Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"Skripsi ini memaparkan sejarah permukiman kumuh di Jakarta 1960—1969. Di tengah pembangunan ibukota, permukiman kumuh tersebut muncul dan tersebar. Awal 1960, Jakarta sedang bersiap menyambut Asian Games 1962. Gedung, kompleks olahraga, patung-patung, jalan-jalan, dan bangunan baru lainnya dipersiapkan untuk menyambut ajang tersebut. Jakarta mengalami perubahan besar di masa itu. Di saat yang sama, arus urbanisasi ke Jakarta meningkat pesat. Orang-orang dari desa menyerbu kota karena kemiskinan di desa dan pemberontakkan daerah. Hal ini ikut menyebabkan jumlah penduduk Jakarta meningkat. Jumlah penduduk Jakarta telah mencapai tiga juta orang sejak 1961. Penduduk tersebut memerlukan tempat bermukim di kota. Mereka yang mempunyai modal cukup dapat membangun permukiman yang layak. Sementara mereka yang tidak mempunyai cukup modal, seperti gelandangan, hanya mampu mendirikan gubuk-gubuk atau rumah-rumah kumuh tak permanen yang berbahan kayu, bambu, dan kardus. Pekerjaan mereka sebagai buruh kasar, pedagang asongan, penarik becak, dan sektor informal lainnya tidak banyak menghasilkan pemasukkan yang cukup. Sementara itu, pemerintah daerah belum mampu menyediakan permukiman yang layak untuk kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya permukiman kumuh muncul dan tersebar di ibukota. Pemerintah daerah berusaha memecahkan masalah permukiman kumuh yang dapat menimbulkan masalah tambahan lainnya seperti pelacuran dan kriminalitas tersebut melalui berbagai cara. Melalui metode sejarah, skripsi ini mencoba memaparkan permasalahan tersebut.

---

This undergraduate theses describes the history of slum settlements in Jakarta among year 1960—1969. In the midst of capital development, slum settlements were emerged and spread. In the early 1960, Jakarta was preparing to welcome the Asian Games 1962. Buildings, a huge sport complexes, city statues, streets, and other new buildings were prepared to welcome this event. Jakarta had experienced major change in that period. At the same time, urbanization had rapidly increased. People from villages stormed the city because of poverty in rural areas and regional rebellions. It contributed toward the increase of city dwellers number. The population of Jakarta had reached three million people by the year 1961. The residents needed a settlement to live in the city. Those who had enough capital could build proper housing. While those who had no capital, such as nomad people, could only build huts or non-permanent houses which were made of wooden, bamboo, and cardboard. They only worked as unskilled laborers, hawkers, becak pullers, and other informal sector so that they could not raise enough revenue to build a proper house. Meanwhile, local government dad not been able to provide proper housing for these weak communities. As the result, slum settlements emerged and spread in the capital of Indonesia. Local government tried to solve the problem of slums that could cause additional problem such as prostitution and crime by doing many ways. Through the historical method, this undergraduate theses tries to explain the problems."

"Studi ini menunjukkan bahwa kejahatan memiliki konsentrasi spasial. Konsentrasi spasial tersebut dipengaruhi oleh dua aspek: individu dan kontekstual. Secara individu, marginal cost (MC) yang sama mengarah pada keputusan lokasi kejahatan yang serupa. Secara kontekstual, studi ini melihat dua fenomena yang terkait dengan kejahatan, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Studi ini bertujuan untuk (1) menyelidiki pola kejahatan yang spesifik secara spasial sehingga kita dapat memprediksi dan melawan kejahatan, (2) menyelidiki perilaku kriminal dan pengaruhnya terhadap pemilihan lokasi kejahatan dari perspektif spasial ekonomi, dan (3) melihat secara spesifik hubungan kejahatan dengan isu kemiskinan yang sudah mempertimbangkan efek spasial. Metode Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) digunakan dalam analisis spasial. Data kejahatan menurut jenisnya di area Polda Metro Jaya tahun 2011, dengan unit analisis Polsek, menunjukkan bahwa penodongan, perampasan, perjudian, pencurian sepeda motor, pembakaran pencurian mobil, pencurian berat, narkoba, kenakalan remaja dan pemerasan mempunyai otokorelasi spasial positif. Sebaliknya, perampokan, pembajakan, pemerkosaan, dan pembunuhan tidak mempunyai hubungan otokorelasi spasial. Model kompetisi spasial dalam pemilihan lokasi untuk melakukan kejahatan menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan dengan biaya (marginal cost) yang sama mempunyai kecenderungan untuk memilih tempat yang serupa untuk melakukan kejahatan mereka. Data survei narapidana pencuri sepeda motor dari Polda Jawa Barat pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pilihan teknologi (alat yang digunakan, lama melakukan, jumlah yang melakukan, dan waktu melakukan) mempengaruhi pemilihan lokasi dalam mencuri sepeda motor. Lebih lanjut lagi pilihan teknologi dipengaruhi oleh jejaring sosial dari pelaku kejahatan. Setelah mempertahankan jenis kejahatan yang mempunyai otokorelasi spasial, hasil menunjukkan bahwa hubungan spasial kejahatan dengan kemiskinan tidak sesederhana yang diduga. Walaupun ada hubungan spasial antara keduanya, hubungan itu tidak terjadi pada semua jenis kejahatan. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa dengan memakai unit analisis yang lebih kecil dan jenis kejahatan yang lebih spesifik, hasil yang didapat juga akan lebih spesifik dan berguna untuk melawan dan mencegah kejahatan.

---

This study shows that crime has spatial concentration. Two aspects that can influence the incidence of crime are investigated: individual and contextual aspects. Individually, having similar marginal costs lead to decision to conduct crime in similar location. Contextually, two phenomena related to crime, namely, poverty and youth unemployment, are tested whether they are spatially correlated with crimes. This study has three objectives: (1) to investigate spatial specific patterns of specific crime to predict and fight crime, (2) to investigate criminal behavior and its effect on crime scene selection from an economic spatial perspective; and (3) to see the spatial relationship between crime and poverty and unemployment. The Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) method is used. Data of crime by type comes from a unique dataset collected by the Polda Metro Jaya (Metro Jaya Provincial Level Police Station) in 2010, with Polsek (subdistrict-level police station) as a unit of analysis. The results show that mugging, plundering, gambling, motorcycle theft, car theft firing, heavy theft, drugs, juvenile delinquency and extortion have positive spatial autocorrelation. In contrast, robbery, piracy, rape, and murder have no spatial autocorrelation relationship. The spatial competition model for crimes location decision shows that perpetrators with similar cost have a tendency to choose the same place to commit their crimes. The survey data of motorcycle thief inmates from Polda Jawa Barat in 2011 shows that the choice of technology (tools used, length of conduct, number people who conduct motorcycle theft, and time of conduct) affected site selection in stealing motorcycles. Furthermore, the choice of technology is affected by social network of the perps.After retaining the type of crime that has spatial autocorrelation for the analysis, the results show that the relationship is not straightforward: while there was a spatial relationship between crime and poverty, but they did not occur for all types of crime. In addition, this study demonstrates that using smaller analytical units and more specific types of crimes provide more specific and useful results to predict and fight crime."

"Peningkatan jumlah penduduk kota yang disebabkan oleh urbanisasi maupun pertumbuhan alami, mendorong peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman sedangkan lahan kota terbatas sehingga terbentuk permukiman kumuh. Permukiman kumuh menjadi masalah yang serius karena keberadaannya dianggap sebagai pemicu masalah sosial. Jakarta Timur periode 2008-2011 terdapat 75 RW kumuh dan berkurang pada tahun 2014 menjadi 40 RW Kumuh. Penelitian ini selain mengetahui distribusi spasial permukiman kumuh juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepadatan penduduk terhadap permukiman kumuh dan hubungan permukiman kumuh terhadap tingkat kriminal di Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk pada periode 2008-2014 di Jakarta Timur, akan tetapi tidak terjadi peningkatan luas permukiman kumuh, hal ini disebabkan oleh adanya relokasi warga ke rumah susun, pembangunan kampung deret maupun perbaikan permukiman kumuh slum upgrading. Hasil overlay peta menunjukkan terdapat hubungan searah antara kriminalitas dan luas permukiman kumuh yang ditandai dengan tingkat kriminalitas yang tinggi di beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai RW kumuh yang luas.

---

An increasing number of urban dwellers tend to encroach land for settlements of restricted urban area to form slums. Such Slums are a serious problem because their existence impact on and trigger social issues. These occur in the case of East Jakarta 2008 2011 period which is 75 slum hamlets and decreased by 2014 to 40 hamlets. This research aims to dig up any relation between population density to slum settlement and slum relation to crime in East Jakarta.The method employs quantitative descriptive approach with spatial analyses. The result shows that there is an increase on population but not followed by slum emergence and there is an indirect relationship between crime and slum area which is marked with high crime rate in some area hamlets which are scattered in areas with large slum distribution. "

"Sejak 2007, lebih dari setengah populasi dunia telah tinggal di kota-kota, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. SDG's mencatat bahwa 1 dari 4 penduduk kota tinggal di dalam kondisi kumuh. Urbanisasi yang cepat mengakibatkan meningkatnya jumlah penghuni daerah kumuh di seluruh dunia dan termasuk di kota Jakarta, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi spesifik dari permukiman kumuh serta menganalisis pola penyebaran permukiman kumuh berdasarkan zonasi atau peruntukkan lahan dalam perencanaan detail tata ruang Jakarta menggunakan variabel tingkat kepadatan bangunan dengan studi kasus pada 15 lokasi RW (Rukun Warga) di Jakarta dengan kategori RW kumuh berat. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, metode analisis overlay, metode analisis Cluster dan Outlier (Anselin Local Moran's I) dan metode analisis regresi dengan sumber data peta batas administrasi wilayah, peta rencana detail tata ruang dan peta bangunan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta data hasil pendataan keluarga Dasawisma TP-PKK tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan 84,62% tingkat kepadatan bangunan tertinggi berada di zona tidak aman sesuai perencanaan Jakarta yaitu Zona Ruang Terbuka Hijau dan/atau Zona Ruang Terbuka Biru dengan rata-rata kepadatan 234 unit/ha. Penelitian ini juga bahwa lokasi kumuh yang memiliki tetangga langsung ke daerah yang ditetapkan sebagai zona industri dan area pergudangan serta zona perkantoran, perdagangan dan layanan berdasarkan rencana detail tata ruang Jakarta, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi kumuh yang bertetangga dengan daerah yang ditetapkan sebagai zona perumahan. Dalam penelitian ini tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan di setiap wilayah RT tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepadatan bangunan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh di Jakarta serta melakukan penanganan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan karakteristik setiap wilayah permukiman kumuh.

---

Since 2007, more than half of the world's population has lived in cities and is projected to increase to 60 percent by 2030. SDG's noted that 1 in 4 city residents live in slums. Rapid urbanization has resulted in increasing numbers of slum dwellers throughout the world and including in the city of Jakarta, Indonesia. This study aims to identify specific locations of slums and analyze patterns of distribution of slums based on zoning or land designation in Jakarta detailed spatial planning using building density level variables with case studies at 15 RW (hamlets) locations in Jakarta with heavy slum RW categories. The research method uses descriptive analysis method, overlay analysis method, Cluster and Outlier analysis method (Anselin Local Moran's I) and regression analysis method with the data source of regional administrative boundary maps, detailed spatial plan maps and building maps from DKI Jakarta Provincial Government as well as data on the census of the Dasawisma TP-PKK in 2019. The results showed that 84.62% of the highest level of building density was in the unsafe zone according to Jakarta's planning, namely the Green Open Space Zone and/or the Blue Open Space Zone with an average density of 234 units /Ha. The factor of land insecurity is one of the factors driving the development of slums. This study also shows that RT areas that have direct neighbors to industrial and business zones affect the level of building density and high opportunities for slums to develop in urban areas. In this study the level of income and education level in each RT region did not significantly influence the level of building density. This study recommends the Provincial Government of DKI Jakarta to collaborate in handling slums in Jakarta and to conduct more effective and efficient handling based on the characteristics of each slum area."

"Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik wilayah, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta tidak difokuskan kepada suatu kebijakan yang bersifat on farm ( budidaya ) dalam aktivitas pembangunan pertanian. Namun, sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian nasional, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta lebih difokuskan pada upaya terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan pengembangan agribisnis komoditas / produk hasil pertanian. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta sangat didominasi oleh kebijakan yang bersifat off farm sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta.Kebijakan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pangan yang diperlukan oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kriteria / syarat gizi yang diperlukan. Sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat, program peningkatan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta sangat difokuskan pada upaya pemenuhan ketersediaan pangan dari berbagai daerah pemasok/ produsen pangan di Iuar Propinsi DKI Jakarta.Ketergantungan pangan tersebut merupakan suatu kondisi yang pertu untuk mendapat perhatian secara prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi dan perubahan yang terjadi di daerah produsen akan sangat berdampak langsung terhadap kondisi distribusi dan ketersediaan pangan yang diperlukan di Propinsi DK| Jakarta. Oleh karena itu. untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Pemda Propinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai daerah salah satunya adalah melalui kerjasama Mitra Praja Utama yang merupakan pemasok pangan terbesar di Propinsi DKI Jakarta.Sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan kerjasama. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal kerjasama yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pengkajian terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pelaksanaan kerjasama dan menformulasikan strategi kerjasama Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi MPU bidang pertnain yang efektif, efisien, sinergi dan saling menguntungkan.Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jumlah responden penelitian sebanyak 20 orang adalah responden yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Lingkup MPU. Pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner, wawancara, observasi Iapangan dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis SWOT dan Teknik AHP untuk menentukan strategi prioritas yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh strategi prioritas pelaksanaan kerjasama secara berurut adalah peningkatan produksi. mutu/kualitas dan keamanan pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kemitraan. pengembangan kemitraan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan / penguatan kelembagaan Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama, kerjasama MPU masih perlu untuk ditanjutkan baik bagi Propinsi DKI Jakarta maupun bagi Propinsi Lingkup MPU dalam rangka mewujudkan pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.Kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditetapkan, namun, belum memberikan manfaat optimal dalam kerjasama. Hal tersebut disebabkan Program dan kegiatan kerjasama belum sepenuhnya mampu mengakomodir pada pemberdayaan potensi unggulan daerah sebagaimana yang diharapkan, kualitas sumberdaya manusia pertanian ( birokrasi, petani dan pelaku agribisnis ) belum sepenunya mendukung pelksanaan kerjasama. ego sektoral seringkali mewarnai pelaksanaan kegiatan kerjasama, persepsi yang berbeda antar instansi / lembaga mengakibatkan kegiatan kerjasama tidak berjalan optimal monitoring dan evaluasi belum dijadikan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kerjasama. Untuk meningkatkan optimalisasi peiaksanaan kerjasama mutlak diperlukan adanya komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan kerjasama, peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, pemberdayaan stakeholder secara aktif. Pelaksanaan monitoring dan evalusi secara rutin dengan memperhatikan aspek obyektifitas, transparan dan akuntabel.

---

In congruence with the current physical and social economic conditions of the society, an effort to develop agriculture in the special province of Jakarta is not focused towards an on farm policy in agriculture development acitivities, but it is more focused towards the effort of the manifestation of food resilience and an increase in the expansion of agribusiness commodity or agriculture product in line with the implementation strategy of national agriculture development. Therefore, the implementation of the agricultural program in the special province of Jakarta is heavily dominated by the off fami policy in line with the available conditions and potentials of the special province of Jakarta.The policy of food resilience of the special province of Jakarta is intended to meet the demands required by the community, that is. sufficient amount and fullfilling the nutrition criteria required. ln accordance with the physical and social economic conditions of the society, the program to increase food resilience in the special province of Jakarta is heavily focused on the fullfilment of food availability from various places of food suppliers outside Jakarta. Such food reliance becomes a priority condition that needs to be paid attention to in an effort to realize food resilience in the special province of Jakarta. This is because when there are changes occurred in the suppliers' areas, it will have direct impacts towards the conditions of food distribution and food availability needed by the special province of Jakarta. Therefore, to anticipate such problem the local govemment of the special province of Jakarta has made some efforts to establish cooperation with several regions, one of which is through cooperation with Mitra Praja Utama which is the biggest food supplier in the special province of Jakarta.In reference to the above mentioned it is deemed necessary to conduct research towards the implementation of cooperation. The purpose of this research is to do an evaluation towards intemal and extemal factors of cooperation that support the realization of food resilience, that is, the evaluation towards SWOT factors (Strengths, Weaknesess, Opportunity and Threats) of the cooperation implementation and fonnulating cooperation strategy of the special province of Jakarta with Mitra Praja Utama regions in agriculture in an effective, efficient, sinergy and mutually beneficial manner.The method of the research is descriptive with 20 respondents who have competency in the cooperation implementation in agriculture between the special province of Jakarta and the Mitra Praia Utama regions. The data gathering is done through distributing questionnaires. conducting an interview, field observation and library research. Data processing and data analysis conducted uses SWOT analysis and AHP techniques to determine priority strategy required in the implementation of cooperation.Based on the data analysis findings, priority strategy of cooperation implementation is obtained in an orderly manner, that is, an increase in production, quality and food security, an increase in human resource quality development partnership, and an improvement in agriculture infrastructures and facilities, and institutional development. Based on the evaluation of cooperation implementation, The cooperation with Mitra Praja Utama still needs to be continued both for the special province of Jakarta and the provinces around Mitra Praja Utama in the frame work of manifesting agribusiness development and food resilience improvement.The on-going cooperation has been run as planned, however, it has not yet given optimum benefit in the cooperation. This is because the programme and the cooperation activities are not yet able to fully"

"Penerapan desentralisasi seharusnya memberikan dampak yang positif pada kemajuan daerah. Sejak penerapannya tahun 2001, desentralisasi di Indonesia semakin dalam dan luas diterapkan. Menggunakan kebijakan penataan permukiman kumuh sebagai pendekatan studi akan dilihat dampak dari desentralisasi dan seberapa persisten dampak tersebut hadir. Hasil estimasi dengan menggunakan RD-DiD menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi berkorelasi negatif dengan penataan permukiman kumuh di kawasan Jabodetabek. Luas permukiman kumuh lebih besar 45% dibandingkan dengan tahun sebelum desentralisasi atau daerah yang tidak terdesentralisasi. Dengan demikian dalam aspek penataan permukiman kumuh desentralisasi dapat dikatakan tidak berjalan efektif bahkan cenderung membuat keadaan lebih buruk.

---

The implementation of decentralization should have a positive impact on regional progress. Since its implementation in 2001, decentralization in Indonesia has become deeper and wider. Using the slum settlement policy as a study approach this study will examine the impact of decentralization and how persistent these impacts are. The estimation results using RD-DiD shows that the implementation of decentralization has a negative correlation with the arrangement of slums in the Jabodetabek area. The area of ​​slums is 45% greater than the year before decentralization or a non-decentralized area. Thus in the aspect of structuring the slums, decentralization can be said that it does not work effectively and even tends to make things worse."