Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan tentang kegiatan mendongeng yang dilakukan di Daerah- daerah pasca bencana yang bertujuan untuk memulihkan trauma yang terjadi pada anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode Life History bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan teknik mendongeng yang digunakan, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dalam kegiatan mendongeng.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi dan teknik yang digunakan dalam kegiatan mendongeng ini meliputi strategi dalam pemilihan cerita, penggunaan alat peraga dan melakukan aktivitas roleplay setelah mendongeng, serta melakukan pendekatan intensif kepada anak. Teknik mendongeng dan read aloud dilakukan bergantian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang di lapangan. Kendala berupa minimnya waktu yang tersedia untuk berada di lokasi bencana dan terjadinya berita simpang siur yang ada di lokasi bencana dapat dengan mudah teratasi dengan cara melakukan sosialisasi kegiatan ini kepada masyarakat sebelum hari pelaksanaan, melakukan pendekatan-pendekatan personal dan mengajak masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan pemulihan trauma yang diselenggarakan serta membuat catatan-catatan kecil tentang proses, tanggapan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap harinya yang berguna sebagai bahan pembelajaran untuk masyarakat ketika pendogeng sudah kembali ke tempat asalnya.

---

This thesis explains about the storytelling activities done in post-disaster areas that seek to heal the trauma suffered by children. This research uses Life History method that seeks to identify the storytelling strategies and techniques used and to identify constraints faced in storytelling activities.

The result of this research states that the strategies and techniques used in the storytelling activities include role-play activities after storytelling and intensive approach to children. Storytelling and Read Aloud techniques are used alternately in accordance with situations and conditions in the field. The constraints, include lack of time available to be on the post-disaster areas and news of the maze on the areas, can be faced easily by socializing these activities to the community before the day, doing personal approaches, inviting the community to get involved in the trauma recovery activities, and making small notes about the process, responses, and evaluations of the daily activities that are useful as learning materials for the community when storytellers have returned."

"Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Berdasarkan kebutuhan penduduk, penggunaan air tanah memenuhi sekitar 60% untuk irigasi, industri, air minum, MCK, dll. Berdasarkan data DESDM Provinsi Banten (2016), wilayah Kecamatan Bayah termasuk ke dalam akuifer produktif kecil dan air bawah tanah langka. Dengan berkembangnya Wisata di wilayah Bayah maka akan diperlukan tata ruang kawasan objek wisata yang diharapkan tidak hanya mementingkan keuntungan saja melainkan dengan berwawasan lingkungan. Salah satu hal yang penting dalam penentuan tata ruang berwawasan lingkungan adalah dengan penentuan kawasan resapan air tanah di daerah tersebut, mengingat air tanah atau akuifer di wilayah Bayah sendiri yang memiliki produktif kecil dan langka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran potensi resapan air tanah di daerah Kecamatan Bayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Remote Sensing atau penginderaan jauh. Sumber data yang digunakan adalah peta geologi, citra DEMNAS, citra Landsat-8, citra Landsat-5 TM, stasiun curah hujan Bayah. Data-data tersebut diolah menggunakan GIS untuk menghasilkan peta-peta tematik seperti peta litologi, tutupan lahan, densitas pola kelurusan, densitas drainase, curah hujan, kemiringan lereng, dan geomorfologi. Dari seluruh peta tematik dilakukan skoring dengan metode multi-criteria evaluation/analysis berdasarkan keunggulan tiap peta tematik dan data di dalam peta tematik itu sendiri terhadap besar resapan air tanah. Hasil dari skoring pada tiap peta tematik kemudian dilakukan overlay tiap peta tematik untuk menghasilkan peta potensi resapan air tanah.Groundwater is one of the most important natural resources. Based on

---

industry, drinking water, sanitary facilities, etc. Based on data from the DESDM of Banten Province (2016), the Bayah Subdistrict area belongs to a small productive aquifer and rare underground water. With the development of tourism in the Bayah region, it will be necessary to have a spatial layout of tourist attractions that are expected not only to be concerned with profit but also with environmental insight. One of the important things in determining environmentally planning is by determining groundwater recharge areas in the area, considering groundwater or aquifers in the Bayah region itself which has small and rare productions. The purpose of this study was to determine the distribution of potential groundwater recharge in the Bayah District. The method used in this study is the Remote Sensing method. Data sources which used here is geological maps, DEMNAS imagery, Landsat-8 imagery, Landsat-5 TM imagery, Bayah rainfall stations. These data are processed using GIS to produce thematic maps such as lithology maps, land cover, Lineament density, drainage density, rainfall, slope, and geomorphology. Scoring of all thematic maps is done using the multi-criteria evaluation / analysis method based on the superiority of each thematic map and the data in the thematic map itself on large groundwater recharge. The results of scoring on each thematic map are then overlaid on each thematic map to produce a map of potential groundwater recharge"

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 menyebabkan kerugian yang besar, salah satunya laju perekonomian yang lambat. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk pemerintah daerah, atau yang dapat disebut sebagai kebijakan Pinjaman PEN Daerah. Pinjaman PEN Daerah ditujukan kepada pemerintah daerah di Indonesia sebagai bentuk bantuan fiskal dalam percepatan penyediaan infrastruktur di daerah dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perekonomian dari Output, Nilai Tambah Bruto, serta hubungan dari kebijakan Pinjaman PEN Daerah TA 2021 terhadap 17 (tujuh belas) sektor perekonomian di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pinjaman PEN Daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian di daerah pada indikator output dan Nilai Tambah Bruto. Pengadaan infrastruktur melalui Pinjaman PEN Daerah TA 2021 juga berkontribusi positif pada peningkatan 17 (tujuh belas) sektor perekonomian di daerah.

---

The Covid-19 pandemic that hit the world at the beginning of 2020 caused huge losses, one of which was the slow economic pace. The central government through the Minister of Finance issued PMK No. 43/PMK.07/2021 concerning Management of National Economic Recovery Loans for regional governments, or what can be called the Regional PEN Loan policy. Regional PEN loans are aimed at regional governments in Indonesia as a form of fiscal assistance in accelerating the provision of infrastructure in the regions in the context of recovery after the Covid-19 pandemic. This research aims to look at the economic impact of Output, Gross Value Added, as well as the relationship of the 2021 Regional PEN Loan policy on 17 (seventeen) regional economic sectors. The research results show that the Regional PEN Loan policy has a positive effect on the regional economy in terms of output and Gross Value Added indicators. Procurement of infrastructure through 2021."

"Indonesia merupakan negara kedua terburuk dalam hal pengelolaan limbah plastik di dunia. Kebanyakan plastik di Indonesia dibakar secara terbuka dan ditimbun begitu saja. Pemerintah Indonesia sudah memiliki rencana penanganan yakni dengan melipatgandakan laju daur ulang. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses daur ulang yang dilakukan di Indonesia. Maka, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses daur ulang plastik polyethylene terephthalate dengan menggunakan metode life cycle assessment. Terdapat dua faktor terbesar yang menyebabkan dampak lingkungan pada proses daur ulang PET yakni, penggunaan maupun pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi serta pengelolaan limbah air dan bahan kimia sisa produksi yang kurang baik. Kedua faktor tersebut merupakan masalah utama yang harus diperbaiki untuk dapat menghasilkan potensi dampak lingkungan seminimal mungkin. Sehingga, perbaikan proses daur ulang PET dapat dimulai dengan memitigasi kedua faktor tersebut.

---

Indonesia is the second worst country in the world in terms of plastic waste management. Most plastic waste in Indonesia ended up being openly burned and in landfill. Indonesian government already made a strategic plan in handling this problem by doubling the recycling rate. Therefore, it is important to know how big does recycling process in Indonesia will impact the environment. Thus, this study is conducted to analyse the environmental impact of recycling polyethylene terephthalate plastic using the life cycle assessment method. It has been found that there are two main factors causing mostly of the environmental impact from PET recycling. Those factors are due to the combustion of fossil fuel as an energy source and the poorly managed waste water and chemical residues treatment. These two factors indicate that a corrective action must be made in order to produce minimum amount of environmental impact. Hence, improvement of the recycling process can start with mitigating these two factors."

"Fertilitas di Indonesia cenderung stagnan diangka 2,6 dan tidak memenuhi target nasional RPJMN 2015 sebesar 2,1. Tingginya TFR menyebabkan meningkatnya CBR yang berdampak terhadap IPM Indonesia sehingga diperlukan upaya pengendalian kelahiran untuk menghindari timbulnya permasalahan lainnya. Kontrasepsi dipercaya sebagai salah satu cara untuk menekan angka kelahiran. Namun CPR Indonesisa ditahun 2015 cenderung menurun diangka 59,68. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan variabel yang mempengaruhi penggunaan dan pemilihan kontrasepsi di Indonesia dengan menentukan model estimasi yang sesuai untuk menilai karakteristik pengguna kontraseps. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional menggunakan data IFLS 5 tahun 2014/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika dengan model analisis Multinomial Logistick Regression. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi MKJP adalah pendidikan (1,89%), pekerjaan (1,96%), pendapatan (80,32%), paritas (2,06%), wilayah tempat tinggal (1,78%), jumlah anak (2,21%) dan pangambil keputusan penggunaan kontrasepsi dirumah tangga (2,33%). Faktor yang mempengaruhi penggunaan non MKJP adalah umur (17,1%), jumlah anak (5,69%), pangambil keputusan penggunaan kontrasepsi dirumah tangga (9,98%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi, demorafi, norma dan lingkungan/peayanan kesehatan berpengaruh dalam penggunaan kontrasespi di Indonesia.

---

Fertility in Indonesia provides stagnant at 2.6 and does not meet the national target of RPJMN 2015 of 2.1. The high TFR causes CBR to create an impact on the Indonesian HDI so that birth control efforts are needed to realize other incidents. Contraception is believed to be one way of rotating birth rates. However, CPR Indonesisa in 2015 can decrease diangka 59.68. The purpose of this study is to prove the variables that influence the use and choice of contraceptives in Indonesia by determining the appropriate model for assessing user characteristic. This research is a cross sectional study using IFLS 5 data 2014/2015.

This research uses econometric approach with Multinomial Logistick Regression analysis model. From the result of the research, the risk factors that influence the use of MKJP contraception are education (1.89%), occupation (1.96%), income (80.32%), parity (2.06%), residence area (1, 78%), number of children (2.21%) and decision making of household contraceptive use (2.33%). The probability of factors affecting the non-MKJP usage is age (17.1%), number of children (5.69%), decision making of household contraceptive use (9.98%). So it can be concluded that socio-economic factors, demography, norms and environment / health services have an effect on the use of contrasespi in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang penanganan Technostress pustakawan: studi kasus di Perusahaan Konsultan. Technostress merupakan suatu fenomena yang terjadi pada seorang individu disebabkan ketidakmampuannya menghadapi perkembangan teknologi serta penggunaan teknologi secara terns menerus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab serta bentuk Technostress yang dialami pustakawan di perusahaan konsultan serta untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuisioner. Wawancara dilakukan kepada tiga pustakawan dan kuisioner dibagikan kepada 14 pekerja di perusahaan tersebut yang menggunakan jasa pustakawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pustakawan merasakan komponen Technostress (kebanjiran informasi, perilaku yang menunjukkan kecemasan, dan faktor organisasi). Bentuk Fisik Technostress yang dirasakan adalah sakit kepala, mata, bahu, pergelangan tangan, dan punggung bagian belakang. Sedangkan, bentuk psikologis Technostress yang dirasakan adalah merasakan kebanjiran informasi, perasaan tidak nyaman dalam bekerja (bad mood} dan turunnya motivasi dalam bekerja, perasaan di bawah tekanan kerja, dan merasakan adanya ketidakpastian peran kerja. Selama ini pihak manajemen telah memberikan upaya penanganan Technostress terhadap pekerjanya. Namun, penanganan dirasakan belum berjalan efektif, sebab belum menyentuh akar permasaiahannya. Penanganan tersebut lebih diwujudkan pada kegiatan (event) relaksasi tahunan dan Work Live Balance (kegiatan olahraga bulanan penyeimbang kerja) yang memungut biaya kepada anggotanya, sehingga tidak semua pekerja mengikutinya. Untuk mendapatkan penanganan yang efektif, penanganan lebih baik difokuskan pada pemberian pelatihan teknologi, seperti pelatihan `Hands-On', membuat sistem yang jelas maupun memberikan kemampuan untuk mengorganisasikan dan menyaring informasi yang berlebihan, memberikan penyuluhan kesehatan maupun fasilitas kebugaran, memberikan pengaturan prioritas pekerjaan, menambah seorang pustakawan untuk membantu kinerja pustakawan lainnya, serta meninjau kembali kebijakan manajemen (terkait dengan gaji, pangkat dan pembagian tugas kerja)."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"Permintaan energi listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10,1 per tahun, sementara pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan hanya dapat memenuhi pertumbuhan listrik sekitar 7 per tahun. Pada tahun 2017, masih terdapat 7,2 rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah terus melakukan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, khususnya di daerah terpencil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta sebagai salah satu upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK . Namun demikian, sejak tahun 2011, 10 dari total unit PLTS yang telah dibangun pemerintah pusat mengalami kerusakan. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis keberlanjutan PLTS di daerah terpencil sebagai energi ramah lingkungan serta memberikan rekomendasi pengelolaan yang sesuai. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sampel sebanyak 88 Kepala Keluarga KK dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Pemilihan KK menggunakan metode pemilihan sampel secara acak. Metode analisis keberlanjutan dalam riset ini adalah analisis multi dimensi atau Multi Dimensional Scaling MDS yang terdiri atas dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi. Penilaian keberlanjutan dilakukan melalui wawancara dengan lima orang pakar, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Bappeda Kabupaten Bogor, Sekretaris Desa Sukaraksa, Ketua RW, dan ketua pengelola PLTS. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan multi dimensi adalah 51,14. Nilai masing-masing dimensi yaitu 61,78 untuk dimensi lingkungan, 47,93 dimensi teknis, 49,14 dimensi sosial, dan 45,73 dimensi ekonomi. Hasil analisis menggunakan perangkat RapRE menunjukkan atribut yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi berturut-turut adalah dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, pelaksanaan pelatihan operator, kesediaan organisasi pengelola, ketersediaan subsidi pemerintah. Berdasarkan hasil riset, dapat disimpulkan bahwa PLTS di Desa Sukaraksa masuk dalam dalam kategori cukup berkelanjutan. Pengelolaan PLTS di daerah terpencil perlu mendapat dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah baik agar dapat berkelanjutan.

---

Electricity demand in Indonesia increases by 10.1 per year, while the development of electric infrastructure only raises by 7 per year. In 2017, there were 7.2 of household in Indonesia that has not been electrified. Government has continously develop renewable energy power plant, especially in remote area to increase electrification ratio and to reduce Green House Gasses Emission. However, since 2011, about 10 of total solar power plant unit built by government were broken. Aim of this research is to analyze sustainability of solar power plant in remote area as environmental friendly energy and to provide recommendation in managing its solar power plant. This research use mixed method between quantitative and qualitative. Number of responden were 88 household based on simple random sampling using Slovin Formula. Method of sustainability analysis in this research is Multi Dimensional Scaling MDS which consist of environmental, technical, social and economic dimensions. Sustainability assessment was conducted through interviews with five experts, including Environmental Agency of Bogor Regency, Regional Planning Agency of Bogor Regency, Head of Sukaraksa Village, Head of community, and Head of solar power plant management. The results shows that sustainability index of solar power plant in remote area is 51.14. Value of each dimension is 61.78 for environmental dimension, 47.93 for technical dimension, 49.14 for social dimension, and 45.73 for economic dimension. Analysis using RapRE shows the most influential attributes to environmental sustainability, technical, social and economic dimension are environmental and health impact, operator training implementation, organizational capacity, and availability subsidy from government. Based on research, it can be concluded that solar power plant in Sukaraksa village is considered as quite sustainable. Management of solar power plant in remote areas needs support from all parties, especially local governments, in order to be sustainable. "

"Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah dengan meningkatkan pelayanan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini pada umumnya pemerintah daerah sangat bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat baik DAK maupun DAU. Dalam periode tahun 2011-2020 persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 17% terhadap Pendapatan Daerah. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang juga dikenal dengan sistem pencegahan korupsi dengan salah satu areanya berupa Optimalisasi Pajak Daerah berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Dari 542 Pemerintah Daerah dengan rincian 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota yang diteliti pada tahun 2018-2020 dengan variabel independen yaitu Sistem Pencegahan Korupsi serta varaibel kontrolnya adalah PDRB harga berlaku, nilai IPM dan skor database wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Begitu pula dengan PDRB harga berlaku memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah, sedangkan variabel IPM dan database wajib pajak memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance

kunci: pemerintah daerah, sistem pencegahan korupsi, pajak daerah

---

Regional autonomy aims to improve the regional economy by improving services in order to create a just and prosperous society. However, the reality is that up to now, in general, local governments are very dependent on funds transfered from the central government, both DAK and DAU. That the percentage of Regional Original Income (PAD) in 2010-2020 is not more than 17% compared to Regional Revenue. KPK, through the Monitoring Center for Prevention (MCP) program, which is also known as the corruption prevention system, with one of its areas in the form of Optimizing Regional Taxes, seeks to make local governments able to increase local taxes. The method used is multiple linear regression with fixed effect. Of the 542 Regional Governments with details of 34 Provinces, 415 Regencies and 93 Cities studied in 2018-2020 with the independent variable, namely the Corruption Prevention System and the control variables are GRDP at current prices, HDI values and taxpayer database scores. The results showed that the Corruption Prevention System represented by the MCP score had a positive and significant relationship with local tax revenues. Likewise, GRDP at current prices has a positive and significant relationship with local tax revenues, while the HDI variable and the taxpayer database have a positive but not significant relationship. This shows the importance of a corruption prevention system in all local governments by implementing good corporate governance."