Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan ASN -Pegawai Negeri Sipil(PNS)salah satunya adalah dengan menetapkan kebijakan pembatasan penerimaan (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS). Hal tersebut didasarkan pada hasil audit akan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Sebaran ASN-PNS selama ini tidak sesuai engan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi jabatan, dimana lebih banyak ASN-PNS pada jabatan administrasi umum, bukan tenaga teknis profesional.Mengacu pada pembagian tigajabatan PNS yakni Struktural, Fungsional Umum, dan Fungsional Teknis, proporsi PNS di Instansi Daerah dominan pada Jabatan Fungsional Teknis. Namun, tidak meratanya persebaran JF Teknis, utamanya Tenaga Kesehatan menjadi satu masalah yang mengganjal saat ini. Salah satu contohnya adalah rasio dokter terhadap jumlah penduduk Indonesia sebesar 0,4, yang berarti Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk."

"Program Jampersal diluncurkan di Indonesia mulai Januari tahun 2011 berdasarkan Permenkes No.631/Menkes/PER/III/2011 bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana oleh tenaga kesehatan secara cuma-cuma. Setelah lebih satu tahun program Jampersal berjalan, angka ANC yang memanfaatkan Jampersal masih sangat rendah. Metode: Penelitian kuantitatif dan kualitatif tentang faktor sosial budaya dalam kaitannya dengan pemilihan tenaga kesehatan dengan memanfaatkan Jampersal dilakukan pada tahun 2012 yang kemudian diikuti dengan Round Table Discussion untuk mengkaji opsi kebijakan terkait pemanfaatan Jampersal terutama pada 6 kecamatan di perdesaan. Hasil: Opsi kebijakan yaitu kegiatan sosialisasi Jampersal perlu ada Komitmen Lintas Sektora. Komitmen: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan BKKBN, diikuti dengan komitmen politik yang jelas dan tegas. Kemitraan bidan dengan dukun dan kader secara aktif mensosialisasikan jampersal. Bidan Puskesmas dilarang berpraktek swasta, namun total besaran kompensasi bidan puskesmas yang menolong persalinan disesuaikan. Perlu Perda yang mengatur pembatasan persyaratan dan prosedur Jamkesmas, jamkesda, jampersal; Kerjasama antara puskesmas dengan kecamatan dan kepala desa untuk lebih mempertegas persyaratan KTP; Biaya transportasi; Pelayanan dukun (pembagian tugas, biaya) serta pembatasan pembiayaan persalinan yaitu anak kedua atau anak ketiga. Perlu disusun Perdes tentang reward dan punishment bagi dukun dan kader terkait keterlibatan mereka membantu pelayanan kehamilan/persalinan dengan Nakes; Tugas mencatatkan informasi ibu hamil di Papan kantor Kades. MoU Dinkes dengan IBI tentang pendekatan budaya dan on the job training penting dilakukan. Kesimpulan: Pendekatan berbasis budaya memiliki peran penting dalam meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan di perdesaan. Saran: Perlu dilakukan prioritas kebijakan jangka pendek dan jangka panjang."