Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013 yang melibatkan pekerja dan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang dianalisa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK. Para pihak yang berselisih, baik perusahaan maupun pekerja harus menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan harus benar-benar memahami Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, isi peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

This thesis discusses the dispute resolution process in industrial relations, particularly the dispute resolution of Termination Employment based on the Judgement on the Court Judgement Review No. 10/PK/Pdt.Sus/2013 involving employees and PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), which is analysed upon Act No. 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Act No. 13 Year 2003 on Manpower. This research is a legal -normative research aiming to derive from the various acts the legal rules serving as the foundation for reaching the Court Judgement concerning Employment Termination dispute resolution. The parties in dispute, both employer and employee, shall seek to resolve their dispute in accordance to the applicable industrial relations dispute settlement procedures based on the related manpower laws and must truly understand the applicable manpower laws, the company rules or the Employment Contract and the principles on industrial relations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pentingnya pengaturan yang berkaitandengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha. Penelitian inimenggunakan bentuk yuridis-normatif dengan data sekunder ditambah wawancaradengan narasumber dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitumenguraikan dan menganalisis isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB) pada PT Panasonic Manufacturing Indonesiadalam rangka melihat kesesuaian isi PKWT dengan PKB. Tujuan dari penelitianini agar PKB sebagai peraturan induk dari Perjanjian Kerja dapat menghasilkanPerjanjian Kerja yang baik. Ketentuan dalam PKB di PT PanasonicManufacturing Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,namun isi dari PKWT tidak seluruhnya mengacu pada PKB yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the importance of appropriate regulation foremployment contract between workers and employer. This research use normativeform with secondary data and interview the informant and use descriptiveanalytical methode, that is to unravel and analyze the content and the conformityof Employment Agreement for Certain Time Periode and Collective LabourAgreement on PT Panasonic Manufacturing Indonesia. The porpose of thisresearch is to show that Collective Labour Agreement as the source ofEmployment Contract could formulate a proper Employment Contract. Theagreement in Collective Labour Agreement of PT Panasonic ManufacturingIndonesia is appropriate to the national regulation but the content of EmploymentContract does not entirely refer to the existing Collective Labour Agreement"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan alih daya untuk penyedia jasa pekerja/buruh dan pemborongan, dengan menganalisis pelaksanaan perlindungan upah dan kepastian kerja bagi para pekerjanya serta dampaknya terhadap hubungan industrial di industri perminyakan dilihat dari tinjauan teori, penelitian sebelumnya dan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melibatkan informan dari perusahaan, kontraktor dan pekerja alih daya di industri perminyakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan strategi alih daya, perlindungan upah dan kepastian kerja bagi pekerja kontraktor dijamin oleh perusahaan pemberi kerja; selain itu strategi alih daya tidak menjadi faktor utama terjadinya permasalahan hubungan industrial diperusahaan karena hak-hak normatif pekerja sudah terpenuhi. Maka dari itu yang menjadi permasalahan antara lain adalah kurangnya perhatian dan penanganan terhadap keluhan pekerja oleh kontraktor serta masih adanya prosedur yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada pekerja.

---

This thesis discusses the implementation of the outsourcing for the service provider of workers / laborers and chartering, by analyzing the implementation of the protection of wages and job security for its workers and its impact on industrial relations in the petroleum industry seen from a review of theory, previous research and the rules and regulations applicable in Indonesia. This study used a qualitative research methodology with involving informants from Oil company, contractor and outsocurcing employee in petroleum industry.

This research found that in the implementaion of outsourcing, wage protections and job security are remain guarranted by company as working sources provider; then proven that outsourcing strategy is not main contributor on the cases of industrial relation in the company because the workers has receive their normatif rigths has been paid therefore the problems are followings lack of attention and handling worker's grieviences by contractors and there are procedures which not socialize to workers properly."