Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On intellectual property consultants in Indonesia."

"Legal protection for intellectual property rights in Indonesia; collection of papers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak dan akuntansi atas transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yang menjadi perhatian penulis adalah apa saja yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan RI, setelah itu jika suatu transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tentu memiliki implikasi perpajakan. Bagaimana implikasi perpajakannya jika transaksi HaKI dilakukan lintas negara dan bagaimana jika dilakukan di dalam negeri. Selain itu bagaimana pencatatan akuntansinya atas transaksi tersebut oleh wajib pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa HaKI menurut peraturan perundangundangan RI tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perpajakan dan ketentuan akuntansi. Dalam peraturan perundang-undangan HaKI RI, ada 2 (dua) hal penting yang diatur terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi yaitu Royalti dan pengalihan HaKI dan Lisensi. Royalti merupakan imbalan karena penggunaan HaKI atau penggunaan lisensi. Sedangkan pengalihan HaKI dan Lisensi kepada pihak lain dapat menimbulkan Capital Gain atau Capital Loss.Baik Royalti maupun Capital Gain atau Capital Loss keduanya diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Bahkan dalam ketentuan perpajakan juga diatur mengenai jasa teknik. Agar suatu HaKI dapat dipergunakan oleh pengguna HaKI maka perlu adanya tenaga ahli yang datang kepada pengguna HaKI untuk menset segala sesuatunya agar siap digunakan. Jasa yang diberikan oleh tenaga ahli yang berasal dari pemegang HaKI atau pemilik HaKI tersebut merupakan jasa teknik. Berkaitan dengan transaksi lintas negara terutama dengan negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, Wajib Pajak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam P3B tersebut."