Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal assistance to children in Indonesia with references to Indonesian and international laws concerning protection on children's rights; manual for lawyers."

"Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinannya. Hal ini paling sering merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka tidak akan ada akta nikah yang dapat dijadikan bukti oleh perempuan ketika menuntut haknya sebagai istri. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akanmengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau Norma-Norma, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan juga pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi Pustaka atau literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Batang, dimana pertimbangan Hakim yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah tepat karena putusan ini mengharuskan adanya pengakuan ayah di Pengadilan untuk memperkuat kedudukan si anak adalah anak sah ayahnya, namun dalam penetapan ini tidak ada kehadiran ayah di pengadilan sehingga tidak memperkuat kedudukan si anak, tapi Hakim menyatakan anak pemohon adalah anak sah ayahnya.

---

In Indonesia, there are still many people who do not register their marriages. Many people do not know the importance of registering their marriages. This is most often detrimental to women and children born from such marriages, because by not recording the marriage, there will be no marriage certificate that can be used as evidence by women when demanding their rights as wives. For children, a marriage that is not registered by the parents will result in the absence of the father's name on the birth certificate. The research method used in this thesis is a juridical normative, namely legal research in the sense of examining the norms or norms. The approach method used in this research is the statutory approach, the case approach and also the analytical approach. The data collection technique that the writer uses is literature or literature study method. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the writer analyzes Stipulation Number 69/Pdt.P/2019/PN.Batang, where the Judge's consideration using the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is not correct because this decision requires the

recognition of the father in court to strengthen the position of the the child is the father's legitimate son, but in this determination the father is not

present in court so that it does not strengthen the child's position, but the judge states that the applicant's child is the father's legitimate son."

"Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diasumsikan membutuhkan perlindungan khusus (children in need Special protection) karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural formal hukum dan rawan perampasan hak-haknya untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Salah satu cara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan satu intervensi hukum, baik hukum positif mapun proses penanganan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kepada anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa hakim hendaknya memprioritaskan tindakan daripada pidana terhadap anak. Sering terjadi adalah menjatuhkan pidana kepada anak daripada memberikan alternatif tindakan, baik mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial. Aparat penegak hukum pun belum memahami benar mengenai adanya diversi/pengalihan terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sejak awal anak melakukan suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut anak-anak yang ditahan tidak. boleh kehilangan hak-haknya sebagaimana anak-anak lain."