Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACT

The Indonesia government has implemented tax reform for three times that is in 1983, in 1994 and in 2000 which is conducted by Directorate General Taxes (DGT). One of the goals of these reforms is to generate or to increase the taxes revenue. This case is interesting to be examined because these taxes relate to finance public services. Considered to the goal of the taxation reforms, this paper focuses on two questions. The first question is whether the three tax reform in 1983, 1994, and 2000 have positive significant impacts to the national tax revenue. And the second is whether the gross domestic product (GDP) and the reform itself have significant impacts to tax revenue.

By using the time series data and applying the ordinary least square (OLS) method, the author gets the parameters for each variables (GDP, Dummy, and GDP*Dummy). The data used in this research are GDP and tax reform as a dummy variable (0 = before reform; 1 = after reform). As mentioned above, the tax reform have been conducted three times which is in 1983, in 1994, and in 2001 and each reform uses different time series data, from 1978 to 1994, from 1984 to 2000, from 1995 to 2008 respectively. In this research also make use of the stationary test to all data. The equation model make sure that there is no multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation and then applying the ttest and F-test to the models. All these works are calculated by using Eviews 4.1 package.

The outcome of the research show us that after the first tax reform in 1983, the tax revenue has increased from every GDP raised compare to that of before tax reform in 1983. Though as a discretionary factor, the reform policy has not yet succeeded to raise the tax revenue. Unexpectedly, the tax reforms in 1994 and 2000 have not increased the tax revenue from every GDP raised, but as discretionary factors, they have succeeded to drive up the tax revenue.

---

ABSTRAKIndonesia telah melakukan tiga kali reformasi perpajakan, yaitu tahun 1983, 1994 dan 2000. Reformasi yang telah dilakukan oleh DJP dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat menarik untuk dianalisis, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apakah reformasi perpajakan tahun 1983, 1994 dan 2000 berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak nasional? Dan apakah variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Data yang digunakan adalah data times series atau runtut waktu.Reformasi perpajakan 1983 data yang digunakan tahun 1978 s.d. 1994, reformasi perpajakan 1994 data yang digunakan tahun 1984 s.d. 2000 dan sedangkan reformasi perpajakan 2000 data yang digunakan tahun 1995 s.d. 2008. Data tersebut meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), dan Reformasi Perpajakan sebagai dummy variable dimana nilai 0 sebelum reformasi perpajakan dan nilai 1 setelah reformasi perpajakan.Proses analisis yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 4.1 metode OLS (Ordinary Least Square) akan menghasilkan parameter (koefisien regresi) dari masing-masing variabel PDB, variabel dummy dan PDB*Dummy dimana parameter tersebut menunjukan hubungan antara variabel tersebut dengan variabel penerimaan pajak. Dalam penelitian ini dilakukan uji stationeritas terhadap semua data yang digunakan. Model regresinya telah terbebas dari gangguan klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi selanjutnya dilakukan uji signifikansi regresi yang menggunakan uji t dan uji F.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan temuan-temuan yaitu reformasi perpajakan 1983 mampu meningkatkan penerimaan pajak dari setiap kenaikan nilai PDB dibandingkan sebelum reformasi. Namun kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan 1994 dan 2000 belum mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak setiap kenaikan nilai PDB. Pemungutan pajak yang dilakukan masih belum optimal dan efisien. Sedangkan kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri mampu meningkatkan penerimaan pajak."

"Pajak merupakan fungsi dari PDB, oleh karenanya dalam kondisi cateris paribus, penerimaan pajak akan selalu mempunyai korelasi positif terhadap perkembangan PDB. Lebih dari itu, sesuai dengan sifat-sifatnya, pada saat PDB meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PPN & PTLL). PPh mempunyai dua ciri utama, yaitu adanya minimum pendapatan bagi seseorang agar bisa dikenakan pajak dan struktur tarif yang bersifat progresif. Jika terjadi peningkatan PDB maka akan makin banyak penduduk yang penghasilannya melebihi pendapatan minimum, sehingga jumlah penduduk yang membayar pajak bertambah. Selain itu, peningkatan PDB juga akan menyebabkan semakin banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif tertinggi. Kedua hal ini akan menyebabkan prosentase peningkatan penerimaan pajak menjadi lebih besar dibandingkan prosentase peningkatan PDB. Contoh berikutnya adalah PPN & PTLL. Peningkatan PDB akan mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Peningkatan PDB akan menyebabkan peningkatan penerimaan PPN & PTLL. Lebih dari itu, penerimaan PPN & PTLL akan mengalami prosentase peningkatan yang Iebih besar daripada peningkatan PDB. Hal ini sesuai dengan sifat PPN & PTLL antara lain: pertama, semakin tinggi PDB maka semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi barang-barang yang menjadi objek PPN, kedua, semakin tinggi PDB semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi barang-barang mewah (luks/tersier) yang menjadi objek PPnBM.Elastisitas pajak adalah ukuran yang menggambarkan derajat kepekaan penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional. Terdapat dua ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan PDB yaitu tax buoyancy dan elastisitas pajak, kedua-duanya mengukur seberapa besar sensitivitas penerimaan pajak bila terjadi perubahan PDB. Perbedaan kedua ukuran tersebut terletak pada data yang digunakan. Tax buoyancy tidak memperhatikan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur pajak. Sedangkan elastisitas pajak adalah ukuran yang memperhitungkan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur perpajakan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tax buoyancy dan elastisitas pajak di Indonesia, mengetahui hubungan antara tax ratio dengan PDB di Indonesia serta menganalisis pengaruh perubahan tax base dan tax rate struktur terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Sedangkan melode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier dengan menggunakan data sekunder, berupa data PDB dan penerimaan pajak tahun 1969 sampai dengan tahun 2006 yang diolah dari dari Nota Keuangan 2006, dan data Direktorat Jenderal Pajak.Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PUB terhadap penerimaan pajak, tax buoyancy, elastisitas pajak dan tax ratio di Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan hasil regresi diketahui tax buoyancy tertinggi dimiliki oleh PBB dengan nilai sebesar 1.44, sedangkan tax buoyancy terendah dimiliki oleh Pajak Ekspor yaitu sebesar 0.37, Elastisitas pajak tertinggi dimiliki oleh PBB dengan nilai sebesar 1.85, dan elastisitas pajak terendah dimiliki oleh Pajak Ekspor dengan nilai sebesar 0.56. Adapun tax buoyancy total pajak adalah sebesar 1.13. dan elastisitas total pajak adalah sebesar 1.00. Hasil penelitian menunjukkan fenomena yang menarik, dimana PPh memiliki tax buoyancy 1.23 dan elastisitas sebesar 1.18, demikian juga dengan PPN yang memiliki tax buoyancy sebesar 1.24 dan elastisitas sebesar 0.97. Hal ini bertolak belakang dengan PBB yang memiliki tax buoyancy sebesar 1.44 dan elastisitas sebesar 1.85. Hal ini menunjukkan perubahan-perubahan struktur pajak yang dilakukan pemerintah (Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak) memberikan hasil yang positif terhadap penerimaan PPh dan PPN. Sedangkan hasil PBB lebih disebabkan oleh sifat-sifat alami dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah modal, dan peningkatan teknologi sehingga semakin tinggi PDB semakin banyak penduduk yang menjadi wajib pajak dan membayar PBB. Adapun tax buoyancy total pajak sebesar 1.13 dan elastisitas total pajak sebesar 1.00. Penulis berpendapat hal ini selain disebabkan oleh perubahan-perubahan struktur pajak yang dilakukan pemerintah (Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak) telah memberikan hasil yang positif terhadap penerimaan PPh dan PPN, juga karena kontribusi PPh dan PPN jauh lebih besar dari pada kontribusi PBB terhadap total pajak.Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat korelasi yang cukup signifikan antara PDB dan tax ratio, dengan koefisien korelasi sebesar 70.32%. Sementara itu simulasi yang digunakan untuk menguji pengaruh tax base dan tax rate terhadap tax buoyancy menunjukkan hasil terjadinya peningkatan tar buoyancy dari 0.99 menjadi 1.202 jika beberapa beberapa pajak penghasilan final yang dapat diketahui dasar pengenaan pajaknya dikeluarkan dari regresi. Tax buoyancy dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, antara lain dengan menerapkan satu tarif tunggal yang bersifat proporsional untuk pajak penghasilan, termasuk menghilangkan komponen pajak final, memperjelas dan melakukan kontrol yang ketat pada proses restitusi PPN, serta pelaksanaan program modernisasi administrasi perpajakan yang terprogram dan terkontrol yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, produktivitas petugas, penyederhanaan administrasi perpajakan dan pada akhirnya akan menaikkan penerimaan perpajakan.

---

Tax revenue as a function of Gross Domestic Product (GDP), catteries paribus, will always have positive correlation to GDP. Base on its nature, increasing in GDP will cause greater increasing in tax revenue. For instance, the nature of Income Tax required minimum income to tax and progressive tax rate. Increasing in GDP will enhance number of people that has income above required minimum income, thus enhance number of people that has to pay income tax. Furthermore, increasing in GDP will improve number of people that has to pay in higher tax bracket. These will trigger greater percentage of escalation in tax revenue than GDP. Another illustration is Value Added Tax (VAT). Increasing in GDP will lead a bigger increasing in VAT because more people will consume goods and services that have VAT levied on it and more people will consume luxury goods and services that have Luxury Tax levied on it.Tax elasticity is defined as measurements which describe degree of sensitivity of tax revenue to GDP's change. Moreover, there are two measurements that can be used to determine degree of sensitivity of tax revenue to GDP's change which are tax buoyancy and tax elasticity. Both of them appraise the degree of sensitivity of tax revenue. The difference is while tax buoyancy, defined as the percentage change in tax revenues divided by the percentage change in GDP when discretionary changes are not accounted for, tax elasticity defined as the percentage change in tax revenues divided by the percentage change in GDP when discretionary changes are accounted for.The objectives of this research are to find out Indonesia's tax buoyancy and tax elasticity, discover correlation between tax ratio and Indonesia's GDP and to examine the impact of tax base and tax rate structure's change to Indonesia's tax revenue. This research use linear regression method and use secondary data from Ministry of Finance and Directorate General of Taxation. The findings of this research expose an overall significant correlation between tax revenue, tax buoyancy, tax elasticity and tax ratio to GDP. Land and Building Tax (LBT) has the highest tax buoyancy which is 1.44 and Export Tax has the lowest which is 0.37. LBT also has the highest tax elasticity which is 1.85 and Export Tax also has the lowest tax elasticity which in 0.56. Overall tax buoyancy is 1.13 and tax elasticity is 1.00.The result of this research shows an interesting phenomenon, which is Income Tax has 1.23 tax buoyancy and 1.18 tax elasticity, while VAT has 1.24 tax buoyancy and 0.97 tax elasticity. On contrary, LBT has 1.44 tax buoyancy and 1.85 tax elasticity. In my opinion the result for Income Tax an VAT can be explained as an outcome which is derived by government's fiscal policy. While the result for LBT should be came from natural cause, for instance, the growth of population, capital and technology. Overall tax buoyancy and tax elasticity results can be explained as an outcome which is derived by government?s fiscal policy, furthermore tax revenue derived from Income Tax and VAT is greater than LBT's.The results of this research also determine a significance correlation between the growth of GDP and Tax Ratio, it reflects in 70.32% of coefficient correlation. Moreover, it also shows the simulation that excludes several final income taxes from regression will boost income tax buoyancy from 0.99 to 1.202. In my opinion, there are several ways to amplify Indonesia's tax buoyancy. They are implementation a flat proportional income tax rate, including elimination of final income tax; construction a well structured and impose a tight control to VAT refund processes; and applying a progress in modernizing tax administration which improve tax compliance, enhance productivity, simplify the tax system, thus increase overall tax revenue."

"Produk Domestik Bruto (PDB) adalah besaran ekonomi yang menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan perekonomian suatu bangsa. PDB dapat menjadi gambaran keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu sangatlah penting untuk mengetahui variabel-variabel yang memepengaruhi PDB tersebut. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Pajak dapat memepengaruhi PDB, begitu juga seblaiknya. Pnerimaan pajak terbesar berasal dari jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambhana Nilai/Pajak Barang Mewah (PPN/PPnBM untuk mudahnya disingkat PPN). Dengan menggunakan Vector Autoregresive hendak diteliti apakah kedua jenis pajak ini memiliki hubungan dengan PDB dfan jenis pajak mana yang dapat diprioritaskan sebagai instrumen kebijakan fiskal Indonesia. Hasil penelitian menunjukan PPN memiliki hubungan yang signifikan dengan PDB sehingga dapat diprioritaskan sebagai instrumen kebijakan fiskal."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk meiihat pengaruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 1973-2004. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel tidak bebasnya (dependent variable) adalah perubahan PDB, sedangkan variabel bebasnya (independent variable) adalah perubahan belanja pegawai, perubahan belanja barang, perubahan pengeluaran subsidi, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan, serta dua variabel kontrol yaitu perubahan investasi swasta dan perubahan jumlah pekerja. Penelitian ini menggunakan data skunder urut waktu (time series) dengan periode 1973 sampai 2004 (32 tahun). Adapun data-data penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasionai (BAPEKKI) Departemen Keuangan. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan estimasi kuadrat kecil atau ordinary Least Square COLS). Adapun alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data digunakan software Eviews versi 4.1.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa perubahan belanja pegawai, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan dan perubahan investasi swasta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Perubahan belanja barang dan perubahan jurnlah pekerja tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB. Sedangkan perubahan pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (R2) sebesar 86,9993 persen. Sedangkan pengaruh terhadap perubahan PDB, secara signifikan variabel perubahan belanja pegawai mempunyai nilai koefisien sebesar 1,861631, variabel perubahan pengeluaran subsidi mempunyai nilal koefisien sebesar -0,989562, variabel perubahan belanja rutin lainnya mempunyal nilai koefisien sebesar 3,507640, variabel perubahan belanja pembangunan mempunyai nilal koefisien sebesar 0,995067, dan konstanta mempunyai nilai koefisien sebesar 6237,623. Sedangkan variabel perubahan belanja barang bernilai koefisien 2,535908 dengan nilai probabilita sebesar 0,2135, hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian variabel perubahan belanja barang tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB."

"Kebijakan pengurangan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN 2001 oleh Pemerintah Indonesia membawa konsekuensi pada kenaikkan harga BBM dan Listrik. Meskipun harga BBM dan Listrik selalu mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun, akan tetapi kenaikkan harga pada tahun 2001 ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan jumlah subsidi dalam APBN, setelah sejak tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2000 jumlah subsidi BBM terus mengalami peningkatan akibat naiknya biaya pengadaan. Atas rekomendasi IMF, sehubungan dengan pencairan paket bantuan dan negara-negara donor yang tergabung dalam CG1 kepada Indonesia, subsidi BBM & Listrik direkomendasikan segera dihapus supaya ada efisiensi pada APBN. Rencana penghapusan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN direncanakan secara bertahap dan akan berakhir pada tahun 2004.Pengurangan jumlah subsidi membawa dampak multiplier yang sangat luas pada perekonomian, termasuk pada PDB. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simulasi dengan model INDECGE dengan tahun dasar 1998, yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek adanya kenaikkan harga energi masih memberikan dampak positif pada kenaikkan PDB Sektoral maupun PDB Pengeluaran dengan prosentase yang menurun, akan tetapi dalam jangka panjang kenaikkan harga energi akan memberikan dampak negative pada PDB semua sektor, kecuali pada sektor yang masih ada subsidinya, dengan cacatan kondisi perekonomian saat itu tidak ada peningkatan dari kondisi tahun dasar 1998. Dampak negatif pada PDB Pengeluaran jika kondisinya belum berubah lebih baik, adaiah bahwa selain Konsumsi. Pemerintah, semua variabel pada PDB Pengeluaran seperti Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Stok Inventori, Ekspor serta Impor akan mengalami penurunan."

"Phenomena PermasalahanPemimpin Indonesia maupun perencana ekonomi semasa Pemerintahan Orde Baru sangat percaya dengan masuknya tabungan luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya tabungan luar negeri ke Indonesia yang dianggap sebagai obat mujarab selama 30 tahun, diduga sebagai penyebab terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang diikuti krisis ekonomi, politik dan disintegrasi bangsa. Phenomena tersebut sangat menarik perhatian saya untuk menulis thesis menganai peran masuknya Tabungan Luar Negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan perkembangan Tabungan Domestik Bruto.(GDS).TemuanDari hasil penelitan tersebut menunjukkan Hutang Luar Negeri Pemerintah (AID) mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Tabungan Swasta (PS) mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), disini ada indikasi investasi yang berasal dari tabungan swasta banyak yang gagal. Tabungan Pemerintah (GS), Hutang Luar Negeri Swasta (PFD), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FDI) dan Hibah Luar Negeri (Grant) tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan GDP. Disini ada indikasi tabungan - tabungan tersebut diatas, diinvestasikan dengan kinerja yang sangat rendah. Hutang Luar Negeri Swasta (PFD) tidak signifikan dalam mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Disini ada indikasi Hutang Luar Negeri Swasta mengalami kegagalan dalam investasi sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk ditabung kembali. Penanarnan Modal Luar Negeri Langsung (FDI) mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto secara signifikan.Saran - SaranMasuknya tabungan luar negeri yang masih layak dipertahankan dalam jangka yang relatif panjang untuk mengatasi krisis ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah Hutang Luar Negeri Pemerintah yang berbunga rendah (AID), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FD1) yang berorientasi ekspor dan Hibah Luar Negeri (Grant). Hutang Luar Negeri Swasta yang berbunga tinggi yang mempunyai indikasi sebagai penyebab terjadinya krisis moneter dan ekonomi Indonesia, sebaiknya dikurangi dan dikola dengan sangat hati ? hati."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat hubungan transaksi pembayaran non-tunai melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM, kartu kredit terhadap jumlahuang beredar (Ml) dalam jangka panjang dan jangka pendek. Mengingatkebijakan moneter saat ini dilakukan dengan kerangka Inflation Targeting

Framework (ITF) melalui suku bunga maka diyakini suku bunga sangatmempengaruhi transaksi pembayaran non-tunai. Demikian juga dengan per-ubahanGDP, semakin besar GDP diperkirakan semakin besar juga nilai transaksi yangdilakukan sehingga akan terjadi pergeseran atas cara pembayaran yang dilakukanmasyarakat. Selain itu dengan penelitian ini dapat dilihat pengaruh hari rayalebaran terhadap jumlah uang beredar (Ml) dalam jangka pendek, yaitu melihatapakah ada perilaku yang berbeda karena setiap menjelang hari raya lebaran Bank Indonesia secara khusus mempersiapkan stok uang kartal untuk kebutuhanlebaran.Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari Januari 2002sampai dengan Desember 2007. Semua variabel ditransformasikan dalam bentuklogaritma natural kecuali suku bunga dan semua data diperoleh dari BankIndonesia dan BPS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan metode Engle-Granger untuk mengestimasi parameter jangkapanjang dan model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM) untukmengestimasi parameter jangka pendek. Berdasarkan hasil uji empirik dalam jangka panjang dengan metode Engle-

Granger dan jangka pendek dengan menggunakan metode Error Correction

Model membuktikan bahwa Peningkatan perekonomian akan meningkatkantransaksi melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM serta kartu kredit sehinggaakan menambah jumlah uang beredar. Sedangkan peningkatan suku bunga akanmeningkatkan tabungan dan mengurangi uang tunai sehingga jumlah uang beredarmenurun. Peningkatan GDP akan meningkatkan pendapatan sehingga akanmeningkatkan transaksi dan menambah jumlah uang beredar. Dalam jangkapendek transaksi non-tunai melalui kliring, kartu kredit, suku bunga serta GDPmemiliki hubungan negatif terhadap jumlah uang beredar (Ml), dalam jangkapendek perkembangan ekonomi yang meningkat menggeser transaksi nominalkecil ke transaksi nominal besar, dalam jangka pendek penggunaan kartu kreditlangsung dibayar pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkantagihan/pinjaman, sedangkan GDP dalam jangka pendek negatif karena dalamjangka pendek masyarakat belum menggunakan pendapatannya untuk transaksi dan cenderung untuk menyimpannya dalam bentuk tabungan sehingga uangberedar menurun. Hubungan suku bunga terhadap transaksi kliring memilikihubungan positif dalam jangka panjang dan negatif dalam jangka pendek karenapeningkatan suku bunga akan meningkatkan tabungan dan akhirnya meningkatkantransaksi kliring, namun dalam jangka pendek peningkatan transaksi kliring lebihkecil dibanding peningkatan transaksi RTGS. Peningkatan suku bunga akanmengurangi transaksi sehingga menurunkan penggunaan transaksi RTGS, kartudebet ATM dan kartu kredit. Dalam kondisi hari raya lebaran, permintaanmasyarakat akan uang cenderung meningkat baik dalam bentuk tunai maupunnon-tunai. Hubungan transaksi non-tunai, suku bunga dan GDP terhadap jumlahuang beredar (Ml) memiliki nilai koefisien ECT sebesar -0.46 menunjukkanbahwa 46 persen dari disequilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periodesekarang. "

"Tesis ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di wilayah pesisir dan non pesisir di pulau Jawa. Dan menentukan variasi sektor perikanan terhadap variaso PDRB. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi 104 Kabupaten/Kota di pulau Jawa dari tahun 2002-2005 diolah dengan bantuan software Eviews 5.1. Metode yang digunakan adalah estimasi dengan data panel menggunakan dummy variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi PDRB di wilayah Jawa. Selain itu, diperoleh bahwa daerah pesisir utara lebih menghasilkan output /PDRB lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan yang paling rendah adalah wilayah pesisir selatan Jawa.

---

The thesis aim to find out whether the growth of economics in the coastal area is higher than the non coastal area and the factors which influenced them. And to find variation share of fisheries toward GRDP. This research is conducted by using panel data which include 104 disttrict area/city in Java from 2002-2005. It processed by using the software program called Eviews 5.1. the method of this research is estimating the set data by using the dummy variable. The result showed that government expenditure, labors had positive correlation and it is significantly influencing the "PDRB" in Java, meanwhile the share of fishery had negative correlation in influencing the PDRB in Java. In addition, it opened the information that the north-coastal-area produce more output (PDRB) than the other coastal areas. And the lowest production of output was found in the south-coastal area."

"Salah satu komoditi ekspor di Propinsi Sulawesi Selatan yang memberikan nilai tambah bruto cukup besar, ialah Kopi. Permasalahan yang ada dalam penelitian untuk tesis ini ialah tingkat upah pekerja di sektor perkebunan relatif rendah apabila dibandingkan dengan tingkat upah perkebunan di tingkat nasional. Disamping itu lulusan SD sampai dengan SMA yang ada di pedesaan cukup banyak yang menganggur. Peranan ekspor kopi cukup banyak memberikan lapangan pekerjaan di pedesaan, namun demikian berapa besar dampak ekspor kopi itu terhadap nilai tambah regional bruto dan penyerapan tenaga kerja kurun waktu lima tahun terakhir belum diketahui.Tujuan penelitian ini ialah (1) Menghitung dampak ekspor kopi terhadap penciptaan nilai tambah regional bruto di Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. (2) Menghitung dampak ekspor kopi tersebut terhadap upah pekerja di sektor perkebunan kopi tersebut. (3) Menghitung dampak ekspor kopi terhadap penyerapan tenaga kerja disektor perkebunan kopi di Propinsi Sulawesi Selatan.Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut (1) Dampak ekspor kopi terhadap nilai tambah regional bruto di Propinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan, tiap penambahan ekspor satu persen, mampu meningkatkan nilai tambah bruto 2.32 persen (elastisitasnya è = 2,32 > 1). (2) Dampak ekspor kopi terhadap upah pekerja di perkebunan kopi sepertiga dari pendapatan surplus usaha di perkebunan kopi. (3) Terdapat korelasi positif antara ekspor kopi Propinsi Sulawesi Selatan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kopi.

---

One of the export commodities from South Sulawesi Province giving large additional bruto value is coffee. The existing problem in this research is that the labour wage in the coffee plantation is relatively low compared to national labour wage. Besides, many elementary school and high school graduates are unemployed. Coffee export's role in increasing the regional additional bruto value and providing job opportunities is not yet known.The objective of this research are (1) To measure the impact of coffee export on additional bruto value in South Sulawesi Province. (2) To measure impact of coffee export on the labour wage in the coffee plantation (3) To measure the impact of coffee export on the job availability in the coffee plantation in South Sulawesi Province.The research indicates as follows : (1) The impact of coffee export on the regional additional bruto value is quite significant. Each additional in export of 1 % can increase additional bruto value to 2.32 percent (it means the elasticity = è = 2,32 > 1). (2) The impact of coffee export on labour wage in the coffee plantation is one third of the surplus income in the coffee plantation. (3) There is a positive correlation between coffee export in Sulawesi Selatan Province and the job availability in the coffee plantation."

"ABSTRAKSetelah mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia berusaha mewujudkan cita-citanya, antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi. Pada periode 1945-1965, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, bahkan pada tahun 1960-1968 pertumbuhan pendapatan per-kapita Indonesia adalah negatip.Mulai tahun 1969, Pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional, dengan titik berat pembangunan di bidang ekonomi. Rencana Pembanguman jangka Panjang yang pertama, meliputi tahun 1969-1993.Pada tahap awal pembangunan nasional, peranan pemerintah sangat besar. Sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari hasil ekspar minyak bumi dan bantuan luar negeri. Pada tahun 1983, harga minyak bumi di pasaran dunia turun, sehingga pendapatan pemerintah dari minyak bumi menurun. Sejak saat itu pemerintah mulai melakukan serangkaian deregulasi untuk mendorong sektor swasta agar dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti besarnya peran Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan PDB selama tahun 1973-1994, dibandingkan dengan input-input lainnya yaitu Modal Swasta dan Tenaga Kerja. Dengan menggunakan fungsi produksi Translog, dimana PDB sebagai output dan Modal Swasta, Tenaga Kerja serta Modal Pemerintah sebagai input, ingin dicari faktor input mana yang mempunyai, elastisitas terbesar terhadap pertumbuhan output, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan Pemerintah.Berda an hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan, Model Translog Lengkap yang diajukan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam tesis ini ternyata kurang sesuai dengan data yang tersedia, karena adanya masalah kolinieritas-ganda .Akhirnya penulis menggunakan model dimana masing-masing input nya ada kuadratnya. Lengkapnya hasil estimasi model tersebut adalah sebagai berikut:lnQ = 23.49 + 0.99171 T + 0.73247 (0.5)(InK)2 + 0.085059 (0.5)(lnL)2 + 0.81753 (0.5)(1nP)2 - 0.73247 (InK)(InP) - 0.085059 (InL)(lnP) + 0.069545 T(InL) - 0.069545 T(InP)Hasil uji-F dan uji-t model ini adalah significant untuk semua variabel bebasnya.Model ini menghasilkan elastisitas parsial output terbadap masmg-masing input yang bersifat variabel yaitu:EK = ∂InQ/∂lnK = 0.73247 (InK) - 0.73247 (InP)EL = ∂InQ/∂InL = 0.085059 (InL) - 0.085059 (InP) + 0,069545 TEP = ∂lnQ/∂InP = 0.81753 (InP) - 0.73247 (InK) - 0.085059 (InL) - 0.069545 THasil perhitungan elastisitas untuk masing-masing inputnya dapat diliat pada Lampiran 16. Secara umum kesimpulan hasil perhitungan elastisitas (1973-1994) tersebut adalah sebagai berikut:EK Positip, mula-mula meuurun, kemudian sejak tahun 1984 meningkatEL Mula-mula negatip namun mengecil, kemudian sejak tahun 1990 positip dan terus meningkatEP Mula-mula positip namun menurun, kemudian sejak tahun 1983 menjadi negatip dan semakin membesarHal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1983, telah terjadi pergeseran peran dari Modal Pemerintah (yang mempunyai peran positip terbadap pertumbuhan Ekonomi pada tahun 1973-1982) kepada Modal Swasta yang sejak awal memang positip tetapi menurun, dan kemudian sejak 1984 positip dan terus meningkat.Sejak tahun 1983 pula, pemerintah melalui serangkaian kebijakan Deregulasi yang terus menerus dilaksanakan, telah berkurang perannya dalam pertumbuhan ekonomi, dan digeser oleh sektor Swasta yang selanjutnya memegang peranan yang positip dan terus meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.Jika laju perturnbuhan input sesuai tahun 1990-1994 maka output tahun 1995-2004 akan meningkat namun peningkatannya semakin menurun. Laju perturnbuhan output periode tersebut yaitu sebesar 3.67 % per-tahun.Jika laju pertumbuhan output ingin dipertahankan pada tingkat 6 % per-tahun dan laju pertumbuhan input Modal Pemerintah, Tenaga Kerja dan Teknologi sama seperti tahun 1990-1994, maka laju pertumbuhan Modal Swasta pada periode tersebut harus mencapai minimal 10.24485 % per-tahun.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran atau masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan pembangunan, yaitu:1. Produktivitas Tenaga kerja perlu dipertahankan dan ditingkatkan, agar peran yang positip terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan . Misalnya melalui pelatihan kerja, peningkatan kesehatan, ketrampilan, gizi makanan yang lebih baik dan lain-lain.2. Agar sektor Swasta yang mempunyai peran positip dan semakin meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat semakin berkembang, pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar para pengusaha semakin tertarik untuk menanamlcan modalnya di dalam negeri, dan bukan kebalikannya yaitu menanamkan modalnya diluar negeri.3. Semakin berkembangnya peran sektor swasta dan semakin berkurangnya peran sektor pemerintah, perlu disertai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan pemerataan pendapatan. Kebjjakan tersebut antara lain yaitu pajak yang bersifat progresif dan peraturan perburuhan yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh, dan pemerataan kesernpatan berusaha, terutama bagi pengusaha kecil. Pengusaha kecil perlu dilindungi dan didukung agar dapat lebih berkembang.4. Sektor pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar dapat mempunyai peran yang positip dalam pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan perlu dievaluasi secara cermat, mana yang betul-betul relevan dan produktif terhadap pertumbuhan output nasional.5. Dengan adanya perkembangan teknologi baik dibidang hardware maupun software, maka manajemen input-input yang digunakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar penggunaan input-input lebih efisien dan lebih produktif sehingga dapat lebih berperan dalam perturnbuhan output."