors for environmental conditions, health, transportation and sensors to measure energy usage. In this research, the devices which are connected to LPWA network are Smart Meters. Smart Meters are digital measuring devices consisting of sensors with functions of measuring and recording data which connected to a data center that can be accessed by users. The type of technology LPWA used in this research is LoRa with technical parameters in accordance with regulations in Indonesia. The purpose of this research is to design and plan an appropriate network to comply Smart Meter utilities in the Jakarta and Tangerang areas. Smart Meter implementation is expected to provide many benefits to users and energy service companies, such as improving service quality, increasing energy usage efficiency, reducing operational costs, reducing energy and electricity losses also providing accurate measurement results to estimate future energy requirements."

"Diferensiasi dan pengalokasian sebagai proses sosial dasar dalam masyarakat. Pada umumnya manusia menginginkan adanya hubungan yang harmonis satu sama lain, tidak terjadi konflik serta menginginkan adanya keteraturan. Apabila dalam suatu rumah tangga terdapat konflik antara orang tua, anggota keluarga senantiasa menginginkan agar supaya bisa tenang, agar bisa bekerja dan belajar dengan tenang. Demikian juga dalam suatu masyarakat ada keinginan untuk bisa hidup dengan tenang aman dan teratur. Sebagaimana halnya organisme biologis, masyarakat sebagai organisme sosial memerlukan adanya keteraturan, di mana setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Masyarakat mempunyai intitusi sosial, yang masing-masing mempunyai fungsi mempertahankan adanya masyarakat. Hubungan antara intitusi sosial merupakan sistem sosial. Sebagai sistem sosial masyarakat mempunyai peraturan dan kebiasaan yang merupakan fakta sosial yang berisikan cara bertindak, berfikir dan merasakan yang mengendalikan individu.Perkembangan dan pertumbuhan suatu sistem sosial dapat terlihat dengan makin bertambahnya diferensiasi intitusi sosial dalam masyarakat tersebut. Bertambahnya diferensiasi intitusi sosial menyebabkan bertambahnya aturan-aturan yang secara spesifik mengatur tingkah laku individu yang tergabung dalam sistem sosial atau bagian sistem sosial. Dengan demikian makin kompleks suatu masyarakat makin banyak aturan-aturan spesifik yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat, di mana anggota masyarakat harus melaksanakan harapan peran yang ditentukan dalam sistem intitusi sosial.Dalam kenyataan di masyarakat terlihat bahwa masyarakat terbagi dan teralokasikan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan harapan yang berupa nilai-nilai yang terdapat dalam intitusi sosial. Harapan peran apa yang harus dilaksanakan sangat tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat. Berdasarkan situasi dan kondisi muncul diferensiasi intern sistem sosial. Harapan peran yang terdapat di masyarakat pedesaan berbeda dari harapan peran yang terdapat di masyarakat perkotaan. Dengan kata lain anggota masyarakat akan melaksanakan perbuatan sesuai dengan ciri-ciri kebudayaan masyarakat bersangkutan.Anggota masyarakat senantiasa ditekan oleh masyarakat untuk berbuat sesuai kemauan masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan menyuruh dan memaksa terhadap individu terlepas dari, kemauan individualnya. Diferensiasi intern sistem sosial disebabkan oleh bermacam-macam faktor baik yang dilakukan secara sengaja ataupun secara terselubung. Salah satu wujud diferensiasi sosial berupa pelapisan-pelapisan sosial (stratifikasi sosial). Sistem berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur, dimana dalam kenyataan akan ada pelapisan berdasarkan kekayaan, pendidikan, umur dan sebagainya."

"Permintaan akan layanan jaringan utilitas terus meningkat. Untuk itu pemerintah provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Industri konstruksi adalah industri dengan tingkat kecelakaan kerja paling tinggi. Begitu juga dengan tingkat kecelakaan konstruksi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan kerja kondisi tidak aman yang disebabkan oleh manajemen keselamatan yang kurang baik yang tidak dapat mengidentifikasi risiko keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan manajemen keselamatan konstruksi yang baik dan andal untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada proyek SJUT. Pengaruh manajemen keselamatan akan lebih lebih baik diterapkan sejak fase awal proyek atau fase perencanaan. Konsep perencanaan keselamatan pada fase awal proyek di Indonesia diterapkan berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK yang disebut rancangan konseptual SMKK. Degan kemajuan teknologi sekarang ini, perencanaan keselamatan konstruksi dapat diintegrasikan dengan teknologi komputerisasi yaitu Building Information Modelling (BIM). Oleh karena itu, pengembangan rancangan koseptual SMKK yang terintegrasi dengan BIM dilakukan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan rancangan konseptual SMKK terintegrasi BIM pada proyek pembangunan SJUT yang dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi di Provinsi DKI Jakarta.

---

Demand for utility network services is increasing. As a result, the province government of Jakarta's special capital region is implementing the Integrated Utility Network Facility (IUNF) development program. The construction business has the greatest risk of workplace accidents. Similarly, the rate of building accidents in Indonesia remains extremely high. Unsafe conditions produced by poor safety management that fails to detect construction safety issues effectively are one of the causes of the high prevalence of workplace accidents. As a result, good and dependable construction safety management is required to improve the IUNF project's construction safety performance. Safety management will have a greater impact in the early stages of a project, especially during the planning phase. In Indonesia, the concept of safety planning is implemented during the initial phase of projects based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 10 of 2021 concerning Construction Safety Management System Guidelines, also known as the Conceptual Design of the Construction Safety Management System. Construction safety planning can now be connected with computerized technology, notably Building Information Modeling (BIM), thanks to recent technical breakthroughs. As a result, this study included the creation of a conceptual design for a Construction Safety Management System connected with BIM. The technique employed is qualitative analysis. This study resulted in the conceptual design of an integrated BIM Construction Safety Management System in the IUNF development project, which has the potential to improve construction safety performance throughout the province of Jakarta's special capital region."

"Pengembangan sistem kelistrikan di Kepulauan Seribu, direncanakan terinterkoneksi antar pulau melalui kabel laut 20 kV atau 150 kV. Pengembangan tersebut cenderung mempertimbangkan pasokan (dan tidak memperhitungkan pemakai akhir rumah tangga secara individu . Di sisi lain, pemanfaatan pulau yang ada di Kepulauan Seribu memiliki fungsi yang beragam. Adanya perbedaan fungsi pulau diharapkan dapat memperhatikan pola kebutuhan yang tercermin dari pola konsumsi serta karakteristik rumah tangga dalam rencana penambahan transmisi listrik kedepan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi listrik rumah tangga berdasarkan perbedaan fungsi pulau, serta mengetahui hubungan antara karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi listrik rumah tangga di Kepulauan Seribu. Karakteristik rumah tangga meliputi pendapatan, luas bangunan, jumlah anggota rumah tangga, dan fungsi bangunan. Variabel pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis spasial deskriptif dan analisis asosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi listrik pada pulau permukiman penduduk yang memiliki fungsi wisata lebih tinggi daripada pulau permukiman penduduk yang tidak memiliki fungsi wisata. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pada pulau permukiman yang memiliki fungsi wisata, variabel pendapatan dan fungsi bangunan merupakan karakteristik rumah tangga yang memiliki hubungan dengan konsumsi listrik. Sedangkan pada pulau permukiman yang tidak memiliki fungsi wisata, hanya variabel fungsi bangunan yang memiliki hubungan dengan konsumsi listrik.

---

Development of the electricity system in the Seribu Islands is planned to interconnect among islands for 20 kV or 150 kV through sea cable. These developments tend to consider supply and not calculate the total consumption (demand) of each household. On the other hand, the utilization of islands in the Seribu Islands has various functions.  The difference in functions of island is expected that in the future, planning to increase electricity transmission can be more focused on the pattern of needs as reflected in consumption patterns and household characteristics. Therefore this study was aimed to determine the pattern of household electricity consumption based on differences in island function, and also to find out the relationship between household characteristics and household electricity consumption patterns in the Seribu Islands. The characteristics include household income, building area, number of household members, and building functions. The variables in this study were analyzed using the descriptive spatial analysis and spatial association analysis. The results of the study showed that the electricity consumption pattern on the function of the island a residential area in the tourism category was higher than the one in the non-tourism category. The results of statistical tests showed that on residential island tourism categories income variables and building functions represent households that have a relationship with electricity consumption. While on the island of a residential non-tourism category the function of the household building has a relationship with electricity consumption."