Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa antara tahun 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan kurun waktu yang sangat menarik perhatian banyak orang untuk membicarakannya. Periode ini disebut periode Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah organisasi pemuda dari Djawatan Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT). Bagi AMPTT sebagai organisasi pemuda jawatan yang sehari-harinya berhubungan dengan penguasa asing, permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan kekuasaaan asing tersebut. Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi harus disertai dengan realisasi pemindahan kekuasaan. Akhirnya dilaksanakan pengambilalihan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT dari tangan Jepang pada tanggal 27 September 1945. Pemuda PTT sangat menyadari fungsi jawatan dan keahlian yang dimilikinya untuk membantu perjuangan, Keberadaan AMPTT sebagai salah satu badan perjuangan pada masa revolusi dapat dilihat dari potret dirinya. Pertama, memalalui ide pengambilalihan kekuasaan Kantor Pusat Jawatan PTT dari kekuasaan asing. Kedua, tindakan untuk merealisasikan, membantu pemuda-pemuda melakukan perebutan obyek-obyek panting, mendirikan radio perjuangan Benteng Hitam, dan ikut berjuang bersama rakyat dan badan lainnya menghadapi sekutu. Ketiga, hasil dari semua itu antara lain memberi inspirasi kepada pemuda jawatan lain untuk ikut mengambil alih jawatannya, membentuk organisasi pemuda jawatan. Hubungan kamunikasi dalam masa pergolakan yang dirasakan sulit, menjadi Iebih memungkinkan berkat usaha yang gigih dari pegawai PTT dan AMPTT. Masa antara 27 September 1945 sampai 23 Maret 1946 adalah masa yang sangat singkat. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu sebuah organisasi pemuda atau badan perjuangan manapun dapat bergerak banyak, akan tetapi revolusi memungkinkan berbuat segalanya, dan AMPTT membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan itu telah dapat menyumbangkan peranannya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia."

"Tingkat kepercayaan, tingkat.kebudayaan, dan letak strategis, adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pemilih_an Nabi Muhammad SAW terhadap kota Madinah sebagai tempat penyiaran agama Islam ke dua setelah kota Mekah. Nabi..Muhammad saw. memulai dakwah Islamiyyahnya di kota Madinah dengan menjadikan masjid sebagai media komunikasi yang dapat menam_pung seluruh aspirasi masyarakat, serta perbaikan kedudukan kaum wanita. Di samping itu, beliau juga telah berhasil me_netapkan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban selu_ruh anggota masyarakat.Usaha-usaha Nabi Muhammad saw. yang dijalankan secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, mengalami hambatan--hambatan dari kaum-kaum non-muslim dan kaum munafiq. Namun berkat rahmat Allah SWT., persatuan kaum muslimin yang kuat, dan sikap bijaksana Rasulullah saw., hambatan-hambatan itu dapat diatasi dengan baik.Selain membahas faktor-faktor pendukung dan penghalang usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam mengislamkan masyarakat..."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia, selain dilakukan secara fisik (militer) juga dilakukan lewat jalur diplomasi. Salah satu di antara diplomasi tersebut yaitu Persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Namun akibat persetujuan ini, timbal interpretasi dari kalangan pesantren Somalangu di Daerah Kebumen. Mereka menganggap bahwa dengan disetujuinya persetujuan KMB oleh RI berarti masih terdapat campurtangan asing sehingga kemerdekaan RI belum penuh seratus persen. Bahkan AUI mencap RI sebagai kafir. Hal di atas menyebabkan timbulnya perselisihan paham antara pesantren Somalangu (dipimpin oleh Kyai Machfudz) dengan pemerintah RI. Kalangan pesantren membentuk laskar dengan nama Angkatan Umat Islam (AUI). Lebih jauh dari itu, sebenarnya AUI sudah lahir pada akhir tahun 1945-an yang mana pada saat itu mereka masih berusaha bahu-membahu dengan pemerintah RI berjuang melawan penjajah. Sejak KM., hubungan yang harmonic antara AUI dengan pemerintah RI menjadi perselisihan yang berkepanjangan sebab AUI sedikit demi sedikit tumbuh sebagai gerakan pemberontak. Untuk menarik minat masyarakat Kebumen dan luar Kebumen untuk masuk AUI, Kyai Machfudz memberikan ilmu-ilmu kekebalan tubuh berupa doa dan rajah sebagai bekal di medan perang. Selain itu, pengikut AUI juga diberikan pembinaan mental spiritual dan siraman rohani. Reran ini diberikan kelompok rohani. Adanya kelompok kerohanian inilah yang membedakan AUI dengan badan perjuangan lain. Usaha diplomasi pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan AUI mulai dijalin kembali, akan tetapi selalu menemui kegagalan. Akhirnya pemerintah mengambil sikap dengan menempuh jalan militer untuk menumpas kekuatan AUI yang memberontak tahun 1950. Pada saat itu Kyai Machfudz berhasil ditangkap. Semenjak itu pulalah AUI berakhir."

"ABSTRAKCut Zulia Djohan, Konflik Uleebalang dan Ulama dalam Revolusi Sosial di Aceh Besar, Desember 1945-Maret 1946. Tulisan ini mengungkapkan konflik di antara dua kelompok terhormat di Aceh, yaitu kelompok uleebalang sebagai pemuka adat dan ulama selaku pemuka agama. Peristiwa sejarah, yaitu masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang serta awal kemerdekaan berpengaruh terhadap kedudukan mereka. Kadar kecurigaan bahwa masing-masing pihak lebih pantas menjalankan roda pemerintahan menjadikan keduanya semakin terpisah. Konflik akhirnya muncul kepermukaan, mengakibatkan pecahnya perang saudara yang disebut sebagai Peristiwa Cumbok. Dampak dari Peristiwa Cumbok tersebut akhirnya meluas. Kadar kecurigaan masing-masing pihak semakin tinggi, timbul isyu-isyu yang saling menjelekkan untuk mengambil simpati massa. Tulisan ini menguraikan bahwa konflik yang ada di antara kedua kelompok di Aceh tersebut, bukan sekedar persoalan agama atau adat, karena hal yang utama dari konflik tersebut adalah faktor kedudukan, pengaruh dan kekuasaan.

---

"

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

"Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene Inlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerin_tah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pember_dayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Disepanjang hidupnya Divisi bambu Runcing (DBR) menolak perundingan-perUndingan diplomatik sebagai cara menyelesaikan revolusi Indonesia. Mereka melihat bahwa cara ini membutuhkan sikap yang terbuka untuk bekerja sama dengan Belanda yang sedang berusaha merestorasi ponjajahannya di Indonesia. Tapi pada saat yang sema DBR menganggap bahwa sikap ini sama halnya dengan menerima Belanda di Indonesia. Karenanya, DBR mempersalahkatn strategi diplomasi sebagai jalan yang menyalahi prinsip-prinsip revolusi nasionalis. Bagi DBRBelanda hanya harus dihadapi dengan perlawanan yang tanpa kompromi. Untuk ini DBR melancarkan aksi-aksi gerilyanya selama revolusi di beberapa bagian Jawa Barat, sejak pembentukannya di akhir Juli 1947 hingga Oktober 1749. Sebab Jawa Barat juga menjadi daerah yang berhasil direbut Belanda, yang kemudian di_absahkan lewat perundingan-perundingan yang dilakukannya dengan pemerintah Republik. Sementara aksi gerilya DBR ditujukan agar Belanda terusir dari Jawa Barat, dalam rangka keseluruhan impian DBR untuk mewujudkan sebuah negara Republik yang tak berkonsesi apapun kepada Belanda.pada saat yang sama DBR pun menjadi penentang pemerintah Republik yang te1ah menempuh kebijaksanaan diplomasi. DBR mempersalahkan bahwa, akibat-akibat kebiiakan-kebilakan yang disepakati pemerintah Republik guna menghadapi Belandalah yang menyebabkan Belanda dapat menguasai Jawa Barat. Bahkan, karena Pemerintah Republik tak ambil perduli dengan penentangan ini, DBR kemudian ikut serta dalam gerakan pemerintahan sebagai tandingan atas pemerintah Republik di Yogyakarta.Namun hambatan dan tantangan yang dihadapi DBR dalam perjuangannya ternyata lebih besar dan berat dari_pada kemampuan dan semangat yang dimilikinya. Belanda tak apat ditandingi secara militer ikap menetang DBR erhadap pmerintah Republik: kemudian membawa DBR untuk berhadapan kesatuan Siliwangi yang mendukung tindakan perundingan-perundingan. Apalagi pada akhirnva DBR sendiri menghadapi dari dalam tubuhnya sendiri.mampukah DBR mencapai tujuan-tujuan perjuangannya?"