Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membaca Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 199301999 laksana membaca kitab gerakan demokratisasi di Indonesia. Buku ini merekam salah satu etape perlawanan terhadap rezim otoritarianisme Orde Baru pada awal 1990-an hingga kejatuhan Soeharto. Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) memang memainkan peranan penting dalam interaksi perlawanan atas rezin. Pilihan bergerak bersama rakyat yang dimulai dengan membangun gerakan-gerakan perlawanan atas perampasan tanah di Jawa Barat, telah membangun solidaritas gerakan ini dan menjadi gerakan politik adiluhung sebagai pengontrol sekaligus penantang langsung kebijakan Soeharto. Salah satu resensi ALDERA menuliskan bahwa buku ini menangkap wujud dari kekuatan pemuda untuk mengubah zaman."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."

"Abstract. The purpose of this study is to develop a conceptual setting in which the business models of social enterprises can be analyzed through value proposition, value creation and value capture. This study employed a method of qualitativeresearch through in-depth interviews of 30 social entrepreneurships in Jakarta, Yogyakarta, Bandung and Bali. The result of the study showed that, in terms of the value proposition in business models of entrepreneurship, all organizations areestablished in response to discriminations suffered by marginal communities. Regarding the aspect of value capture, it seems to appear through a series of activities such as conducting humanity-based programs, capacity building and holding educationand training on the environment. Value creation is found in cases where the more benefits the community gains from program implementation, the more successful and sustainable the social entrepreneurship will be. This research proposes a new typeof business model that aims to categorize and explain business model innovations for sustainability, provides mechanisms to assist the innovation process for embedding sustainability in business models and defines a clear agenda for business modelsfor sustainability. Based on the empiric data, this study successfully identified four types of social entrepreneur models in Indonesia which are based on the mapping results found in all of the organizations aiming to resolve social, economic, andenvironmental issues in Indonesia. This study successfully identified four types of business models: Mixed-based Model, Sharia-based Model, Volunteerism-based Model, and Cooperation-based Model.Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan konsep bisnis model yang diaplikasikan pada organisasi kewirausahaan sosial dengan penitikberatan pada tiga aspek yaitu preposisi nilai, penciptaan nilai dan tangkapan nilai. Metodepenelitian kualitatif dipilih dalam studi ini dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 30 organisasi sosial yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bali. Dari hasil riset ini, model bisnis organisasi kewirausahaan sosial yang dilihat dariaspek preposisi nilai menunjukkan bahwa semua organisasi memulai aktivitasnya dariadanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok marginal. Aspek penciptaan nilai diwujudkan oleh organisasi sosial entrepreneurhip dalam berbagaikegiatan yang memihak pada kemanusiaan melalui serangkaian penguatan kapasitas, pendidikan dan training bagi kelompok sasaran, sedangkan tangkapan nilai dilihat dari keberhasilan implementasi dan keberlangsungan program. Riset ini padaakhirnya menemukan empat kategori model bisnis organisasi yang bergerak untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia yaitu model bisnis campuran, model bisnis syariah, model bisnis sukarela dan model bisnis koperasi."

"Studi lembaga kepresidenan memang telah banyak dilakukan, tetapi studi lembaga kepresidenan dewasa ini hanya mengangkat seputar tema wewenang, kedudukan, hak dan kewajiban dari Presiden. Sedangkan studi pemberhentian Presiden di Indonesia dirasakan kurang mendapat penelitian yang lebih. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah sebagian besar sistem ketatanegaraan Indonesia.Selain itu, pada era reformasi ini pemerintahan Indonesia belum memiliki satabilitas yang baik, hal ini tentu memicu jatuh dan bangunnya suatu pemerintahan yang dapat berakibat jatuhnya kekuasaan Presiden. Pemberhentian Presiden merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang baru di Indonesia. Oleh sebab itu, Keberadaan Mahkamah Konstitusi di dalam hal pemberhentian Presidenmemerlukan studi penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam penyusunan tulisan ini akan menyorot beberapa masalah seperti, bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden di dalam hukum positif Indonesia, Bagaimana kecenderungan-kecenderungan umum pengaturan secara konstitusional di berbagai negara dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Bagaimana Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi di dalam mekanismepemberhentian Presiden di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa teori-teori ataupun doktrin yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian presiden Teori-teori yang akan dipergunakan oleh penulis adalah teori konstitusi sebagai teori induk (grand theory) dan akan dihubungkan dengan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, pengawasan dan keseimbangan (ccheks and balances), dan konstitusionalisme. Penggunaan teoritersebut untuk menjawab bahwa pengaturan secara Konstitusional pemberhentian presiden sangatlah penting. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan mempergunakan metode penelitian kepustakaan (normatif) maupun metode penelitian lapangan (empiris), dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Mekanisme pemberhentian Presiden diIndonesia telah memiliki pengaturan secara konstitusional yakni diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dapat diberhentikan apabila terbuka telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada setiap Negara yang memiliki Presiden baik bersistem pemerintahan Presidensil dan Parlementer dapat diberhentikan danjabatannya dengan model pendakwaan (Impachment) Alasan pemberhentian Presiden di berbagai konsitusi negara pada umumnya terjadi karena adanya pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran konstitusi."