Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mewujudkan perbankan yang kuat, diperlukan praktek Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia memberlakukan ketentuan untuk bank mengenai implementasi GCG, yaitu proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus. Dengan diterapkannya Fit and Proper Test, industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai teori-teori dasar dengan mengarahkan pada hukum positif. Penerapan ketentuan Fit and Proper Test di bank umum merupakan suatu metode yang penting dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola dan sifatnya yang menyimpan systematic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.

---

In realizing a strong banking, required the practice of Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia has provisions for the banks on the implementation of GCG, a fit and proper test (Fit and Proper Test) process for Ultimate Shareholders and Board of the Bank. By the implementation of the Fit and Proper Test, the banking industry can be managed by professional management. The research is normative on the basis of theories by pointing to the positive law. The provisions application of the Fit and Proper Test in commercial banks is an important method because the banks have a special character associated with the amount of public funds entrusted to manage and store its systematic risk so that the public interest is at stake."

"Dalam upaya untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan praktik-praktik good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.Mengingat praktik good corporate governance sangat tergantung pada sumber daya manusianya, maka untuk meningkatkan good corporate governance di industri perbankan Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan bank telah melakukan berbagai upaya melalui pemberlakuan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.Salah satu ketentuan Bank Indonesia yang merupakan implementasi dari penerapan good corporate governance adalah dengan menerapkan ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.Oleh karena itu dengan diterapkannya fit and proper test bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank diharapkan industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur, sehingga mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemantapan dan kestabilan sistem perbankan."

"Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company.

---

The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how to find those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation’s ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of Capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law, Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big Capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try to find the problem-solving in the existing legal."

"Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company.

---

The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how tofind those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation's ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law. Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try tofind the problem-solving in the existing legal."

"Pembinaan dan pengawasan suatu Bank adalah kunci untuk menciptakan sistem perbankan yang efektif dan efesien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Bila tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam. Oleh karena itu, Bank perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah pengejawantahan dari prinsip tersebut. Keberadaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Bank Indonesia terhadap Bank berujung pada proses seleksi yang menjamin terpilihnya Pemegang saham maupun Pengurus yang kompeten dan berkualitas. Pelaksanaannya saat ini diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23/PBI/2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model studi kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Bambang Mulyo Atmodjo, yang merupakan calon direksi Banka Jawa Barat dan Banten di tahun 2011. Walaupun pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan telah semakin jelas dan dan sistematis setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, masih ditemui permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pengimplementasiannya karena prinsip-prinsip Good Governance yang idealnya menjadi penopang pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum ditaati secara penuh. Begitupula yang terjadi pada kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Bambang Mulyo Atmodjo, masih terapat permasalahan hukum yang disebabkan pelaksanaan Good Governance belum ditaati sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan hambatan bagi terciptanya kepastian hukum.

---

The management and supervision of a Bank is the key to create an effective and efficient banking system, in order to maintain a healthy public trust to prevent the banking system, together with the national economic from being threathened. Therefore, Banks need to uphold the prudent principle in their management. Fit and Proper Test process is a menifestasion of the prudent principle. The existence of Fit and Proper Test which implemented by Bank Indonesia towards commercial banks will lead to a selection process which can guarantee a selection of competent and qulified Shareholders and Management. The implementation is regulated in Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) Nomor 12/23/PBI/2010.

Based on the result of the research that had been done qualitatively and was also using case study method on Fit and Proper Test for Bambang Mulyo Atmodjo, who is the director candidate (new entry Director) of Bank Jawa Barat dan Banten in 2011. Altough, the regulation on Fit and Proper Test has been clearer and more systematic as the occur of Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia Regulation) Nomor 12/23/PBI/2010, there are still some law issues emerging on its implementation because Good Governance principles which ideally to become the support platform for the implementation of Fit and Proper Test, has not been obeyed wholefully. This also happens on Fit and Proper Test for bambang Mulyo Atmodjo, there are some law issues which caused by the unwholefully implementation of the Good Governance principles. This can cause an obstacle in the establishment of the legal certainty."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari penilaian kemapuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengenadli bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. Y dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank X melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD, apabila telah lulus debagai kandidat pemegang saham di dalam PT. Bank X. Sementara apabila PT. Y tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara PT. Y Advisor dengan pemegang saham pengendali PT. Bank X tetap mengikat dan dapat dijalankan kepada pihak yang ditujuk oleh PT. Y dengan tetap memenuhi ketentuan BI.

---

The failure on banking system in Indonesia, is causing multiplier effect for banking system in Indonesia, therefore it is necessary to establish a powerful, reliable and efficient supervisory system of Indonesians banking. PT. Bank X is commercial Bank intent to increase its capital through Right Issue mechanism. PT.Y an incorporated legal entity contemplate to purchase shares issued by PT. Bank X for its existing shareholders. For such purpose PT. Bank X initially bind itself i nto a so called Right Issue Transfer Agreement. Notwithstanding the foregoing to acting its position as the ultimate shareholders of PT. Bank X, PT. Y shall taking into account certain Bank regulation that restrict the transfer of ownership on shares. For a commercial Bank, every transfer of shares ownership or capital increase in a company in shall initially obtain approval from Bank Indonesia. The issues that wiJI be further described under this thesis shalt be the Legal Force of Fit and Proper Test Mechanism for Prospective Shareholders, Under the Right Issue Mechanism. In order to descri bed the aforementioned issues, the research is conducted based on the literal study research method having the characteristic of legal nonnative supported by the data collection tool of interviews.As the conclusion of the abovementioned research. PT. Y is allowed to acting its position as ultimate shareholder of PT. Bank X through the I imited offering of the right issue mechanism, if PT. Y is stated passed the fit and proper test as obliged by Bank Indonesia, And i f PT. Y is stated otherwise, subsequently the agreement between the existi ng shareholders of PT. Bank X and PT. Y is consider legal and binding and executable if PT. Y is appoint its successor , whereas such successor shall also initially passed the fit and proper test as conducted by Bank Indonesia"

"Dalam perdagangan saham, informasi material yangterbuka untuk umum memegang peranan penting dalampembentukan harga saham sehingga berpengaruh padapermintaan dan penawaran saham. Namun, apabila perdagangansaham tersebut menggunakan informasi yang belum terbukauntuk umum untuk digunakan beberapa pihak yang terkaitdengan perdagangan saham tersebut guna mengambil keuntunganpribadi, yang terjadi adalah pelanggaran di Pasar Modalyaitu Insider Trading. Insider Trading merupakan praktik dipasar modal dimana Orang Dalam (insider) melakukantransaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusifyang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atauinvestor. Pelanggaran Insider Trading tersebut timbulkarena tidak terjaganya keseimbangan antara kepentinganperusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihakdan hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasimereka di pihak lain dimana hal ini mengindikasikanmanajemen perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsipprinsipGood Corporate Governance (GCG) pada manajemennya.Dalam penelitian kepustakaan ini, melihat bagaimana suatuperdagangan saham diindikasikan terjadi Insider Trading,penerapan GCG dalam manajemen perusahaan terbuka danmelihat bagaimana manajemen perusahaan memberikanperlindungan bagi pemegang sahamnya. Hal ini dikaitkandengan ada tidaknya pihak orang dalam yang berdasarkaninformasi orang dalam digunakan untuk bertransaksi sahamtersebut. Agar tidak terjadi kebocoran rahasia perusahaan,maka manajemen perusahaan harus menjaga informasi orangdalam dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Danperlindungan bagi pemegang saham yang diberikan olehmanajemen perusahaan melalui pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)."