Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Penelitian ini diniaksudkan untuk mengetahui dan mengukur kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota di provinsi Banten dan mengetahui pengaruh kesenjangan pendapatan antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta faktor faktor lain yang dapat nrempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional tersebut. Data dalam penelitian ini adalah gabungan dari data runtut waktu dengan keral lintang atau disebut dengan panel data periode 1993-2003. Estimasi dilakukan secara keseluruhan kabupaten/ kota dan pengelompokan data Banten Utara dan Banten Selatan.Hasil perhitungan kesenjangan (disparitas) antar daerah dengan menggunakan formula Williamson menunjukkan terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota selama kurun waktu 1993-2002. Nilai indeks Wlilliamson terendah terdapat di kola Tangerang (0,0999) pada tahun 2002 dan tertinggi terdapat di kola Cilegon (0,4465) pada tahun 2003.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain lerhadap pertumbuhan regional digunakan model regress persamaan tunggal sebagai berikut:In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+eaHasil estimasi dari model fixed effect dengan asumsi intercept (a) berbeda setiap individu dan koefisien (4) soma unluk semua individu adalah untuk keseluruhan sampel daerah kabupatenikota menunjukkan hubungan positif, tetapi tidak signifrkan secara statistik Sedangkan variabel aglomerasi, kapital, tenaga kerja, dan variabel dummy provinsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang significan secara statistik dengan lingkat kepercayaan 99% alau a =1 % (menggunakan uji-F). Jadi hasil estimasi menolak Ho dan menerima 1I .Hasil estimasi pengelompokan sampel dengan menghilangkan variabel dummy provinsi menus jukkan seluruh variabel berdampak posilif pada pertumbuhan ekonomi regional dan signifrkan secara statistik Namun variable tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dan tidak signifikan secara stalistik.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan pada yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan distribusi pendapatan, kebijakan investasi, dan kebijakan tenaga kerja dan kependudukan.

---

This research is meant to know interregional disparity of kabupaten/ kota, to estimate the impact of interregional disparity, and to see other factors can influence the growth of regional economics of kabupaten/ kota in Banten province, The research uses panel data sample of the year 1993 - 2003. The estimation is conducted in a whole Kabuputen/ Kota exist in Banten province and it is divided Banten North and Banten South.

The result of calculation of interregional disparity using index of Williamson shows different kabupaten/ kota earning in 1993 - 2003 period. The lowest value of the index Williamson occurs in kola Tangerang (0, 0999) in 2002 and the highest occurs in kota Cilegon (0, 4465) in 2003.

Model of regression uses estimation by single equation, that is.

In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+ea

The result of estimation affixed effect model with assumption of intercept (a) is difference to each individual, while /3 coefficients are same for all individual. The estimation with whole samples indicated that the differences have an effect on the positive to growth of regional economics, but it does not have a significant statistic_ Whereas agglomeration variable, capital, labor, and variable of dummy have an effect on positive growth of regional economics and its significant statistic is 99% (a = I%)

The result of estimation pursuant to subdivision of panel data by eliminating a dummy variable that all of independent variables have a positive impact to the growth of regional economics, which is significant statistically. In contrary labor variable has a negative impact to the growth of regional economics. It does not have any significant statistics.

As the policy implication of the result of this research for example the policy of earnings redistribution, investment policy, labor policy of population."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."

"Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh implemntasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. MEtode yang dipergunakan ialah metode survey eksplanatori. MEtode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan siginifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan."

"Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kepemilikan terutama ketidaksamaan dalam hal potensi yang dimililki daerah diantaranya adalah potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya Perbedaan kepemilikan tersebut menyebabkan ketimpangan antar daerah bahkan semakin melebarnya jurang antar daerah satu dengan daerah lainnya. Apalagi kepemilikan sumber daya yang adat tersebut belum dikelola secara optimal sehingga antar daerah satu dengan daerah lainnya nampak jelas perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita, prasarana dan sarana ekonomi dan sosiai, struktur kegiatan ekonominya dan sebagainya.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota melalui indeks Willianson, menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan perekonomian antar daerah di Propinsi Lampung seperti jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, sumbangan dan faktor-faktor lainnya dan menganalisa pengaruh perubahan variabel kebijakan terhadap kondisi kesenjangan petekonomian antar daerah di masa yang akan datang.Studi ini menggunakan model ekonometrika dengan model persamaan simultan yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 8 persamaan struktural dan 3 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 19 dengan variabeI endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 8 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyak 3 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,70 hingga 0,92 dan 4 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,62 hingga 0,69. Bila dilihat dari nilai F hitung berkisar antara 15,8039 hingga 246,845, dan nilai Durbin Watson berkisar airtara 1,695 hingga 2,258.Daya validasi model dengan melihat nilai koefisein U-Theil hampir 85 per= mempunyai nilai koefisien U-Theil di bawah satu, hal berarti sebagian besar model dapat dipergunakan atau valid untuk dilakukan simulasi baik simulasi maupun proyeksi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah teijadi kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Lampung yang diperlihatkan oleh besarnya nilai indeks Willianson antara 4 kabupaten/kota. Selain itu tingkat kesenjangan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan yang diterima daerah, jumlah investasi yang masuk ke daerah tersebut dan adanya dummy krisis. Dari ke-4 variabel tersebut jumlah tenaga kerja lebih resposif terhadap tingkat kesenjangan dibandingkan variabeI yang lain. Hal ini akan semakin besar bila dalam suatu daerah tersebut telah terjadi aglomerasi tenaga kerja.Dari hasil proyeksi dari tahun 2000-2005 terhadap model persamaan simultan menunjukkan bahwa semua variabel endogen mengalami pertumbuhan yang meningkat untuk semua skenario kecuali variabel pendapatan per kapita mengalami penurunan pada tahun 2001 skenario moderat di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara.Hasil proyeksi variabel target menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan dipengaruhi tenaga kerja, sumbangan, jumlah investasi dan adanya dummy krisis tahun 1997-1998 menghasilkan hasil proyeksi yang meningkat Hal ini berarti daerah kabupaten/kota harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan taraf pembangunan di daerahnya agar tidak tertinggal jauh dibandingkan daerah lainnya dengan berbagai upaya seperti menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, perizinan yang mudah dan sebagainya terutama agar para investor mau datang menanamkan investasi di daerah. Akibat lebih lanjut ketertinggalan antar daerah dapat dikurangi/diperkecil."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"Penelitian sederhana ini mencoba membahas faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Banten sebagai Propinsi yang belum lama berdiri, dimana sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan . hal yang sangat pokok dalam membangun suatu daerahlwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam membahas masalah sumber pembiayaan daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menggunakan data time series dan cross section tahun 1990 - 2002 dengan empat kabupaten dan dua kotamadya di wilayah Propinsi Banten. Untuk melihat perkembangan perekonomian Propinsi Banten, variabel terikat yang diambil adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggap sebagai indikator melihat keberhasilan suatu daerah dan variabel bebas yang mempengaruhi meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran twin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja dan investasi. Analisa yang digunakan dalam membahas penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan analisa fixed effect. Karena Propinsi ini bare berdiri ± 4 tahun sejak era reformasi, maka untuk melihat perkembangannya, kabupatenikota yang termasuk dalam wilayah Banten dilihat pada saat kabupatenikota sebelum dan setelah bergabung menjadi Propinsi Banten yaitu periode 1990-1998 sebelum dan periode 1999-2002 sesudah menjadi bagian Propinsi Banten.Hasil analisa menunjukkan bahwa pada periode 1990-1998 secara statistik semua variabel babas kecuali variabel pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam peningkatan PDRB. Ini berarti lima dari enam variabel yang dipilih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Pada periode 1999-2002 setelah otonomi mulai diterapkan terlihat ada perbaikan dimana, investasi mulai berpengaruh positif dimana awalnya negatif terhadap peningkatan PDRB, demikian halnya dengan pengeluaran rutin berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perkembangan perekonomian daerah Banten yang diwakili oleh peningkatan PDRB. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam membangun daerah/wilayah kabupaten/kota masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat, akan tetapi kiranya daerah harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada didaerahnya sendiri sebagai sumber pembiayaan ekonomi daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat menentukan. Untuk itu selain bantuan dari pusat yang semuanya merupakan kebijakan dari pusat, daerah harus ulet dan serius dalam menggali potensi asli daerah sendiri sehingga untuk ke depan bisa lebih mandiri membangun daerahnya."

"Permasalahan anak / remaja terlantar perlu mendapat perhatian dan penanganan yang berkelanjutan. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) memberikan pelayanan bimbingan fisik,mental dan sosial serta bimbingan ketrampilan agar anak/remaja yang menjadi kelayan memiliki sikap percaya diri,memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan untuk mampu mandiri secara sosial maupun ekonomi

---

"

"Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu pendekatan terhadap balita sakit yang dilakukan secara terpadu dengan memadukan pelayanan promosi, pencegahan, serta pengobatan terhadap lima penyakit penyebab utama kematian pada bayi dan balita di negara berkembang, yaitu pnemonia, diare, campak, dan malaria serta malnutrisi. Sistem informasi MTBS merupakan salah satu sarana untuk memantau pelaksanaan MTBS yang sampai saat ini belum berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi MTBS. Studi ini telah mengembangkan suatu sistem informasi MTBS di tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Acces dan Microsoft Visual Basic 6.0. Dengan diterapkannya aplikasi ini akan memudahkan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan MTBS di Propinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kebumen. Selain itu juga untuk mengetahui cakupan, angka kejadian dan rasio pemakaian obat. Studi kasus dilakukan untuk Program ISPA dan Diare, karena tingginya angka kesakitan da kematian balita yang disebabkan kedua penyakit tersebut.Dari hasil uji coba skstem informasi tersebut dengan menggunakan data Kabupaten Kebumen diketahui bahwa ketidaktepatan petugas Puskesmas Prembun pada bulan Desember tahun 2002 dalam mengklasifikasikan keluhan batuk dan diare balita umur 2 bulan sampai 5 tahun masing-masing adalah 19,05% dan 28,57%, Untuk keluhan diare umur 1 minggu sampai 2 bulan adalah 100%. Sedangkan ketidaktepatan petugas Puskesmas Prembun pada bulan Desember tahun 2002 dalam menentukan tindakan untuk keluhan batuk balita umur 2 bulan sampai 5 tahun masing-masing adalah 57,14%, Sedangkan di Puskesmas Kebumen II pada bulan Januari tahun 2003 angka kejadian diare 34,63 dan cakupan diare 42,69%. Pada bulan Februari tahun 2003 di Puskesmas Kebumen 11 cakupan pnemonia desa Tersobo 16,67% dan desa Prembun 2,7%.Sedangkan angka kejadian untuk desa Tersobo 12,82 dan desa Prembun 2,43. Rasio pemakaian obat kedua desa tersebut 0,33. Pada bulan Februari tahun 2003 cakupan penderita pnemonia Puskesmas Kebumen II 6,52% dan Puskesmas Prembun 10%. Angka kejadian Puskesmas Kebumen II 6,04 dan Puskesmas Prembun 9,3. Rasio pemakaian obat untuk kedua puskesmas tersebut 0,33. Selanjutnya disarankan agar sistem ini dapat dipergunakan dan diterapkan di semua Kabupaten /Kota.Daftar bacaan : 24 (1989 - 2002)Development Information System of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) to District/Municipal Level (Cases Study for ARI and Diarrhea Program at Kebumen District Central Java Province)Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ks an approach toward child illness which is integrated with promotion service, prevention, and also treatment to five diseases those are pneumonia, diarrhea, measles, and malaria as the main causal factors of death in baby and child at developing countries. IMCI information system in a tool to monitor carrying out of IMCI which is not run optimal yet until now.

This research aims to improve IMCI informatkon system. This study has developed an IMCI information to district/municipal level by using Microsoft Access and Microsoft Visual Basic 6.0 application program. By using this application it will be copy to monitoring the implementation of IMCI at Central Java Province, especially at Kebumen District. It is also to knowing coverage, incidence rate, and medicine use ratio. Case study of ARI and Diarrhea is done because thekr illness rate and death rate are high.

For the try out of this system by using data of Kebumen District it is known that incorrect of health workers Prembun Public Health Centre on December 2002 in classifying complaint of cough and diarrhea to child who have age 2 month until 5 years old are 19.01% and 28.57%. For diarrhea complaint in one week to 2 month is 100%. While an incorrect of health workers Prembun Public Health Centre on December 2002 in taking action to complaint of cough to child who have age 2 month until 5 years old are 57.14%. While in Kebumen II Public Health Centre on January 2003 incidence rate of diarrhea 34.63 and coverage 42.69% On February 2003 Kebumen II Public Health Centre at coverage pneumonka of Tersobo village 16.67% and Prembun village 2.7%. Incidence rate Tersobo village 12.82 and Prembun village 2.43, Ratio of medicine used each villages are 0.33. On February 2003 coverage pneumonia of Kebumen II Public Health Centre 6.52% and Prembun Public Health Centre 10%. Inckdence rates Kebumen II Public Health Centre 6.04 and Prembun Public Health Centre 9.3. Ratio of medicine used each Public Health Care 0.33..The suggestion for further research is this system can be used and implemented at all district/municipal level.

References : 24 (1989 - 2002)"