Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKaum papa, kaum yang tak berdaya secara ekonomi, ternyata juga takberdaya menghadapi masaiah sosial. Mereka seperti tersingkirkan dari kehidupan masyarakat. Untuk keluar dari kepapaannya, mereka sungguh kesulitan akibat kompleksnya masalah yang dihadapi.Kehidupan Kota yang sering individualis membuat mereka semakin tertepikan dan tak urung ditutup-tutupi. Padahal mereka sangat membutuhkan kaum yang berdaya untuk menolong mereka dari kepapaanya. Lalu apa yang dapat dilakukan?Permukiman yang mereka huni adalah salah satu yang dapat digunakanuntuk meningkalkan taraf hidup mereka. Selain sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, permukiman yang baik akan membuat wajah kota lebih manusiawi. Dengan permukiman yang baik diharapkan kaum papa perlahan-lahan dapat berjuang untuk menjadi kaum yang berdaya. Semoga.

---

"

"Development successful of a state supported by many factors. One of sector which has contribution in its successful is transportation sector. Transportation sector is a important sector of state development. If the transportation is good, the development becomes more accomplished so the economic can grow and automatically politic stability increases. Public policy in transportation sector is very important thing, because including people and goods movement to some area or place especially in urban. The problems of transportation in urban generally are traffic jam, traffic indiscipline, pollution, safety etc. Transportation policy directed to overcome the problems of transportation by providing priority of the more important problem to be overcome first. The air pollution caused by urban transportation is one of the biggest contribution of carbon gas on atmosphere and this problem would be discussed in this thesis. Method which was used in this thesis was qualitative method by collecting data through library research and interview to the competence sides in this research. The conclusion of this research is state policy especially transportation sector still more emphasize certain groups particularly for the sake of business. and ignored importance of public, people conditions are still weak even though today has gone in reformation era which emphasizes people in making policy. However state remain participates in international policy that is ratifying Kyoto Protocol to reduce the danger gas which causes climate alteration and global effect. Thus the state still halfhearted to perform the policy in this environment sector because of many importance, while in politic international which was leaded by state that is care about environment, that is a important issue and many pay attention in globalization era currently and in order to the state was not excommunicated in international world."

"Universitas dan lembaga-lembaga riset selama ini telah menyelanggarakan penelitiannya secara terpisah sesuai dengan orientasi, tujuan dan agenda kegiatannya masing-masing. Bidang perkotaan merupakan salah satu Pola Ilmiah Pokok dalam Statuta Universitas Indonesia dan program jangka panjang dalam mewujudkan "universitas riset". Selama perkembangannya telah banyak kajian perkotaan yang telah dilakukan oleh jurusan, fakultas dan lembaga riset yang ada di Universitas Indonesia dengan berpedoman pada aspek ilmu yang melatarbelakanginya. Belum adanya suatu rangkaian menyeluruh terhadap hasil kajian bidang perkotaan yang disertai dengan sistem informasi terpadu di lingkungan Universitas Indonesia memungkinkan terjadinya tumpah tindih kajian antar disiplin ilmu yang ada. Di samping itu hal ini menimbulkan kesan terpilah-pilahnya kajian perkotaan di Universitas Indonesia, sehingga harapan akan adanya satu. kesatuan sistem kajian bidang perkotaan yang komprehensif, bersifat multi dan inter disiplin serta berkelanjutan kurang dapat terwujud dengan baik.Kenyataan tersebut di atas menuntut dilakukannya inventarisasi, pengolahan serta kajian keterkaitan antar berbagai hasil kegiatan yang berkaitan dengan perkotaan di Universitas Indonesia melalui "Meta Riset kajian bidang perkotaan di Universitas Indonesia". Meta riset ini akan dilakukan melalui penghimpunan seluruh hasil kajian bidang perkotaan di Universitas Indonesia melalui studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa pakar bidang perkotaan di Universitas Indonesia. Kegiatan meta riset ini bertujuan menghasilkan kesatuan sistem informasi dan data dasar tingkat universitas yang akan menjadi acuan bersama dalam melakukan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat oleh warga Universitas Indonesia. Diharapkan dengan demikian akan diperoleh basis konseptual serta pendekatan kajian perkotaan "verse Universitas Indonesia yang bersifat komprehensif, multi, inter atau bahkan trans disiplin."

"Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elstisitas penawaran parsial, karakeristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produki. Secara historis, pembedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya bergaining position antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatakan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga.Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi.Pandangan mainstream economy terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (derived demand), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau - perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusaha beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (Value Marginal Product of Labor, VMPL) VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.Beberapa indikator yang diduga mempunyai hubungan yang erat dengan struktur upah adalah jumlah pekerja, nilai tambah, tingkat pendidikan, pasar yang akan dituju apakah domestik atau iuar negeri, serta kepemilikan perusahaan. Indikator-indikator di atas akan dianalisis menggunakan metode regresi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan masing-masing indikator dengan upah yang diterima di tiap masing-masing kelompok lapangan usaha. Lebih lanjut juga akan dianalisa mengapa struktur upah yang diterima pekerja berbeda di masing-masing kelompok usaha."

"Masalah kemiskinan adaiah salah satu masalah utama untuk sebagian besar negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai studi yang membahas tentang hal tersebut telah dilakukan oleh sejumlah ahli ekonomi. Salah satunya adalah Cutler dan Katz yang menganalisis tentang pengaruh dari variable-variabel ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran dan variable-variabel demografis terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya Cutler dan Katz menemukan bahwa pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan, sementara inflasi memberikan pengaruh yang relatif kurang signifikan. Tetapi Powers menemukan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap consumption poverty rate.Dalam penelitian ini penulis menganalisis pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di perkotaan Indonesia, dengan menggunakan dua jenis data yaitu data yang dipublikasikan oleh BPS dan data yang diolah oleh LPEM UI dengan menggunakan metoda Bidani-Ravallion (World-bank 11 method). Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa inflasi dan pengangguran bersama-sama dengan variabel lain yaitu rasio antara garis kemiskinan dengan pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan periode sebelumnya, variable-variabel demografis serta rasio gini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik terhadap head-count poverty, poverty gap maupun squared poverty gap. Secara lebih spesifik, pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel inflasi memperlihatkan pengaruh yang cenderung tidak konsisten dengan tingkat signifikansi yang iebih rendah. Jika menggunakan data BPS terlihat bahwa inflasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan, tetapi bila menggunakan data alternatif terdapat kecenderungan inflasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan.Lebih lanjut, penelitian ini secara implisit juga memperlihatkan kompleksnya masalah kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan satu jenis program tertentu saja, tetapi harus merupakan sejumlah program yang bersifat saling melengkapi dengan penekanan utama pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat termiskin, yaitu kelompok masyarakatdengan tingkat pendapatan jauh di bawah garis kemiskinan. Penelitan ini tidak membahas secara rinci pengaruh dari masing-masing variabel dan program-program pengentasan kemiskinan untuk setiap kelompok masyarakat miskin. Diharapkan hal tersebut dapat dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya"