Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Takako Doi merupakan figur perempuan yang berhasil mendapatkan perhatian khusus di dalam dunia perpolitikan Jepang yang mana kebijakan-kebijakan politiknya sangat berbasis kepada budaya patrilineal dan hierarkisme. Doi berhasil mendapatkan predikat penting dalam dunia politik Jepang dengan memihakkan dirinya di bawah nama Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) untuk merealisasikan cita-citanya dalam kebebasan kaum perempuan dan persamaan hak di masyarakat Jepang. Dalam artikel ini penulis akan menganalisa politik-politik feminisme dari Takako Doi ketika ia menjabat sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ). Dalam hal ini penulis akan menggunakan metodologi penulisan deskriptif untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan politik Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) di bawah kepemimpinan Takako Doi. Berdasarkan metode penulisan tersebut, artikel ini akan mengungkapkan lebih jelas lagi mengenai perkembangan Doi sebagai politikus feminisme, isu-isu feminisme yang dikampanyekan serta yang diimpikan oleh Takako Doi dan penerapan kebijakan-kebijakan politik feminisme Doi ke dalam masyarakat Jepang.

---

Doi Takako is a female figure who managed to get special attention in the world of Japanese politics where Japan?s political policies based on the culture which is tremendously patriarchal and hierarchical. Doi successfully achieved important predicate in the world of Japanese politics with incorporate herself under the Social Democratic Party of Japan (SDPJ) to objectify her ideals of freedom and equality of women in Japanese society. In this article, the author will analyze the feminist politics of Doi Takako when she served as leader of the Social Democratic Party of Japan (SDPJ). In this case, the author will use the methodology of descriptive writing to express political SDPJ under the leadership of Doi Takako. Based on that method, this article will reveal more details on the development of Doi as a feminist poltician, the feminist issues which she has campaigned and envisioned, also implementation of Doi?s feminist politics policies towards Japanese society."

"Peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia yang ditandai dengan lonjakan suara yang mereka peroleh dalam 3 pemilihan umum terakhir (2010, 2014, 2018), telah menciptakan riak perubahan dalam lanskap politik di Swedia. Melalui penelitian ini, penulis hendak mengeksplorasi bagaimana kondisi modal sosial di Swedia dapat menjelaskan peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia. Berangkat dari argumen Robert Putnam yang menyatakan bahwa, “Tingkat modal sosial dalam suatu struktur masyarakat berbanding lurus dengan tingkat absorpsi demokrasi dan tingkat toleransi masyarakat tersebut”, penulis berusaha membedah bentuk keterkaitan antara kondisi modal sosial dengan pertumbuhan gerakan populis ekstrem kanan melalui analisa kasus yang terjadi di Swedia. Penulis menganalisa keadaan terkini modal sosial di Swedia melalui dua indikator yang digunakan oleh Putnam dalam mengukur tingkat modal sosial (tingkat kepercayaan dan tingkat keanggotaan asosiasi masyarakat). Dari data-data yang didapatkan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa adanya tren penurunan modal sosial di Swedia (yang utamanya digambarkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan publik secara general terhadap otoritas pemerintah) memiliki korelasi yang kuat dalam menjelaskan peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia. Kesimpulan ini diperkuat dengan adanya data dari Legatum Prosperity Index (yang juga menggunakan indikator Putnam) yang menunjukkan bahwa penurunan indeks modal sosial di Swedia yang terjadi pada periode 2016-2018 bertepatan dengan momentum terjadinya peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia secara drastis pada periode yang sama (2016-2018). Selebihnya, penulis merasa belum menemukan konsistensi data dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk menentukan pola hubungan dari kedua variabel tersebut.

---

The increase in popularity of the Sweden Democrats, marked by the surge in votes they received in the last 3 general elections (2010, 2014, 2018), has created ripples of change in the political landscape in Sweden. Through this research, the writer intends to explore how the conditions of social capital in Sweden can explain the increasing popularity of the Sweden Democrats. Departing from Robert Putnam's argument which states that, "The level of social capital in a community structure is positively correlated to the level of democracy absorption and the level of tolerance of the community", the author tries to dissect the form of the relationship between the conditions of social capital and the growth of the extreme right populist movement through analysis of cases that occur. in Sweden. The author analyzes the current state of social capital in Sweden through two indicators used by Putnam in measuring the level of social capital (level of trust and level of associational membership). From the data obtained by the author, the author conclude that the downward trend in social capital in Sweden (which is mainly illustrated by the decrease in the general level of public trust in government authority) has a strong correlation in explaining the increasing popularity of the Sweden Democrats. This conclusion is reinforced by the data from the Legatum Prosperity Index (which also uses the Putnam indicator) which shows that the decline in the social capital index in Sweden that occurred in the 2016-2018 period coincided with the momentum of a drastic increase in the popularity of the Sweden Democrats in the same period (2016-2018). The rest, the author feels that he has not found data consistency over a longer period of time to determine the relationship pattern of the two variables."

"Alasan untuk menulis judul ini adalah karena masih kurangnya penelitian yang secara spesifik menyorot persoalan perempuan dalam dunia politik Islam, secara lebih spesifik dalam dunia kepartaian Islam di Indonesia, Tulisan ini disusun sebagai hasil analisis penelitian dari 5 partai politik Islam peserta pemilu 2004 di Indonesia dan wawancara yang dilakukan kepada 9 orang subjek penelitian yang terdiri dari politisi perempuan dari kelima partai tersebut. Kelima partai politik Islam yang dimaksud adalah PBB, PPP, PAN, PKB, dan PKS.Terdapat 6 pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab di akhir penelitian ini. Yaitu : (1) Bagaimanakah pandangan yang berkembang di dalam komunitas muslim mengenai perempuan berpolitik? (2) Alasan apa sajakah yang membuat para politisi perempuan ini memilih partai Islam? (3) Seperti apakah representasi perempuan di berbagai partai politik Islam di Indonesia? (4) Bagaimanakah konsep atau pencitraan perempuan yang ditawarkan oleh partai-partai politik ini berdasarkan rumusan platform dan programnya? (5) Apa dampak pencitraan tersebut terhadap berbagai agenda politik perempuan? (6) Bagaimana politisi muslim perempuan memaknai kehadiran mereka di kancah politik melalui partai-partai Islam yang dipilihnya ?Sejumlah konsep yang membabas tentang partai politik Islam, representasi, dan politik Islam mengantarkan berbagai kajian yang dipandang dari beberapa kombinasi teori polar feminis. Representasi politik perempuan tergambarkan dalam jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai politik di parlemen, isu-isu dan kepentingan perempuan yang terumuskan dalam agenda, platform, dan program partai; seria penghayatan pribadi subjek sebagai politik yang bertindak "atas nama" dan "untuk kepentingan" kaum perempuan dan sebagai muslim.Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 2 jenis kategorisasi partai Islam dalam merespon berbagai persoalan perempuan. Yaitu adanya partai yang merniliki sikap yang limitatif ierhadap hak-hak perempuan yang diwakili oleh partai-partai yang menyebut diri secara formal sebagai partai Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Selain itu juga terdapat partai-partai yang memiliki sikap liberatif terhadap hak-hak perempuan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh partai yang bersifat lebih inklusif dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang Islam maupun lebih dikategorikan sebagai partai yang mengandalkan basis massa Islam seperti PAN dan PKB. Dan perempuan, selalu berjuang untuk memperbaiki posisi politik maupun menyuarakan berbagai kepentingan mereka melalui strategi pemberdayaan perempuan melalui sayap-sayap organisasi yang dibentuk di dalam partai maupun mencoba menembus batas di lintas partai, tennasuk pada partai-partai yang tidak memiliki kepentingan primordial yang sama pada identitas Islam mereka.

---

The reason of choosing this topic is the lack of research which specifically talking about women in Islamic political world, especially in Islamic political parties in Indonesia. This study investigates Islamic political parties which participated in General Election 2004 by interviewing of 9 moslem women politicians from five Islamic parties. who become subjects of the research. Those five parties are: PBB, PPP, PAN , PKS.

There are 6 research questions that I hope will be answered at the end of the research. Those questions are : (I) how are the developing concepts in moslem community about women and politics (2) what are the reason's of Moslem women politician in choosing Islamic political parties (3) how are women represented in Islamic political parties (4) what kind of concept about "women" which are constructed by those parties through their agenda, platform and program (5) what is the impact of that to women political agenda (6) and what the moslem women politicians mean their existence in political world within the political parties they had chooses.

Several concepts which talk about Islamic political party, representation, and Islamic politics have developed several discourses that we can see from the various feminist political theories. Women political representation has been described in the amount of women representation in political parties or as parliament members, in the women issues and interest that will be implemented in the political parties' agendas, platforms, and programs. The reflection of subject as a politician that always "stand for" and "act for" both moslem and women.

From this research, the writer tries to elaborate 2 categories of Islamic political party in responding women issues. First the limitative party in responding women's rights, that are represented by the Islamic political party that call themselves as "Islamic parties" like PBB, PPP, PKS. Second, we can also find the liberalize party in responding women's rights. These kind of parties are represented by the inclusive interpretation of Islam that becomes guidance for party. We can call this type as a moslem organization based party like PAN and PKB. And in those two kinds of party, women try to advocate their interest through raising higher political position, using women's wings of the party as their strategies and engage in inter parties .women network. Including parties without primordial connection to them, in using "Islam? as a political identity."

"Skripsi ini membahas mengenai keberhasilan Partai Demokrat Swedia masuk parlemen Riksdag tahun 2010. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Swedia, Partai Demokrat Swedia berhasil melewati batas ambang (electoral threshold) 4% sehingga perolehan suaranya yaitu 5.7% suara pemilih dalam pemilu dihitung menjadi kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat dua faktor besar dibalik keberhasilan pemenangan Partai Demokrat Swedia, yaitu (1) faktor eksternal: politisasi masalah sosial dan ekonomi yang mencakup peningkatan jumlah imigran dan persoalan krisisekonomi/keuangan tahun 2008, serta (2) faktor internal yaitu kemampuan kepemimpinan Jimmie Akesson dalam memperkuat partai dan berkomunikasi dengan masyarakat.Dengan menggunakan teori dari Patrick O. Kelly, Kitschlet, Betz, danJens Rydgren (faktor eksternal), serta teori dari David Art dan CasMudde (faktor internal),penelitian ini menemukan bahwa kedua faktor saling mempengaruhi dan faktor internal sebagai faktor paling utama yang berperan dalam memenangkan Partai Demokrat Swedia, sementara faktor eksternal menjadi faktor pendukung.

---

This research focuses on the successful of the Sweden Democrat Party entering the parliament crossing the electoral threshold ((4%) in the national parliamentary Riksdag election 2010. For the first time in Sweden’s political history, Sweden Democrat Party got into parliament with 5.7% votes counted in the election into the seats in the Riksdag parliament. This qualitative research analyzes two main factors behind the successful of the Sweden Democrat Party, which consist of (1) the external factors: politicization of the social and economy problems; rising number of immigrants and economic financial crisis in 2008. And (2) the internal factors: leadership of Jimmie Akesson in strengthening the party internally and his ability to communicates with the people. Using Patrick O. Kelly theory, Kitschlet, Betz, and Jens Rydgren’s theories (external factors), also David Art and Cas Mudde theories (internal factors), this research finds that both factors give benefits to the party’s successful and internal factors are the main factors in it. However, the external factors are also important as supportive factors."

"Elit dan basis sosial merupakan dua elemen penting dalam partai politik, namun memiliki "nasib" yang berbeda. Demokrasi yang seharusnya mampu menyetarakan peran keduanya dalam arena kontestasi (pemilu dan pemilukada) tak sepenuhnya berhasil. "Jebakan" demokrasi prosedural yang dilakukan oleh para elit partai semakin menenggelamkan peran basis sosial dalam kancah pemilu dan pemilukada daripada memperkuat demokrasi yang substantif.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Penelitian ini akhirnya menemukan bahwa elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 memiliki peran yang saling berlawanan. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang tidak terselesaikan atas calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Elit telah memutuskan mendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto dalam pemilukada, sementara basis sosial menginginkan Partai Demokrat mengusung kadernya sendiri, yaitu Agung Witjaksono, ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok saat itu. Koalisi yang dibangun oleh elit partai dan sang calon akhirnya harus berhadapan dengan koalisi yang dibangun oleh basis sosial Partai Demokrat yang ada diranting, yaitu "relawan bintang mercy tiga". Selanjutnya yang terjadi adalah koalisi basis sosial Partai Demokrat versus koalisi elit partai.

---

Elites and social basis are the two important elements in political parties but they have different "fate". Democracy should be able to give both roles in the constetation arena equally. The constetation arena are general election and regional head election. In fact it is not totally successful. "The trap" of procedural democracy that political party's elites have carried out has sinked the role of social basis election than has strengthened substantive democracy.

By applying qualitative methods, the research focuses on the role of elites and social basis of Democrat Party in the Depok Regional Head Election in 2010. It found finally that the elites and social basis of Democracy Party in the Depok Regional Head Election in 2010 have contradictive roles. It relates to the unsolved conflicts that Democrat Party had proposed. The elites had made decision of supporting Badrul Kamal and Agus Suprianto in the regional head election while the social basis required Democrat Party to support its own cadre, i.e. Agung Witjaksono, the Depok City Democrat Party Branch Leadership Board. The coalition that the party's elites and the candidates had decided had to face to face to its social basis in the branch level, i.e. "the three-mercy-star volunteers". Moreover, there was the coalition of the party's social basis versus that of its elites."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."