Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah warisan dan Hukum Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata Indonesia maupun dilihat dari Hukum Islam. Betapa pentingnya Hukum Kewarisan ini hingga dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Bagaimana jika kakek mewaris bersama-sama dengan saudara, dan bagaimanakah perbandingan antara Hukum Kewarisa Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata terkait kakek yang mewaris bersama saudara. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat Indonesia akan Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia. Namun pada dasarnya baik Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata sama- sama melindungi kepentingan untuk kakek.

---

AbstractThe Issues of inheritance and Inheritance Law is an extremely important both in terms of Indonesian Civil Code as well as views of Islamic law. The proof of how important Inheritance Law is, it can lead to discord in society. What if my grandfather inherited together with the brothers and sisters, and how the comparison between Islamic Inheritance Law with Civil Code Inheritance Law associated grandfather who inherit together with brothers and sisters. The emergence of these questions due to lack of knowledge of the people of Indonesia regarding the Inheritance Law which prevailing in Indonesia. But basically both Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law equally protect the interests for the grandfather."

"Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta warisan, terutama bagi pihak ketiga yang turut berkepentingan dan dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Ketidakjelasan tentang hukum waris inilah, khususnya yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa beragama Islam, yang hendak dijawab melalui penelitian ini melalui metode yuridis normative dan didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di bidang kenotariatan. Adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang benar bagi masyarakat, khususnya hukum apakah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang dalam bidang hukum perdata tertentu, khususnya hukum waris, masih mendasarkan pada golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda, serta sejauh apa kekuatan hukum yang diberikan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

This thesis study about what inheritance law applicable for Chinese Moslem in Indonesia and its legal basis, as well as the legal strength of certificate of inheritance produced by Notary for Chinese Moslem against lawsuit based on Moslem inheritance law. Pluralism of inheritance law in Indonesia, supported by lack of specific regulation in Indonesian inheritance law caused uncertainty for the people in division of inheritance, especially for third parties who were disadvantaged by this condition. This thesis in made to answer the uncertainty in inheritance law, specifically for Chinese Moslem, through normative juridical methodology supported by literature study and interview with expert in the field of notaries. It is the role and duty of a Notary to provide the appropriate legal guidance to the people, which includes what law applicable in certain aspect of civil law, specifically inheritance law, which still use the segmentation of people in the Dutch colonial era as basis, as well as the legal strength provided by certificate of inheritance made by Notary in providing legal certainty to the people."

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya sering dijadikan sebagai dalil gugatan di pengadilan negeri, akan tetapi juga digunakan di pengadilan agama sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Namun pada prakteknya, masih sering terjadi kekaburan dalam gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan agama baik dalam penetapan kewenangan absolutnya maupun dalam pemenuhan unsur-unsurnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena hukum Islam yang dijadikan sumber hukum utama di pengadilan agama, belum memiliki perumusan hukum yang jelas terkait konsep perbuatan melawan hukum perdata. Sehingga dibutuhkan perumusan hukum yang jelas terkait  konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam beserta perbandingannya dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan antara KUHPerdata dan hukum Islam, mulai dari konsep dasar, unsur-unsur, hingga pertanggungjawaban ganti ruginya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan analisis kualitatif menggunakan data sekunder. Temuan perbandingan dalam penelitian ini dari segi konsep dasar yakni pada KUHPerdata menggunakan kaidah utamanya pada Pasal 1365, sementara hukum Islam menggunakan kaidah asal al-dhararu yuzaalu dari uhsul fiqh dan menggunakan istilah fi’il dharar. Dari segi unsur-unsur, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari keduanya. Serta dari segi pertanggungjawaban ganti ruginya, keduanya mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan diri sendiri dan atas perbuatan orang lain. KUHPerdata menggunakan prinsip pertanggungjawaban perdata berbasis hak subyektif berupa ganti rugi, sedangkan dalam hukum Islam mencakup prinsip ilahiyah yang berbasis kemashlahatan dalam bermuamalah, yang mana pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. 

---

Tort as stated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code are not only often used as arguments for lawsuits in district courts, but are also used in religious courts since the enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. However, in practice, there is still often ambiguity in lawsuits for tort in the religious courts, both in determining the absolute authority and in fulfilling its elements. One of the contributing factors is that Islamic law, which is used as the main source of law in religious courts, does not yet have a clear legal formulation regarding the concept of acts against civil law. So that it is necessary to formulate a clear law regarding the concept of tort in Islamic law along with its comparison with the concept of tort in the Indonesian Civil Code. Therefore, this research aims to find out the differences in the concept of tort in the civil context between the Indonesian Civil Code and Islamic law, starting from the basic concepts, elements, to accountability for compensation. The research method used is the juridical-normative legal research method with qualitative analysis using secondary data. Comparative findings in this study in terms of basic concepts, that the Indonesian Civil Code uses the main rules in Article 1365, while Islamic law uses the original rules of al-dhararu yuzaalu from uhsul fiqh and uses the term fi'il dharar. In terms of elements, there are some similarities and differences between the two. As well as in terms of accountability for compensation, both regulate responsibility for one's own actions and for the actions of others. The Civil Code uses the principle of subjective rights-based civil liability in the form of compensation, whereas in Islamic law it includes the divine principle that is based on benefit in muamalah, where accountability is not only to humans, but also to Allah SWT."

"Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya sering dijadikan sebagai dalil gugatan di pengadilan negeri, akan tetapi juga digunakan di pengadilan agama sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Namun pada prakteknya, masih sering terjadi kekaburan dalam gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan agama baik dalam penetapan kewenangan absolutnya maupun dalam pemenuhan unsur-unsurnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena hukum Islam yang dijadikan sumber hukum utama di pengadilan agama, belum memiliki perumusan hukum yang jelas terkait konsep perbuatan melawan hukum perdata. Sehingga dibutuhkan perumusan hukum yang jelas terkait konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam beserta perbandingannya dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan antara KUHPerdata dan hukum Islam, mulai dari konsep dasar, unsur-unsur, hingga pertanggungjawaban ganti ruginya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan analisis kualitatif menggunakan data sekunder. Temuan perbandingan dalam penelitian ini dari segi konsep dasar yakni pada KUHPerdata menggunakan kaidah utamanya pada Pasal 1365, sementara hukum Islam menggunakan kaidah asal al-dhararu yuzaalu dari uhsul fiqh dan menggunakan istilah fi’il dharar. Dari segi unsur-unsur, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari keduanya. Serta dari segi pertanggungjawaban ganti ruginya, keduanya mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan diri sendiri dan atas perbuatan orang lain. KUHPerdata menggunakan prinsip pertanggungjawaban perdata berbasis hak subyektif berupa ganti rugi, sedangkan dalam hukum Islam mencakup prinsip ilahiyah yang berbasis kemashlahatan dalam bermuamalah, yang mana pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.

---

Tort as stated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code are not only often used as arguments for lawsuits in district courts, but are also used in religious courts since the enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. However, in practice, there is still often ambiguity in lawsuits for tort in the religious courts, both in determining the absolute authority and in fulfilling its elements. One of the contributing factors is that Islamic law, which is used as the main source of law in religious courts, does not yet have a clear legal formulation regarding the concept of acts against civil law. So that it is necessary to formulate a clear law regarding the concept of tort in Islamic law along with its comparison with the concept of tort in the Indonesian Civil Code. Therefore, this research aims to find out the differences in the concept of tort in the civil context between the Indonesian Civil Code and Islamic law, starting from the basic concepts, elements, to accountability for compensation. The research method used is the juridical-normative legal research method with qualitative analysis using secondary data. Comparative findings in this study in terms of basic concepts, that the Indonesian Civil Code uses the main rules in Article 1365, while Islamic law uses the original rules of al-dhararu yuzaalu from uhsul fiqh and uses the term fi'il dharar. In terms of elements, there are some similarities and differences between the two. As well as in terms of accountability for compensation, both regulate responsibility for one's own actions and for the actions of others. The Civil Code uses the principle of subjective rights-based civil liability in the form of compensation, whereas in Islamic law it includes the divine principle that is based on benefit in muamalah, where accountability is not only to humans, but also to Allah SWT."

"[ABSTRAKTerbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanyapewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akanmenjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidakdidapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatuperjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruhperjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan istrinya terhadap hak mewarisserta bagaimana kedudukan hukum mewaris suami dan adik pewaris terkait sebagaiahli waris yang ditinjau dalam KUHPerdata. Terhadap permasalahan tersebut,dilakukan penelitian untuk menemukan titik terang akan siapa yang akan berhakmenjadi ahli waris. Selanjutnya, penyusunan tesis ini disusun dengan metodepenelitian hukum normatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat analisiskualitatif yaitu dengan menelaah data yang diperoleh. Akhirnya, sampailah pada hasilpenelitian bahwa suatu perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta kekayaanselama perkawinan, dengan putusnya perkawinan akibat kematian seseorang terhadapharta kekayaan, akan adanya pewarisan dalam bentuk perpindahan kekayaan dandalam pewarisanpun telah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga suatuperjanjian perkawinan tidak dapat menutup hak mewaris seorang suami. Kedudukanhukum seorang suami dan adik pewaris sebagai ahli waris telah ditentukan denganpenggolongan ahli waris yang mana golongan ahli waris terdekat menutup golonganahli waris terjauh. Dengan demikian, karena masih adanya suami, harta peninggalanpewaris, haruslah jatuh pada golongan pertama. Disarankan bagi Notaris untukmemberi penjelasan bila ingin membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACTThe opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has beendetermined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code(“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtainedwhen the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arisessuch as how the effect of prenuptial agreement of split property against right ofinheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inheritbetween husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. Inregards to this issue, already doing some research to find some real information onwhose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed withnormative legal research method, which is to gain a result that based on qualitativeanalysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that aprenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, withdissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would betransfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determinedwhose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right ofinheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs havebeen determined by their classification, which is the closest heirs, would cancelfurther heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife,the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person.Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptialagreement, The opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has beendetermined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code(“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtainedwhen the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arisessuch as how the effect of prenuptial agreement of split property against right ofinheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inheritbetween husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. Inregards to this issue, already doing some research to find some real information onwhose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed withnormative legal research method, which is to gain a result that based on qualitativeanalysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that aprenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, withdissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would betransfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determinedwhose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right ofinheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs havebeen determined by their classification, which is the closest heirs, would cancelfurther heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife,the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person.Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptialagreement]"

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis- normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses about the protection given by Civil Code towards inheritance regulation which fulfilling the justice for heirs both male and female in the Chinese ethnic Family. By analyzing the decisions related to inheritance dispute that happens in the Chinese ethnic Family which in this case has been fully distributed to Male Inheritors. Without doing further examination about the object and without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. This research is a yuridis- normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information aims to research the legal certainty. The results of this study states that the object is included to schenking so is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak dan bagian waris anak luar kawin yang diakui (studi kasus putusan nomor 752 PK/PDT/2011). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sifatnya yuridis normatif menggunakan data sekunder yangdapat berupa Peraturan Perundangan dan buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelian ini dapat menjawab permasalahan, anak luar kawin hanya memilikihubungan dengan ibu dan keluarga ibunya dalam hal keperdataan. Tapi dengan adanya pengakuan dari ayah anak luar kawin, anak tersebut mempunyai hubungan dengan ayah biologisny. Dalam kasus ini perkawinan yang dilakukan serta kedudukan suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka tersebut dan sebagai ahli waris dari pewaris.

---

This research aims to find out what the basic consideration in determing the judges and the inheritance rights of children outside marriage recognized (case study

Decision No. 752 PK/PDT/2011). This research is a normative juridicial law using of secondary data in the form of laws and regulation and books. The conclusion from

this research can answer the problem, illegitimacy only have relationship with the mother and her family in civil case. But with the recognition of the father of the child

outside marriage have relationship with his biological father. In this case the marriage is done and the status of the husband and the children born of their marriage and as the heir of the testator., This research aims to find out what the basic consideration in determing the

judges and the inheritance rights of children outside marriage recognized (case study

Decision No. 752 PK/PDT/2011). This research is a normative juridicial law using

of secondary data in the form of laws and regulation and books. The conclusion from

this research can answer the problem, illegitimacy only have relationship with the

mother and her family in civil case. But with the recognition of the father of the child

outside marriage have relationship with his biological father. In this case the marriage

is done and the status of the husband and the children born of their marriage and as

the heir of the testator.]"

"Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu selain karena perceraian dan kematian putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang Un dang No 1 tahun 1974 Apabila terjadi suatu perceraian maka akan timbul akibat akibat hukum dari perceraian tersebut Akibat hukum yang pertama adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri kemudian hubungan hukum antara orang tua dan anak anak mereka selain itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang mereka miliki selama perkawinan tersebut berlangsung Undang Undang No I Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang harta benda perkawinan akibat perceraian atau putusnya perkawinan tetapi mengenai hal tersebut Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing Pasal ini memiliki pengertian bahwaapabila terjadi perceraian maka para pihak berhak memilih aturan hukum yang akan digunakan untuk men gurus pembagian harta bersama diantara keduanya baik hukum adat masing masing aturan agama masing masing maupun hukum perdata barat Hal ini kemudian seringkali menimbulkan konflik dimana masing masing pihak tidak setuju atas pembagian harta bersama karena masing masing pihak merasa berhak atas bagian yang lebih besar dari pasangannya Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi pennasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

Article I of Law No 1 of 1974 states that marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming families households are happy and eternal based on God It can be concluded that in essence a marriage is intended to form an eternal bond that lasts for a lifetime but in reality a marriage can break up for many reasons which in addition to divorce and death rupture of marriage can also be caused due to a court decision as contained in Article 38 of Law No 1 of 1974 In the event of a divorce then there will be legal consequences of divorce As a result of the rust law is the legal effect of the marital relationship then the legal relationship between parents and their children but it also raises legal consequences to their property during the marriage takes place Law No 1 of 1974 does not specifically regulate marital property due to divorce or the breakdown of a marriage but on the subject of Article 37 states that if the marriage broke up because of divorce community property is set according to its own laws This article has the sense that ifthere is a divorce the parties are entitled to choose the law that will be used to take care of the division of matrimonial property between them both their respective customary laws the rules of their religion or civil law west This then often leads to conflicts in which each of the parties do not agree on the division of matrimonial property because each party was entitled to a larger share of their partner The method used in this paper is the method of normative legal research using secondary data whereas the methods of data analysis using a qualitative approach This study provides descriptive nature of the analytical results provide broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained with the facts to be able to provide alternative solutions to problems through the analysis that has been done."