Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (cash back) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan criteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan cash back oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bang IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hokum dalam pengaturan cash back yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai cash back dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program cash back oleh Bank.

---

The Essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about cash back regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation.

The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed."

"Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Pasca berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasi yang dahulu berada di Bank Indonesia (BI) berpindah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana dalam hal ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi di lapangan. Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpananya akan di bayarkan oleh LPS selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS adalah di himpunnya simpanan tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusus BI. Dalam skripsi ini akan di uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab LPS bagi nasabah bank yang dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah walaupun simpananya termasuk simpanan yang tidak di jamin. Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan studi kasus pada salah satu bank yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut (DL).

---

Bank liquidation is a process for the bank whose license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. After the law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation, the authority to liquidation is remove from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). And to do this, IDIC appoint a liquidation team to make bank liquidation on the field. And for the depositors who bank is closed, the deposits will pay by IDIC as soon as fullfil the requirement. One of the reason make deposits will be not eligible for payment becauses the deposits is take when bank in special survailance unit.

In this research will be describe how the position and the responsible of IDIC to depositors who bank has been liqiuidation. Whereas actually IDIC still have moral responsible to the depositors even the deposits is not eligible to pay. This research will describe with case study in on of the liquidation bank, it is PD BPR Bungbulang (DL)."

"

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, sebagai lembaga intermediasi industri perbankan mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh sektor jasa keuangan lain. Industri perbankan sebagai penggerak dan jantung dalam suatu perekonomian negara. Saat ini, bank digital tengah berlomba-lomba menawarkan suku bunga simpanan tinggi hingga 10%, untuk menarik minat masyarakat. Hal tersebut berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para nasabahnya. Dari hasil penelitian ini, perlu menjadi perhatian penting bagi para nasabah karena apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut tidak akan dijamin. Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Proses penyelesaian sengketa nasabah dalam mengajukan ganti rugi jika mengalami kerugian dapat ditempuh secara non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sedangkan dengan cara litigasi dengan mengajukan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dalam menyelenggarakan dan menawarkan produk dan/layanan digital, Bank Digital wajib memperhatikan risiko-risiko yang ada dan keamanannya guna memenuhi ketentuan pelindungan hukum nasabah. Bank Digital harus dapat memenuhi dan mematuhi prosedur pelaksanaan, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle),prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip tersebut harus ditunjukkan dalam menjalankan kebijakan maupun teknis perbankan.

---

Banking is a sector that has a very vital role, as an intermediary institution the banking industry has special characteristics that are not shared by other financial services sectors. The banking industry is the driving force and heart of a country's economy. Currently, digital banks are competing to offer high deposit rates of up to 10%, to attract public interest. This has the potential to have detrimental risks for its customers. From the results of this study, it should be an important concern for customers because if the deposit interest rate agreed between the bank and the depositor exceeds the deposit guarantee interest rate, the customer's deposit will not be guaranteed. The Indonesia Deposit Insurance Corporation will basically only guarantee the payment of customer deposits up to Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The process of resolving customer disputes in applying for compensation if they experience losses can be pursued in non-litigation and litigation. Non-litigation by submitting a dispute resolution application to the Alternative Dispute Resolution Institution for Financial Services Sector (LAPS SJK), while by litigation by submitting a dispute resolution process in court, where all parties to the dispute face each other to defend their rights before the court. In organizing and offering digital products and services, Digital Banks must pay attention to the existing risks and security in order to fulfill the provisions of customer legal protection. The Digital Bank must be able to fulfill and comply with the implementation procedures, namely fiduciary principle, confidential principle, prudential principle, and know your customer principle. These four principles must be demonstrated in carrying out banking policies and techniques.

"

"ABSTRAKPenelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia. Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini."

"Tulisan ini menganalisis mengenai perkembangan pengaturan tindak lanjut pengawasan dan penanganan Bank dalam Resolusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta bagaimana perkembangan ini mempengaruhi pengambilan keputusan penyelamatan BPR sebagai Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal. Berlakunya UU PPSK mengubah status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan Bank oleh LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu implikasi berlakunya UU PPSK terhadap penanganan Bank dalam Resolusi adalah dengan memperluas peran LPS sebagai pengurang risiko (risk minimizer) krisis Perbankan yang memungkinkan LPS menerapkan metode keterlibatan dini Bank dalam Resolusi. LPS kini dapat menentukan berbagai metode termasuk penjajakan kepada investor untuk memperbaiki kondisi finansial Bank sebelum menentukan opsi resolusi yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini memungkinkan LPS untuk menerapkan konversi pinjaman pemegang saham menjadi modal inti tambahan sebagai bentuk penyehatan kembali Bank sebagaimana diterapkan pada kasus BPR X.

---

This paper analyzes the development of supervision and banks in resolutions management after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) and how these developments influence decision making to save BPRs as banks in resolutions by the Deposit Insurance Authority (LPS). This paper was written using doctrinal research method. The enactment of the PPSK Law changes the status of supervision and follow-up to bank supervision by LPS and the Financial Services Authority (OJK). One of the implications of the enactment of the PPSK Law on Banks in Resolution management is the expansion of LPS’ role as a risk minimizer for banking crises, which allows LPS to implement methods of early involvement in Banks in Resolution. LPS can now determine various methods including seeking investors to aid a Bank’s financial condition before determining the resolution options regulated in the Law. This allows LPS to implement the conversion of shareholder loans into additional core capital as a form of bank restructuring as applied in the case of BPR X."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan atas penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi kepada para kreditur ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Teori yang digunakan atas penerapan hukum tersebut didasari atas asas hukum lex specialis dimana terdapat antara dua atau beberapa aturan yang saling terkait dalam urutan proses penyelesaian kewajiban bank yang dilikuidasi kepada para kreditur dari hasil proses likuidasi. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the implementation of a bank in liquidation in a settlement obligation to the creditors viewed from the law of Republic Indonesia Number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation. This research is normative juridicial research.The theory that is used for the rule of law is based on the principle of legal lex specialis where there be between two or several the rules of being intertwined in the process of resolving the bank being liquidated. The research is conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in the law regarding deposit insurance corporation and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"ABSTRAKPendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana penerima dana cashback PT. Bank IFI (BDL). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan cash back dan likuidasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan beserta risiko dalam produk tersebut. Dalam kasus PT. Bank IFI (BDL) nasabah merasa bahwa PT. Bank IFI tidak pernah menyampaikan kepada nasabah bahwa pemberian cashback mengakibatkan hilangnya penjaminan nasabah. Untuk mendapatkan kembali hak-haknya, UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu berupa kesempatan untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS, mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya terakhir adalah melakukan gugatan kepada lembaga peradilan.

---

ABSTRACTEstablishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) aims to ensure customer funds on bank deposits. In practice there are problems due to loss of funds guarantee customers receive the cashback given bank. Giving cashback can cause the loss of the guarantee of customer deposits. This thesis discusses and analyzes the legal protection provided to depositors receiving cashback PT. IFI Bank (BDL) by using a case study on the liquidation of PT. IFI Bank (BDL), as well as to know the legal measures that can be done depositors beneficiary cashback PT. IFI Bank (BDL). The study was conducted with the normative method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the liquidation of the bank and cash back. The results showed that the bank as businesses have an obligation to present a clear and complete information about the products offered and the risk in the product. In the case of PT. IFI Bank (BDL) customers feel that PT. Bank IFI never convey to customers that giving cashback result in loss of customer assurance. To regain their rights, LPS Act and the Consumer Protection Act provides legal protection to customers in the form of opportunities for filing objections to the LPS, mediation through the Dispute Settlement Board Consumer and final attempt is suing the judiciary."

"Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

AbstractWithholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks."