Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa wilayah strategis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahkeberadaan 92 pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai nilai penting karena sebagai tempat titik dasar penentu posisi batas wilayah negara dengan negara tetangga. Tujuan dari penyusunan atlas ini adalah menyajikan informasi spasial tentang pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.Secara garis besar isi atlas ini terdiri dari narasi, foto terestris pulau, peta, dan citra satelit multiresolusi. Kombinasi dari keempat unsur tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran umum keberadaan dan kondisi pulau-pulau terluar.Penyusunan atlas ini melibatkan tim dari Bakosurtanal dan tim editor dari berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta."

"Beberapa wilayah strategis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahkeberadaan 92 pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai nilai penting karena sebagai tempat titik dasar penentu posisi batas wilayah negara dengan negara tetangga. Tujuan dari penyusunan atlas ini adalah menyajikan informasi spasial tentang pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.Secara garis besar isi atlas ini terdiri dari narasi, foto terestris pulau, peta, dan citra satelit multiresolusi. Kombinasi dari keempat unsur tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran umum keberadaan dan kondisi pulau-pulau terluar.Penyusunan atlas ini melibatkan tim dari Bakosurtanal dan tim editor dari berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta."

"Tesis ini menganalisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia terkait dengan bagaimana proses sekuritisasi, strategi pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan pengelolaan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara. Metode analisis isi ( content analysis) terhadap kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia digunakan melalui tabulasi skema Barry Buzan, et al, indikator kinerja aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pendekatan kesejahteraan pada 12 pulau kecil terluar Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati adalah proses sekuritisasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara. Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup ( environment) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami maupun tekanan antropogenik pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA. Strategi pengelolaan kesejahteraan ( prosperity approach) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk terkait dengan jarak, infrasruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara."

"One of the important -features. of the 'Arab-Indonesians in Indonesian history is that the Arab-Indonesians have been assimilated themselves into indigineous people. Except in very limited cases, it is very difficult for anybody to distinguish Arab-Indonesians from other Indonesians. Most people consider this assimilation is due to Islam, the religion of all Arab-Indonesians and the religion of the majority of Indonesians. Few people consider it due to the high rate of intermarriage between the Arab-Indonesians and Indonesians. Arab-Indonesians call Indonesians as akhwal, "brothers of their mothers". In addition to the two matters above, this writing tries to present another important matter, that is the role of the Arab-Indonesians in the struggle of Indonesian independence movement. Almost all Arab-Indonesians were on the Indonesians' side against the Dutch, and to some extent Arab-Indonesians had received similar treatment as their brothers, the Indonesians, during the: Dutch colonial period. The first modern movement of Arab-Indonesians, Jamiat Khair, has paid intensive attention to Indonesians. The Jamiat Khair not only receives Indonesians as its members,- such as KHA Dahlan, the founder of Muhammadiyah, but also accepts Indonesian children to its schools. Many Indonesian children have been and are still educated there. These all can also be seen in the other Arab-Indonesian organizations, such as al Irsyad and al Chairaat. Some Arab--Indonesian leaders have great influence on the Indonesians and their leaders. Syekh Ahmad Surkati, the spiritual leader of al Irsyad, for example, was at once KHA Dahlan's closest friend and teacher. He was also the teacher of many Indonesian leaders such as Moh. Roem, M. Rasjidi, Junus Anies, Kasman, Natsir, A. Hassan, and Hail Zamzam, one of the founders of Fersis, Persatuan Islam. Unfortunately, there has been constant dispute among the Arab-Indonesians themselves until the foundation of PAI, Partai Arab Indonesia, by Baswedan and other muwalads, the mixed and local born Arab-Indonesians. Despite their claim that Indonesia is their only mother country, and they struggled, on the side of'Indonesians against the Dutch, all non-Islamic organizations, except Gerindo, refused to accept Arab---Indonesians as their members. After the declaration of Indonesian Independence, however, all Arab-Indonesians became Indonesian citizens. They hand in hand with the Indonesians defended the Republic of Indonesia against the Dutch and their colaborators. Many Arab--Indonesians not only became members but also leaders of both Islamic and non-Islamic organizations, such as PSI, Partai Socialis Indonesia, and PNI, Partai Nasional Indonesia."

"Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan 111 PPKT yang menetapkan perairan Kepulauan Natuna berdampingan dengan Laut Tiongkok Selatan yang rentan pelanggaran hak berdaulat ZEE. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi mengalami pelanggaran hak berdaulat ZEE yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Permasalahan penelitian berfokus pada tolak ukur dan pengaruh pembangunan Mako Guspurla Koarmada I menguatkan penegakan hak berdaulat ZEE Indonesia serta kepatuhan Indonesia mewujudkan rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, tipologi penelitian data lapangan, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundangan-undangan sektor kelautan dan kewilayahan, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum terkait, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia lainnya. Hasil penelitian disimpulkan tolak hukum pembangunan Mako Guspurla Koarmada I didasarkan pada potensi ancaman pelanggaran hak berdaulat ZEE, disamping Mako Guspurla Koarmada I berpengaruh terhadap penegakan hak berdaulat ZEE dan batas maritim nasional termasuk memaksimalkan kepatuhan Indonesia terhadap pengelolaan ruang laut nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang selaras dengan UNCLOS 1982.

---

Presidential Decree Number 6 of 2017 stipulates 111 PPKT which stipulates the waters of the Natuna Islands with the South Sea which are vulnerable to violations of the sovereign rights of the EEZ. The waters of the Natuna Islands may experience a violation of the sovereign rights of the EEZ which is detrimental to Indonesia as a coastal state. The research problem focuses on the measurement and influence of the development of Mako Guspurla Koarmada I to strengthen the enforcement of Indonesia's EEZ sovereign rights and Indonesia's compliance with the regional zoning plan between the North Natuna Sea regions based on UNCLOS 1982. The research uses normative legal methods, typology of field data research, secondary data, legal materials primary law on maritime and territorial sectors, secondary legal materials are related legal books and journals, and tertiary legal materials in legal dictionaries and other encyclopedias. Based on the key words, Mako Guspurla Koarmada I's development law is based on the potential threat of violating the EEZ sovereign rights, in addition to Mako Guspurla Koarmada I's influence on the enforcement of EEZ sovereign rights and national maritime boundaries, including maximizing Indonesia's compliance with the management of marine space, Presidential Regulation Number 41 of 2022 which in line with UNCLOS 1982."