Ditemukan 112062 dokumen yang sesuai dengan query
Houben, V. J. H.
Jogyakarta: Bentang Budaya, 2002
959.82 Hou k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"This article examine a study of exploration in which is ?style? of masked dancedrama?s concentration of Surakarta and Yogyakarta regions. Two of them were the center of masked dancedrama called ?Dramatari Topeng? in Java island. Because of the specific scope of study focussed on masked dancedrama in Java, so that the article will strives a very limited topic namely ?identifi cation of performance style?. Basic stuff of masked dancedrama in Java based on movement materials of two different grand style in Surakarta include its root in Klaten and arround, and Yogyakarta style and its root arround Kalasan area. All of two grand styles will explore using ethnochoreopogical approach which are combined by comparative study related to its urgence on multilayered entities of their performance each other. Through this article we would recognize the aspects of identifi cation of grand style within two movement materials of the most infl uence dance style in the masked dancedrama in Java."
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
JKSUGM 1:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Houben, V. J. H.
Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003,
959.82 Hou k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Omar Mohtar
"
ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Peranan Kereta Rel Diesel Kuda Putih bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Kereta ini muncul setelah PNKA melakukan rehabilitasi dan modernisasi terhadap sarana dan prasarana kereta api khususnya. Didatangkan pada tahun 1963, membuat KRD Kuda Putih menjadi kereta rel diesel pertama yang beroperasi di Indonesia dan yang pertama melayani jalur Yogyakarta dan Surakarta setelah Indonesia merdeka. Adanya transportasi yang menghubungkan dua kota akan mempermudah mobilisasi masyarakat di masing-masing kota. KRD Kuda Putih membuat waktu tempuh Yogyakarta- Surakarta dan sebaliknya menjadi lebih cepat. Setelah hampir 17 tahun beroperasi kereta ini dihentikan pengoperasiannya oleh PNKA pada
tahun 1980 karena kurangnya suku cadang.
ABSTRACTThis thesis discusses the role of diesel train Kuda Putih for socio-economic life of the society in Yogyakarta and Surakarta. This train comes after PNKA?s rehabilitation and modernization railway infrastructure. Imported in 1963, making diesel train Kuda Putih became the first diesel train operating in Indonesia and the first serve Yogyakarta and Surakarta track after Indonesia's independence. With the availability of transport linking the two cities, will facilitate the mobilization of communities in each city. Diesel train Kuda Putih makes the travel time of Yogyakarta-Surakarta and contrary become faster. After nearly 17 years of operation, this train ceased operations in 1980 due to lack of spare parts.
"
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S56815
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Zainal Abidin Al Ayaadi
"Mataram sebagai sebuah Kasultanan membagi wilayahnya menjadi beberapa bagian, yaitu Keraton, Kuthanegara, Nagaragung, Mancanagara, dan Pasisiran. Pembagian wilayah ini nampaknya diteruskan oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai salah satu penerus trah Mataram. Berdasarkan berbagai riwayat penelitian, agaknya telah disepakati bahwa pembatasan wilayah antara Keraton dan Kuthanegara dibatasi oleh Benteng Baluwarti, sementara Kuthanegara dengan Nagaragung ditandai dengan adanya Masjid Pathok Negoro yang berada di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan Kasultanan Yogyakarta terhadap wilayah kekuasaannya yang ditandai dengan fitur arkeologi melalui pendekatan Political Geography. Basis data yang akan digunakan adalah data arkeologi, sehingga analisis yang diterapkan adalah analisis arkeologi keruangan yang akan dipadu dengan pendekatan Political Geography. Berdasarkan hasil analisis, pembagian wilayah Kasultanan Yogyakarta memang mempertimbangkan aspek politik; power, politics, policy, dan aspek geografi; space, place, territory.
The Mataram sultanate divided its territory to severalzones, Keraton, Kuthanegara, Nagaragung, Mancanagara, and Pasisiran. This zonale division is replicated by one of Mataram’s descendent polity, the Scholars agree that boundaries between Keraton and Kuthanegara is bordered by the Baluwarti Fort, while boundaries between Kuthanegara and Nagaragung is bordered by the Pathok Negoro Mosques. What is less clear, however, is how these physical markers articulate with the broader spatial and political landscape of Central Java. Utilizing archaeological dataset focusing on the four historic Pathok Negoro Mosques, this research utilizes space-geographical and analysis to answer the question of how these imagined territories are made real through the use of archaeological features. Specifically, this research examines how boundaries are placed through a historically sensitive, political geographic lens. Based on analysis results, the territory division of Yogyakarta Sultanate’s indeed considering political aspects; power, politics, policy, and geographical aspects; space, place, and territory."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.
992.05 IND m
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991
572.926 PER
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990
394.4 PER
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yani Haryu Arlia
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
S49000
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mouna Pratika Mulia
"Tugas akhir ini mengkaji peran sekolah gubernemen dalam proses modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono VII. Sekolah-sekolah gubernemen yang berdiri lebih awal dari diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda menjadi titik awal modernisasi kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta. Lulusan sekolah ini memiliki sertifikat kelulusan yang dijadikan syarat untuk menduduki jabatan birokrasi Keraton Yogyakarta. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek pendidikan sehingga pendekatannya mengarah ke sejarah pendidikan. Penelitian ini berfokus pada peran sekolah gubernemen dalam modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta dengan tujuan melihat perubahan dalam birokrasi Keraton Yogyakarta setelah berdirinya sekolah gubernemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil bahwa sekolah gubernemen yang didirikan pada masa Hamengku Buwono VII menjadi tonggak awal modernisasi birokrasi Keraton Yogyakarta melalui perubahan mobilitas vertikal dari sistem mobilitas tradisional menjadi modern.
This final project examines the role of government schools in the process of modernizing the bureaucracy in the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwono VII. The government schools that were established earlier than the implementation of ethical politics in the Dutch East Indies became the starting point for the modernization of social and political life in Yogyakarta. Graduates of this school have a graduation certificate which is used as a requirement to occupy the Yogyakarta Palace bureaucracy. Previous research has focused on the educational aspect so that the approach leads to the history of education. This study focuses on the role of the government school in the modernization of the bureaucracy in the Yogyakarta Palace with the aim of seeing changes in the Yogyakarta Palace bureaucracy after the establishment of the governor school. The method used in this study is the historical method with four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on the research conducted, it was found that the gubernatorial school which was founded during the Hamengku Buwono VII period became the initial milestone in the modernization of the Yogyakarta Palace bureaucracy through changes in vertical mobility from traditional to modern mobility systems."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library