Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korea Selatan mengalami kehilangan yang sangat besar setelah mengalami Perang Korea. Perekonomian Korea Selatan menjadi buruk setelah terjadinya kejadian besar ini. Salah satu Presiden Korea Selatan Park Chung Hee membuat Rencana Pembangunan 5 tahun untuk membangkitkan perekonomian. Pada rencana pembangunan 5 tahun pertama Park Chung Hee mencetuskan Industrialisasi berorientasi ekspor. Dalam mengembangkan industri dibutuhkan orang-orang penting untuk menjalankan industri. Penulis akan berfokus pada Peran Chaebol dan Buruh pada industri Korea Selatan tahun 1962-1967. Penelitan ini menggunakan pendekatan diakronis. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa adanya Chaebol dan buruh membuat industri Korea Selatan berkembang sangat pesat.

---

South Korea suffered a huge loss after experiencing the Korean War. The economy of South Korea was bad after this big incident. One of South Koreas President Park Chung Hee made a 5-year Development Plan to revive the economy. In the first 5-year development plan, Park Chung Hee sparked export-oriented industrialization. In developing industry, it takes important people to run the industry. The author will focus on Chaebol and Labor Roles in the South Korean industry from 1962-1967. This research uses a diachronic approach. After conducting research, it was found that the existence of Chaebol and laborers made the South Korean industry grow very rapidly."

"Riset ini bertunjuan untuk mengisi gap riset yang meneliti tentang bagaimana tata kelola mampu berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan lewat pertumbuhan total aset karenakebanyakan riset yang ada berfokus pada nilai saham dan rasio finansial. Menggunakan metode analisis panel data, riset ini didasarkan pada sampel dengan total 300 data yang berasal dari 60 perusahaan publik non-finansial dari negara Indonesia (12), Singapura (12), Malaysia (12), Filipina (12), dan Thailand (12) dengan rentang waktu 5 tahun dari 2014-2018. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance Perusahaan dan kebebasa ekonomi negara tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan perusahaan. Struktur kapital (Debt to Equity Ratio) berpengaruh negatif signifikan pada pertumbuhan perusahaan. Tingkat pengembalian aset (Return on Asset) berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan perusahaan.

---

This research aims to fill the research gap that discusses governance which contributes to the growth of the company through total asset growth due to existing research on the

estimation of stock value and financial ratios. Using the panel data analysis method, this study is based on a sample of 300 data from 60 non-financial public companies from Indonesia (12), Singapore (12), Malaysia (12), Philippines (12), and Thailand (12) )) with a span of 5 years from 2014-2018. The results of this study indicate that Good Corporate Governance and national economic freedom do not affect company growth. Capital

Structure (Debt to Equity Ratio) has a significant negative effect on company growth. Return on Assets has a significant positive effect on company growth."

"Krisis ekonomi Asia 1997 merupakan momentum penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Korea Selatan. Tidak hanya membawa kemunduran bagi perekonomian nasional, fenomena tersebut juga diikuti dengan perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari bisnis besar atau chaebol menuju Foreign Direct Investment (FDI). Sebelum krisis, FDI merupakan hal yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Perekonomian Korea Selatan sebelum krisis identik dengan nasionalisme ekonomi. Perubahan ini juga dianggap signfikan karena menjadi perwujudan proses liberalisasi ekonomi Korea Selatan. Oleh karena itu, kehadiran FDI dalam skema ekonomi Korea Selatan menghadirkan dinamika yang sama sekali baru. Masuknya FDI menjadi penanda bagi dimulainya dinamika baru dalam hubungan negara dan bisnis serta liberalisasi ekonomi Korea Selatan. Hal tersebut menunjukkan signifikansi topik ini dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Untuk itu, penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap FDI Korea Selatan pasca krisis ekonomi Asia 1997. Penulis memetakan literatur dengan terlebih dahulu membagi waktu setelah krisis dalam dua periode. Periode pertama merujuk pada masa-masa awal krisis dimana FDI digunakan sebagai instrumen penanggulangan krisis. Periode kedua merujuk pada masa setelah tercapainya stabilisasi ekonomi ketika FDI menjadi bagian dari kebijakan ekonomi Korea Selatan. Pada masing-masing periode, penulis membahas aspek kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak yang ditimbulkan. Melalui tinjauan kepustakaan ini, penulis menemukan bahwa (1) pemberlakukan reformasi kebijakan FDI menghasilkan pergeseran power dari chaebol kepada pemerintah; (2) penguatan FDI sebagai komponen kebijakan ekonomi Korea Selatan menandai liberalisasi ekonomi Korea Selatan; (3) terjadi perubahan signifikansi FDI seiring dengan berakhirnya krisis. Kesenjangan literatur yang penulis temukan berkaitan dengan peran IMF dalam penyebaran liberalisasi ekonomi Korea Selatan, interaksi antar aktor, dan peran FDI dalam keterhubungan ekonomi antar negara. 

---

The 1997 Asian economic crisis holds a significance in South Korea’s economic development history. Not only did it bring a setback to the economy, but the crisis also brought upon a change in South Korea’s economic policy orientation from the business conglomerates or chaebols to Foreign Direct Investment (FDI). Prior to the crisis, FDI had been put under the strict control of the government. South Korea’s economy has been known for its economic nationalism. Hence, the involvement of FDI in South Korea’s economy brought upon new dynamics. It portrayed the start of new dynamics in the state-business relations and embodies the liberalization process of South Korea’s economy. Overall, the effects created by the reform on FDI related policies shows the significance of this topic in international relations studies. To understand the topic better the author conducted a literature review on South Korea’s FDI post the 1997 Asian economic crisis. First, the author divides the time after the crisis into two periods. The first period refers to the early time of the crisis in which FDI was utilized as a countermeasure to the crisis. The second period refers to the time when economic stabilization post crisis had been achieved, in which FDI became an integral part of South Korea’s economic policy. The author then discusses the policy, the policy implementation, and the impact. Through the process of literature review, the author finds that (1) the implementation of FDI related policy reform has resulted in the shift of power from chaebols to the state; (2) the integration of FDI as a part of South Korea’s economic policy signified the liberalization process of South Korea economy; (3) a change of FDI significance to the economy occurred as the economy stabilized post crisis. The literature gap that the author finds is related to the role of the IMF as an international institution in spreading the ideas of liberal economy to South Korea, the interactions between actors, and the role of FDI in economic linkages between countries. "

"Introduction -- New era republic : post-1977 -- Economic policy -- Law -- Politics -- Foreign policy -- Social change -- Infrastructure -- Education -- Future prospects -- Addendum: crisis response theory: Meiji Japan's case -- Addendum: crisis response theory: the U.S. case."