Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki presentase jumlah paling tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian, penanganan kasus KDRT psikis masih terhambat berbagai permasalahan. Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode peneitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif. Penulis mengangkat permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan pasal kekerasan psikis tersebut dari 3 (tiga) segi, yaitu dari segi substansial, segi prosedural, dan segi sikap para aparat penegak hukum. Selain undang-undang yang mengatur, aparat penegak hokum juga merupakan aspek utama keberhasilan pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis. Sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menyertakan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

AbstractPsychological violence has the highest amount of percentage of being committed compared other type of violence. However, treatment for cases involving psychological domestic violence remains impeded by various problems. This study discusses the implementation of regulation pertaining to psychological violence as governed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Writer uncovers the issues which are deemed to have impeded the enforcement of regulation on psychological violence from 3 (three) aspects, from substantive point of view, procedural point of view, and the behavior of law enforcement officer. Apart from being regulated through enactment of law, law enforcement officer also accounts for a major determinant in the successful implementation of regulation pertaining to psychological violence. As a respond toward these issues, Writer puts forward several recommendations to rectify the mistakes in implementing the regulation pertaining to psychological violence as governed under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence."

"Indonesian law on elimination of domestic violence; includes national action plan on human rights in Indonesia, 2004-2009"

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan antara lain, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak-anak, dan bagaimana pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang dignakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki UU No. 23 Tahun 2004 karena seharusnya tidak hanya anak sah yang dilindungi oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga termasuk juga anak luar kawin."

"Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam satu rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak-anak mendapat ketenangan dan kebahagiaan, prinsip ini juga dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tak jarang setelah perkawinan berlangsung, banyak permasalahan timbul yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kekerasan. Pada tahun 2004 Indonesia memiliki undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004.Oleh karena itu ingin sekali penulis mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana hukum yang diberikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Bentuk penelitian dari tesis ini adalah evaluatif-analitis-preskriptif di mana penulis akan znengevalusi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan kesimpulan serta saran. Dengan demikian, berdasarkan kasus Putusan Nomor 1715/Pid.B/2006/PN.TNG penulis menarik kesimpulan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab yang dominan.Saran yang dapat diberikan penulis adalah agar setiap pasangan suami-istri dapat saling menghormati dan menghargai kedudukan dan peranan diantara satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami-istri yang kemudian didampingi oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga."

"Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan, kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dirasakan semakin mendesak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, belum lama ini pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT). Selama ini kekerasan dalam rumah tangga diyakini merupakan akibat dari adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri yang mengakar dari budaya patriarki yang hidup di masyarakat kita. Sebelum adanya UU Anti KDRT, perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang ternyata masih mengandung banyak kelemahan karena memuat beberapa ketentuan yang mencerminkan budaya patriarki tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan perbandingan terhadap kedua undang-undang tersebut untuk melihat sejauh mana Undangundang Perkawinan yang telah berlaku lebih dahulu mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan dan bagaimana UU Anti KDRT memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU Anti KDRT memuat ketentuan-ketentuan yang berisi perlindungan terhadap perempuan yang sebelumnya belum diatur dalam UU Perkawinan, yakni mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan besar dan terobosan hukum dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Dengan disahkannya UU Anti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai suatu kejahatan yang harus dihukum dan bukan lagi merupakan masalah domestik/privat yang tidak boleh dicampuri orang lain."

"Sejalan dengan telah diberiakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kampanye perubahan sosial (social change campaigns). Melalui karnpanye ini, diharapkan muncul kesadaran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh parempuan. Kampanye sosialisasi UU PKDRT dilaksanakan melalui media teievisi dalam beberapa program, yaitu: Iklan Layanan Masyarakat "Kekerasan adalah kejahatan"; Variety Show "Tenda Hitam"; dan Talk Show dalam format dialog interaktif.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kampanye tersebut dipersiapkan; hal-hal apa yang telah dilakukan untuk mendukung program ini; dan mengidentilikasi hal-hal yang tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode evaluasi.; Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, disertai observasi terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye, dan telaah berbagai dokumen yang ada.Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran utuh tentang bagaimana proses komunikasi tersebut berlangsung, yang meliputi: tujuan pelaksanaan kampanye, strategi kampanye yang dipilih, penentuan target sasaran, pemilihan tema, penyusunari pesan, dan pengiriman pesan. Penggunaan strategi persuasif dalam pelaksanaan suatu kampanye perubahan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku khalayak sasaran, membutuhkan pemahaman mendalam terhadap latar belakang permasalahan yang ada, di samping diperlukan juga penggalian mendalam terhadap kondisi struktural masyarakat tersebut. Melalui pemahaman ini, kampanye perubahan sosial dapat dimatangkan dari segi konseptual maupun aplikasinya. Penggunaan strategi ini juga akan mampu mengontrol sejauh mana khalayak sasaran menerima pesan yang disampaikan.Penelitian menemukan bahwa secara formal dan konseptual program kampanye sosialisasi UU PKDRT kurang dirumuskan secara jelas. Hal ini tercermin dalam penggunaan strategi persuasi yang kurang tepat dan tidak optimal, baik itu pada tataran konsep, perencanaan maupun pada saat pelaksanaan atau eksekusi program. Untuk lebih mengoptimalkan berbagai program kampanye perubahan sosial di masyarakat, ke depannya diperlukan beberapa upaya pembenahan dalam hal stategi komunikasi yang dipilih, khususnya yang menyangkut pendalaman terhadap kultur sosial."

"Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban KDRT, serta penanganan pelakunya. Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh korban KDRT adalah berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap kedua bentuk hak tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian, tulisan ini hendak menelaah dan meneliti implementasi dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan di beberapa aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan dan implementasi dari perlindungan sementara serta perintah perlindungan di negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kekurangan dalam UU PKDRT sebagai upaya optimalisasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini juga hendak melihat urgensi terhadap dibentuknya peraturan turunan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

---

As a response to the ever-increasing cases of domestic violence in Indonesia, the Indonesian government enacted the “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Law Number 23 of 2004) concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT). UU PDKRT was legislated to protect the rights of domestic violence victims and the handling of perpetrators. Some rights granted to the victims are temporary protection and a protection order, albeit executed with poor implementation. Therefore, this paper is written to study and investigate the implementation of temporary protection and protection order across law enforcement institutions and other relevant organizations or agencies. The paper also reviews the enactment of those two rights in other countries, specifically Singapore and Malaysia. This review is conducted to spot the shortcomings in the UU PKDRT in an effort to optimize the protection of victims. The paper concludes with a suggestion for the urgency of establishing derivative regulations on the implementation mechanism of temporary protection and protection order.

 

"