Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi dan sosial tanpa mengancam kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, Indonesia sendiri baru saja mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. Oleh karena itu, ada kekurangan dalam penelitian mengenai model pembangunan berkelanjutan, terutama pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengembangkan model pembangunan berkelanjutan dari perspektif socioeconomicmasyarakat pedesaan menggunakan metode sistem dinamis. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik terutama nilai modal sosial yang dipengaruhi oleh tingkat kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan, atau dengan kata lain, kondisi sosial dipengaruhi oleh kondisi kepemimpinan desa dan kondisi individu di desa. masyarakat. Pengaruh itu juga berlaku sebaliknya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa intervensi dalam bentuk mengurangi tingkat inflasi dan meningkatkan kesadaran sosial sehingga hubungan timbal balik dapat memiliki efek positif pada pembangunan berkelanjutan.

---

An essential element in sustainable development is economic and social development without threatening the ability of future generations to meet their needs. However, Indonesia itself has just adopted the principles of sustainable development through Presidential Regulation (Perpres) Number 59 of 2017. Therefore, there are shortcomings in research regarding the sustainable development model, especially sustainable development in Indonesia's rural areas. Through this research, the author wants to develop a model of sustainable development from the socioeconomic perspective of rural communities using system dynamics method.

The model simulation results show that there is a reciprocal relationship especially the value of social capital levels that are influenced by leadership level and needs fulfillment, or in other words, social conditions are influenced by the conditions of village leadership and the conditions of individuals in the community. The influence also applies otherwise. Therefore, the authors propose several interventions in the form of reducing the inflation rate and increasing social awareness so that mutual relations can have a positive effect on sustainable development."

"Perkembangan industri pariwisata sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur daerah. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari pembangunan infrastruktur wisata terhadap industri perhotelan dan penginapan dengan mengambil kasus Program Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences (DID), penelitian ini menganalisa dampak sebelum dan sesudah adanya program pengembangan desa wisata antara 115 desa wisata yang mendapatkan program bantuan dan 266 desa wisata yang tidak mendapatkan program bantuan namun berada dalam satu kecamatan. Data yang digunakan adalah data panel yang bersumber dari data desa wisata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Data BPS Podes tahun 2011, 2014, 2018, 2019 dan 2020. Studi ini menemukan bahwa desa wisata yang mendapatkan bantuan berpotensi meningkatkan jumlah hotel dan penginapan yang ada di desa sebanyak rata-rata 2 unit lebih banyak dibandingkan dengan desa wisata yang tidak mendapatkan bantuan dengan level signifikansi statistik sebesar 5%. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa desa wisata yang mendapatkan program bantuan dan memiliki daya tarik wisata pegunungan lebih signifikan meningkatkan industri perhotelan dan penginapan jika dibandingkan dengan desa yang memiliki daya tarik wisata pantai.

---

The development of the tourism industry is mainly determined by the existence of regional infrastructure. This study aims to evaluate the effect of tourist infrastructure development on the accommodation industry by taking the case of the Tourism Village Development Program in Indonesia. Using the Difference-in-Differences (DID) method, this study analyzed the impact before and after the Tourism Village Development Program implementation between 115 tourism villages that received assistance programs and 266 that did not receive the assistance but were in one sub-district. The panel data used in this study are combined from tourism village data from the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration and National Village Potential Data (PODES) in 2011, 2014, 2018, 2019 and 2020. This study found that tourist villages that get assistance potentially increase the number of hotels and inns in the village by an average of two more units compared to tourist villages that do not get assistance with a statistical significance level of 5%. In addition, this study also found that tourist villages that get assistance programs and have mountain tourism attractions more significantly increase the accommodation industry compared to those with beach tourism attractions"

"The content of this book includes: Ai Weiwei VS Jin Le, villages, villagers interviews, village chief works, villagers and art, Shijiezi Art Museum, earthquake."

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."