Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jagung menjadi salah satu bahan penting yang terkandung dalam pakan unggas karena nilai kandungan energi dan proteinnya. Sebagian besar jagung yang digunakan dalam industri pakan masih merupakan jagung impor. Dikarenakan produksi yang belum mampu mencukupi kebutuhan jagung dalam negeri, sampai saat ini Indonesia masih merupakan importir utama jagung. Untuk melindungi para petani penghasil jagung dari serbuan barang impor, pemerintah mengenakan pajak impor sebesar 5% bagi jagung impor. Di lain pihak, para pengusaha pakan ternak sebagai konsumen utama jagung, berpendapat bahwa impor tariff sebesar 5% tersebut terlalu tinggi dan meminta kepada pemerintah agar tarif tersebut dihilangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak tariff impor jagung terhadap produksi pakan ayam di Indonesia, khususnya di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Agar tujuan penelitian dapat tercapai, penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas: (i) harga jagung di pasar domestik, (ii) Konsumsi jagung untuk pakan, (iii) harga kedelai di pasar domestik, (iv) harga pakan pada tahun sebelumnya, (v) produksi pakan rata-rata di tahun sebelumnya, dan (vi) tingkat tarif impor jagung. Dalam penelitian ini analisis data panel digunakan untuk menganalisa pengaruh impor tarif jagung terhadap produksi pakan. Dari hasil tes Chow dan perbandingan jumlah data cross-section dan time-series, ditetapkan bahwa metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Efek Tetap (MET). Hasil estimasi menunjukkan bahwa produksi pakan dan harga pakan pada tahun sebelumnya memiliki dampak positif terhadap produksi pakan. Sementara itu, harga kedelai dan tingkat tarif impor memberikan dampak negatif terhdap produksi pakan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Lebih lanjut, produksi pakan di tahun sebelumnya secara signifikan mempengaruhi produksi pakan di tahun berjalan pada tingkat kepercayaan 99%. Harga kedelai di pasar domestik berdampak secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel lain seperti harga pakan pada tahun sebelumnya dan tingkat tarif impor berdampak secara signifikan pada tingat kepercayaan 90%. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produksi pakan tidak terlalu responsif terhadap perubahan variabel-variabel bebas tersebut.

---

Due to its energy and protein content, maize becomes one of the important ingredients of poultry feed. Most of maize used in feed industry is still imported. Since domestic production of maize could not satisfy domestic demand, Indonesia is still a net importer of maize up to this day. In order to protect domestic producers from import surge, government imposed 5% tariff on maize. On the other hand, producers of feed, as the main consumers of maize, suggest that the imposition of 5% tariff is too high, and ask the government to remove the import tariff.

The objective of this research is to analyze the impact of import tariff of maize on poultry feed production in Indonesia, especially in Sumatra, Java, and Sulawesi. In order to reach this objective, the study will use the following independent variables: (i) domestic price of maize, (ii) consumption of maize for feed, (iii) domestic price of soybeans, (iv) price of feed in previous year, (v) average production feed in the previous year, and (vi) import tariff level of maize. With the purpose of analyzing the impact of import tariff of maize on feed production, a panel data analysis is used. Based on a Chow test and a comparison of cross-section and time-series data applicability, Fixed Effect Method (FEM) was decided as the appropriate method for this study.

The result indicates that average feed production and the price of feed in previous year have positive impact on feed production. Meanwhile, domestic price of soybeans, and import tariff level have negative impact of feed production in Java, Sumatra, and Sulawesi. Furthermore, average feed production in previous year influences feed production this year significantly at the 99% level. Domestic price of soybeans also affects significantly at the 95% level. Other variables such as feed price in previous year and the import tariff level are also significant at the 90% level. Although these variables have significant impact on feed production but the result also shows that feed production is not too responsive to the changes in these variables."

"Dampak penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja di negara berkembang masih banyak diperdebatkan. Menurut teori, efisiensi penggunaan sumber daya dari perdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik dan permintaan tenaga kerja. Namun setidaknya dalam jangka pendek pengangguran dapat meningkat di sektor yang tidak mampu bersaing. Studi di Indonesia belum banyak menunjukkan bukti empiris pengaruh penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja. Dengan mengadopsi metodologi Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) dan data individual dan sektoral dari SAKERNAS 2000-2010, studi ini menunjukan penurunan tarif impor di Indonesia dapat mengurangi kemungkinan menganggur di sektor yang mampu bersaing dan meningkatkan kemungkinan menganggur di sektor kurang mampu bersaing.

---

The effect of import tariff reduction on job opportunities in developing countries is still debateable. The theory suggests that efficiency in utilization of resources resulting from international trade can increase domestic production and demand of labour. However, at least in the short-run, unemployment can increase in less competitive sectors. Empirical studies from Indonesia on this issues are still limited. By adopting the methodology from Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) and employing individual and sectoral data from SAKERNAS 2000-2010, this study shows that reducing import tariff in Indonesia decreases of probability of unemployment in competitive sectors but increases it in less competitive sectors."

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 35,000 MW di Indonesia dan di saat yang sama terdapat kebutuhan untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pengembangan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagai energi terbarukan sangat lambat di Indonesia dikarenakan tidak adanya kepastian investasi yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini mensimulasikan penggunaan Feed-in Tariff (FiT) sebagai alat untuk memacu perkembangan PLTB di Indonesia dengan memberikan digression tariff berdasarkan penurunan harga turbin angin. Hasil simulasi FiT menunjukan penggunaan digression tariff meningkatkan keuntungan finansial berupa profitability index dan payback period bagi investor yang dapat membangun PLTB sebelum 2020 dan menurunnya keuntungan tersebut seiring mundurnya Commercial Operation Date dari PLTB. Analisa sensitivitas menunjukan bahwa keuntungan investor PLTB dari FiT bergantung terhadap harga turbin angin. Subsidi harus diberikan pada PT. PLN (Persero) karena skema FiT yang disimulasikan lebih mahal dibandingkan biaya pokok produksi PLN.

---

To support the economic development, Indonesia need additional 35,000 MW power generation capacity and at the same time they have to increase the portion of renewable energy in the energy mix. Wind farm investment in Indonesia is facing a stalemate due to the lack of investment assurance in Indonesia. This research simulates the use of Feed-in Tariff (FiT) as a tool to stimulate the development of windfarm in Indonesia by implementing digression tariff based on the decrement in wind turbine price.

The result of simulation indicates that the use of digression tariff increase the financial leverage in terms of profitability index and payback period to investor to those who can put the wind farm operational before 2020. Sensitivity analysis were carried out in this research indicates that the profit received by investors from FiT is dependent on the real fluctuation of wind turbine prices. PT. PLN (Persero) as national grid operator receive the negative impact since the FiT price is higher than their average generation cost. The impact is also simulated in this research in form of subsidy that needs to be provided by the government to the PT. PLN (Persero)."

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."

"Maize import quota is an important trade policy to achieve maize self sufficiency. However, not long after the enactment of maize import quota, the effectiveness of this policy is being questioned. Thus, this thesis aims to analyze the effectiveness of maize import quota implementation from the supply and demand side. This study uses 2SLS method to examine the increase in harvest area and wheat imports, as the substitute for maize. The results show that the implementation of maize import quota has a positive effect to maize production. However, maize import quota has a significant influence on increasing the wheat import demand.

---

Kuota impor jagung ialah kebijakan perdagangan yang penting untuk mencapai swasembada jagung. Namun, tidak lama setelah implementasi dari kuota impor, efektivitas dari kebijakan ini diragukan. Oleh sebab itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas dari kebijakan kuota impor jagung dari sisi permintaan dan penawaran. Studi ini menggunakan metode 2SLS untuk menganalisa kenaikan dari lahan panen dan impor gandum, sebagai substitusi utama dari jagung. Hasil studi menunjukkan implementasi kuota import jagung memiliki dampak positif kepada produksi jagung. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan permintaan impor gandum."