Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak 20 tahun yang lalu masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan tersebut. Padahal di wilayah pesisir ini telah terjadi pergeseran dalam mata pencaharian, yaitu peralihan dari petani ke petani-nelayan ataupun nelayan-petani. Peralihan ini mungkin terjadi karena tuntutan keadaan dan dalam batas tertentu akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya daratan dan perairan Upaya pernberdayaan masyarakat pesisir dalam rangkaian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pesisir inilah yang merupakan permasalahan yang mendasari penelitian.Tujuan dari pellitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pemberdayaan dalarn peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masyarakat pesisir, sehingga dapat ditentukan atau disusun strategi pemberdayaan agar diperoleh hasil yang berdaya guna.Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat pesisir di lokasi, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Diharapkan dengan adanya pembahan tersebut akan terjadi peningkatan kesejahteraan serta tingkat partisipasi atau kepedulian dalam pelestarian lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada pendekatan kualitatif disertai dengan data dan analisis statistik (kuantitatif) sebagai penunjang. Penelitian ini mengambil kasus pemberdayaan sekelompok masyarakat di pesisir Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam daratan, pesisir dan laut, yang mencakup wilayah Pantai Baron, Drini, Sundak dan Siung. Upaya pernbcrdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Gunungkidul ini pertama kali dilakukan di Pantai Baron pada tahun 1980 yang kemudian diikuti oleh keetiga pantai lainnya.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa upaya pemberdayaan berupa peningkatan kesejahtraan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh rnasyarakat nelayan disebabkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang terdiri lima upaya pemberdayaan tampak tidak terpola dan terkesan tidak ada perencanaan yang matang, baik untuk cara, waktu dan tempat pemberdayaan. Kemelimpahan sumberdaya laut pada umumnya belun dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat, antara Iain disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kondisi sosiokultural yang menjadi kendala dalam adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi mengingat pembinaan sosial budaya masih sangat kurang dibandingkan dengan upaya pemberdayaan lainnya.Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan sebagai hasil dan program pemberdayaan juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kepedulian masih ditunjukkan dalam pemahaman saja bukan pada suatu tindakan atau perbuatan yang nyata dengan tujuan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tujuan utarna dari pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.Konsep keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan 5 (lima) upaya pemberdayaan yang terdiri atas upaya memotivasi masyarakat (motivasi), pembinaan ketrampilan, pembinaan dalam bidang pengelolaan (manajemen), pembinaan dalam usaha pelestarian lingkungan dan pembinaan sosial budaya, dimana faktor sosial budaya merupakan bagian penting dmi kelima upaya tersebut seluruh rangkaian, proses dan hubungan antar upaya pemberdayaan tersebut adalah proses pemberdayaan lanjutan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat tercapai baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang Iestari baik daratan, pesisir dan laut.Program pemberdayaan lanjutan hendaknya dimasukkan dalam kerangka perencanaan yang matang dan lebih menekankan pada bidang sosial budaya khususnya pendidikan mengingat masih diperlukan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir yang tanggap terhadap inovasi dan perubahan baru.Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian dan analisis mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk daerah yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Iokakaji, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (daratan, pesisir dan laut) serta perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya petani serta partisipasinya (petani-nelayan) dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai dampak adanya kegiatan pemberdayaan (diversitikasi mata pencaharian) tersebut. Dari penelitian ini dapat tergali dan terungkap pola kehidupan masyarakat setelah adanya upaya pemberdayaan yang menyangkut pola sosial, ekonomi dan budaya setempat dan dihubungkan dengan upaya mereka untuk melestarikan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya untuk mendapatkan keseimbangan dan kesinambungan.

---

Abstract

Efforts to empower people living in coastal areas made by the regional govemment of Gunungkidul over the past 20 years have produced results although these are not enjoyed by all the people. The region has seen people in coastal areas change jobs. The shifts from farmers to farming-fishermen and fishing-farmers may be due to the current circumstances, and to a certain extent will affect the sustain- ability of land and marine resources. The coastal community empowerment program to enable them to use and manage marine resources is the issue on which this research was based on.

The research aimed at finding out how the empowerment activities affect the promotion of the people?s welfare and their participation in conservation the coastal environment so that efficient empowennent strategies can be set up or devised.

The community empowerment basically aimed at developing the potentials of the studied coastal communities with respect to scientific knowledge, technologies and awareness of using the available resources so that their quality of life could improve. These changes were expected to promote people?s welfare and their level of participation in or concern for environmental protection.

The research was conducted using the analytical-descriptive method with emphasis on the qualitative- approach; supporting data and statistical (quantitative) analysis were also furnished It studied the case of the empowerment program targeted at a group of people living in the coastal districts of Tepus and Tanjungsari in the regency of Gunungkidul, the program of which was supposed to enable them to use and manage the land, coastal and marine resources in the coasts of Baron, Drini, Sundak and Siung. The efforts to empower Eshennan in coastal of Gtmtmgkidul has been done for the Erst time in the coast of Baron in 1980 and then followed by the other coasts.

Research results showed that the empowemient program to promote people?s welfare had not been enjoyed by all the fishing communities because the empowerment program which consisted of tive activities was not properly outlined and carefully planned, in terms of method, time and place. Local communities had not been able to use the abundant marine resources because of tl1e lack of technological advances. Socio-cultural conditions also hampered the adoption and sustained use of technology be use training on socio-cultural was very limited compared with the other more iiequent empowennent activities.

Community participation in the environment conservation following the empowerment program was also not encouraging. People showed only awareness rather than actual steps or real actions toward fulfilment of economic requirements. The main objective of the program - promoting people?s welfare ~ had not been fully and sustainably achieved.

The concept of a continued coastal community empowerment program should take into account live empowering activities: motivating the communities (motivation), skills training, management training, environment conservation training and socio-culture. In all these five activities, the socio-cultural element plays an important part. The whole program, processes and interconnected activities are part of a follow-up empowerment process within the framework of sustainable development to achieve the goal of the coastal people empowerment program to promote people?s welfare and to protect land, coastal and marine environments.

Further programs should be carefully planned and emphasize on the socio-cultural aspect, particularly education, considering that coastal community members who are responsive to changes and innovations are vital to the programs.

This research were expected can be used as reference in find out and analysis about the coastal community empowerment program, specially for region that almost have similar characteristics, in use and manage natural resources (land, coastal and marine) and the changes of economic, social and culture condition of farmer also the participation (farmer-iisherman) in manage natural resources following the empowerment progam (diversification of employment) implementation From this research can be excavate and reveal the pattern of communities life after the empowerment activities with respect to local social, economic and cultural patterns and related with their effort to the natural resources conservation to get the balancing and contiously of their sources of life."

"Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan yang dilakukan di tengah pangaruh berbagai faktor yang melingkupinya. Masyarakat Sumber Agung tinggal di pinggir kawasan hutan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan. Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan meliputi kegiatan berladang, tumpangsari, kebun monokultur dan kebun campuran. Dalam kenyataan, bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan karena banyak aspek yang telah memberikan pengaruh terhadap pilihan bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut.Kajian ini menjelaskan hubungan interaktif antara bentuk-bentuk praktek pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, pasar, pengetahuan lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan merupakan keputusan yang dilakukan di tengah situasi dan kondisi sosial yang melingkupinya. Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan mengungkap pertimbangan yang mendasarinya maka kajian ini mengacu kepaga kerangka teori pengambilan keputusan. Penelitian lapangan dilakukan sejak bulan Oktober 1998 - Oktober 1999. Penelitian dilakukan di kampung Sumber Agung, sebuah kampung berbatasan dengan kawasan hutan yang dihuni masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya dan kawasan hutan gunung Betung.Kajian ini mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang saling berkaitan terutama upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, ketersediaan pasar dan kepastian harga, pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Pada setiap praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu menjadi pertimbangan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai pilihan tanaman pada semua bentuk praktik pemanfaatan lahan yang selalu dipertimbangan untuk dapat memenuhi kebutuban pangan dan uang tunai dalam jangka pendek dan sebagai investasi jangka panjang. Pertimbangan ekonomi dalam pilihan tanaman tahunan selalu diintegrasikan dengan ketersediaan pasar dan harga jual. Pengetahuan teknis budidaya tanaman dan kemampuan memahami kesesuaian agroklimat dengan pilihan tanaman selalu dikembangkan dalam proses belajar dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Tidak konsistennya penerapan kebijakan pembangunan, di satu sisi telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan praktik pemanfaatan lahan hutan. Tetapi di sisi lain telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat dan telah mengabaikan kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami proses dan pola penguasaan tanah margaoleh penduduk pendatang serta implikasinya pada distribusi tanah marga danterbentuknya komunitas baru di Desa Rata Agung. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode partisipasiobservasi selama 4 bulan di Desa Rata Agung, Kecamatan Pesisir Utara, KabupatenLampung Barat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanah margadi Rata Agung sebenarnya termasuk communally owned resources yang hanya dapatdimiliki oleh suatu masyarakat tertentu berdasarkan aturan yang telah dibangun dandikukuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan (Acheson, 1989). Akan tetapi olehkarena adanya perubahan pranata dan melemahnya pranata adat, tanah marga dapatdikuasai oleb pendatang dengan mudah. Pranata lokal memungkinkan terjadinya proses individualisasi tanah marga.Proses ini dipercepat oleh masuknya perusahaan FIPH dan pembangunan jalan raya.Tana1itanah marga berubah menj adj milik keluarga dan milik individu. Danpeispektif rnasyarakat lokal, tanah yang telah meiijadì hak milik individu tersebutsebagian tergolong hanta bekas tangan yang dapat diwariskan kepada seniua generasidan rentan untuk dikuasai oleh para pendatang. Para pendatang dapat menguasai tanah marga dengan empat cara, yaitumembuka hutan marga, ganti rugi tenaga, tnembeli tanab atau kebun, danpenyakapan. Kemudahan penduduk pendatang membuka hutan marga dipercepat olehberlakunya kebijakaii petnenintah dengan berlakunya Undangundang Pokok.nintahan Pesa. ¡(ini 73,53 % bekas tanah manga tersebut telah dikuasal oleb parapendatang dan Knu, Jawa, Ogan Komering Ulu, dan Sunda. Laju perubahan kepemilikan dan lahan milik masyarakat lokal ke pendudukPendatang dipercepat oleh krisis ekonomi yang berdampak pada naiknya hargakomoditi kopi dan lada, seda program pemerintah dalarn mensukseskan GemaPalagung. Sampai sejauh ini, tanda-tanda konflik yang disebabkan oleb ketimpanganWasan tanah antara pendatang dan masyarakat lokal belum dijumpai. Ini terjadikarena penduduk pendatang mampu beradaptasi dengan masyarakat lokal, Selain itudaya dukung lahan masih memungkinkan"

"The purpose of this research is to identity the dynamic of policy process at village level, as well as the forms of the policy process itself. This qualitative research look four villages in Sub-district of Padang Cermin as purposive sampling. The research showed that the policy process at four villages represented a policy community because it was encauraged by their cultures, their common values and norms which expressed in their daily life."

"Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari megasistem karst Gunung Sewu yang memiliki morfologi yang beragam. Bentang alam karst unik dalam sistemnya geohidrologi yang menyulitkan masyarakat dalam mengakses air tanah, sehingga orang lebih cenderung menggunakan air permukaan. Danau Dolina sebagai satu Sumber daya air permukaan di kawasan karst memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong adalah bagian dari Kabupaten Gunungkidul yang memiliki sumber daya air permukaan berupa: dolina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sebaran pemanfaatan Sumberdaya air danau Dolina dengan melihat ketinggian, kemiringan dan karakteristik dan danau dolina. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi dolina, penggunaan tanah (Landuse), elevasi, kemiringan lereng, dan morfometri dolina. Data diperoleh dari instansi terkait dan survei lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pola spasial untuk menganalisis pola sebaran pemanfaatan air Danau Dolina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukan Pola penggunaan air untuk irigasi pertanian cenderung ke barat dan selatan Danau Dolina. Pemanfaatan air untuk keperluan domestik dan konsumsi consumption masyarakat memiliki pola acak. Danau Dolina di daerah penelitian memiliki pola sebarannya mengelompok dengan nilai indeks sebesar 0,783. Morfometri danau Dolina tidak mempengaruhi variasi pola pemanfaatan air danau Dolina, berbeda dengan ketinggian tempat dan lereng di lokasi dolina yang dapat mempengaruhi variasi pemanfaatan air danau dolina di Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

---

Gunungkidul Regency is part of the Gunung Sewu karst megasystem which has diverse morphology. The karst landscape is unique in its geohydrological system which makes it difficult for people to access groundwater, so people are more likely to use surface water. Lake Dolina as a surface water resource in the karst area has an important role in meeting the water needs of the surrounding community. Semanu Subdistrict and Ponjong Subdistrict are part of Gunungkidul Regency which has surface water resources in the form of: dolina. The purpose of this study was to determine the distribution pattern of the utilization of Dolina lake water resources by looking at the height, slope and characteristics of Dolina lake. The variables used in this study were dolina location, land use (Landuse), elevation, slope, and dolina morphometry. Data were obtained from related agencies and field surveys. The approach method used is a spatial pattern to analyze the distribution pattern of Dolina Lake water use. The results showed that the pattern of water use for agricultural irrigation tends to the west and south of Lake Dolina. The use of water for domestic purposes and community consumption has a random pattern. Lake Dolina in the study area has a clustered distribution pattern with an index value of 0.783. The morphometry of Dolina lake does not affect the variation of the water use pattern of Dolina lake, in contrast to the altitude and slopes at the Dolina location which can affect the variation of Dolina lake water use in Semanu and Ponjong Districts, Gunungkidul Regency."