Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan membahas tentang Trusts, Skema Superannuation Benefit, dan Pajak Negara bekerja untuk keperluan pajak dalam Sistem Perpajakan Australia. Perpajakan Trust bekerja berdasarkan sifat trust, dalam bentuk Trust tetap atau diskresioner, bersama dengan jenis penerima manfaat yang akan menerima pendapatan trust. Distribusi pendapatan itu sendiri kepada penerima manfaat tunduk pada perjanjian perwalian dan juga kebijaksanaan di bawah perwalian. Skema pensiun dini di sisi lain dikenakan pajak di kedua sisi dana pensiun sebagai wali amanat dan penduduk sebagai penerima manfaat manfaat pensiun. Ketika ada kematian penerima benefit, akan ada hak manfaat untuk tergantung pada manfaat kematian yang tunduk pada Binding Nomination Death Benefit (BNDB) atau dimana tanpa BNDB, dengan tunduk pada kebijaksanaan wali amanat. Terakhir, pajak negara khususnya tugas pemilik lahan karena perolehan unit trust baru akan dibahas di akhir tesis.

---

The writer will be discussing about Trusts, Superannuation Benefit Scheme, and State Taxes works for the tax purposes in Australian Taxation System. Taxation of the Trust is referred to the nature of the trust, whether fixed or discretionary trust, along with the type of beneficiary that will receive the trust income. The distribution of the income itself to the beneficiary is subject to the trust agreement and also the discretion under the trustee. The superannuation scheme on the other hand is taxed on both the hand of the superannuation fund as the trustee and on the resident as the beneficiary of the superannuation benefit. When there is a death of the resident, there will be an entitlement of the benefit to the death benefit dependant which is subject to the Binding Nomination Death Benefit (BNDB) or in the absence of BNDB, subject to the trustee`s discretion. Lastly, state taxes particularly landholder duty due to the acquirement of new unit trust will be discussed in the end of the thesis."

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan P3B yang telah disepakati oleh Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pasal bantuan penagihan pajak di P3B Indonesia dan di dalam Multilateral Convention, maka diperlukan aturan domestik yang mengatur tentang bantuan penagihan pajak. Per-42/PJ/2011 membatasi bantuan penagihan pajak untuk jenis pajak yang sudah diatur khusus dalam pasal bantuan penagihan pajak di P3B dan berlaku untuk penduduk dari negara pihak yang terikat P3B. Tindakan Bantuan penagihan pajak masih bersifat pemantauan pembayaran pajak, belum sampai pada tindakan penagihan aktif dikarenakan belum ada basis hukum untuk melegalkan penerbitan SKP atau instrumen legal lainnya sebagai dasar penagihan dalam rangka bantuan penagihan pajak.

---

This research discusses the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidance of Double Taxation Agreement in Indonesia. The research objective is to analyze the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidanceof Double Taxation Agreement agreed upon by Indonesia government. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The study concluded that the assistance in the collection of taxes in P3B Indonesia and in the Multilateral Convention, the necessary domestic rules of assistance in the collection of taxes. Per-42/PJ/2011 restrict tax covered for types of taxes that have been specially arranged in article of asssistance in the collection of taxes in Avoidance of Double Taxation Agreement and applies to residents of the state party is bound by Avoidance of Double Taxation Agreement. Action of assistance in the collection of taxes are still monitoring of tax payment, not to the active collection action because there is no legal basis for legalizing the issuance of tax assessment or other legal instruments as the basis in order to asistance in the collection of taxes."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai permasalahan keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan kode tahun tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak. Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Implikasi dari hal tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan sanksi administrasi yaitu sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut. Kondisi lain yang semakin memperkeruh permasalahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 adalah ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai penegasan atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diberlaku surutkan sejak adanya penjatahan nomor Faktur Pajak yaitu tahun 2012. Keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 ini secara jelas tidak memberikan kepastian hukum dan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan dan memberikan suatu beban konkert bagi Pengusaha Kena Pajak.

---

ABSTRACTThis study addresses the issue of the enforcement of circulars No. SE-26/PJ/2015 issued by Director General of Taxes, which emphasize that the tax invoice?s serial number provided by General Directorate of Taxes can only be used for tax invoice which has the same date as tax invoice?s serial number issued by General Directorate of Taxes or on later date in the same year with the code stamped on tax invoice?s serial number. Tax Invoice, which its date has preceded the date of tax invoice?s serial number issued by General Directorate of Taxes is considered as a tax invoice with false information, so it is called as an Incomplete Tax Invoice. As the result, the Taxable Entrepreneurs can be charged with administration charge amounted to 2% of Tax Basis which is mentioned in preceding tax invoice. Another condition which complicates the matter further is the enforcement of Circulars No. SE-26/PJ/2015 issued by Director General of Taxes, which works as the averment of Regulation No. PER-24/PJ/2012 issued by General Directorate of Taxes, applies retroactive since the existence of tax invoice?s serial number provided by Directorate General of Taxes exist in 2012. The enforcement of Circulars No. SE-26/PJ/2015 issued by Director General of Taxes clearly does not provide legal certainty. It also causes the unfulfilled need of the principal of justice and burden for Taxable Entrepreneurs.;;"