Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perompakan maritim merupakan sebuah ancaman keamanan yang telah menjadi momok bagi berbagai peradaban maritim dunia sejak masa lampau. Di Asia Tenggara khususnya, ancaman ini telah berevolusi di masa kontemporer menjadi salah satu tantangan keamanan maritim yang masih harus ditanggulangi oleh negara-negara di wilayah tersebut. Ramainya lalu lintas di Selat Malaka, luasnya wilayah Laut Tiongkok Selatan, dan taburan pulau-pulau di Selatan Filipina menjadi tempat perburuan perompak kontemporer yang ditakuti oleh komunitas maritim di Asia Tenggara. Berbagai bentuk upaya untuk melawan perompakan telah dirumuskan oleh aktor-aktor terkait di Asia Tenggara sejak kemunculannya pada awal tahun 1990-an, dari tindakan-tindakan unilateral, hingga kerjasama dengan pihak ekstra-regional. Tinjauan literatur ini mengumpulkan dan menganalisis 29 literatur menggunakan metode taksonomi dan membaginya menjadi dua tema, yakni: 1) perompakan sebagai ancaman keamanan, yang akan menjelaskan bentuk-bentuk dan faktor-faktor dari perompakan di Asia Tenggara; dan 2) upaya penanggulangan perompakan, yang akan membahas kerjasama penanggulangan perompakan di Asia Tenggara berdasarkan pendekatan hukum dan pendekatan keamanan. Dari pembahasan literatur mengenai tema tersebut, penulis kemudian melakukan mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan temuan-temuan lain yang menonjol dalam literatur-literatur tersebut. Sebagai hasil penelusuran dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa perompakan dikategorisasikan berdasarkan tingkat keorganisasian dan kekerasan, dipengaruhi oleh tujuh faktor pembentuk, serta upaya kerjasama penanggulangannya dihambat oleh karakteristik negara-negara Asia Tenggara yang mementingkan kedaulatan negara dan integritas wilayah di atas kerjasama. Namun demikian, perkembangan literatur ini juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kerjasama dan pemecahan masalah yang semakin terfokus dengan bentuk-bentuk adaptasi terhadap tantangan-tantangan yang telah identifikasi tersebut.

---

Maritime piracy is a security threat that has become a scourge for various world maritime civilizations since the earliest days. In Southeast Asia in particular, this threat has evolved in contemporary times to become one of the most troublesome maritime security challenges that still must be addressed by countries in the region. The rich maritime traffic in the Straits of Malacca, the vast area of ​​the South China Sea, and the sprinkling of islands in the Southern Philippines are ideal hunting grounds for contemporary pirates, feared by maritime communities in Southeast Asia. Various forms of efforts to fight piracy have been formulated by relevant actors in Southeast Asia since its emergence in the early 1990s, ranging from unilateral actions by states, to cooperation with extra-regional parties. This literature review collects and analyzes 29 literature using the taxonomy method which is mainly divided into two themes, namely: 1) piracy as a security threat, which will explain the forms and factors of piracy in Southeast Asia; and 2) counter-piracy efforts, which will discuss cooperation against piracy in Southeast Asia based on a legal approach and a security approach. From the discussion of the literatures on the theme, the author then identify the consensuses, debates, and other findings that stand out among the literatures. From this analysis, the author finds that piracy is categorized based on the levels of organization and violence, is influenced by seven forming factors, and that cooperative efforts to combat it are hampered by the characteristics of Southeast Asian countries, which prioritizes state sovereignty and territorial integrity above cooperation. However, the development of this literature also shows that there are efforts to increase cooperation and problem-solving measures that are increasingly focused on the adaptations to the challenges that have been identified."

"Pada saat penyelenggaraan World Food Summit: five years later (KTT Pangan 5) tahun 2002, dunia dihadapkan pada permasalahan lebih dari 800 juta penduduk mengalami kerawanan pangan. Untuk mengatasinya, FAO memandang bahwa suatu upaya bersama seluruh pihak khususnya negara dalam meningkatkan kerjasama di tingkat global (multilateral) untuk menciptakan ketahanan pangan harus dilakukan. Untuk itu, FAO menetapkan target bahwa pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi dapat berkurang setengahnya atau sebanyak 400 juta orang.FAO memperkirakan bahwa jumlah terbesar masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi berada di negara berkembang sebanyak 799 juta orang dan mayoritas sebanyak 500 juta berada di kawasan Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut 31 persennya di antaranya berada di kawasan Asia Tenggara (data FAO periode tahun 1995-1997).Dengan latar belakang itu, tesis ini disusun untuk mengkaji langkah-langkah penanganan isu ketahanan pangan pada tingkat global dengan mengkaji peran yang telah dimainkan o]eh FAO sejak penyelenggaraan KTT Pangan tahun 1996 hingga KTT Pangan 5 tahun 2002 dengan memotret kemajuan implementasinya di kawasan Asia Tenggara.Untuk itu, penelitian akan menggunakan interstate level of analysis (Goldstein: 1996) karena fokus kajian adalah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkaji peran aktor non-negara, walaupun memiliki peran yang menentukan dalam penciptaan ketahanan pangan di tingkat nasional dan global. Penelitian juga tidak ditujukan untuk mengkaji isu pangan dalam konteks perdagangan bebas. Dalam mengkaji isu ketahanan pangan, tesis ini menggunakan perspektif Green Thought (Swans dan Petti ford: 2001) yang menegaskan bahwa isu lingkungan hidup dapat dijclaskan scbagai isu scdcrhana yang saat ini diarahkan pada pemecahan masalah yang dapat dicapai melaiui kerjasama internasional. Untuk menjelaskan kerjasama internasional yang dilakukan maka akan digunakan konsep multilateralisme (Ruggie: 1993).FAO telah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perhatian seluruh pihak khususnya negara dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen global untuk menciptakan ketahanan pangan terutama terhadap komitmen yang dihasilkan pada KTT Pangan 1996 dan KTT Pangan 5 tahun 2002. Terdapat tiga faktor penyebab isu ketahanan pangan masih sulit diwujudkan yaitu: minimnya akses pangan masyarakat pada pangan, minimnya komitmen politik negara dan mobilisasi dana yang belum memadai di tingkat global.Untuk kawasan Asia Tenggara, penanganan isu ketahanan pangan telah menjadi kepedulian bersama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagian bestir masyarakat yaitu heras. Namun dernikian, sebagaimana permasalahan klasik integrasi kawasan di Asia Tenggara, implementasi kesepakatan ASEAN di bidang ketahanan pangan oleh negara anggotanya belum menunjukkan hasil dan kerjasama yang optimal."

"On ideology and terrorism actions of ISIS organization in Southeast Asia."