Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hibah luar negeri saat ini belum ditatausahakan secara lengkap dan menyeluruh. Padahal pemanfaatan hibah luar negeri mempunyai beberapa konsekuensi yaitu kebutuhan dana pendamping, adanya disillusionment dan adanya muatan politis yang sangat kental. Tidak diaturnya hibah karena dianggap mempunyai nilai yang sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional.Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, daerah banyak berharap untuk dapat memanfaatkan hibah luar negeri untuk membiayai pembangunan. Keinginan ini sudah direspon donor dengan menggulirkan program bagi daerah. Dengan tidak adanya aturan yang jelas hibah luar negeri tidak termanfaatkan dengan optimal.Berkenaan dengan latar belakang tersebut kemudian dilakukan penelitian untuk melihat besaran hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sekaligus menelusuri arah penggunaan hibah itu, menelusuri peraturan-peraturan yang ada yang mengikat aliran hibah ke Indonesia berikut tatacara pengelolaan atau penatausahaannya, mendeteksi besarnya dana hibah sesungguhnya yang diterima serta dana pendamping yang wajib disediakan serta mengajukan rumusan dan mekanisme untuk mengelola dan menatausaha hibah agar dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1987 - 1998 nilai hibah yang diterima Pemerintah cukup besar berkisar antara USD 480 juta sampai USD 740 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi dana pembangunan nilai tersebut berkisar antara 7.2% sampai 35%. Nilai yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.Berdasarkan penelusuran terlihat bahwa kebijakan donor dalam memberikan bantuan untuk setiap sektor cenderung berbeda dengan kebijakan Pemerintah dalam waktu yang sama. Pada sisi lain kebijakan Pemerintah juga justru cenderung mengabaikan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nilai hibah Uni Eropa yang sesungguhnya adalah sekitar 47% dari total proyek sementara untuk hibah UNDP sekitar 60% merupakan dana sesungguhnya yang dapat dikelola di dalam negeri. Jika hibah ini disalurkan ke daerah maka hampir semua daerah dapat memenuhi kebutuhan dana pendampingnya sehingga kebijakan publik hibah ini dapat diberikan langsung kepada daerah. Sebaliknya hibah bernilai besar seperti yang biasa diberikan Uni Eropa hampir semua daerah tidak dapat menyediakan dana pendampingnya. Untuk itu perlu diberikan rumusan kebijakannya sehingga daerah dapat memanfaatkan hibah ini secara optimal.Kebijakan Publik Penatausahaan Hibah Luar Negeri merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang membawa sejumlah implikasi. Kebijakan hibah harus merupakan bagian dari kebijakan bantuan luar negeri secara utuh serta sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu politis dimana hibah hanya dapat dilakukan antar negara serta kemampuan daerah dalam menyediakan SDM maupun Dana Pendamping.Arah kebijakan penatausahaan hibah harus jelas dan sesuai dengan arahan program pembangunan nasional, disusun secara terhormat dan memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak. Penerima hibah harus memahami konsekuensi penerimaan hibah, mengetahui persyaratannya, mempunyai alasan untuk menerima atau menolaknya serta harus menghindari upaya yang merugikan."

"PendahuluanUsaha untuk meningkatkan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan peran serta daerah, terutama dalam dasawarsa terakhir ini mulai dipikirkan. Langkah ini adalah sangat besar manfaatnya untuk Indonesia, mengingat keberadaan wilayah yang terbagi atas beberapa daerah (propinsi) yang karakteristik sosial, wilayah ataupun ekonominya berbeda-beda.Sampai sejauh ini para perencana pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian banyak berpijak pada pembangunan sektor-sektor. Usaha ini mungkin bisa mencapai satu tingkat yang optimal jika karakteristik dari setiap daerah (propinsi) sama. Tidak jarang terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia penggunaan sumber daya dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah (propinsi) tidak digunakan seefisien mungkin. Hal ini bisa terjadi karena prioritas sektor yang tersusun secara nasional tidak mutlak persis sama dengan prioritas untuk setiap daerah (propinsi)."

"Hubungan Jepang-Indonesia berjalan sejak masa kolonial Jepang di Indonesia. Hubungan ini berjalan terus dari masa Pra Orde Baru hingga memasuki masa Orde Baru. Diplomasi Jepang di. Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Diplomasi Jepang pada era Pasca Perang Dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan ini mendorong Jepang untuk berperan secara aktif di WTO dan IMF. Perhatian dan peranan aktif Jepang melalui IMF ditandai dengan keberhasilannya mengajukan keberatan terhadap situasi yang ada di Indonesia melalui Paket Reformasi IMF.Perkembangan diplomasi Jepang dari waktu ke waktu perlu di analisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia maupun Jepang dan lingkungan global. Tujuan Penelitian yaitu, mengetahui perkembangan diplomasi Jepang-Indonesia berdasarkan ekonomi, politik dan sosbud; peranan diplomasi Jepang ditengah berubahnya sistem internasional; ada tidaknya perubahan pendekatan kebijaksanaan Jepang terhadap Indonesia dengan adanya mobnas dan krisis ekonomi.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijaksanaan publik dan kebijaksanan luar negeri, diplomasi, kebijaksanaan industri dan teori "international tariff game". Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif den analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis.Dalam pada itu, subjek /pokok penelitian adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi Jepang-Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jepang memiliki kepentingen yang cukup besar di bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Diplomasi Jepang dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi. Sehingga Peranan Jepang yang semakin aktif di dunia internasional dapat dig nakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian den posisi di badan-badan organisasi multilateral seperti WTO,APEC dan IMF."

"LATAR BELAKANGDepresi yang terkenal dengan sebutan The Great Depression yang terjadi di Amerika pada tahun 1929-1939 berawat dari krisis ekonomi yang melanda sektor pertanian pada periode setelah Perang Dunia I, membuat sektor pertanian menjadi lemah karena jatuhnya harga produk - produk pertanian. Hal ini kemudian memotong penghasilan petani sebesar 70 % dari seluruh pendapatan bersih mereka Mengutip pendapat Basil Rauch, "This disastrous loss of over 70 percent of their cash income" (Rauch, 1944:18). Kemudian diikuti dengan jatuhnya The Stock Market pada bulan Oktober 1929, maka "awan gelap" mulai menutupi ekonomi Amerika.Pada tanggal 4 Maret 1929 Herbert Hoover dilantik sebagai presiden Amerika ke 31. Sebagai pucuk pimpinan, ia berusaha untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan. Akan tetapi ternyata kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Hoover untuk mengatasi kemelut ekonomi tidak membawa hasil, bahkan beberapa kebijaksanaannya dinilai masyarakat lebih memperparah keadaan rakyat.Ketidakberhasilan kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Hoover antara lain karena ia dibatasi oleh faham ekonomi Liberalisme Laissea faire, (intinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnys kepada pihak swasta untuk berkarya di sektor ekonomi, tanpa campur tangan pihak pemerintah)."

"ABSTRAKKota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat dan pula sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Bandung Raya diharapkan mampu mendongkrak perekonomian baik wilayahnya sendiri maupun bagi perekonomian di wilayah sekitarnya bahkan perekonomian nasional. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa adanya sektor basis dalam suatu perekonomian akan dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian tersebut dan akan menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dalam perekonomian Kota Bandung dan wilayah kecamatan di dalamnya, menganalisis pengaruh sektor basis tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja, mendapatkan informasi spasial tentang pusat-pusat kegiatan sektor basis, dan menentukan prioritas pengembangan perekonomian Kota Bandung melalui penentuan prioritas pengembangan sektor perekonomian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient, dan Shift Share Analysis. Penelitian ini terbagi menjadi 3 tahun selama 10 tahun penelitian yakni tahun 2000, tahun 2005, dan tahun 2010 pada tingkat kecamatan dan Kota Bandung.Berdasarkan hasil pengolahan data, perekonomian Kota Bandung didominasi oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Bangunan. Adapun untuk tingkat kecamatan menunjukkan bahwa mayoritas perekonomian Kota Bandung pada tahun 2000, 2005, dan 2010 didominasi oleh sektor tersier seperti Sektor Bangunan; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Hasil Shift Share Analysis menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Bandung yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Sektor Pertanian. Berdasarkan penggabungan nilai Location Quotient dan Shift Share Analysis didapat bahwa Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa merupakan sektor yang masuk dalam kategori prioritas utama yang paling prospektif untuk dikembangkan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki komponen bauran industri dan komponen keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan sektor ekonomi lainnya baik di Propinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

---

ABSTRACTBandung, as the capital city and one of the biggest city in West Java, is expected to boost the economy not only for its own region but also for the economy in the surrounding area and even the national economy in general. Many literature find that basis sector in an economic system can stimulate the growth of other economic sector and also can create more job opportunity. The study aimed to identify and analyze the base sector in Bandung economic system, including the subdistricts economy, analyse the impact of the basis sector in employment, get spatial information of the main domination of basis sector activity, and to determine the focus of Bandung economic development through prioritizing the development of economic sectors. The analytical tools used in this study are Location Quotient (LQ), and Shift Share Analysis (SSA). The study covers the sector growth in Bandung and its sub-district during 2000 – 2010, and it is divided into 3 stages of 2000, 2005, and 2010.The result of Location Quotient in the sub district level shows that in 2000, Bandung economic system is dominated by Construction Sector; and Trade, Hotel and Restaurant Sector. In 2005, the Building sector still dominate. Financial, Renting and Company Service Sector is growing in this year. It can be seen that Bandung economy is dominated by tertier sector. In 2010, Trade, Hotel and Restaurant Sector is dominating Bandung economy. While in the city level, Financial, Renting and Company Service Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Construction Sector are the base leading sectors in Bandung economic system. Moreover, the result of Shift Share Analysis shows that the economy sector which has a good development are Financial, Renting and Company Services Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Electricity, Gas, and Clean Water Sector, and Agriculture Sector. Those sectors are the comparative excellences of Bandung than the others city in West Java. Based on grade compilation between Location Quotient and Shift Share Analysis, Financial, Renting and Company Service sector and Services sector are the main priority sector to be developed. These are the base sectors which have better industrial mix and competitive advantage components compared to other economic sectors, both at West Java Province level and Bandung level."