Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang masalah kependudukan yang merupakan persoalan penting bagi Jakarta karena sebagai beban berat bagi pemerintah Jakarta terkait dengan sarana dan prasarana kota. Dari penelitian ini ditemukan tentang bagaimana Pemerintah DKI Jakarta dapat menekan laju pertumbuhan penduduk Jakarta melalui program KB. Kemudian Jakarta dijadikan sebagai kota tertutup serta pencanangan dari pembangunan kota satelit di sekitar wilayah kota Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin dan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan kota Jakarta.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of population which is an important issue for Jakarta because as a heavy burden for Jakarta rsquo s Government related to city infrastructure and facilities. From this research found about how Jakarta rsquo s Government can suppress population growth rate of Jakarta through family planning program. Then Jakarta became a closed city as well as the declaration of the development of satellite city in the vicinity of the city of Jakarta. The method used in this thesis research is by using historical method consisting of heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The purpose of this study is to provide an overview of the demographic conditions of Jakarta during the time of Governor Ali Sadikin and to provide an understanding of the problem of the city of Jakarta."

"Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006.Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara mutlak oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri kemudian membuat mekanismenya lebih detail dengan dikeluarkannya Permendagri No. 76 Tahun 2015.Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di daerah yang banyak mengepalai daerah melakukan proses pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan norma-norma tersebut menghasilkan pelayanan administrasi kematian terhalang. metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan materi literatur dan wawancara. Solusi terkait masalah pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 76 Tahun 2015 adalah memberikan surat peringatan kepada kepala daerah untuk membatalkan keputusan ini dan di beberapa area ditambahkandengan sanksi penghentian jaringan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali mengenai peraturan tentang administrasi kependudukan, apakah kewenangan ini diperlukan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan secara dekonsentrasi melalui instansi vertikal atau kembalinya kewenangan daerah dalam mengangkat pejabat secara struktural

---

One of the most important things in implementing regional autonomy is the division of authority between the central and regional governments. In Indonesia, one of the governmental affairs that is simultaneously transferred to the interior areas in the framework of implementing regional autonomy is the field of population administration. The authority to handle population problems is regulated in Law No. 23/2014 as well as in Law No. 24 of 2003 Jo. UU no. 23 of 2006. The central government has absolute authority to appoint structural officials in the population sector in the regions based on the revision of the population administration law. The Minister of Home Affairs then made the mechanism more detailed with the issuance of Permendagri No. 76 of 2015. This raises various problems in the regions where many head the regions carry out the process of appointing structural officials who are not in accordance with these norms resulting in obstructed death administration services. The writing method used in this writing is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interview materials. Solutions related to the problem of appointing structural officials that are inconsistent with Permendagri No. 76 of 2015 is to provide a warning letter to the regional head to overturn this decision and in several areas it was added with network termination sanctions. Therefore it is necessary to revisit the regulations regarding population administration, whether this authority is required to be fully owned by the central government whose implementation in the regions is carried out in a deconcentrated manner through vertical agencies or the return of regional authority in appointing officials structurally."