Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini akan berfokus pada upaya antisipasi serangan terorisme. Terorisme adalah sebuah kejahatan yang memiliki risiko tinggi seperti hilangnya nyawa, hancurnya gedung, dan hilangnya rasa aman terhadap lingkungan. Mengacu hal tersebut maka perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan POLRI dan TNI di bawah koordinasi BNPT untuk menghadapi ancaman dan serangan terorisme. Kesiapsiagaan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh teori routine activity sebagai capable guardian untuk melindungi target. Selain POLRI dan TNI berbagai instansi terkait juga disiapkan sebagai pendukung dari upaya pencegahan tersebut yang kemudian dikenal sebagai upaya multiagen. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat pelaksanaan kesiapsagaan yang dilaksanakan BNPT bersama multi agen.

---

This paper focuses on the anticipation effort of terrorisk attack. Terrorism is a high risk crime such as loss of life, destruction of property, and the loss of sense of security in the environment. Thus a preparedness effort of POLRI and TNI under the coordination of BNPT to face the threat and attack of terrorism is needed. Preparedness itself is in tune with the explanation of routine activity theory as a capable guardian that protects target. Other than POLRI and TNI, other related institutions are also prepared as supports of the prevention effort, known as mutil-agents prevention. The aim of this paper is to see the implementation of preparedness program by BNPT alongside the multi-agents."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini.

---

Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena Covid-19 yang menunjukkan indikasi adanya ancaman terorisme yang nyata. Dalam studi kajian terorisme dan kajian keamanan secara lebih luas kondisi pandemi belum dibahas dalam kerangka yang cukup luas, salah satunya sebab Covid-19 memang merupakan fenomena baru yang mengejutkan peradaban umat manusia abad 21. Pembahasan yang kini tersedia masih berkutat pada potensi ancaman penggunaan senjata biologis sebagai ancaman keamanan oleh aktor negara maupun non negara. Jarak pandemi global dengan dampak dahsyat terakhir yaitu Flu Spanyol terjadi tahun 1918 dan baru kembali muncul pada akhir tahun 2019 dalam bentuk Covid-19. Jangka waktu tersebut membuat kajian terhadap potensi ancaman terorisme yang lebih luas dari suatu pandemi, relasinya dengan internet dan informasi, serta dampaknya bagi masyarakat tidak cukup berkembang. Pada saat yang bersamaan pandemi Covid-19 di dunia mendapatkan sorotan khusus dari kelompok teror lintas latar belakang, sedangkan di Indonesia terdapat indikasi peningkatan aktivitas kelompok teror baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dari indikasi tersebut media justru memberitakan fenomena yang berkebalikan, oleh sebab itu tesis ini akan menganalisis narasi yang beredar di jaringan media sosial kelompok teror pada masa pandemi dan kemudian merumuskan pendekatan untuk menghadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan etnografi digital. Adapun teori dasar yang digunakan dalam memahami nature ancaman teror dan kelompok teror pada penelitian ini ialah teori pilihan rasional. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat data narasi seruan kelompok teror untuk menjalankan aksi terorisme atau seruan delegitimasi pemerintah yang berujung pada peningkatan radikalisasi dan ancaman terorisme yang nyata di lapangan terhadap target-target khusus seperti kelompok etnis minoritas keturunan Tionghoa.

---

This thesis was conducted based on the Covid-19 phenomena that shown clear terrorism threat indications. In the field of terrorism studies and security studies in general, a pandemic has not been covered in a more comprehensive perspective, one of the reasons is that in particular, Covid-19 is a completely new phenomenon that shocked humankind’s 21st century civilization. Currently, available sources in both fields are still surrounded by the use of biological weapons by state or non-state actors. The distance from the latest infamous Spanish Flu in 1918 and re-emerges in the form of the Covid-19 at the end of 2019 caused a lack of study on contemporary terrorism threat during a pandemic, its relation to the internet and the age of information, and its impact on the society. Amid the Covid-19 pandemic, terrorist groups from various backgrounds have shown great interest in the pandemic itself, in the case of Indonesia in particular there are increasing activities of terrorist groups both in social media and in the real world. But, on the contrary, in the first phase of the pandemic in Indonesia, some media takes the threats slightly. This thesis analyzes the terrorist group’s narratives in social media during the pandemic and its relation to the real-world event to formulates the prevention measure that could be taken. This thesis uses digital ethnography as the approach, and to understand the nature of terrorism threats, this thesis uses the rational choice theory. This research found that there are narratives to launch attacks, delegitimating the government that will increase radicalization potential and terrorist threat in the real world to various targets including the minority Chinese-Indonesian from Indonesia-based terrorist group particularly ISIS affiliates."

"Dewan Perwakilan Rakyat RI DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Antiterorisme, pasca serangan Bom Surabaya pada bulan Mei 2018 lalu. Revisi UU ini merupakan bentuk eskalasi respon terhadap ancaman ISIS di Indonesia, dengan diperluasnya definisi terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan negara, serta memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tindakan pencegahan. Tulisan ini melakukan analisis wacana atas eskalasi respon ancaman ISIS tersebut, dilihat dari faktor fondasi demokrasi dan karakteristik terorisme yang berubah. Dengan menggunakan metode analisis wacana, tulisan ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi ancaman dengan kebijakan kontra-terorisme negara. Tulisan ini juga akan melihat retorika-retorika yang dipakai terkait ancaman tersebut, yang kemudian menyebabkan situasi genting, sehingga mendorong keberterimaan dari audiens publik.

---

The House of Representatives DPR RI has ratified the revision of the Antiterrorism Act, in the aftermath of Surabaya bombing in May 2018. The revision of the Act is a form of escalating the response to ISIS threats in Indonesia, with the expansion of the definition of terrorism as a threat to state security, as well as authorizing the Police to take preventive action. This paper analyzes the discourse on the escalation of the ISIS threat response, judging by the factors of democratic foundation and changing characteristics of terrorism. By using discourse analysis method, this paper aims to see the relationship between threat perception and state counter terrorism policy. This paper will also analyze the rhetoric used in relation to the threat, which then causes a precarious situation, thus encouraging the acceptance of the public audience."