Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pembaruan hukum agraria sebagai bagian dari pembaruan agraria yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dalam potret politik hukum pemerintah yang tergambar dalam program legislasi nasional. Kajian dilakukan dengan menganalisa beberapa Rancangan Undang- Undang yang masuk dalam daftar program legislasi Nasional 2010-2014. Kajian ditekankan pada aspek urgensi dan pada sejauh mana Rancangan Undang-Undang dimaksud mampu menjawab peroalan pembaruan hukum sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor.IX/MPR/200.

---

The study discusses the agrarian law reforms as a part of the agrarian reform mandated by TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 in term of the law and political platform of the incumbent government which represented by the National Legislation Program 2010-2014. The research is juridical normative, while the data are analyzed in descriptive analysis method. The study carries out by analyzing several bills regarding agrarian reforms in the list of the National Legislation Program in 2010-2014. The focus of the study is emphasizing the critical and urgency of the bills and finding out on to what extend the bills are able to solve the agrarian problems in accordance with the agrarian law reforms mandated by the TAP MPR Nomor.IX/MPR/2001."

"ABSTRAKKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuhintegrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangkamembangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, danmenumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPIterdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungankelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerahsehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan prosesperizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPIDaerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukanbahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatifatau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan.Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yangdiinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitutumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubunganyang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACTIndonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthennational integration, building character and national identity of faith and piety,educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that isindependent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesianbroadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of CentralKPI which formed at the central level and the Regional KPI established at theprovincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship anddivision of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happenin monitoring broadcast content and the licensing process. This study aimed toanalyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method ofevaluation research. From this study, researchers found that the institutionalrelationship between the two, which has coordinative or means both have a parallelrelationship, can still be maintained. The researchers also found changes into ahierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarilysolve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and anantagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan jenis pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Seluruh Provinsi Riau. Jumlah sampel adalah 78 responden. Responden dari sampel adalah pengelola keuangan yang mengerjakan langsung laporan keuangan yakni bendahara, operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN dan operator Sistem Akuntansi Keuangan SAK , staf pengelola keuangan, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PPSPM , dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK . Variabel eksogen yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan jenis pegawai sedangkan variabel eksogen pengalaman kerja terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the influence of the competence of human resources, accounting information systems, work experience, and the type of employee to the quality of the financial statements at Electoral Commision province of Riau. The number of samples is 78 respondents. The sample was financial adminstrators who works directly financial statements of the treasurer, the operator of Management Information Systems and State Goods SIMAK BMN and operator of Financial Accounting System SAK , the staff of financial management, official signing of Payment Order PPSPM , and Committing officer CO . Exogenous variables which proved positive and significant effect is the competence of human resources, accounting information system and the type of employee whereas exogenous variables work experience have positive and significant effect on the quality of financial statements."

"Peraturan kebijakan di bidang perizinan umumnya memenuhi unsur-uunsur peraturan perundangan-undangan dan seolah-olah derajatnya sama atau sulit dibedakan dengan peraturan perundang-undangan. Ada peraturan kebijakan yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang sempurna (murni) dan peraturan kebijakan tidak sempurna (tidak murni) atau quasi beleidregels. Substansi peraturan kebijakan dapat mendinamisir peraturan perundang-undangan melalui fungsi normatif dan fungsi sosiologis."