Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya merupakan sarana mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) bagi pustakawan, yang berisi penjelasan rinci tentang kegiatan pustakawan, pembinaan karier pustakawan, angka kredit pustakawan, dan tim penilai pustakawan. Permasalahan dihadapi Pustakawan Kementerian Pertanian dalam pengajukan DUPAK belum adanya kesamaan persepsi, kesulitan memahami prosedur, tidak adanya motivasi, dan belum memahami benar setiap unsur kegiatan. Tujuan dari pengkajian untuk menyamakan persepsi di tingkat Pus taka wan Kementerian melalui sikap, motivasi, dan harapan pribadi serta mengidentifikasi butir-butir kegiatan yang perlu ditambah terhadap Perka Perpusnas No. 11 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya lingkup Kementerian Pertanian. Pengkajian dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2017 dengan metode survei bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah Pustakawan Kementerian Pertanian berjumlah 137 orang, penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kelonggaran 10% dengan jumlah sampel sebanyak 58 pustakawan. Hasil kajian menunjukkan sikap pustakawan pada unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangansistem kepustakawan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang kepustakawanan kategori baik dan sesuai dengan pekerjaan di Perpustakaan, namun unsur pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi danpenunjang kepustakawanan cukup keberpihakan akan pada perpustakaan Kementerian Pertanian. Motivasi pustakawan dalam mengajukan DUPAK pada unsur kegiatan pengembangan profesi kategori sangat tinggi, tetapi unsur kegiatan penunjang kepustakawan motivasinya berkategori sedang. Harapan pustakawan terkait dengan angka kreditnya sesuai yang diharapkan namun perlu ditambah pada unsur-unsur kegiatannya dan jumlah angka kreditnya serta dapat disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Perpustakaan Kementerian Pertanian."

"Skripsi ini membahas mengenai hambatan dalam implementasi Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Penelitian dilakukan terhadap Guru-Guru SDN di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, dimana skripsi menganalisis mengenai hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Hasil penelitian menyebutkan terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi, yaitu: transmisi komunikasi tidak berjalan dengan baik, Guru kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan, dan insentif yang tidak mencukupi Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran bagi Kementerian Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan saluran komunikasi yang lebih baik, pemberian insentif yang mencukupi, dan memberikan pelatihan rutin bagi tugas yang sulit dikerjakan Guru.

---

The focus of this study are about obstacles in the implementation of Ministry for State Apparatus Empowerment Decree 84th, 1993 about the Functional Position of Teachers and Credit point. Study was conducted on Elementary School Teachers at the District of Jatinegara, East Jakarta. This research is a quantitative research with descriptive design, in which the thesis analyzes the obstacles that occur in the implementation. The result stated there are several obstacles that occur in the implementation, that is: transmission of communication is not running well, Teacher have difficulty in performing the task, and insufficient of the incentives. By looking at the results obtained, then the advice for the Ministry of National Education is to develop better communication channels, providing a sufficient incentives, and routine training for teachers to performing task."

"Skripsi ini mengangkat masalah proses pengumpulan angka kredit oleh pustakawan fungsional dengan meninjau iklim kerja, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pengumpu1an angka kredit dan rincian kegiatan kerja pustakawan sesuai dengan isi SK dan SEBnya. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam 5 tahun berjalan , pelaksanaan SK ini menemukan baberapa masalah dalam proses pengumpulan angka kredit yang diperngaruhi oleh faktor dan ptistahawari yang berssangkutan, faktor Tim Penilai, faktur- lingkungan kerja, dan faktor isi atur-an dalam SK dan SEB tersebut.SK MENPAN ini pada dasarnya merupakan peluang bagi pustakawan dalam melaksanakan fungsi kerjanya secara profesi_onal dan merupakan kesempatan memperbaiki mutu kerja, kesejah-teraan sosial dan ekanomi pustakawan. Namun demikian, masih perlu adanya perjuangan yang terus menerus memperbaiki isi SKdan Petunjuk Pelaksanaan SK ini agar tercapai kondisi yang stabil dan mapan untuk diterapkan secara tepat. Kemungkinan disiplin ilmu lain untuk masuk ke bidang kerja perpustakaan dan informasi akan sangat membantu Pengembangan kualitas koleksi dan infomasi yang dikelola oleh pustakawan sesuai subjek perpustakaan tersebut. Kondisi bahwa masih banyaknya pustakawan fungsional yang belum naik pangkat menjadi masalah yang cukup serius untuk diperhatikan, mengingat batas waktu 'dead line' pengumpulan jumlah minimal angka kredit yang harus diselesaikan sudah dekat (max 6 tahun ). Salah satu cara untuk melaksanakan kabijaksanaan SK ini agar efektif dan efisien adalah dengan memfungsikan kembali Kelompok Pustakawan yang sudah terbentuk di kedua lukasi penelitian. Agar SK ini dapat dilaksanakan sebagaimana ide dasar awal pembuatannya."

"Abdul Rahman SalehPustakawan merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkat dan jabatannya ditentukan oleh Angka Kredit yang diperoleh oleh pejabat fungsional tersebut memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Angka kredit tersebut dibagi dua bagian yaitu yang termasuk unsur utama di mana angka kredit yang diperoleh tidak boleh kurang dari 80% dan unsur penunjang dimana jumlah angka kredit yang diperoleh tidak boleh melebihi 20%. Angka kredit dari unsur utama terdiri dari AK yang diperoleh dari kegiatan pendidikan dan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi pustakawan seperti perencanaan, pengolahan, pelayanan, dan pengkajian, serta kegiatan pengembangan profesi pustakawan. Sedangkan AK unsur penunjang diperoleh pustakawan dari kegiatan-kegiatan Kepustakawanan yang bersifat menunjang kegiatan pokok pustakawan seperti antara lain keterlibatan pustakawan dalam organisasi profesi, memberikan pelatihan dibidang kepustakawanan, keterlibatan pustakawan dalam tim penilai AK pustakawan dan lain-lain. Jabatan fungsional pustakawan ini sudah cukup lama diberlakukan yaitu sejak diberlakukannya Kepmenpan Nomor 18 Tahun 1988 yang efektif mulai berjalan sejak 1991. Dengan demikian sudah banyak pustakawan yang naik dengan cara mengajukan DUPAK. Namun sayangnya kajian terhadap pretasi pustakawan yang naik dengan cara mengajukan DUPAK ini belum banyak. Dari kajian ini diperoleh bahwa sebagian besar pustakawan yang naik pangkat/jabatan dengan AK berasal dari kegiatan Pengembangan profesi yaitu dengan proporsi AK sebesar 54,19%. Bahkan sebanyak 14,29% pustakawan naik dengan AK seluruhnya berasal dari pengembangan profesi. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya pembatasan perolehan AK yang berasal dari pengembangan profesi."