Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa.Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah.Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation.

This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people.

Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>"

"Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin mendesak dan bertambah besar. Adanya instrumen dana alternatif seperti wakaf uang memang suatu hal yang inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk mengoptimalkan mobilisasi dana umat. Dengan dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, diharapkan dapat menjadi awal bagi pelaksanaan wakaf uang, disamping undang-undang yang sedang diusahakan terbentuknya oleh pemerintah. Inovasi mengenai pengembangan instrumen dana ini hendaknya seimbang dengan manajemen pengelolaannya, sehingga potensi dana yang dapat terkumpul memang sesuai dengan peruntukannya. Manajemen yang profesional, transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat yang harus ada dalam lembaga pengelola dana tersebut. Salah satu lembaga alternatif yang dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf adalah reksa dana syariah dengan sistem investasi di bidang pasar modal. Persoalannya adalah bagaimanakah wakaf uang dapat dikelola melalui reksa dana syariah dan bagaimana perlindungan bagi dana tersebut atas resiko yang bisa saja terjadi dalam kegiatan usaha investasi tersebut. Melalui metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder, penulis mencoba menjelaskan berbagai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Pada dasarnya peraturan dalam bidang pasar modal telah cukup mengakomodir bagi perlindungan dana wakaf uang yang diinvestasikan melalui reksa dana syariah, namun pedoman dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus untuk pengelolaan wakaf sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman tersebut diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat berlangsung dengan profesional dan akhirnya tujuan dari wakaf pun dapat tercapai."

"Manusia hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Negara sebagai suatu organisasi manusia juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia memiliki pranata yang bernilai ekonomis, yaitu melalui Sistem Ekonomi Islam. Ciri terpenting Sistem Ekonomi Islam adalah soal pemilikan, bahwa hak milik (mutlak) tidak berada di tangan manusia, tetapi pada Allah SWT. Salah satu instrumen ekonomi Islam terkait dengan soal pemilikan dan berpotensial untuk memajukan perekonomian umat adalah wakaf. Wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan salah satunya adalah uang, yang diatur dalam Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat mewakafkan uang, wakif dan nazhir harus berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di tunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai LKS, selain reksadana syariah dan asuransi syariah. Penulis menjelaskan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penulis menjelaskan kemungkinan bank syariah menjadi nazhir wakaf uang. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian, peran yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kepada perbankan syariah hanya sebatas lembaga penitip (kustodi) dana wakaf. Untuk saat ini, bank syariah tidak dimungkinkan menjadi nazhir wakaf uang. Peran bank syariah sebagai nazhir diharapkan dapat memajukan dan mengoptimalkan manfaat wakaf uang di Indonesia. Mengingat keunggulan yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai nazhir wakaf uang di masa yang akan datang."

"ABSTRAKWakaf tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhanyang ada dalam masyarakat di Indonesia, difasilitasi oleh hukum positif yangberlaku di Indonesia demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalammasyarakat. Ketidaksempurnaan peraturan hukum positif serta pelaksanaannya dilapangan sering menjadi penghalang terpenuhinya hak dan kewajiban setiapinduvidu dalam masyarakat dengan baik. Yayasan (Stichting) telah ada sebelumadanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan dan bagiYayasan yang telah ada tersebut diharuskan untuk menyesuaikan anggarandasarnya agar tetap berstatus badan hukum. Nazhir wakaf berupa Yayasan yangtidak memiliki status badan hukum tidak dapat menerima wakaf. Pokokpermasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalahbagaimanakah peran Notaris dalam Wakaf dikaitkan dengan Nazhir yang tidakberbadan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiankepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptifanalitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Notaris dapat berperandengan cara memberikan saran untuk dibuatnya suatu perikatan antara pihak yanghendak mewakafkan harta bendanya dengan pihak yang nantinya akan mengelolaharta benda tersebut. Bentuk perikatannya berupa perjanjian dalam wujud aktaNotaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapatdilaksanakan.

---

Abstract Wakaf grow and evolve with the expansion of needs that exist in society inIndonesia, facilitated by the positive law in force in Indonesia for theestablishment of order and rule of law in the society. Imperfections of positive lawand its implementation on the field is often found as a barrier to the fulfillment ofindividual rights and obligations in the community. Foundation have existedbefore the regulations on the Foundation are made and for the existing Foundationis required to adjust their statutes in order to keep their legal entity. Nazhir wakafin the form of Foundation that doesn?t have legal entity cannot receive wakaf. Theissue raised by the authors in this study is how the role of notary in the course ofwakaf associated with nazhir wakaf which has no legal entity. The researchmethod used is literature study which is normative juridical in the form ofprescriptive analytical research. Based on the study it is revealed that the notarymay play a role in the implementation of wakaf by giving an advice to acommitment made between parties who want to hand over their possessions andwho will manage the property. The form of engagement is in the form of anotarial deed which has the perfect strength of evidence and can be implemented."

"Wakaf dikenal umat muslim sebagai bentuk amal jariyah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Praktik wakaf uang yang terjadi di Negara-Negara Islam menggunakan bank syari’ah sebagai pengelola wakaf uang tersebut. Begitupun di Indonesia telah lahir undang-undang wakaf yang memperbolehkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bank Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan diambil dari buku-buku, majalah, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan perbankan syari’ah dan wakaf uang, kemudian penulis analisis dengan pembahasan wakaf uang, kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini penulis temukan bahwa peran bank syari’ah sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun membutuhkan peran pengelola yang ahli dalam hal ini bank menjadi alternatif terbaik untuk mengelola karena jaringan kantornya yang luas, memiliki pengalaman dalam mengelola dana sosial, memiliki kredibelitas serta telah berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan.

---

Endowments known to Muslims as a form of perpetual charity which has an important role in the welfare of the community. One form of waqf lately lot of is introduced is cash waqf. Cash waqf practice that occurs in Islamic Countries using Shari'ah bank as manager of the cash waqf. Likewise in Indonesia has born the law of waqf endowments that allow the moving objects in the form of money through Shari'ah financial institution designated by the Minister of Religious Affairs. Things that are to be issue in this study is how the role of the Sharia Bank In management of cash waqf. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of the study of literature is taken from books, magazines, scientific works related to the shariah banking and cash waqf and then the author analyzes the discussion of cash waqf, then is analyzed using descriptive analytic methods and content analysis. In this study the authors found that the role of Sharia banks in management of cash waqf is very important, because the principle of waqf that funds should not be reduced at all require skilled managers role. in this case the bank's Shari'ah be the best alternative for managing because have extensive office network, experience in managing social funds, credible and has had good cooperation with the deposit insurance agency."

"Banyaknya jumlah aset wakaf di Indonesia tidak menunjukkan keberhasilan negara ini dalam pengelolaan wakaf. Prediksi pemanfaatan tanah wakaf pada sektor produktif hanya berkisar 1 dari jumlah aset. Ini menandakan bahwa besarnya potensi wakaf belum diimbangi dengan pengelolaan wakaf secara profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi baru dalam pengelolaan wakaf diantaranya dengan memanfaatkan instrumen sukuk sebagai alternatif investasi wakaf uang dan pengembangan tanah wakaf. Keberhasilan negara lain seperti Singapura dalam mengelola aset wakaf melalui sukuk dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dukungan pemerintah juga dapat dilihat dalam menyusun model sukuk berbasis wakaf dalam rangka memanfaatkan aset wakaf di Indonesia. Penggunaan instrumen sukuk dalam pengelolaan wakaf memberikan manfaat yang besar dalam sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan nazhir dalam menginvestasikan dan mengelola aset wakaf dengan menggunakan sukuk secara profesional. Penelitian ini menggunakan metode Analitic Network Process untuk menganalisa dan memahami permasalahan apa saja yang akan ditemui oleh para nazhir agar dapat mengelola wakaf dengan instrumen sukuk. Hasil analisa ANP menunjukkan bahwa dari tiga cluster permasalahan yaitu manajemen, regulasi, dan sumber daya insani maka, permasalahan utama yang dihadapi oleh para nazhir adalah permasalahan regulasi. Untuk itu diperlukan solusi dan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The amount of awaqf assets in Indonesia does not demonstrate country success in the development of waqf. Prediction on waqf land utilization in the productive sector is only about 1 of total assets. It indicates that the magnitude of the potential waqf has not been matched with professional waqf management. Therefore, it takes a new innovation in management of waqf such as by using sukuk instrument as an alternative investment of cash waqf and development of waqf land. Other countries success experiences such as Singapore in managing waqf assets through Sukuk can be used as a benchmark for the development of productive waqf in Indonesia. Government support can also be seen by proposed a model waqf based sukuk in order to take advantage of waqf assets in Indonesia. The use of sukuk instruments in waqf management have been of great benefit in the economic and social sectors. Therefore, nazhir readiness is required to invest and manage waqf assets by using sukuk instrument professionally. This study uses Analytic Network Process to to analyze and understand any problems that will be encountered by the Nazhir to manage waqf with sukuk instruments. The results of ANP analysis indicates that there are three clusters of problems namely management, regulatory, and human resources therefore, the main problem faced by the nazhir are regulatory issues. It requires an effective solution and strategy to overcome these problems."

"ABSTRAKPenelitian ini didorong oleh rendahnya tingkat pemahaman wakaf uang, nazhir dan pemahaman Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wakaf uang nazhir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang memiliki variabel independen untuk dilihat apakah ada hubungan dan seberapa besar mempengaruhi masing-masing variabel independen terhadap pengikatan variabel. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif analysis dan regresi logistik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui kuesioner dari 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh media akses informasi dan pemahaman tentang peraturan amal."

"Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan sebagai sarana penyaluran rezeki adalah wakaf. Wakaf berasal dari kata Arab “waqf” yang menurut lughat berarti “menahan”. Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama benda yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Yayasan Wakaf Daarul Aitam sebagai lembaga pengelolaan wakaf yang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk tumbuhnya anak-anak panti asuhan secara layak, baik dari segi fisik, intelektual maupun rohaninya. Yayasan Wakaf Daarul Aitam merupakan salah satu contoh yayasan panti asuhan yang mengacu pada konsep panti asuhan yang berjalan karena didasarkan oleh jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dalam melakukan aktifitasnya. Dan untuk menjaga kemurnian aset yayasan yang telah mencapai nilai sebesar Rp 18,5 miliar, Daarul Aitam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilasi. Hal ini terbukti dengan adanya pemeriksaan keuangan yayasan oleh akuntan publik setiap tahun. Pada waktu lampau perwakafan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, serta tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan mengakibatkan banyak benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Dilain pihak banyak terjadi persengketaan tanah yang disebabkan tidak jelasnya status tanah, sehingga dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana Yayasan Daarul Aitam mengembangkan tanah wakafnya, bagaimana Yayasan Daarul Aitam mengelola tanah wakafnya, dan masalah apa saja yang dihadapi Yayasan Daarul Aitam mengenai tanah wakafnya serta bagaimana cara mengatasinya. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang datanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Selain itu bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat, bahan hukum sekunder yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier sebagai bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi lapangan dan melakukan wawancara terhadap pengurus yayasan guna mendapatkan data yang terkait dengan topik penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu Yayasan Daarul Aitam mencoba mengadakan suatu upaya menuju ke arah profesionalisme dan kemandirian dalam mengelola panti asuhan yaitu dengan menjalankan prinsip kewirausahaan serta mengedepankan asas-asas manajemen yang akuntabel dan transparan, mengenai wakaf seyogyanya harus didaftarkan kemudian dilakukan pensertifikatan agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat menggugat di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan terhadap benda wakaf yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan selain yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf."