Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata notaris dikaitkan dengan kemandirian dan independensi jabatan notaris di dalam pelaksanaan jabatannya dalam suatu kantor bersama notaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris hanya meliputi kantor bersama notaris, yaitu pendirian dan pengurusan kantor bersama dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris tetap merupakan tanggung jawab masing-masing teman serikat oleh karenya kemandirian dan independensi notaris tetap akan terjaga selama notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata notaris.

---

This dissertation is about to elaborate notary public competencies in executing a notary public partership and its independency under Article 20 Law Number 20 Of The Year 2004. Juridist normative research is applied in the writing process and librarian research method is emphasized for the whole dissertation. The research is aimed to explain notary public`s executing through a notary public partnership and elaborate its independency in conducting the partnership in the same working place/office. This reserch concludes that a notary public partnership only covers the same working place/office which involves the partnership estabhlisment and its office management, as the other main matters regard to the conducting notary capacity as the public officer are excluded in the partnership and still remains the own responsibility of the notary him/herself. The conducting of notary public partnership establishment under Article 20 Law Number 40 Year of 2004 is appropriate to the basic principles of the notary public integrity as regulated in Law Number 40 Year of 2004."

"Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana erlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

---

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary`s protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator`s obligation to asking permission a compulsion or not, is notary`s obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator`s obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary`s obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3).

As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it.

The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly.

In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanandalam pembuatan akta notaris A dan pengaruh perjanjian kerjasama antara NotarisA dengan PT. Bank X terhadap jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakanadalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen denganmenggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukanhukum perjanjian kerjasama rekanan mempengaruhi dalam pembuatan aktaNotaris. Pengaruh perjanjian kerjasama rekanan Notaris dengan Bank terhadapjabatan Notaris dalam pembuatan akta dapat melahirkan adanya intervensi daribank. Dalam pembuatan akta oleh Notaris, Notaris menjadi tidak mandiri danberpihak. Perjanjian kerjasama rekanan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebaiknya perjanjian kerjasamarekanan antara Notaris dengan Bank yang dibuat tidak mempengaruhi pembuatanakta oleh Notaris. Notaris harus menjunjung tinggi kemandirian danketidakberpihakan dalam pembuatan akta dan dalam pemberian pelayanannya,dan seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian kerjasamarekanan antara Notaris dan Bank untuk menutup kemungkinan adanya monopolidalam pembuatan akta untuk kepentingan Bank oleh Notaris tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal position of cooperation agreement of partnerin making notary deed A and the effect of cooperation agreement between NotaryA and PT. Bank X against the position of notary. The research method used isnormative juridical which focuses on document study by using secondary data.The result of this research is that the legal status of the partnership agreementaffect the making of Notary Deed. The influence of the cooperation agreementbetween a Notary Partner and a Bank to the position of Notary in making the deedmay result in an intervention from the bank. In making a deed by a Notary, Notarybecomes non-independent and aligned. The partnership agreement violates theprovisions of the Notary Law and Notary Code. It is advisable that thecooperation agreement between a Notary and a Bank made does not affect themaking of a Notary by the Notary. A Notary must uphold the independence andimpartiality of the deed and in its provision of services, and the governmentshould have made a regulation concerning the cooperation agreement between theNotary and the Bank to cover the possibility of a monopoly in the making of adeed for the benefit of the Bank by a Notary."

"Perjanjian magang Notaris Di Indonesia belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang atau suatu peraturan. pelaksanaan perjanjian magang Notaris harus mendapatkan pengaturan secara khusus, sehingga kepentingan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak mendapatkan perlindungan secara Hukum. sehubungan dengan adanya kerahasiaan akta Notaris dengan keberadaan pekerja magang pada kantor Notaris tersebut menurut juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Selama ini pelaksanaan perjanjian magang Notaris sebagian besar hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian magang secara lisan, akan tetapi menurut Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) dan pekerja magang seharusnya perjanjian magang dituangkan dalam bentuk tertulis. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta juga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban oleh para pekerjanya. Karena pada praktiknya, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk merahasiakan dari pihak lain yang berada di luar kantor atau pekerjaan Notaris yang tidak mempunyai kepentingan dengan akta. pada kantor Notaris seharusnya dibuat perjanjian secara tertulis, termasuk perjanjian magang. Adanya perjanjian magang secara tertulis akan lebih menegaskan kedudukannya pada kantor notaris, yang dapat membedakan hak dan kewajibannya dari pekerja lain di kantor Notaris, serta perlu terus ditingkatkan peranan Ikatan Notaris Indonesia untuk mengusahakan agar pengaturan mengenai kerja magang pada kantor Notaris diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau dalam suatu perundang-undangan tersendiri. Dan seharusnya perjanjian magang Notaris dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

---

Notary apprenticeship agreement in Indonesia has not been regulated in detail in the Act or a regulation. Implementation of the internship agreement notary must obtain a special arrangement, so that the interests and the rights and obligations of each party to have protection in law. Relation to the confidentiality of notary deed in the presence of apprentices at the Notary's office is also according to that must be considered.

During this apprenticeship agreement Notary implementation largely takes the form of an internship in oral agreement, but according to the Indonesian Notaries Association (INI) and apprentices apprenticeship agreement should set forth in written form. Notary obligation to keep confidential the contents of the deed and any information obtained in order to manufacture deed is also an obligation that must be borne by the workers.

Because in practice, Public Notary has a compulsory to keep confidential from other parties outside the notary's office or employment that does not have an interest in the deed. At the Notary's office should have made an agreement in writing, including an internship agreement. The existence of a written internship agreement will further affirm its position on the notary's office, which can distinguish the rights and obligations of other workers in the office of notary, and need to be increased role of the Indonesian Notaries Association to work to make arrangements regarding internships at Notary's office be clearly defined in the Act Notary Act or in a separate legislation. And Deed of apprenticeship agreement should set forth in the form of a written agreement."

"Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan terhadap penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di waarmekingkan oleh notaris tersebut. Yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga merupakan objek hak waris milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

---

Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the profession which would bring loss of office, where the loss is not only detrimental to one party in particular, namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxies facing , but will harm the other parties that have relevance to the deed he made.

Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No. 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objects in the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of the grant is also an object's inheritance rights of others.

This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materials in the form of legislation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries."

"Tesis ini membahas dampak sanksi teguran lisan atau tertulis bagi Notaris, dan manfaat adanya sanksi tersebut bagi masyarakat yang melaporkan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris dan pelapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian normatif dan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Sanksi teguran lisan atau tertulis tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Notaris yang bersangkutan, tapi sebagai sanksi moral berdampak pada diri Notaris itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, dan manfaatnya bagi pelapor adalah sebagai bukti tambahan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Umum. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan azas negara hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga dapat dinilai memihak kepada Notaris.

---

This thesis discusses the impact of oral or written reprimand sanction for the Notary, and the benefits of these penalties for people who reported, as well as the legal protection provided by Article 73 paragraph (2) of Act Title Notary to the Notary and the reporters. To answer these problems, we conducted research, normative and qualitative data processing, and making conclusions inductively. Oral or written reprimand sanctions do not affect people's confidence to the Notary in question, but as a moral sanction an impact on the Notary itself to make amends, and benefits for the reporter is as additional evidence in a lawsuit filed in the Court of General Jurisdiction. Article 73 paragraph (2) Notary Public Office Act is not in accordance with the principles of state law and the Constitution of the Republic of Indonesia, so it could be assessed in favor of theNotary."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris Wachid Hasyim terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjalankannya secara cermat dan teliti yang berakibat ditolaknya pendaftaran akta jaminan fidusa atas bangunan tersebut. Penolakan pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan adalah tepat karena ternyata bangunan tersebut didirikan diatas tanah HGB yang juga dimiliki oleh si pemilik bangunan yang merupakan objek Hak Tanggungan sehingga tidak dapat didaftarkan.

---

This thesis discusses about violation of regulated in Section 16 paragraph 1 (a) of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary in the making Fiduciary Warranty Deed. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The results of this study is the Notary Wachid Hashim proved has neglected in running his position as Notary who is not running a careful and thorough which resulted in rejection of registration fidusia warranty deed of the building. Refusal registration fiduciary of the building is appropriate because the the building was built on land which owned by HGB who is also the owner of building which is the object of Mortgage (Hak Tanggungan) that can not be registered."