Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui perwakilannya di Provinsi Papua, Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi pada kasus distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dengan menyampaikan saran kepada kepala daerah (Bupati Jayawijaya) guna perbaikan dan penyempurnaan prosedur pelayanan publik yang dikemas melalui suatu kajian sistemik. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial dalam hal ketidaksesuaian penyelenggaraan distribusi Bansos Rastra sebagai pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dugaan maladministrasi pada kasus tersebut. Diketahui pula bahwa Ombudsman sebenarnya dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat Rekomendasi, agar lebih memiliki daya ikat melalui prosedur lanjutan yang lebih mendesak, sehingga menjamin kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

---

Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state agency that oversees the administration of public services. Through its representatives in Papua Province, the Ombudsman is authorized to proceed on reports related to alleged maladministration in the case of distribution of Prosperous Rice Social Assistance in Jayawijaya Regency by submitting suggestions to the regional head (namely Regent of Jayawijaya) for the improvement and completion of public service procedures that are packaged through a systemic study. That case is related to public services and social welfare in terms of an incompatibility in the distribution of Prosperous Rice Social Assistance as a fulfillment of the rights to the basic needs of people in Jayawijaya Regency with the provisions of the applicable regulations. In this case, the research methods used are normative juridical research forms, descriptive research typologies, secondary data types with document studies as data collection tools, qualitative approaches as data analysis methods, as well as primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of this study, there are some alleged maladministration in the case. It is also known that the Ombudsman can actually use its authority to make Recommendations, to have more binding power through more urgent follow-up procedures, so as to ensure certainty in the administration of public services to achieve equitable social welfare for the people in Jayawijaya Regency."

"ABSTRAKIsi dari tesis ini membahas mengenai perubahan peruntukan dari lahan untuk fasilitas sosial(fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang berada di Pluit,Jakarta Utara menjadi peruntukankawasan bisnis terpadu yang terdiri dari gedung apartemen,gedung perkantoran,town house,rumah kantor,pusat perbelanjaaan dan hotel berikut segala fasilitasnya.Sebelumnya diatas lahanini berdiri fasilitas olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan tennis,lapangan bolabasket,lapangan bulu tangkis dan sebuah gedung pertemuan.Tujuan penulis membahas masalahini untuk membuka wawasan masyarakat awam bahwa melakukan perubahan peruntukan tanahbukan merupakan sesuatu yang tabu atau dilarang oleh pemerintah,hal ini juga diatur didalamUndang Undang dan Peraturan Pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengadakanperubahan suatu peruntukan tanah.Didalam tesis ini,penulis menggunakan metode penelitianYuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang analisanya berbasis dan mengacu padanorma hukum yang ada,baik yang terdapat pada peraturan perundang undangan,peraturanpemerintah,peraturan pemerintah daerah,maupun peraturan peraturan lain yang sejenis. Dalampembahasan tesis ini penulis menggunakan teori positivisme dari Hart danJohn Austin yangmengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa kepada rakyatnya yang harus dilaksanakandan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa denda maupunancaman pidana.Kesimpulan dari tesis ini jelas terlihat bahwa pemerintah daerah dan pemerintahpusat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan peruntukansuatu lahan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the change on land usage from social facility and public facility inPluit, Jakarta Utara for the purpose of integrated business complex consisting of apartments,offices, town houses, home office, shopping center, hotels and their supporting facilities,Previously, there was a sport facility in this area consisting of soccer field, tennis court, basketball field, badminton court, and a meeting hall.The purpose of discussing this problem is that toput an insight to the general society that changing the land usage is not a taboo or is prohibitedby the government, as regulated in the Law and Government Regulation, which providesopportunity to change a land usage.In the thesis, the writer uses normative juridical approach,which is categorized into a legal research, of which the analysis is based and referred to theapplicable legal norms, either the law, government regulation, regional regulation, or otherregulations. In the discussion, the writer uses positivism theory of Hart and John Austin whichsaid that law is the order from the ruler to the society resulted in the obedience and execution, ofwhich if it is being violated then a legal sanction will be forced, either in form of penalty orcriminal sentence.The conclusion of the thesis is clear that the regional and central governmentprovides opportunity to the society to change the land usage according to the applicable law andregulations"

"ABSTRAKMasalah yang diteliti adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan (studi Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) serta aspek hukum panti sosial di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) dan menjelaskan aspek hukum panti sosial di Indonesia (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3, wawancara terhadap dokter, akademisi, petugas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3 serta analisis aturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak adannya tenaga kesehatan dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha sehingga lulusan pendidikan keperawatan berstatus sebagai pramu sosial bukan tenaga kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha terdiri warga binaan sosial lanjut usia yang mandiri, menderita penyakit jiwa, dan sakit yang membutuhkan bantuan khusus akibat penurunan fisik. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan lembaga untuk memenuhi kesejahteraan sosial, bukan lembaga yang berwenang terhadap pelayanan kesehatan, sehingga dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha tidak mempunyai tenaga kesehatan.

---

ABSTRACTThe problem studied are about the rights and obligations of medical personnels in the health services under the laws of health (Case Study: Tresna Elderly Social Institution in Jakarta) and also the legal aspects of social homes in Indonesia. The purpose of research is to explain the rights and obligations of medical personnel in the health services and explain the legal aspects of social homes in Indonesia (Case Study: Social Institutions Tresna Werdha in Jakarta). This study used qualitative methods, observation in Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3, interviews with doctors, academics, officers Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3 as well as the analysis of the rules of law. Results of the research found that there are not health worker in the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha. With the result of that, Nursery fresh graduated status are Pramu Sosial and not medical personnel. Social Institution Tresna Werdha composed of inmates socially independent, suffering mental illness, and pain that required special assistance due to physical decline. The conclusion is that the rights and obligations regulated health professionals in Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. Social Institution Tresna Werdha is an institution to meet social welfare, not the competent institutions to health care, so that the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha have no medical personnel. "