Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The scheme of checks and balances in the process of legislation in various countries, experienced a shift after judical review accommodated. Legislation does not only involve exeecutive institutions and the parliament bbut also the judiciary. Judicial review is a channel for the expression of public dissent against the decision taken by the legislators. Through the authority of judical review, the Constitutional Court may overturn legislation. This is not because the Constutional Court is in a superior position but becausae judical review is an instrument of the checks and balances mechanism among institutions in the legislative process. Therefore, the presence of the Constitutional Court with powers of judical review should be understood in order to contribute to the democratization in the legislation process."

"[Skripsi ini membahas self-determination sebagai dasar pelaksanaan referendum Falkland Islands 2013. Penelitian ini mengangkat isu self-determination, termasuk definisi referendum secara umum. Skripsi ini menjelaskan status hukum Falkland Islands dan menganalisis legalitas referendum itu sendiri dalam hukum internasional. Sifat penelitian ini berfokus pada keabsahan pelaksanaan referendum Falkland Islands, melalui hak self-determination yang tercantum dalam instrumen hukum internasional, termasuk juga batasan-batasannya. Hasilnya, skripsi ini menyimpulkan bahwa beberapa aspek dari referendum Falkland Islands 2013 tidak sesuai dengan hukum internasional., This research discusses self-determination as an underlying cause of the Falkland Islands’ referendum in 2013. This research raises the issue of self-determination, including its broad definition, then explains the legal status of Falkland Islands in international law. Lastly, this research analyzes the legality of the referendum itself in regards to international law. The nature of this research focuses on the legality of the Falkland Islands’ referendum, through the exercise of the right to self-determination enshrined in international law instruments, including its limitations. As a result, this research concludes that some aspects of the Falkland Islands’ referendum is not in accordance with international law.]"

"How should courts interpret the law? While all agree that courts must be objective, people differ sharply over what this demands in practice: fidelity to the text? To the will of the people? To certain moral ideals? In Judicial Review in an Objective Legal System, Tara Smith breaks through the false dichotomies inherent in dominant theories - various forms of originalism, living constitutionalism, and minimalism - to present a new approach to judicial review. She contends that we cannot assess judicial review in isolation from the larger enterprise of which it is a part. By providing careful clarification of both the function of the legal system as well as of objectivity itself, she produces a compelling, firmly grounded account of genuinely objective judicial review. Smith's innovative approach marks a welcome advance for anyone interested in legal objectivity and individual rights."

"ABSTRAKKeberadaan Switching Company sebagai penyelenggara jaringan sistem switching telah menambah kegunaan dari mesin Anjungan Tunai Mandiri yang memungkinkan penggunaan kartu dan transaksi dengan bank yang berbeda dengan bank penerbit. Salah satu perusahaan penyelenggara jaringan antar bank termuka di Indonesia adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, switching company memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator yang berwenang dalam kegiatan sistem pembayaran, yakni izin sebagai ‘prinsipal Alat Pembayaran Menggunakan Kartu’ yang bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya. Pada praktiknya dimungkinkan juga untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir. Hal mengenai perlindungan konsumen berlaku pula PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran yang harus dipatuhi switching company

---

ABSTRACT The presence of switching company that provide switching system had been a big help to expand the use of ATM by allowing different card from different bank to have transaction to different bank. One of the leading companies on interbank network is PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Bank Indonesia as the regulator of payment system regulate that any party that responsibility of providing a networ should have license to operate, named as principal of card based payment instrument. Then, in practice, some of switching companies are allowed to doing business as clearing and settlement facilitator. Due to the main business of switching company is related to payment system, thus Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 about Customer Protection on Payment System Services applied."

"Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988 a/n Kementerian Perhubungan c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA . Terakhir dijelaskan pula prospek Surat Penunjukkan Rumah SPR yang dimiliki oleh warga di Manggarai, Jakarta Selatan untuk dapat dimohonkan hak oleh pemegangnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, meneliti dan meninjau bangunan dan tanah, serta apakah pemeliharaan data pendaftaran tanah diperlukan dalam kaitannya dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988, dimana hal tersebut dicapai dengan metode penelitian yuridis-normatif. PJKA sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan pada masa itu dapat memperoleh Hak Pakai Khusus dan PT KAI Persero sebagai BUMN hanya dapat memperoleh Hak Pakai Umum. Rumah dan tanah dengan SHP No. 47/1988 merupakan aset Negara yang secara yuridis-normatif hak dan dan kewajibannya berada pada Kementerian Perhubungan sebagai Pemegang Hak Pakai dan Pengguna Barang, Dan harus dilakukan permohonan hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang warga huni untuk kepastian dan perlindungan hukum.

---

This research studies how various legal entities have different regulations regarding the Right to Use Title that one could attain in relation to the transformation from Djawatan Kereta Api DKA to PT KAI Persero and the assets transfer between the legal entities analyzed from the perspective of national finance, one of them being the Right to Use Title No. 47 1988 on behalf of Ministry of Transportation c.q PJKA Train Service Company . Also being studied the possibility of the existing Residence Appointment Letter Surat Penunjukkan Rumah for the residents in Manggarai, South Jakarta to apply for ownership rights. The purpose of this research is to study and to review the ownership of the buildings and the land, and if maintainance of land registration is required regarding the Right to Use Title No. 47 1988, in which normative juridical method is being applied. PJKA as a previous unit of Ministry of Transportation could attain Special Right to Use Title while PT KAI Persero as a State Owned Enterprise could only attain General Right to Use Title. The buildings, and the Right to Use Title No. 47 1988 are national assets, which the Ministry of Transportation holds the the rights and obligations normatively as the Right to Use Title holder and the asset user. And ownership right application is needed for the land and the buildings occupied by the residents in attaining assurance and legal protection."

"ABSTRAKRisiko dan nilai pertanggungan dalam asuransi peluncuran satelit sangatbesar sehingga membutuhkan kapasitas asuransi yang besar pula untuk menutupirisiko tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas asuransi adalahdengan mengatur retensi sendiri yang memadai dan meningkatkan dukunganreasuransi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 telah mengeluarkanketentuan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi DalamNegeri. Oleh karenanya, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalahbagaimana pengaturan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk asuransipeluncuran satelit dalam POJK tersebut. Metode penelitian yang akan digunakandalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yangdilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam POJKtersebut diatur bahwa dalam perusahaan asuransi wajib menerapkan batas retensisendiri dengan berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile)untuk setiap risiko dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum retensiyang diatur dalam SEOJK. Sedangkan untuk dukungan reasuransi diatur bahwauntuk asuransi peluncuran satelit diwajibkan perusahaan asuransi mereasuransikansetiap risikonya kepada perusahaan reasuransi dalam negeri minimal Rp. 40 M.Dari penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah dalammenetapkan retensi sendiri perusahaan asuransi harus benar-benar memperhatikankemampuan sendiri karena apabila ditentukan terlalu besar dapat menyebabkankegoncangan, namun apabila ditetapkan terlalu kecil dapat menyebabkan tingkatsolvabilitas perusahaan asuransi tersebut menurun.

---

ABSTRACTThe risk and value of insurance for the launch satellite insurance isintensively high, so it also needs big capacity to insure the risk. One of the waysto increase the insurance capacity is to maintain the own (sufficient) retention andto increase reinsurance. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority ofIndonesia) in 2015 made a regulation for that, called Otoritas Jasa KeuanganRegulation (Regulation of The Financial Services Authority) Number14/POJK.05/2015 concerning Own Retention and Reinsurance from LocalCompany. The issue to be studied in this thesis is how POJK regulates the ownretention and reinsurance for launch satellite insurance. The method used in thisresearch is normative juridical method which conducted on the written andunwritten positive law. That OJK Regulation regulates that insurance companyhas to apply the own retention based on the risk and loss profile for every risk byobserving the maximum and minimum own retention limit regulated by OJK.Meanwhile for the reinsurance, regulated that for launch satellite insurance,insurance company has to reinsure its risk to the local company for minimum 40billion rupiah. The suggestion from this research is that insurance company has todecide the own retention carefully. However, if the retention is too high, it canmake the company's finance shaking, but when the own retention is too low, it canmake the company solvencies descend."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pelaksanaan asas proporsionalitas (al musawah) dalam suatu akad Murabahah perbankan syariah. Penelitian yuridisnormatifdigunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penerapan klausul baku akad murabahah yaitu tahap pra-akad, penerapan, dan dispute settlement terdapat kelompok klausul yang tidak sesuai dengan asas proporsionalitas (al musawah) yaitu pada klausul tentang penyerahan barang, klausul resiko dan asuransi (risk & insurance), klausul negative covenant, dan klausul wanprestasi salah satu bank yang cenderung merugikan pihak nasabah.

---

This thesis analyzes the issue arising from application of the proportionality principle (Al Musawah) Murabaha contract in Islamic banking. Method of legal-normative research is used to write this thesis with the secondary data and literature study. Based on the analysis and discussion showed that there are the three phases ofapplication standard clause in murabaha contract are a pre-contract stage, application, and dispute settlement. Some Clauses do not comply with proportionality principle of (al musawah) they are clause about the delivery of goods, risk & insurance covenant, negative covenant, and one of bank has default clause tends to harm the client."

"Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final and binding). Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap Putusan No. 135/PDT/2006/PT.DKI dan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2007 khususnya terkait permasalahan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pada kasus ini, akta perdamaian sebagaimana dimaksud dikesampingkan dan para pihak berkewajiban untuk kembali tunduk pada putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

---

This Thesis is discussing about the reconciliation of the parties in an authentic Deed which made before the Notary after the High Court Verdict which is a final and binding by the law (inkracht). In this research, the Writer also doing a review on Court's Verdict No. 135/PDT/2006/PT.DKI and Deed of Reconciliation No. 14 Dated 12 July 2007, particularly for the problems which related with one of the parties did not implement the content(s) of the Deed of Reconciliation after the High Court Verdict. In this case, Deed of Reconciliation has been ruled out and the parties must obey the High Court Verdict."

"Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara membutuhkan adanya kerugian negara yang nyata atau riil. Di samping itu bahwa rumusan ancaman pemidanaan dalam kedua pasal a quo memberikan kontribusi akan terjadinya disparitas pemidanaan karena selain memuat alternatif mengenai jenis-jenis pidana juga memuat ancaman pidana minimum dan maksimum. Keadaan rumusan demikian merupakan ancaman pemidanaan dalam bentuk ruang hampa yang harus dikonkretisasi dalam penjatuhan pemidanaan. Dengan begitu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas implementasi pemidanaan dalam kaitannya dengan jumlah kerugian keuangan negara. Kajian yang dilakukan juga merupakan bentuk kajian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach)dan analisa putusan (decision analysis). 

---

Convicting the defendants of corruption in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 on Amendment to Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication is not only based on acts affecting the state financial or economic losses, but it is rather considered as despicable because it is not corresponding to the sense of justice or the norms of social life in the society. However, state financial or economic losses require real state losses. In addition, the formulation of criminal punishment in the two a quo articles contributes to the disparity of punishment as those do not only contain alternatives regarding types of crime, but also minimum and maximum criminal punishment. This situation is a criminal punishment in the form of vacuum which must be concretized in the criminal conviction. Therefore, the approach used in this research was to assess the effectiveness of implementation of criminalization in relation to the amount of state financial losses. The study conducted was also a form of normative juridical study through a statute approach and decision analysis."