Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan rnasyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud. Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemermtah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangatbesar seperti sumber daya rnanusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasffitas-fiisilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalampembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebth diarahkan untuk melihat baiimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peían pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, khususnya sebagal suatu fenomena yang menjelaskan ada atau tidalcnya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dan kedua pihak, yaitu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan daii masyarakat sendini diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menghslflcan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan parti sipasi masyarakat desa, termasukmenjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dìmaksud. Adapun tehnikpengumpulan data di1aksana1cs dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalatn dengan berbagai informan yang dìperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan D (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasimasyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desami. Dalam penelitiaii ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanyapartisipasi masyarakat desa dalani pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa tmtuk mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan slruktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga Legislatif yaitu BadanPerwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaanmasyarakat desa. Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ¡ni juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untukdengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejaliterakan masyarakat desa."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."

"Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur trilogi yang saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat, diharapkan dapat membantu tercapainya pembangunan secara optimal.Namun hasil pembangunan maupun pemerataannya belum sepenuhnya terwujud, karena adanya sejumlah kendala seperti kesenjangan sosial budaya antarmasyarakat, antara lain antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.Kalau diperhatikan lingkup dan sasaran pembangunan nasional bisa dibedakan antara pembangunan yang bersifat nasional atau menyeluruh seperti sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi ke seluruh penjuru tanah air. Ada pula pembangunan nasional yang bersifat lokal, seperti pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.Dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional keseluruh wilayah Indonesia, pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan serta laju pertumbuhan antar daerah dan antara daerah perkotaan dan pedesaan makin diserasikan. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dengan demikian pembangunan nasional secara keseluruhan dapat mewujudkan satu kesatuan pembangunan menuju terciptanya cita-cita Nasional.Pembangunan perkotaan dilaksanakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya, agar tetap menjamin lingkungan yang sehat, baik untuk tempat tinggal maupun untuk bekerja dan berusaha. Pembangunan perkotaan memperhatikan keserasian hubungan antarkota dan antara kota dengan daerah desa disekitarnya.Sementara itu dalam pelaksanaan pembangunan nasional, selain program yang bersifat nasional dan menyeluruh, banyak pula program yang diutamakan kearah pedesaan. Sebagaimana diketahui perhatian khusus kepedesaan itu antara lain karena kenyataan bahwa lebih dari 72% penduduk Indonesia tinggal di desa.Pembangunan pedesaan terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fokus pembangunan pedesaan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber daya alam, membina lingkungan dan mengatasi masalah yang mendesak. Untuk itu perlu usaha penyuluhan, memotivasi, menstimulasi dan meningkatkan ketrampilan masyarakat.Sebagaimana diketahui desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan yang berada langsung di bawah kekuasaan Camat 3. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah."

"Salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional adalah jumlah penduduk yang besar. Apabila mereka itu dibina dengan baik, dapat dikerahkan sabagai sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar itu dapat pula menjadi faktor penghambat dan merupakan titik rawan dalam mata rantai pembangunan nasional. Dalam kenyataan besarnya jumlah penduduk dan penyebarannya yang tidak merata seringkali nenimbulkan kondisi yang kurang sehat dalan bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, mengingat rendahnya pendidikan dan kondisi kesehatan. Menurut data statistik, pertumbuhan penduduk dan angkatan keria pada kurun waktu 1981-2010 dapat diganbarkan sebagai berikut. Dalam dasawarsa 1961-1971. Laju pertumbuhan penduduk kira-kira sebesar 2,1 2 pertahun, sedangkan.pada kurun waktu 1971-1980 dan 1980-1985 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3 2 dan 2,1 2 pertahun. Kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan penduduk."

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah, masyarakat diberi sarana dan kesempatan ubtuk ikut berpartisipasi aktif untuk memajukan desanya...."

"BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa : "Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil, sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka, {1989 : 1). Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam "Sumpah Pemuda" yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman dari Iuar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media " ( 1952 : 42 ). Oleh karena itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya masyarakat sehari-hari. Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr. Muhamad Yamin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia merdeka yang diaebut "Pancasila" yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945. Kenyataan sejarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan Ideologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan. Dalam interaksinya dengan lingkungan, sesuai pendapat Soewarso sebagai "Lingkungan Strategik" (1982 . 5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan Kelompok Kerja Ketahanan Nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya". {1982 : 9)?."