Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Pati merupakan daerah yang terletak di pesisir Pantai Utara dengan potensi perikanan yang cukup melimpah. Mangrove sendiri merupakan ekosistem yang bersifat kompleks dan dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan ekologi hutan mangrove melihat ketebalan dan kerapatan serta hubungan antara ekonomi pembudidaya berdasarkan jarak tambak ke mangrove. Penelitian telah dilakukan di kecamatan Trangkil, Desa Kertomulyo, Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode seperti kuesioner dan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan sasaran sebaran kuesioner yaitu masyarakat pembudidaya. Analisis perkembangan dengan melihat ketebalan serta kerapatan menggunakan NDVI dibandingkan dengan produksi pembudidaya, hubungan jarak tambak dengan mangrove yang kemudian dianalisis dengan pendapatan pembudidaya. Hasil penelitian berupa tidak adanya hubungan antara jarak tambak dengan pendapatan pembudidaya dan perkembangan ekosistem mangrove dalam katergori buruk dengan nilai NDVI bertajuk jarang hingga sedang

---

Kabupaten Pati is located at north coast of java which has abundant fishery potential. Mangrove ecosystem are complex and dynamic. The purposes of this study is to analyze the growth of mangrove based on their thickness and density and the relation of economical aspect based on the distance from mangrove to the pond. The research at Kertomulyo, Pati were done. This study uses a quantitative descriptive approach with questionnaire and interview, observation and documentations methods. To analyze the mangrove’s density is using NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) compare to fish production and to analyze the relation between pond’s distance to mangrove between fish farmer’s income. The result of this research is there is no relation the distance from mangrove to the pond in economical way, the growth of mangroves belong to bad categories, and NDVI’s value belong to rarely to moderate."

"Hutan mangrove atau yang biasa disebut bakau merupakan hutan yang mempunyai khasnya tersendiri karena jenis tumbuhan yang hanya bisa hidup di kawasan hutan yang merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pada sepanjang pesisir Indonesia terdapat berbagai tipe dari vegetasi seperti bakau atau mangrove. Dilansir dari media antara news, kondisi Mangrove di pesisir utara pulau jawa mengalami kerusakan diakibatkan oleh cuaca dan banjir rob. Pada tahun 2015 kawasan hutan mangrove di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang dilansir oleh medcom.id mengalami kerusakan yang cukup parah akibat abrasi dan ulah manusia. Kerusakan hutan terjadi hampir merata di lima kecamatan yang ada di wilayah pantai utara (Pantura) barat. Untuk mengetahui perubahan luasan tutupan lahan mangrove di Pesisir Utara Kabupaten Brebes selama periode 1990 – 2020 yang diketahui melalui citra satelit Landsat dan mengidentifikasi penyebab dari pada perubahan luasan tutupan lahan mangrove di Pesisir Utara Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian perubahan dari luasan mangrove sangat fluktuatif perubahannya, Pada tahun 1990 luas keseluruhan tutupan lahan mangrove seluas 1763,42 ha, sedangkan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2000 yang mana luas dari mangrove hanya 1125,73 ha. Pada dekade selanjutnya Kembali mengalami penurunan di tahun 2010 hanya seluas 1028,32 ha. Perubahan berbeda terjadi di tahun 2020 karena luas dari tutupan lahan mangrove naik signifikan dari tahun 2010, yaitu naik seluas 1466,57 ha.

---

Mangrove forests or commonly called mangroves are forests that have their own characteristics because of the types of plants that can only live in forest areas which are border areas between land and sea. Along the Indonesian coast there are various types of vegetation such as mangroves or mangroves. Reporting from the media, Antara News, the condition of mangroves on the north coast of Java Island was damaged due to weather and tidal flooding. In 2015, the mangrove forest area in Brebes Regency, Central Java, which was reported by medcom.id, suffered quite severe damage due to abrasion and human activities. Forest damage occurs almost evenly in five sub-districts in the western north coast (Pantura) region. To determine changes in the area of mangrove land cover on the North Coast of Brebes Regency during the period 1990 - 2020 which is known through Landsat satellite imagery and identify the causes of changes in the area of mangrove land cover on the North Coast of Brebes Regency. The results of research on changes in the area of mangroves were very volatile. In 1990 the total area of mangrove land cover was 1763,42 ha, while a significant decrease occurred in 2000 where the area of mangroves was only 1125,73 ha. In the following decades, Return experienced a decline in 2010, only covering an area of 1028,32 ha. Different changes occurred in 2020 because the area of mangrove land cover increased significantly from 2010, which was an increase of 1466,57 ha."

"Pengelolaan mangrove berkelanjutan memiliki pendekatan multidimensional yakni ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Keberlanjutan pengelolaan dapat tercapai jika keempat dimensi tersebut seimbang. Namun, tidak semua daerah dapat mengimplementasikan dimensi keberlanjutan secara seimbang, salah satunya di Desa Kaliwlingi. Tujuan penelitian secara umum untuk menentukan dimensi paling berpengaruh dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, sedangkan tujuan khusus untuk menganalisis status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kaliwlingi ditinjau dari dimensi ekologi, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi kelembangaan dan merekomendasikan konsep keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multidimensional scaling menggunakan Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries) untuk menentukan status keberlanjutan pengelolaan dilanjutkan dengan metode AHP (Analitical Hierarchy Process) untuk menentukan prioritas alternatif kebijakan. Hasil penelitian status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove cukup berkelanjutan dengan nilai total 63,69. Sedangkan nilai masing-masing dimensi cukup berkelanjutan dengan rincian dimensi sosial (73,65), kelembangaan (63,43), ekologi (66,78) dan ekonomi (54,34). Konsep keberlanjutan dengan prioritas melakukan pengawasan dan patroli pengamanan secara berkala, melaksanakan rehabilitasi mangrove dengan penganekaragaman bibit sesuai kondisi geofisik lingkungan, melaksanakan sosialisasi, penyadartahuan dan kapasitas masyarakat sekitar terkait mangrove, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan melakukan diversifikasi produk pemanfaatan mangrove.

---

Sustainable mangrove management employs a multidimensional approach, encompassing ecological, economic, social, and institutional dimensions. Achieving sustainability in management requires a balanced integration of these four dimensions. However, not all regions can implement sustainability dimensions in equilibrium, as exemplified in the case of Kaliwlingi Village. The general objective of this research is to identify the most influential dimension in sustainable mangrove management. The specific goals include analyzing the sustainability status of mangrove ecosystem management in Kaliwlingi Village from ecological, social, economic, and institutional dimensions. The research aims to recommend a concept for the sustainable management of mangrove ecosystems. The methodology employed in this research includes multidimensional scaling using Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries) to determine the sustainability status of management. This is followed by the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to establish priorities. The research findings indicate a reasonably sustainable status for mangrove ecosystem management, with a total score of 63.69. The individual dimension scores are as follows: social dimension (73.65), institutional dimension (63.43), ecological dimension (66.78), and economic dimension (54.34). The recommended concept for mangrove ecosystem management is based on participatory management involving the community with strengthening non-formal community institutions."

"Hutan mangrove merupalan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem taut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rentan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena species biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar.Hutan mangrove di Indonesia saat ini tinggal 3,24 juta hektar (Yayasan Mangrove, 1993). Sulawesi Tengah salah satu propinsi yang memiliki luas hutan mangrove hanya 28.000 ha, namun ancaman untuk eksploitasi menjadi tambak dan kegiatan Iainnya cukup tinggi.Hutan mangrove di Banawa Selatan yang luasnya 1167 hektar pada tahun 1973 dan pada tahun 1998 tersisa 167 hektar. Penurunan jumlah tersebut disebabkan beberapa faktor yakni :

1. Konversi hutan mangrove
   Kawasan pesisir Banawa Selatan yang ditumbuhi oleh hutan mangrove telah di dikonversi menjadi tambak udang dan ikan bandeng.
2. Areal Permukiman
   Bertambahnya jumlah penduduk baik karena pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi telah mendorong meningkatnya permintaan akan areal permukiman.
3. Sistem Pertanian
   Sistem pertanian yang dikembangkan di Banawa Selatan sangat variatif mulai dari perladangan berpindah, pertanian menetap, maupun pertanian tambak telah mendorong meningkatnya tekanan terhadap hutan mangrove.
4. Pengelolaan tataguna lahan
   Pengelolaan tataguna lahan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan kesesuaiannya, telah menyebabkan zona lindung pun telah berubah fungsi menjadi areal permukiman dan pertanian.
5. Perubahan struktur mata pencaharian
   Perubahan struktur mata pencaharian dialami oleh etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde sebagai peladang dan nelayan tradisional menjadi petani tambak, menyebabkan degradasi hutan mangrove terus meningkat.

Kelima faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan penulis melakukan penelitian dengan judul Perubahan Pofa Adaptasi Etnik Kaili Dalam Pengelolaan Mangrove, Studi kasus etnik Kalil Data dan Kaili Unde di Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.Maksud dilaksanakannya penelitian ini untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sain (M.Si) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah urrtuk memperoleh gambaran kaitan antara perubahan pola adaptasi dan degradasi hutan mangrove, serta menghasilkan suatu konsep pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di Banawa Selalan.Gambaran hubungan perubahan pola adaptasi etnik Kaili dalam pengelolaan hutan mangrove di Banawa Selatan dan pola pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Hubungan perubahan pola adaptasi dengan eksploitasi hutan mangrove. Eksploitasi hutan mangrove terjadi pada akhir tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada awal 1990-an, ini terjadi karena masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang mulai memanfaatkan hutan mangrove sebagai kawasan pemukiman dan areal tambak. Sementara bagi etnik Kaili hutan mangrove adalah kawasan yang terlarang untuk kegiatan pertanian dan permukiman, sebab ada nilai magis yang dikandungnya. Namun akibat proses interaksi dengan kaum migrant, lambat laun etnik Kaili mulai terlibat memanfaatkan hutan mangrove untuk pemukiman dan kegiatan pertanian tambak.
2. Penabahan pola adaptasi terhadap perubahan fungsi hutan menjadi lahan permukiman.
   Konsepsi etnik Kaili Da'a dan Kaili Uncle yang memagiskan kawasan hutan mangrove untuk kegiatan permukiman berubah, bersamaan dengan masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang telah memanfaatkan hutan mangrove untuk perrnukiman tetapi tidak mengalami gangguan apa pun seperti wabah penyakit.
3. Perubahan pola adaptasi terhadap sistem pertanian. Erik Kaili Da'a dan Kaili Linde adalah peladang dan nelayan tradisional yang cenderung menjauhi hutan mangrove sebagai csmber mata pencaharian.
   Perubahan terjadi saat ini peladang menjadi petani tambak, maka yang terjadi adalah sistem perladangan tebang-bakar ditransformasikan dalam kegiatan pertanian tambak.
4. Perubahan pola adaptasi dengan pendapatan dan kesejahteraan.
   Berubahnya mata pencaharian dari peladang dan nelayan tradisional menyebabkan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan etnik Kalil Da'a dan Kaili Uncle pada sisi yang lain menjadi faktor penekan yang potensial terhadap eksploitasi hutan mangrove karena meningkatnya pendapatan akan meningkat pula akses modal terhadap hutan mangrove.
5. Sistem Empang Parit sebagai bentuk pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan.
   Berangkat dari empat fenomena yang tergambar di atas, maka penerapan sistem empang parit, yakni suatu model empang/tambak yang tetap mempertahankan ekosistem mangrove antara 30 -- 70 % peneliti yakin dapat mempertahankan ekosistem mangrove yang ada, serta dapat mempertahankan fungsi daya dukung dari hutan mangrove baik dari sudut fisik ekologis maupun dari fungsi sosial ekonominya.

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ekosistem hutan mangrove yang ada di lokasi penelitian telah mengalami penurunan luasan dari 1167 hektar pada tahun 1973, tersisa 167 hektar pada tahun 1998.
2. Perubahan lingkungan hutan mangrove menjadi areal budidaya tambak udang dan bandeng oleh para migran merupakan salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde. Perubahan pola adaptasi tersebut dalam hal memanfaatkan hutan tidak hanya sebagai sumber bahan ramuan rumah tinggal, namun diolah menjadi areal tambak.
3. Cara pandang dan persepsi tentang kawasan hutan mangrove yang tidak lagi magis, salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde dari menjauhi kawasan hutan mangrove menjadi memanfaatkan kawasan hutan mangrove untuk pemukiman.
4. Perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kalil Unde juga terjadi pada sistem budidaya perladangan yang berpindah-pindah menjadi petani menetap baik pada sistem budidaya teresterial maupun pada sistem budidaya aquatik.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan menjadi faktor daya tarik bagi etnik lokal untuk memanfaatkan hutan mangrove yang berasal dari pembagian hak ulayat seluas 2 (dua) hektar, sebagai sumber pendapatan dan ekonomi keluarga.
6. Untuk mencegah berlanjutnya konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan yang tidak ramah lingkungan, maka penerapan sistem pengelolaan tambak yang ramah Iingkungan mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan untuk :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu segera mendata kembali luas kawasan yang tersisa, selanjutnya mengeluarkan peraturan daerah tentang penetapan kawasan lindung pada kawasan yang tersisa tersebut.
2. Segera menerapkan sistern budidaya empang parit (silvofishery) pada kawasan yang telah berubah menjadi areal tambak.
3. Meningkatkan peran lembaga adat bagi masyarakat lokal setempat.
4. Perlu dilakukan suatu studi antropologis yang Iebih komprehensif, terutama menyangkut nilai dan tradisi masyarakat setempat.

---

Change in Adaptation Patterns in Mangrove Management.Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition zone between terresterial ecosystem and a marine ecosystem. Its special physical environmental conditions have caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity. This ecosystem is very susceptible to the presence of external influences, especially since the biota species in the mangrove forest have limited tolerant changes from outside.

Mangrove forests in Indonesia currently cover 3,24 million hectares (Yayasan Mangove, 1993). Central Sulawesi is one of the provinces that has mangrove forests, about 28.000 hectares, but exploitation by conversion to fishponds and other activities is quite high.

South Banawa had 1167 hectares of mangrove, but when this research was conducted only 167 hectares remained. This decrease is due to some factors as follows :

1. Conversion.
   The coastal area of South Banawa planted to mangrove forest has been changed into areas of milk fish and shrimp ponds.
2. Settlement Area.
   Increasing population both naturally and by migration has led to an expansion of settlement area.
3. Agriculture System.
   The agriculture system in South Banawa including shifting cultivation, permanent cultivation and fish pond culture, has led to increased pressure on the mangrove forest.
4. Land Use Management.
   Land use management without concern for its carrying capacity has caused the alteration of protected areas into settlement and agriculture areas.
5. The alteration of livelihood source structure.
   The conversion of the Kaili Da'a and Kalil Unde peoples from field farmer and traditional fishers to fish pond farmers has degraded the mangrove forest significantly.

This research was aimed at descriptively obtaining the relationship between change of adaptation patterns and mangrove forest degradation and to produce a concept of sustainable mangrove forest management for South Banawa. Changes in the adaptation patterns of the Kaili people in mangrove management can be described as follows :

1. The relationship between changes of adaptation pattern with mangrove forest exploitation :
   The exploitation of mangrove forests has occurred since the end of the 1970's and reached its peak in the early of 1990's. This Is caused by the coming of Bug is, Toraja and Mandar people to South Banawa where they converted mangrove Forest into settlements and fish pond. For the Kalil people the mangrove forest was considered forbidden for any activity including agriculture and settlement However, through the interaction process between them and the newcomer groups they slowly have become involved in converting mangrove forests into settlement and fishpond areas.
2. Change of adaptation pattern in the change of forest function into settlement area :
   The concept of Kalil Da'a and Kalil Untie people, who originally considered the mangrove forest as a forbidden zone, has changed simultaneously with the coming of Bugis, Toraja and Mandar ethnic groups to South Banawa. These newcomer groups have converted mangrove forests into settlement areas without ever experiencing any problems such as disease epidemics.
3. Change of adaptation pattern in agriculture systems :
   Kaili Da'a and Kalil Untie people were farmers and traditional fishermen who tended to avoid the mangrove forests as their livelihood source but since they have been influenced by other ethnic groups, from they have converted cut-andbum farming to fishpond culture.
4. Change of adaptation patterns with income and prosperity.
   Change of livelihood source from farming and traditional fishing has increased their income and prosperity but on the other hand this is a potential pressure factor on the existing mangrove forest.
5. The application of the ditch-embankment (sllvofishery) system as one type of sustainable mangrove forest management.
   The application of the ditch-embankment system (a model of embankment that maintains 30-70 % of the original mangrove ecosystem) can preserve the existing mangrove ecosystem and its carrying capacity both ecologically or economically.

Based on the research result, it can be concluded that :

1. Mangrove forest in the research field has decreased its width from 1167 hectares in 1973 into 167 hectares in 1998.
2. Change of physic environment has caused Kalil Da'a and Kaili Untie people after their adaptation pattern from exploiting mangrove forest as housing materials to becoming fish farmers that converting mangrove forest into open fishpond areas.
3. The new perspective and perception of Kaili Da'a and Kaili Untie people about the mangrove forest zone, i.e. that the mangrove forest has no magic value, again hs pushed them to convert mangrove forest to settlement areas.
4. Their relationship with Bugis, Toraja, Mandar and Javanese people since 20 years ago has stimulated the conversions of their cultivation system into fish pond farming in the mangrove forest.
5. The increase of income and prosperity of Kaili Da'a and Kaili Untie people has raised pressure to exploit the existing natural resource including mangrove forests.
6. To prevent the exploitation of mangrove forest continuously both by migrants and by local peoples, sustainable mangrove forest management with a ditch-embankment should be applied.

Therefore some suggestions are :

1. The local government (Donggala Regency) must resurvey existing areas of mangrove forest and then make a regional regulation about protecting this area.
2. The ditch-embankment system should be applied immediately within fish pond areas.
3. Increase the role of custom any institutions in the area.
4. Conduct a comprehensive anthropology study, focused on the culture system, a specially on local environmental knowledge and practices.

"

"Keberadaan ekosistem hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat ini banyak memberikan sumber penghidupan yang nyata bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai valuasi ekonomi total hutan mangrove untuk menyusun strategi pengelolaan hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Perhitungan valuasi ekonomi total hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas 30 Ha adalah Rp 4 milyar/tahun atau Rp 144 juta/ha/tahun. Selanjutnya masing-masing nilai manfaat dibuatkan usaha skenario pemanfaatan di kawasan Cagar Alam Pulau Dua dengan analisis Net Present Value (NPV). Dari nilai NPV ini dapat disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua yang paling baik dan menguntungkan dengan memanfaatkan lahan untuk usaha pemancingan dengan nilai Rp 48 milyar.

---

The presence of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve currently provides many tangible livelihood for the communities that use mangrove forest ecosystem. This study aims to determine the valuation of the total economic value of mangrove forests to develop strategies for the management of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve. This study uses survey with qualitative and quantitative data analysis. Calculation of total economic valuation of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve area of 30 ha obtained is Rp 4 billion/year or Rp 144 million/ha/year. Furthermore, each of the value of the benefit created for use in the business scenario Pulau Dua Nature Reserve with Net Present Value (NPV) analysis can be arranged mangrove coastal zone management strategy in the Pulau Dua Nature Reserve most excellent and profitable is to use the land for fishing effort with a value of Rp 48 billion."

"Salah satu kekayaan sumberdaya hayati Indonesia adalah hutan mangrove. Provinsi Papua memiliki 77,1% dari seluruh luasan hutan mangove di Indonesia. Kota Sorong dan Kabupaten Sorong adalah dua wilayah yang terdapat di provinsi tersebut, yang memiliki hutan mangrove seluas 10.354 km2. Kawasan hutan mangrove di wilayah ini semula dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara subsistem. Selaras dengan perkembangan penduduk dan pembangunan serta perubahan corak ekonomi masyarakat, maka kawasan ini mendapat tekanan yang cenderung semakin meningkat, dengan meningkatnya permintaan terhadap hasil-hasil kawasan hutan mangrove baik berupa kayu maupun non kayu. Namun pengambilan hasil hutan mangrove tersebut menunjukkan tendensi lebih cepat daripada kemampuan regenerasinya. Kondisi ini dalam j angka waktu tertentu, akan menimbulkan dampak negatif yang semakin meluas bagi kawasan ekosistem hutan mangrove setempat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi masyarakat setempat dengan- kawasan hutan mangrove, ketergantungan ekonomi masyarakat setempat dan faktor sosial ekonomi masyarakat sebagai pemicu terhadap pemanfaatan kawasan hutan mangrove. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai informasi ilmiah dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan perencanaan pengelolaan lingkungan.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dengan responder sebanyak 60 KK. Penelitian dilaksanakan sejak bulan September-Desember 2003 di Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong dan tiga kampung di Kabupaten Sorong yakni; Kampung Konda, Wersar dan Seyolo. Analisis data yang digunakan adalah tabulasi, uji Chi Square dan koefisien kontingensiHasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang kawasan hutan mangrove 43,33 % menyatakan agak rusak dimana kerusakan tersebut 65,% disebabkan oleh manusia. Hasil tangkapan masyarakat terutama ikan dan kepiting mengalami penurunan. Masyarakat setempat/lokal masih menghormati lingkungan alam karena kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya/kawasan hutan mangrove. Interaksi masyarakat lokal dengan kawasan hutan mangrove 50,% tergolong dalam kategori sedang. Faktor sosial ekonomi seperti jumlah tenaga kerja keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan formal, dan pasar memiliki nilai hitung lebih tinggi daripada nilai tabel X2. Sedang fait-tor jumlah anggota keluarga dan keari.fan tradisional nilai hitungnya lebih rendah daripada nilai tabel X2.Kesimpulan hasil penelitian adalah; (1) Interaksi masyarakat di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong terhadap kawasan hutan mangrove tergolong sedang; (2) Perekonomian masyarakat lokal masih tergantung pada kawasan hutan mangrove yang ada di sekitar tempat tinggalnya; (3) Ketergantungan perekonomian masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan mangrove terbagi menjadi tiga yakni; (a) ketergantungan terbatas (Kota Sorong); (b) ketergantungan penuh (Kabupaten Sorong); dan (c) tidak mempunyai ketergantungan (Kepulauan Raja Ampat) dan (4) Jumlah tenaga kerja keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan formal, dan pasar memiliki dependensi terhadap interaksi masyarakat dengan hutan mangrove. Sedang jumlah anggota keluarga dan kearifan tradisional tidak memiliki dependensi terhadap Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan mangrove.

---

Interaction of People with Mangrove Forest Areas (Case Study in Sorong Town and Sorong Regency of Papua Province)One of the richness of Indonesia's biological resources are the mangrove forests. Papua Province has 77.1% of all mangrove forest in Indonesia. Sorong Town and Sorong Regency are two areas existing in the said province, having mangrove forests as large as 10,354 km2. Mangrove forests in this area initially were used by the local people for their subsistence. In line with the progress of population and development as well as changes on the economic pattern of the people, this area is incurred with pressure and then tend to increase caused , by the increased on demands for the mangrove forest products such as wood or non-wooden products. Nevertheless the taking of the said mangrove forest products showed a faster tendency beyond the regenerating capability of mangrove. This condition at certain periods of time, will result in the widening the negative impacts to the local mangrove forest ecosystem.

This research aims at a study of the interaction of the local people with the mangrove the forest area. Studied the economic dependency of the local people on the mangrove forests and the social economic factors of the people, as triggerred by the use of mangrove forest areas. The benefits expected from this research is scientific information and as the substance of consideration for the local government in making policies for regional planning and environmental management.

This research is descriptive and uses the case study approach. The data collecting techniques used questionnaires and interviews to 60 KK (head a families).respondents. This research was carried are since the month of September to December 2003 at kelurahan/sub-district of Remu Selatan, the town of Sorong and three villages in the Sorong Regency being: Konda, Wersar and Seyolo. The data analysis studied used tabulations, Chi- square test and contingency coeficient.

The research results show that 44.33 percent of the respondents had perception on mangrove forests, being sufficiently damaged; where of 65.00 percent the said damage was said to be the result of human being using carelessly of the surroundings. The results of people's catch ( especially fish and prawns) is decrease. The local people still respect the natural environment because their lives depend on the natural surrounding mangrove forest area. The interaction of the local people with the mangrove forest area 50.00 percent is categories on medium. The social economic factor such as the number of family workforce, family income, formal education and market, have been calculated valued as higher than the value of table X2. As for the factor on the number of the family members and traditional wisdom, this study calculated the value give by the respondent is lower than the value in the table X2.

The conclusions as a result of the study are; (1) Interaction of the people in town of Sorong and Sorong Regency towards the mangrove forest has to be categorized as medium; (2) Economic the local people depend on the mangrove forest area existing around their homes; (3) The economic dependency of the local people living around the mangrove forests is divided into three categories being; (a) limited dependency (town of Sorong); (b) full dependency (Sorong Regency); and (c) not at all dependent (Raja Ampat/Four Kings Islands); (4) The number of a family workforce, family income, formal education and market influence the interaction of people with their mangrove forests. As for the number of family members and traditional wisdom there seems to be no influence on the interaction of people with mangrove forest areas."

"

Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang merupakan desa yang terletak di daerah pesisir, dihuni oleh masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dan nelayan.  Hanya sedikit yang memiliki pekerjaan tetap.  Pada tahun 2017, Desa tersebut dikembangkan ekowisata mangrove dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan mangrove, baik generasi muda maupun generasi tua.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan waktu dari generasi muda dan generasi tua yang tinggal di sekitar ekowisata.  Waktu yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu pada hari kerja dan hari libur.  Variabel yang digunakan adalah titik, arah, dan jarak.  Metode analisis menggunakan pendekatan Lund Time Geography Approach dan analisis spasial.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan situasi aktivitas, masyarakat pesisir dipengaruhi oleh capacity constraint.  Di ekowisata mangrove, generasi muda hanya memanfaatkannya pada hari libur, sebaliknya generasi tua memanfaatkannya pada hari kerja dan hari libur.  Menurut situasi geografi, masyarakat pesisir generasi muda memiliki pergerakan yang tidak terbatas dan lebih jauh, sedangkan generasi tua memiliki pergerakan yang terbatas dan hanya di sekitar tempat tinggalnya.  Hal tersebut dipengaruhi oleh usia.

 

---

Sukakerta Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency is a village located in a coastal area, inhabited by people, the majority of whom work as farmers and fishermen. Only a few have permanent jobs. In 2017, the village was developed for mangrove ecotourism by involving the community around the mangrove area, both the younger and older generations.  The purpose of this study was to analyze the time utilization of the younger and older generations living around ecotourism. The time used is divided into two, namely on weekdays and holidays. The variables used are point, direction, and distance. The analysis method uses the Lund Time Geography Approach and spatial analysis. The results of this study indicate that based on the activity situation, coastal communities are influenced by capacity constraints. In mangrove ecotourism, the younger generation only uses it on holidays, while the older generations use it on weekdays and holidays. According to the geographic situation, the young generation of coastal communities has unlimited and further movement, while the older generation has limited movement and only around their homes. This is influenced by age.

"

"Mangrove sebagai komunitas tumbuhan terbesar di wilayah pesisir, memiliki potensi mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2013 di kawasan pesisir timur dan selatan Pulau Bintan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi ekosistem mangrove dalam pengendalian CO2 atmosfer melalui penyerapan dan penyimpanan karbon dalam bentuk biomassa. Pengambilan data dan sampel penelitian dilakukan pada tiga plot yang memiliki ukuran yang berbeda, yaitu plot 10x10 m² untuk mengetahui stok karbon pohon atas dan bawah permukaan, kayu roboh dan tanah; plot 5x5 m² untuk stok karbon sapling; serta plot 1x1 m² menghitung stok karbon pada semai dan serasah. Hasil penelitian menunjukkan secara umum total stok karbon paling tinggi ditemukan di stasiun Pulau Kelong sebesar 4.020,52 Mg C/ha dan berbeda signifikan dengan stasiun lainnya. Sedangkan stok karbon terendah ditemukan di stasiun Pulau Gin Kecil, yaitu 1.223,98 Mg C/ha. Kondisi hutan mangrove yang cukup terjaga di seluruh lokasi penelitian dengan adanya peraturan daerah dan kesadaran masyarakat lokal yang baik mendukung kualitas tingginya stok karbon di dalam kawasan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan Xylocarpus granatum dan Rhizophora apiculata mempunyai kemampuan paling tinggi dalam menyimpan karbon dan didukung oleh kondisi kelimpahan kedua jenis tersebut yang tinggi dalam kawasan. Oleh karena itu, kedua jenis ini sangat cocok digunakan untuk keperluan rehabilitasi kawasan dalam tujuan menyerap karbon dan dalam kaitan merehabilitasi kawasan yang rusak di pesisir Kabupaten Bintan."