Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field."

"ABSTRAKPajak atas pendapatan dari investasi luar negeri tidak akan dikenakan pajak sampai subyek pajak tersebut mendapatkan suatu dividen dari hasil dari investasi yang dilakukannya. Namun, apabila investor tersebut tidak menerima dividen atau perusahaan tersebut tidak pernah membayarkan dividen kepada investor, maka pajak atas dividen tersebut tidak dapat dikenakan terhadap investor tersebut. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya suatu bentuk dari tax haven country, yang merupakan kelemahan dalam sistem perpajakan yang secara kolektif dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terkikisnya penerimaan pajak di Negara investor tersebut berdomisili. Untuk mencegah hal tersebut, banyak Negara yang memberlakukan peraturan Controlled Foreign Company atau lebih dikenal dengan CFC rules, di Indonesia peraturan CFC diatur di dalam PMK No 256/PMK.03/2008 yang menetapkan kewajiban bagi subyek pajak untuk melaporkan dividen yang diterima dari kegiatan investasinya. Atas dasar pemberlakuan peraturan tersebut pajak berganda dapat terjadi ketika keuntungan dari CFC dikenakan pajak di negara perusahaan sesuai dengan aturan dalam negeri serta di negara pemegang saham sesuai dengan aturan CFC negara tersebut. Di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di tangan wajib pajak yang sama di lebih dari satu negara dalam periode waktu yang sama. Sedangkan tujuan dari suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah untuk menghindari suatu pengenaan pajak berganda terhadap subyek pajak. Pengenaan dari peraturan CFC tersebut memungkinkan untuk secara tidak langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan dari P3B. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan CFC Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari P3B. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis berusaha mencari jawaban atas pokok permasalahan, hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengungkap bahwa peraturan CFC tidak bertentangan dengan tujuan utama P3B, dikarenakan sistem kredit pajak yang diberikan oleh pasal 24 UUPPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri.

---

ABSTRACTTax on income from overseas investments will not be taxed until the tax payer received a dividend from its investments. However, if the investor does not receive any dividen, or the company never paid dividends to investors, the tax on such dividends shall not be subject to the investor. This can be made possible by the existence of a form of a tax haven country, which collectively and in the long term can lead to the erosion of country tax revenue in the investor home country. To prevent this, many countries are enacting Controlled Foreign Company rules or better known as the CFC rules, Indonesia CFC rules contained in the PMK No.256/PMK.03/2008, which establishes the obligation for the tax payer to report the dividends received from foreign investment activities at the end of tax year. The application of CFC rules bring through possibilities of double taxation when the profits of the CFC is taxed in accordance with the rules of the company country, but also taxed in shareholders country in accordance with the CFC rules. While the goal of a Double Taxation Avoidance Agreement ( P3B/DTA ) is to avoid a double taxation. CFC rules allow for the imposition of direct conflict with the intent and purpose of the DTA. The primary objective of this study was to determine whether the regulation of Indonesia CFC rule contrary to the purpose of DTA. By using juridical - normative research methods, author seeks an answer to the subject matter, the results obtained by the authors revealed that the CFC rules do not conflict with the DTA primary purpose, due to the tax credit system provided by article 24 UUPPh governing the calculation of income tax payable or paid abroad can be credited against the income tax payable in home country."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan ketentuan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar telah memberikan keadilan bagi wajib pajak yang ditolak keberatannya karena telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini dibuat berlandaskan unsur keadilan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk mengajukan pembatalan ketika wajib pajak sudah tidak dapat mengajukan keberatan atau sebelum keberatan diproses.

---

This final assignment discusses the Analysis of the Aplication of Cancelletion Provision of Incorrect Assessment by the Directorate General of Taxes. The research was a descriptive qualitative interpretative. The results of this study are: implementation of the provisions of the cancellation of incorrect assessment has provided justice for taxpayers who rejected his objection having been through a period of 3 (three) months. This provision is made based on the elements of justice and provide the widest opportunity for taxpayers to submit cancellation when the taxpayer has not filed an objection or objections prior to processing."

"Penelitian ini meneliti pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan perpajakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang tahun pajak 2011. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan metode survey. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis yang pengolahannya menggunakan software SPSS 20. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan searah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pulau Jawa.

---

This research analyze influence of taxation awareness, rational attitude, environment, tax penalty, and tax authorities? attitude to the individual taxpayers will affect tax compliance to calculate, pay and report 2011 tax payable. This research is used quantitative methods with survey methods. The data obtained was analyzed then the process using SPSS 20 software. Descriptive analysis results showed that awareness of the individual taxpayers, rational attitude, environment, tax penalty, and tax authorities? attitude have significant and positive relation to the individual tax compliance in Java."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun Variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan Wajib pajakl dan sanksi pajak.Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa akannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis With SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the Willingness of taxpayers to fulfill tax obligations."

"ABSTRAKTesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap norma hukum. Setelah dilakukan analisis terhadap topik penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi kuasa hukum yang dapat beracara pada pengadilan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan peraturan yang inkonstitusional dan tidak relevan khususnya dalam mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak, oleh karena itu hasil penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

---

ABSTRACTThe focus of this examination is regarding authority of power attorney for represent tax obligator and tax guarantor as one who requests or to request for appeal in the tax court. The purpose of this examination is to analyst the regulation which arrange about tax lawyer that can represent client in the tax court and the relevance of the regulation itself. Method for this examination is juridical normative which focus on the norm of law that exsist in the legislation and in the bibliography to be analyst. In conclusion which must be considered is to known that related to litigate in the tax court we have to look up for Ministry of finance regulation No. 61/PMK.01/2012 jo. Act. 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 about tax court, which is found to be not relevant to manage tax lawyer in tax court that is why the regulation must have some revision."