Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan merek dalam kemasan dagang. Merek sebagai suatu tanda pemasaran dan periklanan memberikan informasi tertentu kepada konsumen. Dengan demikian produsen harus menjaga reputasi mereknya sebaik mungkin karena reputasi bagus merupakan faktor yang membuat konsumen menjadi pelanggan produknya. Kemasan suatu merek produk mempunyai peranan penting untuk meningkatkan penjualan dan dapat dipakai sebagai media pengenalan dan informasi bagi konsumen. Hal ini menambah pentingnya kemasan, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya. Apabila terjadi tidakan persaingan usaha curang dengan cara meniru kemasan dagang, konsumen yang tadinya percaya akan kualitas bagus merek menjadi kecewa karena ada penurunan kualitas barang yang diperdagangkan tersebut. Pada akhirnya, reputasi merek tersebut menjadi hancur akibat tindakan-tindakan pelanggaran yang merugikan pemilik merek.Dalam kasus ini penulis ingin meninjau kasus pelanggaran merek yang terjadi, dimana terjadi persamaan pada pokoknya dalam suatu kemasan dagang. Pemboncengan reputasi dapat mencakup perlindungan packaging kemasan yang termasuk dalam perlindungan merek.

---

This study applying a normative juridical research method using primary data and secondary data. Primary data are data obtained directly from the object of research and secondary data consists of primary source legal materials, secondary source material and tertiary source material. This thesis is mainly discussed about trademark protection on trade dress. Brand as a sign of marketing and advertising to provide certain information to consumers. Thus, manufacturers must maintain its brand reputation as possible because a good reputation is a factor that makes the consumer buys the product. Packaging a product brand plays an important role to increase sales and can be used as a medium of introduction and information for consumers. This adds to the importance of packaging, which is to distinguish the origin of goods and quality. In the event of an act of unfair competition by copying trade dress, consumers who once believed in the good quality of the brand to be disappointed because there is degradation in the quality of the goods traded. Ultimately, the reputation of the brand ruined by actions that harm the brand owner violations. In this case the authors wanted to review the cases of brand infringement occurring, where there is equality in principle on a trade dress. Passing off can include packaging protection packaging is included in the brand protection."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mana yang tepat untuk diterapkan, antara UUJF dan UUKPKPU, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap boedel pailit, mengingat keduanya memiliki ketentuan yang saling bertentangan, dan untuk mengetahui urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa asas Systematische Specialiteit dapat digunakan untuk menentukan peraturan mana yang harus diterapkan, dan juga urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit, namun belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedua hal tersebut, sehingga belum ada kepastian hukum, karena hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda dalam menentukan peraturan yang akan diterapkan, dan akibatnya putusan yang terbit juga berbeda.

---

This research is purposed on knowing which regulations are suitable to be implemented; between "UUJF" and "UUKPKPU", in executing the bankruptcy estate, despite the contraries in those regulations, and to define the priority of creditors on the estates’ execution. Based on the research, Systematische Specialiteit can be used to which regulation is suitable, and also reveal the suitable priority of the creditors on the estates’ execution. However, the law couldn’t regulate them precisely, so the supremacy of law won’t be established because Judges are having different interpretation on implementing the law. Therefore, there’ll be different decision in bankruptcy cases."

"Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Namun faktanya, ketentuan ini masih digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/PK/PDT.SUS/2010. Dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data sekunder ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005, pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat memerlukan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pekerja terbukti melakukan kesalahan. Kedua, ketentuan kesalahan berat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. X adalah batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. X telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Berdasarkan hal ini, putusan berkekuatan hukum tetap atas kesalahan pekerja harus terlebih dahulu diperoleh sebelum pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja dan pengusaha juga harus menjalin kerjasama yang baik guna terciptanya perjanjian kerja bersama yang sah dan menguntungkan semua pihak.

---

Dismissal provision because of serious mistake as stipulated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003 has been declared not legally binding by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision No. 012 PUU I 2003. In fact, this provision is still used in Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 110 PK PDT.SUS 2010. By using normative juridical research and secondary data, we can conclude several things. First, based on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision in conjunction with the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. SE 13 Men SJ HK I 2005, the dismissal because of serious mistakes requires a court decision which is legally binding stating the labour proven guilty. Second, serious mistakes provisions in Collective Labour Agreements PT. X is null and void because it violated Article 1320 of the Indonesian Civil Code and Article 124 of Law Number 13 Year 2003 where it has been in contradiction with the Decision of Constitutional Court. Based on this, A court decision that is legally binding must be obtained before the employer do the dismissal. Labour unions and employer should establish good cooperation in order to create a valid and beneficial collective labour agreement."

"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

---

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.

This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.

The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation."

"Tesis ini membahas kedudukan Personal Guarantor dalam proses kepailitan dimana debitur yang melakukan wanprestasi.Dalam perjanjian penanggungan (borgtoct) dikenal istilah penjamin pribadi atau Personal Guarantor yaitu orang ketiga yang menjamin debitur manakala debitur wanprestasi, dalam hukum kepailitan peran seorang Personal Guarantor dalam sangat penting, walaupun sebagai pihak ketiga Personal Guarantor sebagai penjamin dapat diposisikan sebagai debitur pada saat Personal Guarantor melepas hak istimewanya. Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.868 K/Pdt.Sus/2010 Standard Chartered Bank menuntut Termohon Pailit I Tundjung Rachmanto dan Termohon Pailit II Rudy Syahputra (selaku pemegang saham dan pemberi jaminan) karena PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Stadard Chartered Bank. Stadard Chartered Bank mengajukan kasasi karena dinilai putusan pengadilan negri tidak tepat dengan alasan, Tundjung Rachmanto dan Rudy Syahputra memiliki memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mahkamah Agung mengabulkan permohon Standard Chartered Bank (pemohon kasasi) sesuai dalil dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Standard Chartered Bank (pemohon kasasi).

---

This thesis has contended the role of a Personal Guarantor in bankruptcy process where the Debitur is a party who performs a default. In a encumbrance agreement the term of Personal Guarantor is known, which is a third party (third person) who guarantees the Debtor when the Debtor performs a default. In a law of Bankruptcy, the role of a personal Guarantor is important although as the third party, the standing of such Personal Guarantor as the guarantor may be positioned as a debtor when the Personal Guarantor releases its privilege. In the Case of the Judgment of the Supreme Court No.868 K/Pdt.Sus/2010, Standard Chartered Bank demands the Bankruptcy Respondent I Tundjung Rachmanto and the Bankruptcy Respondent II Rudy Syahputra (as the shareholders and the guarantors) because PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) did not pay its debt due to Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank filed a petition for cassation as it was considered that the court's judgment was inappropriate on the ground that Tundjung Rachmanto and Rudy Syahputra had two or more creditors and they did not settle at least the debt that was due and payable. The Supreme Court acceded Standard Chartered Bank?s petition (the Requester for cassation) pursuant to an argument by the evidences given by Standard Chartered Bank (the Requester for cassation)."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat dalam putusan.

---

This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year 2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in the legislation to accommodate cases as contained in the verdict."

"Tesis ini mengangkat kasus yang terjadi antara Pemberi Lisensi (Licensor) dengan Penerima Lisensi (Licensee) Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga. Gugatan pembatalan merek“Cap Badak” oleh Pemberi Lisensi dilatarbelakangi oleh Penerima Lisensi yang telah mendaftarkan kemasan produk produk (trade dress) produk larutan penyegar cap kaki tiga, berupa lukisan badak oleh Pemberi Lisensi. Aturan mengenai kemasan produk (trade dress) tidak ditemukan dalam UU Merek No.15 tahun 2001 dan belum merupakan unsur yang termasuk dalam merek, sehingga dapat menjadi pokok permasalah, apakah Penerima Lisensi diperbolehkan untuk mendaftarkan merek dagang yang ada persamaan pada kemasaan produk Pemberi Lisensi, faktor-faktor apa saja yang ikut berperan dalam mencetus sengketa merek ”Cap Badak” antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi dan apakah putusan pengadilan sudah tepat terkait pembatalan merek “Cap Badak” Penerima Lisensi oleh Pemberi Lisensi. Metode penelitian yuridis normatif yang memiliki makna pencarian digunakan dalam mencari jawaban permasalah, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kegiatan penelitian kepustakaan dan mempelajari data sekunder. Hasil analisis berupa pendaftaran kemasan produk menjadi sebuah merek belum dapat dijangkau oleh perlindungan merek terkait itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku sampai saat ini. faktor pencetus dalam kasus ini adalah Perjanjian lisensi dilakukan sebelum permohonan pendaftaran merek meskipun saat itu masih menggunakan first to use system dan ketiadaan Peraturan Pelaksana Pendaftaran Perjanjian Lisensi hingga saat ini. Dan, Ketiga tingkat pengadilan niaga juga tidak menerapkan hukum perlindungan merek dan perjanjian internasional seperti yang diharapkan.

---

This thesis raised by the cases that occurred between the Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Licensor and Licensee. Cancellation of a trademark lawsuit "Cap Badak" by the Licensor is motivated by the Licensee who have register the packaging or trade dress product larutan penyegar cap kaki tiga, a rhino painting registered as a trademark without Licensor’s permission. Rules about trade dress are not found in Indonesian Trademark Act, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, so it can be problems for analysis about did the licensee is allowed to register a trade mark that there are similarities with the Licensor’s product packing , Has a court decision in a trademark dispute give the right decision to protect the weelknolwn mark, bad faith, and the similarities of larutan penyegar cap kaki tiga, and what are the factors that contributes to trigger this problems. The writer uses Normative research methods that have meaning used in the search for answers problems, and data collection was done by using research literature and study secondary data. Registration of product packaging as a brand can not be reached by the related trademark protection in wellknown mark, bad faith, and the similarities as provided in Article 4, 5 and 6 Indonesian Trademark Act. The factors in this case was conducted before the license agreement for registration of the brand even though it was still using the first to use system and until now, the implemention of recording License Agreement still absence until now. Last, three levels of court also did not implement trademark protection laws and international treaties as expected."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHI Bandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802 K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakan sebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar menawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusaha agar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakan untuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruh yang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapat dipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu kekuatan dengan pengusaha agar tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, mogok kerja tidak selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kerap menimbulkan perselisihan PHK yang merugikan pekerja/buruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PHK dengan kualifikasi mangkir sebagai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah, hanya dapat dilakukan apabila pengusaha telah memanggil pekerja/buruh secara patut dan tertulis, untuk kembali bekerja, sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

---

The focus of this following thesis is discussing about the arrangements legislation of strike and its implementation based on Case of Bandung Employment Court Decision No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG and Cassation Court Desicion No. 802 K/Pdt.Sus/2010. Strike is a fundamental right of workers/labors that is used for gathering the strength to improve collective bargaining power of workers/labors as the effort to suppress their employers to meet the demands of the workers/labors. The strike is also used for balancing the bargain position of workers/labors which are relatively weaker than their employers. Thus, the strike can be viewed as a phase for workers/labors to contest the bargaining power towards employers so their demands will be fulfilled. The strike is regulated in the legislation to be implemented legally, orderly, and peacefully. However, in practice, strikes are not always in accordance with the legislation and led to termination of employment disputes that detrimental to workers/labors. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study. The result of this study is termination of employment which is based on the absence of the workers/labors as the legal consequences of illegitimate strike it can only be done if the employer had called workers/labors properly and written, to return to work, for 2 (two) times within 7 (seven) working days."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Suatu perjanjian kerja dilandasi dengan adanya kata sepakat antara pihak pengusaha denga pihak pekerja. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kerja harus memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian. Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak karena alasan tidak ada perjanjian kerja diantara kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis. Undang-undang menjamin lahirnya suatu perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Untuk mengantisipasi suatu kedudukan yang tidak berimbang antara pihak pengusaha dengan pekerja dan mengantisipasi kesewenangan pihak pengusaha yang dapat merugikan pihak pekerja, maka undang-undang menekankan dibuat suatu perjanjian kerja secara tertulis. Keberadaan perjanjian kerja membuat kedudukan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja sebagai kepastian hukum, terutama saat terjadi sengketa pemutusan hubungan kerja. Dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, hal itu menandakan sudah terjadinya suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja sebelumnya. Pemutusan hubungan kerja dianggap ada jika ada kesepakatan kedua belah pihak untuk sepakat membuat perjanjian, begitu juga sebaliknya. Namun, kesepakatan para pihak untuk menciptakan terjadinya suatu perjanjian dimungkinkan terjadi secara tidak tertulis maupun tidak langsung diucapkan secara lisan, yakni dengan adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Dimana pihak yang satu menyatakan kehendaknya.

---

AbstractIn this thesis, the unilateral termination of employment by Law Act No. 13 of 2003 About Employement will be discussed. A labor agreement is based on an agreement between employer and employee. As a a kind of agreement, labor agreement has to fulfill the legal substances of a contract. Termination of employment which use the nonexistence of a written contract between employer and employee as an excuse, cannot be done unilaterally Laws guarantee the birth of an agreement whether it is written or spoken. To anticipate imbalance between position of the employer and the employee as well as to prevent employer's arbitrary towards the employee, laws emphasize that a contract has to be made in a written form. The existence of a labor contract can make equality between employer and employee. It also makes position of the employer and employee have a legal security, especially when conflict of termination of employment happens. Termination of employment indicates termination of working relationship between employer and former employee. Termination of employment is recognized if there is an agreement between two parties. Agreement between parties to create a contract is possible to be done in writing or by mouth, though, as long as there is an accord between the wishes of the two parties in which, one party stated their wishes, and the other party willingly fulfill those wishes."

"Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali Kreditrur Penerima Jaminan Fidusia. Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantng pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (Secured Creditors) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan.

---

Bankrupt has effect to all creditors, neither nor creditor fich receive guarantee fiducia. The debt returning of debtor to creditor, in the casa of debtor are nonis as bangkrupt, it's depend on the position of creditor itself. The position of creditors which receives gauarantee fiducia is as secure creditor, their rights are not vanished, because there are bangkrupting and liquidation of debtor guarantee fiducia receiver. Secure creditors are usually called as saparatish creditors. Debtor guarantee fiducia receiving as separatish creditors fas responsible in other to can still execute as if as there are not bangkrupting."