Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem perbankan syariah telah membuktikan secara ilmiah maupun praktik mampu bertahan bahkan berkembang sekalipun dalam hantaman krisis. Fakta tersebut menjadikan sistem parbankan syariah ini diminati oleh para bankir. Sebenarnya perbankan syariah awal mulanya ditujukan untuk pembangunan ekonomi sekaligus sebagai suatu solusi atas fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan bunga bank sebagaimana halnya diterapkan oleh perbankan konvensional dalam memberikan keuntungan pada nasabahnya. Seiring waktu ternyata perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu eksis dan bahkan berkembang sekalipun kondisi suatu Negara bahkan dunia dalam terpaan krisis. Melihat realita tersebut, dewasa ini nasabah bank atau lembaga keuangan syariah lainnya bukan hanya kaum muslim melainkan juga non-muslim. Dinamika ini tentunya amat menarik untuk diteliti dan dikaji untuk mengetahui rahasia dibalik suksesi sistem perbankan ini. Pengkajian dan penelitian yang dilakukan terhadap sistem perbankan ini tentunya lebih tepat apabila penelitian dan pengkajian yang dilakukan dalam bentuk studi kasus. Harapannya agar informasi dan keterangan serta kiat-kiat yang diperoleh lebih komprehensip dan aplikatif. Oleh karena itu, analisa yang diberikan dalam skripsi ini sangat didasarkan pada fakta dan bukti yang ada di PT. BPRS Puduarta Insani sebagai bank syariah yang diteliti. Dalam meneliti bank syariah ini, penulis senantiasa mengacu kepada halhal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan dikaji lebih dalam. Dengan demikian fokus utama kajian skripsi ini adalah i) pendirian dan modal dalam kaitannya dengan legalitas Korporasi. Kemudian ii) perolehan dan komposisi pemegang saham dalam hubungannya dengan keabsahan kepemilikan saham. Selanjutnya iii) struktur organisasi korelasinya dengan manajemen dan peranan para organ PT. BPRS Puduarta Insani serta iv) konsistensi bank syariah tersebut dalam menerapkan prinsip perbankan syariah, good corporate governance atau tata kelola Korporasi serta implikasinya terhadap kemajuan Korporasi.

---

Syariah Banking System has proven both scientifically and practically as a resilient financial system during the recent global financial crisis. This particular feature has attract the attention of many bankers. Begins as a solution for the national development needs and as the response to the fatwa of the Indonesian Council of Ulama which classified proceeds from loan interest as 'haram' (forbidden), the syariah banking system has proven itself as resilient and able to exist even during the turmoil of a global crisis. In the aftermath of the Asian Crisis the resiliency of the Syariah Banking system has attracts many to join the system either as clients or investors. Due to its resiliency, the nature of the syariah banking pose as an interesting topic for research and since the needs arises to both identify and diversify between common and institutional specific strength of syariah institutions, this research is designed as a case study. Furthermore through a case study, institutional policy snapshots and implication can be taken in much more detail. In this respect and based on the availability of data, PT BPRS Puduarta Insani has been chosen as a case. In conducting this study, the author based his research focus on factors that are deemed crucial to the syariah institution development. In details this study covers; i) Establishment and capital in relation to corporate legality; ii) Yield and Share Ownership Composition in relation to Share Ownership Validity iii) Organization Structure and Function iv) Consistency in the implementation of syariah principle and the practice of good corporate governance and its implication towards corporate development."

"Indonesia sebagai emerging market telah berkembang sistem perbankan syariah dan eksis berkontribusi untuk medorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terutama di sektor riil. Penelitian pada PT. BPRS Puduarta Insyani selanjutkan disebut BPRS PI ini mencakup (1) penelitian hukum normatif, yang meneliti sinkroninasi antara hukum dengan pelaksanaannya; dan (2) membahas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan melalui mekanisme pembiayaan murabahah terbatas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan untuk selanjutkan disebut DSN. Hasil penelitian ini pada BPRS PI menunjukkan (1) penyaluran pembiayaan berprinsip murabahah pada perbankan syariah lebih jelas dan pasti, sehingga prinsip ini mendominasi pembiayaan apabila dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan/atau lainnya; dan (2) terdapat penyimpangan pembiayaan berprinsip murabahah antara praktek dengan fatwa DSN, yaitu melakukan akad jual beli dengan prinsip murabahah sebelum barang dimiliki atau dengan kata lain tidak memiliki stok barang. Untuk meningkatkan operasional perbankan syariah BPRS PI seyogianya: (1) harus memberikan kepuasan jasa pelayanan yang sesuai dengan fatwa DSN kepada nasabah; (2) untuk menjamin terlaksananya jual beli dengan akad murabah, maka BPRS PI bekerjasama dengan suplier, sehingga BPRS PI dapat mengadakan barang dalam waktu secepatnya; (3) semua pihak yang terlibat pada BPRS PI memerlukan kesamaan visi dan misi, sehingga diharapkan mendorong sinergi guna tercapainya kinerja sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah; dan (4) mengadakan pelatihan bagi seluruh jajaran internal BPRS PI, shingga optimasilasi penerapan aturan perbankan syariah.

---

As an emerging market Indonesia has developed Islamic banking system to contribute in sustainable economic growth. Study case in PT. BPRS Puduarta Insyani (BPRS PI) consist of (1) normative laws research, conducting synchronization between laws and the applications; and (2) discussing funds rising and financial channeling through limited murabahah financial mechanism based on Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa.

The research concludes that (1) murabahah financial channeling in Islamic banking is more clear and definitely, as this channeling more dominates rather than mudharabah financial channeling; and (2) there is a difference between practices and DSN fatwa in murabahah principle, namely there is no goods stock in practices.

The research suggets that to improve Islamic banking operations in BPRS PI: (1) the banking must give customer services satisfaction that suits to DSN fatwa; (2) the banking must guarantee that transactions in murabah should cooperate with suppliers, in order to provide goods stock immediately; (3) all parties that involve in BPRS PI should have the same vision and mission to pursue performances that suit to development of Islamic banking industries; and (4) the banking should conduct trainings to all employees in BPRS PI, to optimize the application of Islamic banking regulations."

"Pada umumnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bank akan mensyaratkan pengikatan agunan. Agunan dapat berupa agunan perorangan maupun agunan kebendaan. Pada perkembangan terkini, muncul jenis hak jaminan lain, yang bukan merupakan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Misalnya jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan Sertifikat Pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain bila dijadikan sebagai agunan tambahan tentu akan mengalami sebuah kesulitan jika debitur wanprestasi, mengingat terhadap sertifikat pendidik tidak dapat dilakukan ekseskusi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian diagnostik. Hasil penelitian adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah sampai saat ini belum diatur secara khusus, sehingga pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional. Sertifikat Pendidik yang diaggap sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan di PT BPRS Dana Mulia tidak memenuhi unsur sebagai agunan, karena tidak dapat dialihkan, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak memiliki nilai ekonomis bagi pihak lain, dan tidak dapat dilakukan eksekusi jika debitur wanprestasi. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan adalah dengan penyelesaian secara damai atau persuasif.

---

In general, credit agreement or financing agreement are often required a collateral. Types of collateral can be material guarantee nor personal guarantee. Recent developments, there is other guarantee which are neither material guarantee nor personal guarantee. For example, diploma certificate, pension letters, and certificates of educators. Educator certificate is formal evidence as an acknowledgment given to teachers and lecturers as professionals. Educator certificates are not easy to value and turn into cash, if accepted as a collateral will be unsecured loans that don’t give bank any form of assurance or protection that the money will be returned. Considering that bank can not seize the certificates of educator and sell it to recoup its losses. Therefore Educator certificates cannot regarded as a secondary source of repayment if the borrower defaults. The research conducted in this thesis is to analyze (1) the arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations. and (2) find out about the settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used, with a research typology of diagnostic research. The results of the research are (1) The arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations is have not yet been specifically regulated, therefore accordance with the applicable (law and) regulation. Educator certificate do not qualify as an eligible collateral, because cannot be assessed with money, have no economic value for others, and cannot be executed if the debtor defaults. (2) The settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default is by discussion or compromising."

"Akhir-akhir ini, banyak bermunculan bank yang menggunakan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengakomodasi perbankan syariah. Yaitu UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diikuti dengan UU No. 10 Tahun 1998, serta peraturan perundangan yang lainnya. Selain Bank Umum, BPR jugs dapat menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pokok permasalahan adalah: 1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko kegagalan usaha dari mitra usahanya pada perjanjian pembiayaan investasi? 2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut pada BPRS Harta Insan Karimah?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung wawancara dan tipologi Penelitian adalah penelitian evaluatif. Kesimpulan dari pokok permasalahan point satu di atas yaitu ada dua tahap. Tahap tersebut diterapkan pada saat sebelum perjanjian dan setelah perjanjian. Tahap sebelum perjanjian adalah BPRS melakukan penilaian secara seksama dengan menggunakan konsep 5 C's. Tahap setelah perjanjian adalah ma BPRS akan memberikan peringatan maksimal sampai tiga kali. Kemudian pihak BPRS akan melakukan penagihan ke tempat penerima pembiayaan. Apabila ternyata nasabah memang tidak mampu membayar pinjamannya, karena kegagalan usaha, maka BPRS akan melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu antara lain reschedulling, reconditioning, atau restructuring. Tetapi apabila memang upaya di atas tidak berhasil, upaya terakhir akan dilakukan yaitu penjualan barang jaminan. Sedangkan kesimpulan atas pokok permasalahan point dua adalah BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko pembiayaan tersebut adalah dengan melalui musyawarah. Bila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan dibawa ke BASYARNAS. Namun sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa ke BASYARNAS. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. BPRS Harta Insan Karimah dapat lebih menerapkan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2. Pemerintah sebaiknya mengganti kata Perkreditan dalam BPRS menjadi Pembiayaan, 3. Agar DPS lebih memaksimalkan peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS Harta Insan Karimah, 4. Pada pemberian pembiayaan ulang, sebaiknya pihak BPRS lebih mengawasi perkembangan usaha dari mudharib, 5. Pemberian dispensasi berupa perpanjangan waktu pelunasan sampai dengan pengikhlasan sisa hutang kepada nasabah yang wanprestrasi karena force majeur. "

"ABSTRAKUndang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bankmelaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkanpada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kreditatau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatanusaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepadamasyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah daniberoperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsepdasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tigapermasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaanpada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusiterhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatanyuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwajaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminanpokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminandilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi olehnotaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untukmencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaianpembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melaluipelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya."

"Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negerimerupakan salah satu langkah untuk mengatasi masalahpengangguran karena semakin langkanya kesempatan kerja diIndonesia. Manfaatnya antara lain, untuk memperolehkesempatan kerja, meningkatkan penghasilan tenaga kerja,mengurangi masalah pengangguran di dalam negeri, mempererathubungan baik antara dua negara dan menambah pengalamanbagi tenaga kerja Indonesia sendiri. Permasalahan yang akandikemukakan yaitu Bagaimana kelengkapan syarat-syaratadministrasi bagi TKI yang akan dikirim ke luar negeri olehPT. Sinar Insani, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk mempersiapkan TKI ke luar negeri dan bagaimanaperlindungan Hukum bagi TKI di luar negeri. Metodologipenelitian yang dipergunakan ini adalah metode kepustakaanyang bersifat normative, selain itu dipergunakan pula bahanhukum sekunder yang terdiri dari buku, tulisan lepas, danperaturan-peraturan lain yang berhubungan dengan masalahpenempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Sedangkansebagai alat pengumpul data dilakukan dengan jalanwawancara. Kesimpulannya adalah bahwa Prosedur bagi calonTKI yang ingin bekerja ke luar negeri menurut Pemerintah(dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi)dan menurut PT. Sinar Insani tidak terdapat perbedaan,sehingga PT. Sinar Insani tidak melanggar peraturanketenagakerjaan yang berlaku. Dalam rangka persiapan TKI keluar negeri, pemerintah telah menetapkan berbagaipersyaratan yang harus dipenuhi oleh calon TKI. Mengenaiperlindungan TKI yang bekerja ke luar negeri, pemerintahjuga telah berusaha untuk memberikan perlindungan bagi TKImelalui Reformasi Manajemen Penempatan dan Perlindungan TKIYang Bekerja di Luar Negeri selain UU Nomor 39 tahun 2004mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeriyang telah ada. Calon TKI/TKI sebaiknya memilih prosedurresmi jika akan bekerja ke luar negeri sebab akanmemberikan rasa aman bagi mereka sendiri."

"ABSTRAKPeran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun memiliki peran yang penting, UMKM memiliki permasalahan yaitu sulitnya akses terhadap sumber keuangan eksternal dari lembaga formal. Munculnya keuangan mikro Islam diharapkan dapat mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi oleh UMKM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu yang mempengaruhi intensi menggunakan pembiayaan mikro syariah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM dengan menggunakan Theory of Planned Behavioral. Dengan menggunakan metode SEM, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan religiusitas signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan pembiayaan mikro syariah. Selain itu, studi ini juga menggunakan metode regresi OLS untuk menyelidiki peran pembiayaan mikro syariah dalam pertumbuhan UMKM. Temuan kami menegaskan bahwa frekuensi pembiayaan dan pelatihan memang meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

ABSTRACTThe role of Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs become prominent in the economic development of a country. However, despite of their importance, MSMEs have less access to formal source of external finance. The rise of Islamic microfinance is expected to overcome the financial constraint facing by SMEs. Accordingly, this study aims to analyze the determinant factors in the intention of using Islamic microfinance as one source of business financing using Theory of Planned Behavior. By employing SEM method, our results show that attitude, subjective norm, perceived behavioral control and religiosity are significant influencing the intention to use Islamic microfinance. Furthermore, the study also estimate an OLS estimation to investigates the role of Islamic microfinance on business growth. Our finding confirm that frequency of financing and training does increase the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs."

"Dengan makin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah saat ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi terhadap krisis perekonomian di Indonesia Indikasi ini terlihat pada saat awal terjadi krisis perekonomian, hampir seluruh perbankan konvensional mengalami gulung tikar yang diakibatkan pada tingginya tingkat suku bunga yang berdampak pada kekurangan likuiditas, sedangkan perbankan syariah yang diawali dengan adanya Bank Muamalat Indonesia ternyata mampu bertahan terhadap krisis perekonomian dan bahkan mendapat rating A Berangkat dari kasus tersebut, saat ini banyak perbankan konvensional yang membuka Divisi Biro Syariah seperti Bank Negara Indonesia '46 (BNI Syariah), Bank Bukopin Syariah, Bank IFI syariah, BII Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Hardin.Dampak positif dari hadirnya perbankan syariah adalah efektifnya fungsi intermediasi perbankan yaitu dana yang dilempar pada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) atau dikenal dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dimiliki hampir mencapai 100 %, yang berdampak langsung pada makro ekonomi yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat dan dapat menekan tingkat pengangguran. Tingginya Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan syariah secara teoritis berkorelasi positif dengan risiko kredit yang dihadapi. Untuk menghindari terjadinya risiko kredit yang dihadapi perbankan syariah, maka perlu dilakukan penelitian atau kajian mengenai perilaku nasabah debitur dan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang debitur dalam menentukan pembiayaan syariah sehingga risiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir.

---

Syariah banking as one of the increasing financial institution is hoped to be one of the alternative solutions to overcome the economic crisis in Indonesia. It is due to the fact of the bank's capability to survive dining the crisis where most of the conventional banks experienced bankruptcy which was caused by the high rate of interest resulting in the liquidity weaken. Bank Muamalat. Indonesia as the pioneer of syariah banking has proved it It even gains an A rating.

Deriving from the above case, many of the conventional banks, nowadays, open the syariah division such as Bank Negara Indonesia '46 (BNI Syariah), Bank Bukopin Syariah, Bank IFI Syariah, BII Syariah, BRI Syariah and Bank Syariah Mandiri.

The positive impact of the syariah banking existence is the effective of the intermediary function of a bank, that is the financing allocation at real sector resulting in 100% of Loan to Deposit Ratio (LDR) amount This has a direct influence in developing the community's economy and in reducing the unemployment number. Theoretically, the high amount of LDR has a positive correlation to credit risk. To avoid this a -edit risk a research on the debtor behavior and factors influencing them in determining the syariah financing is conducted so that the default risk can be minimize."